Peningkatan Kapasitas untuk Para Pemangku Kepentingan di Era Transisi Berkeadilan

Jakarta, 26 Oktober 2023 – Transisi energi yang sedang digaungkan saat ini akan berpengaruh signifikan pada penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara. Berbagai negara telah berkomitmen untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai salah satu aksi kunci transisi energinya. Hal ini perlu diwaspadai oleh negara-negara penghasil fosil seperti Indonesia, karena akan ada penurunan permintaan dari pasar global.

Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia. Batubara telah menjadi komponen pokok dalam pertumbuhan ekonomi kedua provinsi. Pada tahun 2022, batubara menyumbang 30-35% pada PDRB Kalimantan Timur dan 15% di Sumatera Selatan. kedua provinsi ini membutuhkan strategi khusus untuk melepaskan ketergantungan ekonomi dari batubara. Stefan Boessner, peneliti Stockholm Environmental Institute (SEI) dalam “Lokakarya Nasional Transisi yang Adil: Membangun Kapasitas Pemerintah untuk Transisi Batubara Berkelanjutan di Indonesia” mengatakan bahwa alternatif ekonomi tersedia dan dapat dikembangkan.

“Telah terdapat contoh suatu daerah berhasil mendiversifikasi perekonomiannya. Pemerintah akan membutuhkan dukungan peningkatan kapasitas dari pemerintah pusat,” katanya.

Stefan menambahkan Pemerintah Indonesia telah memulai membuat kerangka kebijakan yang menjadi dasar hukum dari transisi energi di Indonesia seperti target net zero emission, peraturan nilai ekonomi karbon, serta roadmap pensiun dini PLTU batubara. 

Dalam mempersiapkan transisi ini, perencanaan pembangunan, ekonomi, dan energi menjadi sangat penting. Keterlibatan berbagai elemen yang akan terdampak dalam transisi menjadi penting.

Martha Jessica, Analis Sosial dan Ekonomi Institute for Essential Services Reform (IESR) menjelaskan salah satu temuan awal studi yang saat ini sedang dilakukan IESR yaitu terdapat kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga perencanaan transisi ini dirasa belum optimal.

“Untuk menghasilkan proses perencanaan dibutuhkan berbagai kapasitas yang unggul/memadai oleh pemerintah sebagai inisiator (pelaku awal) dan katalis dari transisi energi,” kata Martha.

Elisa Arond, peneliti SEI menambahkan bahwa pemerintah daerah dapat mengambil peran krusial untuk mendukung agenda transisi yang berkeadilan. Untuk melakukan semua ini tentu pemerintah daerah akan membutuhkan sejumlah dukungan dari pemerintah pusat. 

“Mereka (pemerintah daerah-red) membutuhkan dukungan keuangan baik dari pemerintah pusat maupun institusi internasional, dialog inklusi yang melibatkan aktor dengan latar belakang beragam, strategi pendanaan, dan akses informasi yang transparan tentang rencana penutupan tambang,” jelas Elisa.

Tavip Rubiyanto, Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator ESDM, Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menjelaskan mengapa saat ini transisi energi terasa belum berjalan di daerah karena masih terbatasnya kewenangan daerah.

“Untuk itu, Kemendagri sudah menginisiasi penyusunan Perpres No. 11 Tahun 2023 untuk menguatkan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang ESDM, khususnya di sub-bidang energi terbarukan,” katanya.

Brilian Faisal, perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menyambung dengan harapan bahwa konsep transisi energi berkeadilan harus berkaitan dengan akses dan infrastruktur. 

“Di daerah kami juga belum membuat produk turunan dari berbagai aturan terkait transisi energi ini karena untuk membuatnya kami perlu merevisi RUED, secara kewenangan banyak kewenangan ada di bidang ESDM,” kata Brilian.

Wira Agung Swadana, Manajer Program Ekonomi Hijau IESR menyatakan bahwa lokakarya ini merupakan momen yang tepat sebagai persiapan penyusunan RPJMN dan RPJMD yang harus memuat agenda transisi batubara ini.

“Transisi ini membutuhkan beberapa hal seperti perencanaan dan pendanaan dan harus masuk dalam agenda pembangunan daerah supaya bisa mendapat pendanaan dari pemerintah,” kata Wira.

Indonesia Perlu Mendorong Lebih Keras Lagi Transisi ke Ekonomi Hijau dalam Mencapai NZE

press release

Jakarta, 18 Agustus 2023 – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan HUT ke-78 RI yang sekaligus sebagai pengantar RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan 2024 menyebutkan bahwa APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Presiden menyebutkan potensi krisis akibat perubahan iklim. Untuk itu, transformasi sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi krusial. Presiden menekankan transisi ke penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau.  

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi arah APBN 2024 dan mendorong agar pemerintah melakukan akselerasi dalam pembangunan ekonomi hijau serta pemanfaatan energi terbarukan sehingga Indonesia dapat mengurangi porsi energi fosil secara bertahap, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca, yang menjadi sebab pendidihan global (global boiling) dan perubahan iklim. 

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR menyatakan presiden harus memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan bauran energi terbarukan di 2024 demi mengejar target 23 persen bauran energi terbarukan di 2025. Untuk itu dalam 2,5 tahun mendatang harus dapat dibangun 11 GW pembangkit energi terbarukan. Dalam kondisi sistem kelistrikan PLN masih mengalami overcapacity, penetrasi energi terbarukan yang progresif memerlukan pengakhiran operasi PLTU yang sudah berusia tua dan tidak efisien. 

Oleh karenanya, APBN 2024 juga harus diarahkan untuk mendukung akselerasi pemanfaatan energi terbarukan di luar Jawa-Bali, mereformasi kebijakan dan regulasi yang menghambat akselerasi energi terbarukan, mempersiapkan pensiun dini PLTU, dan menyiapkan proyek-proyek energi terbarukan skala besar untuk ditawarkan kepada investor. 

Indonesia perlu mengambil langkah yang lebih agresif untuk menghindari krisis iklim dengan menunjukkan komitmen politik yang lebih kuat untuk mengurangi penggunaan batubara dan menegaskan pengakhiran operasi PLTU pada 2050 Menurut Fabby, di tengah perayaan kemerdekaan RI, Ibu Kota Negara, Jakarta, justru diliputi polusi udara yang parah. IESR mencatat salah satu sumber polusi berasal dari  pembakaran batubara di pembangkitan listrik dan industri yang berada di sekitar Jabodetabek. 

“Tahun lalu pemerintah dan IPG telah menyepakati Just Energy Transition Partnership (JETP). Kesepakatan ini merupakan kesempatan Indonesia untuk mengakselerasi transisi peningkatan energi hijau sebelum 2030 yang adil dan terjangkau. Untuk itu, APBN 2024 juga harus dialokasikan untuk mendukung implementasi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP),” kata Fabby. 

Seiring dengan  penyiapan  Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP yang masih akan berlangsung hingga Oktober, Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi IESR  mengatakan bahwa melalui proses JETP, harusnya sudah ada identifikasi perubahan kebijakan untuk mengakselerasi transisi energi. Ia menekankan penting agar arah perubahan kebijakan terfokus pada strategi tertentu agar ada integrasi implementasi antar berbagai kementerian dan lembaga. 

“Harus ada prioritas dalam arah kebijakan, misalnya pengakhiran subsidi energi fossil, khususnya kebijakan harga DMO batubara, pembangunan PLTS secara masif dan pengembangan industri manufaktur surya. Penentuan strategi utama penting agar eksekusi lancar dilakukan dalam 3-5 tahun mendatang atau bahkan lebih cepat lagi dengan dukungan implementasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Implementasi strategi terintegrasi ini yang dapat dukung capai visi Indonesia Emas 2045,” urai Deon.

IESR berharap agar penyusunan belanja APBN juga memasukan upaya untuk mengurangi subsidi energi fosil dan mengantisipasi dampak transisi energi pada masyarakat.  Anggaran dari penurunan energi fosil dapat dipakai untuk mengembangkan energi terbarukan, penghentian operasi dini PLTU, dan program terstruktur mengantisipasi dampak transisi energi bagi masyarakat, pekerja dan  daerah penghasil batubara. 

Waktunya Bercermin pada Diri Sendiri dan Target Iklim Kita

Jakarta, 11 Mei 2023 – Hari Bumi tahun ini cukup unik karena jatuh pada hari yang sama dengan Idul Fitri, hari raya Islam yang menandakan berakhirnya puasa pada bulan Ramadhan. Menurut agama, mereka yang berhasil menahan semua keinginan duniawi selama bulan suci ini akan dihapus semua dosanya di masa lalu. Walau konsumsi makanan menjadi lebih sedikit, sampah makanan di Indonesia secara kontra meningkat hampir 20% selama Ramadhan dibandingkan bulan-bulan lainnya, menurut pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam hal emisi gas rumah kaca (GRK), sampah makanan (food loss and waste, FLW) pada tahun 2000 – 2019 menyumbang 1.702,9 juta ton CO2 (MtCO2) atau 7,29% per tahun dari keseluruhan GRK di Indonesia, menurut laporan yang diterbitkan di 2021 oleh Bappenas. Selain itu, konsumsi listrik juga turut meningkat sebesar 5% menurut PLN, yang sebagian besar didorong oleh kegiatan industrial dan konsumsi listrik rumah tangga. Dengan hampir 70% dari kelistrikan Indonesia disuplai oleh PLTU, kenaikan tersebut tentunya akan meningkatkan emisi GRK, terutama karbon dioksida. Sayangnya, semua ini mengkontradiksi semangat Idul Fitri sendiri karena kita tidak sepenuhnya tersucikan, hanya karena aktivitas kita selama bulan suci menyumbang pada emisi GRK. 

Pertanyaannya, mengapa peduli pada emisi gas rumah kaca? 

Iklim bumi telah signifikan berubah dibandingkan keadaan sebelum era industrial. Menurut IPCC AR6 Synthesis Report, suhu global telah tercatat 1,09°C  lebih tinggi pada rentang waktu 2011 – 2020 dibandingkan 1850 – 1900. Angka ini menandakan bahwa panas yang tersimpan di dalam bumi telah melampaui kebutuhan iklim bumi agar cukup hangat untuk para penduduknya. Konsentrasi tinggi dari emisi GRK, termasuk karbon dioksida, metana, dan oksida nitrat dalam atmosfer telah dideteksi lebih tinggi dibandingkan zaman prehistoris, sekitar 800.000 – 2.000.000 tahun yang lalu, berdasarkan laporan di atas. Emisi GRK yang disebabkan manusia sudah pasti menyebabkan kenaikan emisi secara berkala, perlahan-lahan menyebabkan kejadian cuaca ekstrim.

Jadi, apa saja aktivitas manusia yang menyebabkan dampak signifikan pada iklim? Laporan tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai aktivitas manusia yang menghasilkan GRK dan kontribusinya pada emisi GRK global. 79% dari emisi GRK di 2019 berasal dari sektor energi, industri, dan bangunan, sementara sisanya datang dari agrikultur, kehutanan, dan penggunaan lahan (AFOLU). Sektor energi adalah kontributor besar dalam penghasilan karbon dioksida, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil dan proses industrial (CO2-FFI). Kondisi ini tidak mengejutkan, menimbang sebagian besar energi yang kita konsumsi masih bersumber dari bahan bakar fosil. Hal ini terutama benar bagi negara berkembang, di mana bahan bakar fossil dianggap lebih murah dibandingkan alternatifnya yang lebih bersih. Untuk negara – negara ini, terdapat keseimbangan yang harus dijaga antara mengurangi emisi GRK mereka dengan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Apakah Indonesia Telah Cukup Berusaha dalam Komitmennya Terhadap Perubahan Iklim?

Baru tahun lalu, Indonesia menyerahkan NDC Ditingkatkan (Enhanced NDC, ENDC) pada UNFCCC untuk menunjukkan komitmen tetapnya terhadap isu perubahan iklim. Dalam dokumen tersebut, terdapat ambang batas yang sedikit dinaikkan. Indonesia berjanji akan mengurangi emisi GRKnya sebesar 31,2% (usaha sendiri) dan 43,2% (dengan bantuan internasional), bertalian dengan Business-as-Usual (BAU) pada 2030. Kendati tujuannya untuk memenuhi Keputusan 1/CMA.3 baris 29 dari Persetujuan Glasgow, target yang ditingkatkan tersebut masih kurang sejajar dengan target temperatur Persetujuan Paris. Sejajar dengan itu, Climate Action Tracker akhir-akhir ini telah menilai ENDC Indonesia sebagai Sangat Tidak Memadai. Untuk memenuhi target tersebut, CAT berargumen bahwa kebijakan yang ada sudah cukup, namun diperlukan target yang dapat dipenuhi. Analisis mereka menyarankan lebih lanjut bahwa sektor kelistrikan harusnya menurunkan emisi lebih signifikan untuk dapat sejajar dengan peta jalan 1.5°C.  Ini berarti mulai pemensiunan PLTU tanpa teknologi CCS/CCUS hingga tersisa 10% pada 2030, dan memensiunkan seluruhnya pada 2040. Peraturan Presiden 112/2022 seharusnya sudah menyediakan landasan hukum bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil aksi yang diperlukan. Komitmen terpadu JETP yang memberikan Indonesia 20 miliar dolar yang diberikan oleh International Partners Group (IPG) harusnya dapat membantu mendorong transisi energi di Indonesia. Dalam pidato terakhirnya di acara Hannover Messe, Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa Indonesia akan memensiunkan seluruh armada batubaranya pada 2050.

Melalui momen Hari Bumi dan Idul Fitri, mari kita coba merefleksikan apakah kita telah berbuat cukup untuk mencegah krisis iklim makin memburuk. Apakah kita telah membersihkan diri kita sepenuhnya? Apakah gaya hidup kita sudah mencerminkan apa yang kita anjurkan selama ini?

Penerjemah: Regina Felicia Larasati

Photo by Asia Chang on Unsplash

Menginspirasi Generasi Muda: CASE Indonesia Mengajar Tentang Pentingnya Transisi Energi di Sekolah Bogor Raya

Bogor, 4 April 2023 – Proyek Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE) bersama Sekolah Bogor Raya meluncurkan kegiatan Teaching for the Future (T4F) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya isu transisi energi sebagai mata pelajaran pada pendidikan formal.

Kegiatan Teaching for the Future (T4F) yang diselenggarakan oleh CASE Indonesia diadakan kedua kalinya di Sekolah Bogor Raya. T4F pertama kali diadakan di Sekolah Santa Ursula BSD tahun 2022. Tahun ini T4F hadir untuk memberikan pelatihan bagi murid kelas 7,8 dan 11 yang berjumlah 150 peserta dan difasilitasi oleh 15 mentor dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman serta memberikan tantangan bagi murid-murid untuk mencari solusi bagi permasalahan transisi energi yang dialami Indonesia. 

Akses energi berkelanjutan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pertanian berkelanjutan dan transisi energi berkeadilan merupakan 5 topik yang difasilitasi oleh mentor-mentor dalam diskusi yang berlangsung. Pada akhir kegiatan, seluruh peserta di setiap kelompok akan berikan tugas untuk membuat kampanye atau proposal kegiatan pada topik yang telah dipaparkan. Kampanye atau proposal kegiatan ini nantinya akan dipresentasikan oleh setiap kelompok tanggal 14 April 2023 pada acara Pameran Hari Bumi yang diselenggarakan oleh Sekolah Bogor Raya.

Dominic, salah satu peserta program T4F memberikan tanggapannya akan hal baru yang ia pelajari, “Satu hal baru yang saya pelajari dari sesi ini adalah kekeringan yang terjadi di Danau Toba. Saya pun berfikir bagaimana kekeringan ini sangat berdampak pada masyarakat di sana, terutama dalam mengakses air bersih. Pendidikan seperti ini sangat penting untuk kami (siswa), terutama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan isu energi berkelanjutan.”

Agus Tampubolon, Manajer Proyek CASE Indonesia, kembali menyuarakan pentingnya isu transisi energi sebagai salah satu mata pelajaran di pendidikan formal. 

“Pendidikan tentang perubahan iklim dan energi bersih harus diberikan pada generasi muda, karena mereka yang akan meneruskan perjuangan menuju transisi energi yang sukses di masa depan,” kata Agus.

Aditya Rao, Koordinator Kurikulum di Sekolah Bogor Raya bercerita bahwa hampir seluruh mata pelajaran yang ada di SBR didasarkan pada prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dan sejak sekolah dasar, siswa-siswi telah diberikan mata pelajaran mengenai perubahan iklim dan transisi energi. Aditya menambahkan, melalui kegiatan T4F, Ia berharap siswa-siswi dapat memahami isu transisi energi dan perubahan iklim dari sudut pandang praktis, tidak hanya secara teori, dan dapat terinspirasi untuk memberikan solusi. 

Note: CASE for Southeast Asia merupakan program kolaborasi antara  Institute of Essential Services Reform (IESR), GIZ Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas yang memiliki mandat untuk merubah narasi transisi energi di Indonesia yang fokus pada dekarbonisasi pada sektor energi, meningkatkan bauran energi terbarukan dan efisiensi energi, mencapai transisi energi yang berkeadilan, serta keuangan berkelanjutan.

Korea Selatan Dukung Indonesia Capai Target Energi Terbarukan

Jakarta, 19 Mei 2022 – Energi terbarukan dipandang sebagai quick win untuk mengamankan kenaikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat Celcius, menurut Perjanjian Paris. Indonesia yang target pengurangan emisinya 29% atas upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 secara aktif mencari cara yang lebih efektif untuk mengamankan targetnya. Waktu yang tersisa untuk mencapai target hanya sekitar 8 tahun. Yayan Mulyana dari Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Indonesia mengaku hal ini sulit namun Indonesia optimis bisa mencapainya.

Gandi Sulistiyanto, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, saat menyampaikan keynote speech dalam webinar “Meningkatkan Investasi dari Korea Selatan untuk Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Kamis, 19 Mei 2022, mengatakan bahwa kedua negara terus mengembangkan momentum dan kepentingan bersama dalam investasi energi terbarukan.

“Kedutaan Besar Indonesia di Seoul siap mendukung target Pemerintah untuk memiliki 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Sementara Korea Selatan menargetkan 35% energi terbarukan pada tahun 2040. Kedua negara sedang menjalin komunikasi yang intens untuk mengembangkan produsen baterai mobil listrik untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik yang mulai merambah pasar Indonesia,” kata Gandhi.

Ia menambahkan, sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan pembangunan manusia, pihaknya fokus pada empat sektor yaitu pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan keuangan berkelanjutan, dan ketahanan energi nasional.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR mengatakan bahwa transformasi energi merupakan inti dari mitigasi perubahan iklim.

“Konsumsi energi di Indonesia diproyeksikan meningkat 7-8 kali lipat dari saat ini sebagai konsekuensi dari elektrifikasi besar-besaran transportasi dan peralatan rumah tangga lainnya, kita memiliki konsekuensi ganda dari situasi tersebut yaitu mengganti energi fosil saat ini dengan yang terbarukan dan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat pada saat yang sama, ”katanya.

Dokumen LCCR LTS Indonesia memproyeksikan bahwa akan ada pengurangan emisi yang cepat setelah tahun 2030 jika pembangkit listrik dipasok oleh energi terbarukan 43% pada tahun 2050. Dokumen tersebut mencoba diterjemahkan ke dalam RUPTL PLN saat ini yang menunjukkan keinginan pemerintah untuk menyebarkan lebih banyak energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Sebuah studi menunjukkan bahwa Indonesia secara teknis layak dan layak secara ekonomi untuk mencapai nol emisi pada tahun 2050 dengan menggunakan 100% energi terbarukan.

“Studi IESR Deep decarbonization of Indonesia energy system menyajikan peta jalan langkah demi langkah untuk mencapai nol bersih pada tahun 2050 yang mencakup transportasi, sektor ketenagalistrikan, dan industri,” tambah Fabby.

Tenaga surya yang potensi pada sektor residensial mencapai hingga 655 GWp akan menjadi tulang punggung sistem energi berbasis terbarukan.

Minho Kim, perwakilan Komipo, Badan Usaha Milik Negara Korea mengatakan, sebagai pengusaha, pihaknya melihat Indonesia sebagai pasar potensial sekaligus mitra energi terbarukan mengingat sumber daya yang tersedia melimpah.

“Komipo sudah beroperasi di Indonesia untuk proyek panas bumi dan tenaga air. Nanti kami juga berencana untuk mengembangkan green hydrogen/ammonia,” kata Minho.

Minho menambahkan, munculnya pasar karbon menjadikan energi terbarukan sebagai komoditas panas baru karena dibutuhkan. “Semakin banyak perusahaan bergabung dengan inisiatif RE 100, permintaan energi bersih semakin tinggi, oleh karena itu penyediaan energi bersih bukan lagi pilihan tetapi keharusan karena merupakan kebutuhan industri dan permintaan pelanggan,” pungkasnya.

Transisi Energi Indonesia Dibayangi Kegamangan Pemerintah

Jakarta, 21 Desember 2021 – Menutup tahun 2021, Institute for Essential Services Reform (IESR) kembali meluncurkan laporan tahunan bertajuk Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022. Sejak 2017, IETO (yang semula bernama Indonesia Clean Energy Outlook (ICEO) secara konsisten memaparkan perkembangan transisi energi di Indonesia pada berbagai sektor sekaligus memberikan proyeksi transisi energi Indonesia pada tahun 2022 mendatang. Selama dua tahun berturut-turut, IETO secara khusus  menganalisis kesiapan transisi energi Indonesia.

Pada level global, tahun 2021 ditandai dengan sejumlah kejadian penting seperti KTT Iklim yang diselenggarakan presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang menyerukan untuk seluruh dunia mengambil langkah yang lebih ambisius untuk menangani krisis iklim. KTT G20 dan COP 26 kembali menyerukan bahwa komitmen dan aksi mitigasi krisis iklim seluruh negara saat ini masih belum cukup untuk menahan kenaikan temperatur rata-rata global di 1,5 derajat Celsius. Aksi mitigasi iklim yang lebih ambisius dan agresif diperlukan.

Meski belum selaras dengan Persetujuan Paris, Indonesia mulai menunjukkan komitmen politik yang cukup progresif dengan menetapkan target net-zero pada 2060 atau lebih cepat, rencana untuk mempensiunkan dini sejumlah PLTU batubara, dan terbitnya RUPTL baru yang memberi porsi energi terbarukan  menjadi 51,6%. Menurut IESR, komitmen ini dapat dilihat sebagai angin segar bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Namun, hal ini masih belum dapat mengakselerasi transisi energi Indonesia, dan mencapai target Persetujuan Paris yaitu mencapai netral karbon pada pertengahan abad ini. 

Julius Cristian, penulis utama laporan IETO 2022 melihat adanya  kegamangan dari pemerintah. 

“Contohnya, meski RUPTL terbaru sudah mengakomodasi 50% energi terbarukan atau sekitar 20 GW, namun jika dibandingkan dengan kebutuhan dekarbonisasi yang mencapai 130 GW perencanaan ini tentu masih jauh dari kebutuhan. Selain itu, pemerintah masih juga mengandalkan strategi yang menurut kami tidak feasible seperti penggunaan nuklir dan CCS yang lebih mahal dibandingkan dengan energi terbarukan,” jelasnya. 

IETO 2022 mengkaji bahwa Indonesia mampu mencapai net-zero pada tahun 2050. Untuk mewujudkan ini Indonesia harus mencapai puncak emisi sebelum tahun 2030, dan setelah itu mulai menurunkannya. Implikasi dari hal ini salah satunya adalah Indonesia tidak boleh lagi membangun PLTU serta harus segera mulai melakukan pensiun PLTU lama. 

Menimbang potensi dan ketersediaan sumberdaya, PLTS akan menjadi tulang punggung dekarbonisasi Indonesia. Namun pertumbuhannya pada tahun 2021 hanya sekitar 18 MW, padahal kebutuhannya mencapai 108 GW pada 2030, atau bertambah rata-rata 10 GW per tahun.

Handriyanti Diah Puspitarini menambahkan bahwa terdapat sedikit perbaikan dalam hal kualitas kebijakan dan sosial (penerimaan publik) tentang transisi energi namun komitmen dari pemerintah dan iklim investasi energi terbarukan masih perlu banyak perbaikan.

“Kita perlu melihat bagaimana implementasi berbagai regulasi yang akan datang dan yang sudah diterbitkan. Pemerintah juga harus menyadari bahwa masyarakat sudah mulai aware dengan isu ini dan mendukung adanya transisi energi, maka pemerintah pun harusnya  mensupport dukungan publik yang sudah tinggi ini,” jelas Handriyanti.

Herman Darnel Ibrahim, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), menekankan penting untuk energi terbarukan tumbuh secara eksponensial untuk memenuhi kebutuhan listrik dan memenuhi target perjanjian internasional. Meski sepanjang 2021 terdapat momentum tumbuhnya awareness untuk melakukan transisi arah kebijakan Indonesia masih belum pasti akan menuju kemana.

“Sebagai contoh RUED, meskipun daerah-daerah sudah memiliki RUED namun wewenang untuk mengeksekusi terpusat di PLN dan Pertamina, jadi daerah-daerah ini punya RUED namun tidak bisa mempengaruhi hasil,” ujar Herman.

Faela Sufa, Direktur Asia Tenggara ITDP, melihat bahwa sektor transportasi bisa menjadi salah satu pendorong ekosistem energi terbarukan di Indonesia.

“Misal untuk elektrifikasi transportasi publik perlu kita sinkronkan bersama dan identifikasi insentif apa yang perlu diberikan sehingga bisa lebih jadi tangible dalam penggunaan energi dan koordinasi dengan berbagai sektor yang berkaitan dengan renewable energy untuk elektrifikasi,” jelas Faela.

Yusrizki, Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bidang EBT, menyampaikan bahwa KADIN telah menyatakan akan menjadi net-zero organization 2060 dan secara aktif mendorong anggotanya untuk memiliki target net zero.

“Dalam gelaran G20 summit 2022 nanti kita diharapkan punya 100 perusahaan Indonesia yang sudah pledge target net zero dan ini merupakan target yang sangat ambisius. Kita mulai dari edukasi, assisting -membantu mereka membuat agenda-agendanya-, sampai pledge komitmennya,” pungkas Yusrizki.

Sementara itu Arief Sugiyanto, Vice President Pengendalian RUPTL PLN, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini berusaha untuk memenuhi target bauran energi 23% pada tahun 2025.

“Target EBT 23% di 2025 ini memang tantangan yang berat. Salah satu strategi PLN adalah de-dieselisasi wilayah-wilayah isolated dan secara bertahap akan diganti dengan pembangkit EBT yang tersedia di lokasi tersebut,” ungkapnya.

Akselerasi Energi Bersih untuk Mewujudkan NZE di Sektor Energi 2050

press release

Jakarta, 20 Desember 2021 – Institute for Essential Services Reform (IESR) meluncurkan laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022. IETO 2022 merupakan laporan tahunan yang mengulas perkembangan transisi energi di Indonesia serta memproyeksikan tantangan dan peluang sektor energi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di tahun berikutnya. Di tahun ke-5 peluncuran laporan IETO, IESR juga menyoroti komitmen pemerintah untuk melakukan dekarbonisasi sektor energi, inovasi kebijakan dan regulasi untuk menarik investasi energi terbarukan, dan peranan sektor swasta dan pemerintah daerah dalam mempercepat transisi energi di Indonesia.

IESR memandang bahwa dekarbonisasi menyeluruh sektor energi merupakan hal yang mutlak dilakukan. Dekarbonisasi harus selaras dengan target Persetujuan Paris yaitu  membatasi kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius. Menghasilkan sebanyak 34% dari total emisi pada tahun 2019 membuat sektor energi sebagai penghasil emisi terbesar kedua setelah Forest and Land Use (FOLU) di Indonesia. Jika tidak ada upaya dekarbonisasi yang terencana maka diproyeksikan sektor energi akan menjadi penghasil emisi terbesar di Indonesia pada tahun 2030 dan mempersulit pencapaian target Persetujuan Paris. 

“Di tahun 2022, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus berusaha keras meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan mendorong efisiensi energi di bangunan dan industri. Pada 2025, pemerintah harus mencapai target 23% bauran energi terbarukan dan setelah itu harus mengejar emisi sektor energi mencapai puncaknya sebelum 2030. Kedua milestone ini menjadi indikasi apakah kita bisa mencapai dekarbonisasi di pertengahan abad ini,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.  

Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmennya untuk melakukan transisi energi dengan  memasukan porsi kapasitas pembangkit energi terbarukan yang lebih besar, 51 persen atau sebanyak 20.923 MW pada 2030 dalam RUPTL PLN 2021-2030. Sementara untuk selaras dengan  target dekarbonisasi 1,5℃, menurut kajian IESR, setidaknya perlu 140 GW energi terbarukan, yang didominasi PLTS pada 2030. 

IESR memandang untuk mencapai target yang besar perlu evaluasi yang serius terhadap kualitas kebijakan dan regulasi yang ada saat ini. Dalam lima tahun terakhir, sejak PP No. 79/2014 tentang KEN disahkan,  laju pertumbuhan energi terbarukan cenderung lambat. Data dari IETO 2022 menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, energi terbarukan rata-rata hanya bertambah 400 MW.  Selain itu, pemerintah Indonesia juga masih memberikan tempat bagi batubara dalam skenario transisinya seperti dalam program penggunaan CCS/CCUS pada PLTU batubara, gasifikasi batubara, bahkan co firing batubara. Menurut IESR, penggunaan teknologi  CCS/CCUS pada PLTU akan berdampak pada harga listrik lebih mahal dan meningkatnya risiko potensi aset terdampar yang lebih besar karena biaya yang tidak kompetitif. Selain itu, penerapan teknologi co-firing dan clean coal technology seperti PLTU Ultra-supercritical menghasilkan penurunan emisi yang tidak signifikan, sehingga membuat penggunaan teknologi ini dipertanyakan efektivitasnya.

“Biaya pembangkitan listrik dari penggunaan CCS pada PLTU akan bersaing dengan teknologi energi terbarukan dengan storage. Sejauh ini, PLTU dengan CCS yang beroperasi di dunia masih punya kendala pada operasi dan pencapaian penurunan emisinya. Bahkan salah satu proyek PLTU dengan CCS tersebut, seperti Petra Nova di Texas ditutup setelah baru beroperasi selama kurang lebih 4 tahun. Jadi, kesiapan teknologi saat ini, serta proyeksi harga teknologi dalam dekade mendatang harusnya menjadi pertimbangan utama, dan jelas bahwa prioritas harus diberikan pada teknologi dengan biaya paling kompetitif yaitu energi terbarukan,” jelas Deon Arinaldo, Manager Program Transformasi Energi, IESR.

Lebih lanjut, salah satu Penulis IETO 2022, Handriyanti Diah Puspitarini menuturkan bahwa meski belum mencapai target yang ditetapkan, kapasitas terpasang energi terbarukan terutama dari PLTS menggeliat naik hingga 17,9 MWp, dan kendaraan listrik seperti motor listrik mengalami sedikit kenaikan sebanyak 5.486 unit dan mobil listrik sebanyak  2,012 unit. Hal ini dapat menjadi potensi yang perlu dikembangkan di tahun 2022.

“Pemerintah Indonesia perlu mendorong pengembangkan teknologi yang diproduksi secara lokal untuk menangkap peluang lebih besar seperti penurunan CAPEX proyek energi terbarukan. Selain itu, pengembang lebih mudah mendapatkan teknologi dengan kualitas tinggi dan harga yang murah tanpa perlu impor. Dengan demikian, akan banyak investasi bukan hanya pada proyek energi terbarukan sendiri, tetapi ke sektor industri di Indonesia secara umum,” ujar Handriyanti Diah Puspitarini, Peneliti Senior Energi Terbarukan, IESR.

IESR menyadari bahwa dekarbonisasi sektor energi membutuhkan biaya yang besar, sekitar  USD 20-25 miliar per tahun sesuai kajian IESR tentang Dekarbonisasi Sistem energi Indonesia (IESR, 2021). IETO 2022 mengulas sejumlah peluang pendanaan tersedia dari entitas swasta atau publik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang dapat digunakan untuk membiayai transisi energi. Peluang pendanaan ini termasuk insentif pemerintah (fiskal dan non-fiskal), bantuan pembiayaan internasional, dan mekanisme pembiayaan yang lebih tidak konvensional seperti green bond/sukuk, obligasi daerah, keuangan syariah, dan blended finance. 

“Pendanaan energi terbarukan seharusnya tidak dianggap sebagai beban melainkan sebuah kesempatan dan strategi untuk mengalihkan investasi dari fosil ke energi terbarukan. Ada banyak sumber pendanaan yang bisa menjadi sumber investasi energi terbarukan. Pemerintah dapat menggunakan APBNnya untuk menarik investasi dari sumber pendanaan tersebut, misalnya dengan melakukan pemetaan sumber daya energi terbarukan, melakukan riset teknologi, dan mengadakan pilot project untuk projek baru energi terbarukan yang belum dikembangkan seperti energi laut, serta menyediakan instrument derisking untuk menarik investasi,” tutup Fabby.

Perkembangan transisi energi secara lengkap akan dibahas dalam IETO 2022. 

Agenda Net-Zero Emission Kesempatan Sektor Swasta untuk Meningkatkan Daya Saing

Jakarta, 14 Desember 2021 – Tahun 2021 ditandai dengan sejumlah peristiwa penting dan lahirnya berbagai komitmen yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Sejumlah kepala negara di dunia berlomba untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam penanganan perubahan iklim ini. Hal ini tidak mengherankan karena menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR6 yang diluncurkan bulan Agustus 2021, menyatakan bahwa waktu kita untuk menahan laju peningkatan temperatur bumi di bawah 1,5 derajat celcius adalah kurang dari sepuluh tahun lagi. Aksi iklim kita selama kurang dari satu dekade ini akan menentukan apakah kita akan berhasil untuk mencapai target iklim berdasar Persetujuan Paris yaitu mencapai net-zero emission pada pertengahan abad ini.

Untuk menggali perspektif dan mendorong kolaborasi dari berbagai pihak, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) mengadakan webinar bertajuk “What Net Zero Emission Means for the Private Sector” pada hari Selasa, 14 Desember 2021.

Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memutakhirkan NDC-nya dan melengkapinya dengan dokumen strategis yaitu Long Term Strategy – Low Carbon Climate Resilience aligned with Paris Agreement (LTS – LCCR). Indonesia juga mengumumkan target untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 (atau lebih cepat). Dengan kondisi iklim yang semakin kritis, Pemerintah Indonesia didesak untuk mempercepat target net-zero emissionnya.

Laksmi Dewanthi, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengungkapkan pemerintah menyadari tentang kebutuhan untuk mempercepat net-zero emission. 

“Supaya net-zero ini lebih cepat, para pihak kami minta untuk ikut lebih ambil bagian dalam rencana net-zero Indonesia ini,” tuturnya. 

Ditambahkan Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, kolaborasi dan aksi nyata dari semua pihak ini akan menjadi kunci tercapainya target net-zero emission di Indonesia. “Pemerintah perlu menyiapkan enabling conditions supaya kerjasama dengan pihak swasta serta pihak lainnya dapat berjalan baik,” katanya.

Medrilzam juga menegaskan bahwa berdasarkan studi Bappenas pembangunan rendah karbon (low carbon development) dapat memberikan  manfaat ekonomi yang lebih tinggi daripada business as usual.

Bukan hanya bagi pemerintah, terdapat berbagai manfaat bagi korporasi jika memiliki target net-zero emission. 

“Aligning to climate science is good for business. Karena selain sejalan dengan agenda pemerintah, menjalankan komitmen iklim juga meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan diharapkan untuk terus mengambil kesempatan yang ada,” Amelie Tan, Regional Lead Carbon Disclosure Project menjelaskan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi paling tidak dalam empat area untuk mendorong bisnis bergerak menuju bisnis yang rendah karbon. Keempat sektor yang dimaksud yaitu kebijakan dan regulasi, teknologi dan infrastruktur rendah karbon, inovasi, dan membangun kesadaran pasar dan konsumen untuk memilih produk rendah karbon. 

“Kajian kami menunjukkan bahwa sistem energi di Indonesia secara teknis dan ekonomis dapat mencapai zero emission pada tahun 2050 dengan 4 strategi yaitu peningkatan kapasitas energi terbarukan, penurunan  bahan bakar fosil, elektrifikasi, dan penggunaan bahan bakar bersih,” katanya.

Fabby juga menambahkan pentingnya pelaporan secara terbuka kepada publik (disclosure) dari korporasi yang berkomitmen untuk menurunkan emisinya supaya masyarakat luas tahu perusahaan mana saja yang memiliki komitmen pengendalian perubahan iklim.