Jakarta, 4 Mei 2021– Sejak awal 2000-an, produksi minyak Indonesia terus menurun dan untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri, pemerintah Indonesia melakukan impor minyak. Oleh karena itu, pemerintah juga berupaya mencari bahan bakar alternatif untuk mengurangi impor minyak. Biofuel atau bahan bakar nabati (BBN) menjadi salah satu fokus pemerintah untuk dikembangkan dan telah menjadi mainstream dari kebijakan energi Indonesia,

“Ada harapan bahwa biofuel ini akan menjadi prime energy supply di Indonesia, namun perlu disoroti beberapa hal, diantaranya mengenai rencana dan strategi pemerintah untuk masa depan biofuel di tengah perkembangan teknologi alternatif seiring dengan akselerasi transisi energi” tutur Fabby Tumiwa pada pembukaan peluncuran laporan Critical Review on the Biofuel Development Policy in Indonesia.. Selain itu pertemuan yang dihadiri sekitar 70an orang secara daring ini juga membahas ketersediaan bahan baku (feedstock) dan disparitas harga dengan bahan bakar fosil saat ini. 

Strategi pemerintah Indonesia dalam pengembangan biofuel menjadi pemantik diskusi. Julius Christian Adiatma, Penulis laporan “Critical Review on the Biofuel Development in Indonesia” menyebutkan bahwa penggunaan bahan bakar cair di Indonesia didominasi oleh sektor transportasi dan trennya terus meningkat. Dengan skenario business as usual, peningkatan konsumsi bahan bakar cair akan mencapai tiga kali lipat. Pada skenario intervensi teknologi, penetrasi kendaraan listrik dan penggunaan fuel cell dipilih sebagai solusi. Jika tidak direncanakan dengan baik pengembangan biofuel dan percepatan penetrasi kendaraan listrik akan bertabrakan pada suatu saat di masa mendatang. Tren global yang mengarah pada penggunaan kendaraan listrik juga menimbulkan ancaman bahwa investasi pada sektor biofuel berpotensi menjadi aset terdampar (stranded asset).

Djoko Siswanto selaku Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN)  mengatakan bahwa berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), sampai tahun 2050 Indonesia akan menggunakan berbagai macam sumber energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, “Kita menggunakan bahan bakar fosil dan EBT. Saat ini kita masih impor minyak mentah, LPG, dan bensin. Jadi fokus kita sekarang adalah bagaimana caranya mengurangi impor, karena kita percaya bahwa jika impor semakin sedikit maka ketahanan energi kita tentu akan semakin baik.”

Merespon kondisi disparitas harga, pihaknya mengakui bahwa selisih harga yang cukup jauh antara biofuel dengan BBM fosil lainnya menjadi tantangan tersendiri. 

“Sebagai contoh, green gasoline saat ini harganya mencapai 19.000 dengan harga sekian apakah masyarakat mampu untuk membeli? Atau apakah negara mampu mensubsidi selisih harganya jika dijual dengan harga yang lebih murah?” ujarnya.

Senada dengan Djoko Siswanto, Andriah Feby Misna, Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, juga mengatakan bahwa salah satu tujuan pengembangan biofuel, seperti biodiesel di Indonesia adalah untuk menekan angka impor bahan bakar minyak yang masih tinggi. 

“Kita mengacu pada RUEN sebagai roadmap pengembangan biofuel. Tahun 2020 ini target kita adalah 8 juta kilo liter. Target ini tercapai dengan penggunaan biodiesel mencapai 8,4 juta kilo liter.Meskipun demikian dalam Grand Strategy National, ada penyesuaian yaitu penurunan target biodiesel sebanyak 15% dengan pertimbangan masuknya kendaraan listrik,” jelas Feby.  Feby menambahkan bahwa yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah bensin yang 50% masih impor.   

Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia, Tatang Hernas Soerawidjaja menyoroti kecenderungan pemerintah yang bersifat responsif bukan antisipatif dalam mengeluarkan kebijakan juga dalam hal biodiesel ini. “Kebijakan pemerintah itu sifatnya reaktif, tidak ada kebijakan yang bersifat antisipatif untuk teknologi baru yang akan datang,”

Bahan baku biodiesel yang saat ini masih bergantung pada sawit, juga menjadi sorotan Tatang. Ia menyebut jika ketergantungan pada sawit dalam pengembangan biodiesel merupakan suatu indikator ketidakberlanjutan. 

Ketergantungan pada satu bahan baku ini juga menjadi perhatian Ricky Amukti, Engagement Manager Traction Energy Asia. “Sayang sekali produk biodiesel kita masih single feedstock dari sawit. Padahal kita punya potensi bahan baku lain seperti selulosa dari batang sawit yang dapat diolah menjadi bensin. Potensi lain yang ada juga biodiesel dari minyak jelantah yang memiliki emisi daur hidup yang lebih rendah yaitu sebesar 0,31 – 0,62 Kg CO2 equiv/L.” Menurut Ricky, jika potensi ini direalisasikan akan ada enam juta kiloliter biodiesel yang dihasilkan dan 2,2 juta lapangan kerja baru yang akan tercipta. 

IESR memandang penting bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat. Kedepannya, bahan bakar cair akan tetap dibutuhkan mengingat penetrasi kendaraan listrik di berbagai wilayah di Indonesia akan beragam rentang waktunya dan ada sektor transportasi yang akan sulit untuk dielektrifikasi. Melalui peluncuran kajian Critical Review on the Biofuel Development Policy in Indonesia  ini, IESR merekomendasikan kepada pemerintah untuk: 1) mengembangkan strategi jangka panjang peran biofuel dalam transisi energi, selaras dengan pengembangan teknologi alternatif. 2) Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan untuk mengukur manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari program biofuel. 3) Melakukan diversifikasi bahan baku biofuel. 4) Menetapkan dukungan kebijakan untuk mendorong produksi dan pengembangan biofuel generasi kedua, ketiga dan berikutnya. 5) Mengubah skema insentif untuk mendorong inovasi dengan memasukkan aspek keberlanjutan sebagai persyaratan.