Siaran Pers : Mendesak Presiden Joko Widodo untuk Segera Mengklarifikasi Status Kewarnegaraan Menteri ESDM untuk Menyelamatkan Kepercayaan Publik & Keberlanjutan Agenda Reformasi di Sektor Energi dan Mineral
Jakarta, 14 Agustus 2016 Ketidakjelasan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Dr. Archandra Tahar dapat menghambat penyusunan dan
Direktur IESR : Potong Anggaran di Kementrian ESDM, Pemerintah Tidak Serius Mengembangkan Energi Terbarukan dan Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berencana memotong anggaran sebesar Rp. 900 Milyar. Berdasarkan informasi, pemotongan terbesar akan dilakukan
Siaran Pers : Menteri ESDM jangan Kehilangan Momentum Mereformasi Sektor Energi Indonesia
Jakarta, 28 Juli 2016 Menteri ESDM, Dr. Archandra Tahar, diminta tidak kehilangan momentum melanjutkan reformasi tata kelola sektor energi dan
Siaran Pers : Adopsi Paris Agreement Sebuah Langkah Maju, Tapi Itu Belum Cukup!
Jakarta, 22 April 2016 – Institute for Essential Service Reform memberikan penghargaan atas keputusan pemerintah Indonesia menandatangani Paris Agreement di
Siaran Pers : “COP 21 : Indonesia Harus dapat Berperan Aktif untuk Membatasi Kenaikan Temperatur Global tidak Melebihi 2oC”
Indonesia Climate Action Network (ICAN) mendesak delegasi negara-negara yang akan hadir dalam perundingan COP 21 di Paris untuk mencapai kesepakatan
Siaran Pers : “Kontribusi Global Menurunkan Emisi GRK Paska-2020 Mengindikasikan Aksi Kolektif yang Menjanjikan Tetapi tidak Cukup Mengurangi Resiko Bencana Iklim Global”
Jakarta, 30 Oktober 2015 – Hasil kompilasi sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) terhadap submisi Intented Nationally
Siaran Pers : “INDC Indonesia : Sebuah Langkah Maju yang Membutuhkan Sejumlah Perbaikan”
“INDC Indonesia cukup baik sebagai langkah awal tetapi masih membutuhkan banyak perbaikan untuk menjadikan janji aksi penurunan emisi gas rumah
Siaran Pers : “Tranparasi, Akuntabilitas dan Partisipasi Publik serta FPIC dalam Rencana Pengembangan PLTN di Indonesia”
PLTN teknologi yang beresiko dan mahal dan memiliki konsekuensi jangka panjang. Keputusan pembangunan PLTN tidak boleh hanya dibuat oleh segelintir
Siaran Pers : “Climate Summit 2014 : Indonesia Harus Mendesak Negara Maju Melakukan Kewajibannya”
Negara-Negara Maju Harus Melakukan Pengurangan Emisi Domestik Mereka Secara Ambisius, Serta Menepati Kewajiban Mereka Dalam Penyediaan Pendanaan, Alih Teknologi dan
