Semarang, 25 Juni 2025 – Transisi energi bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan yang perlu dilakukan Indonesia jika ingin mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Di balik mimpi besar itu, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan yakni sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan transisi energi dan pembangunan ekonomi tidaklah bertentangan. Justru, keduanya bisa berjalan beriringan untuk mendorong masa depan yang lebih baik. Hal ini ditegaskannya dalam Dialog Subnasional bertajuk “Peran Pemerintah Daerah untuk Akselerasi Transisi Energi” pada Rabu (25/6).
“Mengutip dari Kajian dari BAPPENAS pada 2019 yang berjudul Low Carbon Indonesia menunjukkan pembangunan Rendah Karbon melalui penggunaan Energi terbarukan, efisiensi energi, proses industri bersih, transportasi yang berkelanjutan, dan penurunan emisi dari sektor hutan dan lahan dapat mendorong dari pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen per tahun dan hal ini pun juga perlu didukung dari perkembangan juga dari peran Pemerintah Daerah untuk semakin mempercepat hal tersebut,” Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.
Dyah Perwitasari, Fungsional Perencana Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan sinergi pusat dan daerah perlu terencana melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan tahapan pertama perjalanan Panjang transformasi bangsa Indonesia menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
“Setiap daerah punya keunggulan masing-masing, mulai dari potensi energi surya, angin, air, hingga sumber daya mineral penting untuk masa depan. Semua ini perlu diselaraskan dengan perencanaan nasional agar manfaatnya bisa dirasakan merata di seluruh Indonesia,” ujar Dyah.
Dyah menuturkan ke depannya ada beberapa hal penting yang harus menjadi fokus bersama. Misalnya saja setiap daerah perlu memetakan dan mengembangkan potensi energi dan mineralnya agar bisa menjadi kekuatan ekonomi dan komunikasi serta kerja sama lintas wilayah serta lintas level pemerintahan harus terus diperkuat.
Diah Ayu Ratna Sari, Kepala Bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah menyoroti keberhasilan beberapa desa dalam memanfaatkan sumber daya lokal seperti biomassa, tenaga surya dan mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan energi mereka sendiri, menciptakan kemandirian dan ekonomi sirkular di tingkat komunitas.
“Upaya mendorong transisi energi juga diwujudkan melalui program Desa Mandiri Energi, sebagai bentuk konkrit penguatan energi terbarukan di tingkat desa. Kami telah memiliki rencana pengembangan Desa Mandiri Energi hingga tahun 2030, seperti melakukan kajian pelaksanaan pengembangan Desa Mandiri Energi swakelola Tipe II bersama Universitas Diponegoro (UNDIP) pada tahun 2025, dan pemasangan 127 unit biogas, serta 60 unit pembangkit listrik tenaga surya skala kecil (PATS),” ujar Ayu.
Ida Bagus Setiawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali menuturkan pihaknya telah menyusun strategi komprehensif untuk mencapai target Bali nir emisi (net zero emission, NZE) 2045, 10 tahun lebih cepat dari Indonesia. Salah satu strategi tersebut yakni menerapkan insentif energi terbarukan dan efisiensi energi di sektor pariwisata maupun rumah tangga.
“Transisi energi tidak bisa berjalan sendirian. Diperlukan sinergi nyata antar pihak. Beragam inisiatif kolaboratif telah digulirkan menuju Bali NZE 2045, mulai dari pemasangan PLTS atap di gedung-gedung pemerintah, pelatihan kompetensi untuk tenaga kerja energi terbarukan, hingga kajian teknis potensi energi laut, surya, dan biomassa,” tegas Ida Bagus.
Ayiful Ramadhan Asit selaku Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta menyatakan pihaknya terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transisi energi dan pengurangan emisi karbon sebagai bagian dari upaya menuju Kota Global. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di berbagai gedung milik pemerintah, termasuk sekolah dan fasilitas publik lainnya.
“Hingga tahun 2025, Jakarta menargetkan pembangunan PLTS Atap di 186 gedung dengan total kapasitas mencapai 4.576 MWp. Inisiatif ini tidak hanya menjadi langkah strategis dalam meningkatkan bauran energi terbarukan, tetapi juga sejalan dengan upaya global dalam menekan emisi gas rumah kaca (GRK),” kata Ayiful.
Akhirul Jaya Wardana, Plh Kepala Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan memaparkan pihaknya melalui Rencana Umum Energi Daerah (RUED) berkomitmen untuk meningkatkan bauran energi dalam mendukung pencapaian target bauran energi nasional. Meski demikian terdapat tantangan di mana kondisi pasokan sumber energi kelistrikan di Sumsel yang surplus dengan total kapasitas terpasang saat ini 2.680 MW dan masih didominasi oleh pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sehingga batubara masih menjadi bahan bakar utama di sektor ketenagalistrikan.
Sementara itu, Tandy Adi Negara, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan menyatakan pihaknya terus memantapkan langkah dalam mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur dan kebijakan energi. Periode 2025–2029 menjadi fase krusial dalam mewujudkan transisi energi yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
