Laporan Climate Transparency 2021: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Indonesia Perlu Tingkatkan Aksi Iklimnya

Jakarta, 28 Oktober 2021 – Beberapa hari menjelang COP 26 di Glasgow, Institute for Essential Services Reform (IESR) meluncurkan Climate Transparency Report, Profil Negara Indonesia 2021. Secara khusus, laporan tahunan tentang aksi iklim negara-negara G20 ini, menyoroti aksi iklim Indonesia yang meliputi adaptasi, mitigasi dan mobilisasi keuangan untuk penanganan perubahan iklim. 

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peluncuran laporan Climate Transparency ini sangat relevan dengan COP26 karena laporan ini mengukur  pencapaian  aksi iklim Indonesia apakah selaras target Persetujuan Paris atau tidak.

“Waktu kita tinggal kurang dari satu dekade untuk memastikan kenaikan temperatur global di bawah 1,5 derajat celcius. Indonesia juga disorot selain karena kita negara anggota G20, juga karena Indonesia berada di peringkat 10 besar negara penghasil emisi terbesar di dunia,” jelas Fabby. 

Untuk itu, menurut Emil Salim, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI yang juga merupakan pakar di bidang lingkungan hidup, para pembuat kebijakan di Indonesia perlu menetapkan kebijakan politik yang mampu menurunkan emisi karbon dan mencapai netral karbon pada tahun 2050 demi kelangsungan hidup generasi mendatang. 

“Nasib generasi muda pada tahun 2050 tergantung pada keputusan politik yang kita buat sekarang. Jangan hanya memikirkan keuntungan ekonomi saat ini, karena generasi muda ini yang akan menanggung konsekuensi dari pilihan yang tidak mereka buat. Pikirkan apa yang akan terjadi pada bangsa Indonesia apabila dampak perubahan iklim semakin buruk,” ucap Emil Salim.

Memaparkan laporan aksi iklim Indonesia, Lisa Wijayani, Manajer Program Ekonomi Hijau, IESR menggarisbawahi bahwa aksi iklim Indonesia masuk dalam kategori “highly insufficient” atau sangat tidak memadai dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan energi fosil mencapai 82% pada tahun 2020 membuat sektor energi sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di indonesia (45,7% selain emisi dari hutan dan penggunaan lahan).

Berdasarkan temuan Climate Transparency, Lisa menjelaskan bahwa tahun 2020 seharusnya menjadi puncak penggunaan batubara dan mulai tahun 2030-2040 penggunaannya harus sedikit demi sedikit dikurangi hingga tidak lagi digunakan.

“Selain itu, untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi, Indonesia harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 40-60% pada tahun 2040 atau 70-90% pada tahun 2050,” jelas Lisa terkait sub sektor penghasil emisi terbesar kedua yakni transportasi. 

Laporan Climate Transparency juga mendorong penciptaan ekosistem yang mendukung pengembangan energi terbarukan di antaranya dengan menghentikan subsidi pada energi fosil.

“Pencabutan subsidi akan membantu energi terbarukan bersaing dengan energi fosil,” imbuh Lisa. 

Dari sisi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, Budi Haryanto, Epidemiologis Universitas Indonesia, memaparkan tingginya angka kematian akibat kenaikan suhu bumi.

“Diperkirakan pada 2030-2050, perubahan iklim akan menyebabkan tambahan kematian per tahun sebanyak ¼ juta orang akibat malnutrisi (kekurangan nutrisi), malaria, stres akibat gelombang panas,” terangnya.

Lebih jauh, Budi mendorong agar pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan mempunyai data kesehatan yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim.

Secara frekuensi, bencana akibat iklim semakin meningkat. Hal ini disampaikan oleh Raditya Jati, Deputi Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanganan Bencana. Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki risiko cukup tinggi terhadap bencana alam.

“7 dari 10 bencana yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi dan frekuensinya tahun ini lebih tinggi dari tahun 2020,” tutur Raditya. 

Agar emisi GRK berkurang secara signifikan, transformasi juga perlu dilakukan di sektor ekonomi, dengan beralih ke ekonomi hijau. Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro Ekonomi dan Analisis Statistik, Bappenas menyampaikan bahwa ekonomi hijau menjadi game changer bagi perekonomian Indonesia pasca Covid-19. Menurutnya, pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi terbarukan akan menjadi tulang punggung untuk mencapai target ekonomi hijau Indonesia dan net-zero emission pada tahun 2060.

“Perhitungan Bappenas, untuk mencapai net-zero pada tahun 2060, Indonesia harus meningkatkan penggunaan EBT hingga 70% pada tahun 2050, dan 87% pada 2060. Perhitungan ini masih dalam proses,” tutur Eka Chandra.

Suksesnya pembangunan rendah karbon tentu memerlukan peran serta semua pihak, terutama pemerintah kota.  Bernardia Tjandradewi, Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) mengemukakan tanggung jawab pemerintah kota menjadi vital, terutama secara statistik, 60-80% emisi gas rumah kaca di dunia ini dihasilkan di daerah perkotaan. 

“UCLG ASPAC mendorong peran para kepala daerah (walikota) dalam penanganan perubahan iklim dengan memberikan pelatihan pada pemerintah kota tentang perencanaan aksi iklim, akses pada pembiayaan terkait iklim, dan adopsi dan pengembangan perangkat monitoring,” jelas Bernardia.

Apapun solusi untuk menurunkan emisi GRK, termasuk melakukan transisi energi menuju energi terbarukan, haruslah dilakukan secara adil. Desi Ayu Pirnasari, Peneliti di Universitas Leeds, menekankan transisi yang berkeadilan akan membentuk ketahanan iklim dan inklusi sosial di masyarakat. 

“Strategi hendaknya mengedepankan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan ownership (kepemilikan) pada agenda yang kita buat, untuk membantu kita mencapai target. Keadilan iklim tidak hanya pada mitigasi atau aksi, namun juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang rentan,” tegasnya. 

IESR: Waspadai Emisi di Sektor Energi, Perlu Strategi Khusus untuk Turunkan Emisi

Jakarta, 21 Oktober 2021 – Dalam Pertemuan Para Pihak (Conference of Parties) 26 yang akan diselenggarakan di Glasgow 31 Oktober – 10 November 2021 mendatang, Pemerintah Indonesia mengusung empat agenda utama yaitu Implementasi NDC, Pemenuhan/Penyelesaian Paris Rule Book, Komitmen Jangka Panjang (Long Term Strategy) 2050, dan menuju Net-Zero Emission

Pada kesempatan tersebut, Indonesia akan menyoroti berkurangnya angka deforestasi dalam 5 tahun terakhir dan upaya restorasi lahan gambut. Selain itu,upaya penurunan emisi di sektor energi akan juga dibahas seperti pemberian porsi energi terbarukan yang lebih besar dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Hari Prabowo, Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan, Kementerian Luar Negeri, dalam webinar bertajuk “The Road to COP26 A Climate Superpower Indonesia; Collaborative Efforts to Tackle Climate Crisis” yang diselenggarakan oleh Katadata dan Landscape Indonesia, menjelaskan bahwa Indonesia akan membawa semangat positif dan terbuka untuk ambil bagian dalam upaya pengendalian perubahan iklim. 

“Pada dasarnya Indonesia siap untuk menjadi bagian dari solusi serta akan leading by example, kita punya pencapaian yang baik di bidang kehutanan dan terus berupaya untuk menurunkan emisi di berbagai bidang,” jelas Hari.

Hari Prabowo menegaskan bahwa dalam mengatasi krisis iklim sudah saatnya kita menghindari naming and shaming, yaitu merasa bahwa negara kita lebih baik dalam menangani perubahan iklim daripada negara lain. 

“Kita harus menunjukkan inisiatif untuk berperan dalam penanggulangan perubahan iklim ini tanpa menuding pihak mana yang harusnya lebih bertanggungjawab. Perubahan iklim ini memerlukan kolaborasi semua pihak untuk memastikan tujuan besar kita tercapai,” pungkasnya. 

 

Di sisi lain, masih dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyatakan bahwa Indonesia seharusnya lebih ambisius lagi dalam menetapkan target pengendalian iklim dan penurunan emisi.

“Jika kita melihat dokumen NDC terbaru yang kemarin diserahkan ke UNFCCC, target Indonesia utamanya sektor energi masih belum ambisius. Untuk menekan kenaikan suhu bumi di level 1.5 derajat saja, pada 2030 IESR menghitung 70% bauran pembangkit listrik harus dari energi terbarukan, jika kita lihat di NDC ataupun perencanaan lain seperti RUPTL sepertinya target ini belum bisa tercapai,” ungkap Fabby.

Fabby menyepakati bahwa sektor kehutanan dan alih guna lahan (AFOLU) sebagai penghasil emisi terbesar (60%) di Indonesia menjadi sektor prioritas untuk menurunkan emisi. Namun sektor lain seperti energi diprediksi akan menghasilkan emisi lebih besar dari sektor AFOLU setelah 2024-2025, dan pada tahun 2030 akan menjadi sumber emisi dominan di Indonesia sehingga memerlukan perhatian dan strategi khusus untuk penurunan emisi di sektor energi. 

Fabby juga menyinggung kebutuhan finansial untuk penanganan iklim sangat besar. Di sektor energi saja, dibutuhkan USD 30-40 miliar per tahun hingga 2030. Periode selanjutnya, 2030-2050 kebutuhan investasi akan meningkat hingga USD 50-60 miliar per tahun. Indonesia harus mengejar komitmen negara-negara maju untuk memberi bantuan pendanaan krisis iklim pada negara-negara berkembang. 

Dharsono Hartono, Presiden Direktur Rimba Makmur Utama, menambahkan bahwa Indonesia mempunyai peran strategis dalam diplomasi pengendalian krisis iklim. Menurutnya, sebagai negara yang memiliki hutan hujan tropis yang besar serta kawasan lahan gambut terbesar,  tanggung jawab Indonesia dalam menjaga kenaikan suhu bumi sangat krusial. 

“Tanpa Indonesia berkontribusi dalam upaya global mengatasi perubahan iklim ini, target Persetujuan Paris juga tidak akan tercapai,” ungkap Dharsono.

Krisis Segala Aspek Kehidupan yang Membutuhkan Peran Serta Semua Lapisan Masyarakat

Jakarta, 19 Oktober 2021 – Dua pekan menjelang Pertemuan para Pihak (Conference of the Parties (COP) 26 di Glasgow, isu iklim banyak diperbincangkan di Indonesia salah satunya untuk menggalang suara publik dan memberi masukan pada pemerintah Indonesia yang rencananya akan diwakili langsung oleh presiden Joko Widodo untuk meningkatkan ambisi iklimnya. 

Indonesia telah memperbarui komitmen iklimnya melalui dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) yang dilengkapi dengan dokumen LTS-LCCR (Long Term Strategy – Low Carbon Climate Resilience). Secara angka, Indonesia tidak meningkatkan ambisinya lebih tinggi lagi, yaitu bertahan pada angka 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi net-zero emissions di tahun 2060 atau lebih cepat. Sayangnya, upaya ini belum cukup untuk membawa Indonesia menjaga kenaikan suhu rata-rata bumi tidak lebih dari 1.5 derajat Celcius.

Dalam webinar bertajuk “Menuju COP26: Perubahan iklim dan peran publik untuk melestarikan bumi”, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute of Essential Services Reform (IESR) menjelaskan bahwa sejak tahun 1880an Indonesia selalu masuk dalam 10 besar negara penghasil emisi terbesar (carbon brief).

“Kita seharusnya melihat tanggungjawab untuk menurunkan emisi ini bukan sebagai beban namun juga sebagai kesempatan untuk melakukan transformasi ekonomi rendah karbon. Hasil kajian IESR menunjukkan bahwa dekarbonisasi pada tahun 2050 justru membawa manfaat ekonomi yang lebih besar, karena selain menciptakan peluang industri baru, dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, harga energi Indonesia akan lebih terjangkau sekaligus manfaat sosial dan ekonomi yang bisa dirasakan seperti udara yang lebih bersih dan mengurangi ancaman bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim,” jelas Fabby.

Muhamad Ali Yusuf, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (NU), menjelaskan bahwa dari sisi organisasi masyarakat berbasis agama mengkomunikasikan isu perubahan iklim penuh tantangan sebab masyarakat pada umumnya akan peduli pada permasalahan yang ada di depan mata, maka perlu pintu masuk yang membumi untuk membicarakan perubahan iklim pada masyarakat. 

“Di sisi lain, diskursus agama kita itu masih jauh dari isu ekologis seperti perubahan iklim. Kalaupun sudah ada belum menjadi isu prioritas. Maka sebenarnya literasi tentang perubahan iklim juga perlu untuk para tokoh agama,” jelasnya.

Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pendeta Jimmy Sormin menambahkan bahwa  tokoh agama memiliki peran strategis untuk mempengaruhi cara pandang dan tingkah laku dari umat dan memiliki dampak signifikan untuk mempengaruhi pola pikir dan pandang orang.

“Jadi memang harus punya kreativitas untuk menyampaikan perubahan iklim,” jelas pendeta Jimmy.

Literasi tentang perubahan iklim harus disebarkan kepada masyarakat luas tanpa terkecuali, karena saat muncul dampak dari perubahan iklim seperti bencana hidrometeorologi, semua penduduk akan terdampak. 

Mike Verawati, Sekretaris Jenderal, Koalisi Perempuan Indonesia, menjelaskan bahwa perempuan menjadi pihak yang paling berat merasakan dampak perubahan iklim karena kebijakan dan sistem kita yang tidak inklusif. Kebutuhan warga dilihat sebagai kebutuhan yang bersifat netral. 

“Persoalan iklim, infrastruktur, dan alam biasanya dianggap narasi besar atau isu maskulin sehingga akhirnya isu ini dianggap bukan isu perempuan padahal mereka tahu detail dan aktif melakukan advokasi, walau kadang mereka tidak bisa menjelaskan secara sains,” jelas Mike.

Bukan hanya perempuan namun anak muda juga perlu diikutsertakan dalam upaya pembuatan kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim.  Sebagai generasi yang akan hidup di masa mendatang, anak-anak muda inilah yang akan menanggung dampak dari krisis iklim yang tidak ditangani dengan serius di masa depan. 

“Pemerintah Indonesia memang sudah memiliki komitmen untuk menurunkan emisi dan mengatasi krisis iklim. Namun, komitmen itu belum cukup untuk mengatasi krisis iklim ini, beberapa produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti UU Minerba, Food Estate, dan Omnibus Law terasa kontra produktif dengan upaya menanggulangi krisis iklim,” terang Melissa Kowara, Aktivis Extinction Rebellion Indonesia. 

Melissa juga menyoroti tentang minimnya literasi tentang perubahan iklim untuk masyarakat luas. Hal ini membuat masyarakat terkesan diam saja atau belum banyak bergerak karena memang mereka belum paham konteks. 

Menyongsong Naiknya Emisi Pasca Pandemi, Aksi Iklim Indonesia Dinilai Sangat Tidak Memadai

Jakarta, 28 Oktober 2021Indonesia telah memutakhirkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC)nya. Meskipun demikian, target Indonesia untuk mencapai netral karbon pada 2060 dinilai “Sangat Tidak Memadai”. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan aksi iklim Indonesia masih mengarah pada peningkatan emisi. Agar selaras dengan Persetujuan Paris, Indonesia perlu menetapkan target dan kebijakan yang lebih ambisius terutama pada sektor yang berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), dan mendorong aliran pendanaan internasional terkait iklim.

Sepanjang 2019, sektor energi masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar (45.7% selain sektor FOLU atau hutan dan penggunaan lahan). Sub sektor pembangkitan listrik bertanggung jawab terhadap 35% emisi GRK, diikuti oleh transportasi dan industri masing-masing 27%.  Climate Transparency Report 2021 menyatakan bahwa meski Indonesia sudah mengusulkan peningkatan energi terbarukan di bidang ketenagalistrikan, transportasi, dan industri namun belum ada strategi penghentian batubara secara bertahap serta kebijakan yang mendorong persaingan energi terbarukan dengan batubara. Climate Transparency Report 2021- catatan tahunan paling komprehensif di dunia dan perbandingan aksi iklim negara G20, bahkan memproyeksikan emisi GRK Indonesia pasca pandemi akan melonjak melebihi tingkat emisinya pada 2019 seiring dengan bangkitnya aktivitas ekonomi.

“Berdasarkan kajian IESR, paling tidak, agar selaras dengan Persetujuan Paris, penurunan emisi karbon kita di sektor energi seharusnya di atas 500 juta ton,” ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform pada peluncuran Climate Transparency Report, Profil Negara Indonesia 2021.

Fabby memaparkan ada tiga strategi yang pemerintah Indonesia bisa lakukan untuk menekan emisi GRK dari sektor emisi.

“Pertama, peningkatan bauran energi terbarukan. Kenaikan bauran energi terbarukan harus mencapai 50% di 2030.  Kedua, mendorong efisiensi energi, khususnya dari sektor transportasi. Konsumsi energi kita per kapita untuk listrik relatif rendah, sementara permintaan bahan bakar transportasi sangat tinggi dan penyumbang emisi tertinggi,” ungkapnya.

Selanjutnya, Fabby menuturkan bahwa dengan mempensiunkan dini paling sedikit 10 GW PLTU atau tidak memperpanjang kontraknya akan efektif menurunkan emisi.

Hingga 2020, sektor ketenagalistrikan Indonesia tetap didominasi oleh bahan bakar fosil (82%), dengan batubara menyumbang pangsa tertinggi (62%) dalam pembangkitan listrik di tahun 2020. Akibatnya intensitas emisi sektor ketenagalistrikan selama lima tahun dari 2015-2020 tidak mengalami perubahan signifikan, hanya menurun sebesar 1%. Sementara, rata-rata negara anggota G20 telah menurun 10 kali lebih cepat.

Pemerintah Indonesia pun belum sepenuhnya menerapkan komitmennya untuk menekan emisi dari batubara. Demi memenuhi tujuan netral karbon pada 2060, pemerintah telah mengumumkan bahwa tidak akan membangun PLTU batubara baru setelah tahun 2023. Namun, di saat bersamaan, sekitar 2 GW kapasitas batubara sudah mulai beroperasi. Tidak hanya itu, dalam NDC, Indonesia berjanji untuk mengurangi batubara hingga 30% pada tahun 2025 dan 25% pada tahun 2050. Sementara menurut analisis Climate Transparency Report 2021, pembangkitan listrik dari batubara bahkan harus mencapai puncaknya pada tahun 2020 dan menghentikan batubara sepenuhnya pada tahun 2037 untuk menyelaraskan dengan jalur pembatasan kenaikan suhu pada 1,5°C.

Untuk mengurangi emisi GRK diperlukan pendanaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pendanaan publik harus sudah mulai mengarah kepada aksi yang mampu mengatasi perubahan iklim yang lebih serius. 

“Selain itu, subsidi di sektor energi fosil harus sudah mulai dihentikan dan mempercepat transisi energi melalui pendanaan energi terbarukan,” tegas Lisa Wijayani, Manager Program Ekonomi Hijau, IESR.

Menurutnya, investasi pada energi hijau dan infrastrukturnya perlu lebih besar daripada investasi bahan bakar fosil pada tahun 2025. Selama ini, Indonesia telah menghabiskan 8,6 miliar USD untuk subsidi bahan bakar fosil pada 2019, 21,96% di antaranya untuk minyak bumi dan 38,48% untuk listrik. 

Lebih jauh, Lisa menambahkan bahwa penerapan pajak karbon bisa menjadi awal yang baik dalam mendorong upaya pengurangan emisi GRK yang utamanya dikontribusikan dari sektor ketenagalistrikan, transportasi, dan industri sebagai penyumbang emisi terbesar di Indonesia pada sektor energi.

“Namun perlu adanya mekanisme yang lebih feasible (layak) agar penerapan pajak karbon mampu mengurangi emisi secara signifikan dan memajukan ekonomi yang berketahan iklim melalui upaya yang lebih besar lagi misalnya melalui carbon trading (perdagangan karbon).” tutup Lisa.

Jelang COP26, Pemimpin Komunitas Suarakan untuk Deklarasi Darurat Iklim

Jakarta, 19 Oktober 2021Indonesia telah memutakhirkan komitmen iklim melalui Nationally Determined Contribution (NDC)-nya untuk mencapai netral karbon pada 2060 atau lebih cepat. Komitmen Indonesia yang terlambat 10 tahun dari target Persetujuan Paris menyiratkan upaya pemerintah yang kurang ambisius dalam menyikapi krisis iklim yang mengancam kehidupan masyarakat Indonesia.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) mengemukakan bahwa persoalan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) seharusnya tidak dipandang sebagai beban melainkan sebuah kesempatan untuk melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi rendah karbon.

“Berdasarkan kajian kami berjudul Deep decarbonization of Indonesia’s energy system, dekarbonisasi mendalam pada sistem energi di tahun 2050 justru membawa manfaat ekonomi yang lebih besar,” ujar Fabby dalam webinar “Menuju COP 26:  Perubahan iklim dan peran publik untuk melestarikan bumi” yang diselenggarakan oleh IESR (19/10/2021).

Fabby menambahkan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat melalui terciptanya peluang industri baru  sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Selain itu, harga energi Indonesia akan lebih terjangkau dari pemanfaatan teknologi energi terbarukan yang lebih murah serta udara yang lebih bersih. Menurutnya, ambisi iklim yang selaras dengan Perjanjian Paris akan mengurangi ancaman bencana hidrometeorologi sebagai konsekuensi dari meningkatnya suhu bumi melebih 1,5 derajat Celcius.

Menyoroti kebijakan dan tingkat literasi masyarakat terhadap krisis iklim, para pemimpin  komunitas yang turut hadir pada kesempatan yang sama mengemukakan bahwa kebijakan terkait iklim yang belum terintegrasi serta kurangnya akses informasi tentang perubahan iklim membuat upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia berjalan lambat.

Tidak adanya deklarasi darurat iklim oleh pemerintah menurut Melissa Kowara, Aktivis, Extinction Rebellion Indonesia mengindikasikan rendahnya tingkat keseriusan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim.

“Belum ada sikap tegas dari tingkat tertinggi negara yang mengatakan bahwa kita ada di suatu krisis. (Belum ada deklarasi yang mengatakan-red) kita akan melakukan segala suatu cara yang bisa dilakukan baik (oleh) swasta, sipil, pemerintah untuk menanggulangi masalah yang menyangkut nyawa dan kelangsungan hidup kita semua,” ujar Melissa. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan literasi masyarakat  yang rendah mengenai perubahan iklim.

Muhammad Ali Yusuf, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), Nahdlatul Ulama (NU) mengungkapkan pula bahwa diskursus keagamaan di Indonesia sendiri masih jauh dari isu ekologis atau perubahan iklim.

“Kalaupun sudah ada, belum masuk isu prioritas utama. Untuk itu, literasi perubahan iklim juga perlu untuk tokoh-tokoh agama sebab kehidupan keagamaan tidak mungkin bisa berlanjut bila terjadi krisis iklim,” jelasnya.

Senada, Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), mendorong agar para tokoh agama perlu memainkan perannya dalam meningkatkan pemahaman umat terhadap persoalan iklim dengan membahasakannya sesuai konteks lokal.

“Di daerah, dampak perubahan iklim seperti munculnya hama baru, gagal panen, dirasakan oleh masyarakat, namun mereka tidak memahaminya. Perlu  ‘membumikan’ hal tersebut sesuai dengan perspektif mereka (masyarakat setempat-red),” ujar Jimmy.

Menilik persoalan perubahan iklim dari sisi perempuan, Mike Verawati Tangka, Sekretaris Jenderal, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) berpendapat bahwa  seyogyanya perubahan iklim sangat dekat dengan kehidupan perempuan. Namun, Mike menyayangkan isu lingkungan dan perubahan cenderung dianggap sebagai isu maskulin sehingga mengesampingkan peran perempuan dalam merawat alam dan melakukan advokasi permasalahan iklim.

“Padahal dampak perubahan iklim paling berat dirasakan perempuan karena kebijakan dan sistem kita tidak disiapkan secara inklusif. Inisiatif positif yang dilakukan oleh perempuan dengan melakukan advokasi perubahan iklim juga harus diberi pengakuan (recognition) oleh negara,” tandas Mike.***

Tarif Listrik Cuma Turun Rp 100, Pengusaha Sindir Pemerintah

Tarif Listrik Cuma Turun Rp 100, Pengusaha Sindir Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta – Rencana penurunan tarif tenaga listrik (TTL) pada awal Januari 2016 sekitar Rp 100 per Kilowatt per hour (kWh) ‎menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, misalnya Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan pengamat kelistrikan.

Besaran penurunan tarif listrik itu disebut-sebut tidak dapat membantu dunia usaha di tengah kondisi perekonomian yang sulit.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Benny Soetrisno dalam pesan singkatnya kepadaLiputan6.com justru ‎mengeluarkan pernyataan bernada sindiran kepada pemerintah atas kebijakannya tersebut. Tarif listrik yang turun hanya US$ 100 per kWh dianggap terlalu kecil.

“Terima kasih, turunnya Rp 100 per kWh dari tarif normal untuk golongan I.3. Itu berarti kurang dari 10 persen. Terima kasih karena itu belum sangat membantu dunia usaha,” tegas Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) itu di Jakarta, Kamis (31/12/2015).

Dihubungi terpisah, Pengamat ‎Kelistrikan sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa  angkat bicara mengenai penurunan tarif listrik awal tahun depan.

Menurutnya, ada faktor yang menjadi penentu naik turunnya tarif listrik, yakni inflasi, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan nilai tukar. Dijelaskan Fabby, harga ICP turun sekitar 12-15 persen dari harga bulan lalu, tapi rata-rata nilai tukar rupiah lebih tinggi. Sementara inflasi stabil.

“Itungan saya biaya produksi listrik PLN turun sekitar 7-8 persen dibanding sebelumnya, jadi turun sekitar Rp100-Rp 120 per kWh. Jika tarif listrik diturunkan Rp 100 per kWh memang merefleksikan estimasi penurunan biaya produksi PLN,” terang Fabby.

‎Ia optimistis, kebijakan menurunkan tarif listrik bagi pelanggan listrik non subsidi (12 golongan) akan membantu dunia usaha meskipun hanya Rp 100 per kWh. Alasannya, Fabby bilang, beban biaya listrik dalam total biaya produksi perusahaan kurang dari 5 persen.

“Dunia usaha itu butuh kepastian. Jadi naik turun tarif listrik sudah diiitung. Biaya listrik bervariasi untuk setiap jenis usaha tapi selain industri padat energi, seperti tekstil, biaya beban listrik di bawah 5 persen dari total biaya produksi. Sehingga turunnya tarif justru membantu mengurangi beban biaya,” pungkas Fabby. (Fik/Ndw)

Sumber: liputan6.com.

Chinese poised to dominate RI power sector

The Jakarta Post, Jakarta | Mon, 10/08/2007 8:31 AM | Business

Ika Krismantari, The Jakarta Post, Jakarta

That “”Chinese products are everywhere”” is a statement few would deny, as you can find Chinese-made goods in just about every corner of the world at the present time.

The fact that Chinese products have proven themselves so successful in winning the hearts of consumers all over the world is largely due to their relatively low prices.

A similar situation also prevails in Indonesia. A wide variety of Chinese goods, including such things as electronics products, shoes, fabrics, children’s toys, kitchen utensils and clothing can be found almost everywhere.

Now, even our power plants are using Chinese technology.

Under the so-called fast-track program, state-owned power utility PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) is building 35 coal-fired power plants to provide an additional 10,000 megawatts (MW) of power supply over three years up until the end of 2009.

Ten coal-fired power plants with a total capacity of 6,900 MW will be built in Java, while 25 others, with a total capacity of 3,100 MW, will be built outside Java as part of the US$8 billion fast-track program.

Of the 10 projects in Java, eight have been won by Chinese companies.

A consortium led by Shanghai Electric, for example, recently kicked off the construction of the 1,050-MW Pelabuhan Ratu power plant, which is the biggest project under the fast-track program.

Aside from Shanghai Electric, a number of other Chinese companies, including one of China’s largest power companies, Harbin Power Engineering, have won projects under the fast-track program.

PLN expects to sign one more contract with another Chinese company, China National Machinery Industry Corporation (Sinomach), for the construction of the 600-MW Tanjung Awar Awar plant in East Java.

With the Chinese known for their low prices, it is easy to guess why PLN has turned to Chinese firms rather than European or Japanese ones, which have built most of the state firm’s power plants over the last few decades.

It is estimated that for a power plant with a total capacity of 1,000 MW, Chinese companies are willing to submit bids in the region of between US$700 million and $800 million, while a European company, such as France-based Alstom or Germany’s Siemens, would charge between $1 billion and $1.1 billion for such a plant.

“”As part of this fast-track program, we don’t really need high-end technology. What we need is technology that can be applied right now. I believe we can upgrade the technology later on,”” PLN president director Eddie Widiono told The Jakarta Post recently.

Aside from the price issue, he said there was no reason why PLN should not pick Chinese companies as long as their technology satisfied all the requirements.

“”We must remember that in the past, power plants were built under G-to-G (government-to-government) collaborative arrangements with some European countries. We see now that China can also produce good-quality power technology, which is able to compete with other foreign products,”” Eddie said.

Time magazine has reported that the development of China’s power technology was driven by rapid domestic industrialization, which pushed demand for electricity up by almost 61 percent from 2002 to 2005, when the government of China ordered a massive push to modernize and expand power production. The upshot of this was that many new power companies emerged.

However, with the local market becoming saturated, these companies are looking overseas for new customers. According to a Citibank report, the rate of growth in China’s power-equipment industry is expected to slow to just 3.5 percent between 2006 and 2010, forcing power companies to look for new customers in other parts of Asia and Africa.

Given that Chinese power companies import most of the required equipment, analyst Fabby Tumiwa questioned the quality of the products themselves given the fact that they were mass-produced using template-design engineering.

“”The technology for electricity is not the same as other manufacturing industries; it needs to be produced specifically for each order so as to ensure that the technology is suitable for the location where the power plant will be sited,”” he said.

PLN project coordinator M. Dalyono told the Post on Thursday that before the commencement of construction, PLN would review the designs proposed by the Chinese contractors as they were often not suitable for the location.

He also admitted that price was the main consideration in choosing the winning bidders.

“”We invited all companies to bid, not just the ones from China. But it turned out that it was they who offered really competitive prices,”” Dalyono said.

Commenting on this, Fabby said that PLN should not be considering price alone. It also needed to have regard to efficiency and maintenance costs.

“”They should have learned from the Cilacap power plant, which was constructed by China’s Chengda, that Chinese technology is less efficient compared with the technology from Japan and Europe. As it has a lower heat rate, the plant needs more coal than its Japanese or European competitors to be able to produce the same amount of electricity,”” Fabby said.

However, for PLN, it seems likely that the price tag will continues to be the most important factor, with many of the power projects located outside Java also having being awarded to Chinese companies.

The head of the government’s power-sector development program, Yogo Pratomo, said that of the 25 projects to be built outside Java, Chinese contractors had already won seven projects. Other firms were still negotiating for the remaining 15 projects.

The economic relations attache of the Chinese Embassy in Jakarta, Fang Qiuchen, told the Post that besides taking part in the crash program, Chinese investors had also been vying for power projects under Independent Power Producer (IPP) schemes with PLN.

Under such a scheme, an investor builds and operates the power plant, and then sells the electricity to PLN.

One of the biggest IPP projects awarded to a Chinese firm to date is the 2,400-MW, coal-fired power plant in Bangko, South Sumatra, where China Hua Dian has been appointed as operator.

A Shanghai Electric representative, Mi Qi Ting, said recently that he believed that Indonesia’s power sector still had a lot of room for growth, which meant that it would continue to be attractive to Chinese firms.

Regarding product quality, he said that his company has 10 years of experience in the power industry, and its technology has been acknowledged in other countries, such as Iran, Pakistan, India and Vietnam.

He said that his company intended to help develop the Indonesian electricity market, either through national or IPP projects. Shanghai Electric is the contractor for the Pelabuhan Ratu project, which is the biggest one under the fast-track program.

Indonesia, a country of more than 220 million people with 9 percent growth in electricity demand per year, represents an attractive market for power firms as currently more than 40 percent of its population in rural and remote areas lacks access to electricity.

Source: http://www.thejakartapost.com.

Hike in electricity charges unfair, NGO coalition says

The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 01/07/2003 7:29 AM | Business

A’an Suryana, The Jakarta Post, Jakarta

A coalition of non-governmental organizations (NGOs) has strongly rejected the government’s electricity pricing policy, saying it as unfair.

Under the policy, state-owned electricity company PLN has been allowed to increase its charges by an average of 6 percent per quarter since 2001 with the aim of bringing the price to 7 U.S. cents per kilowatt hour by 2005 so that the company can enjoy profits and make new investments.

But the NGO grouping, called the Working Group on Power Sector Restructuring (WG-PSR), said on Monday that the target was unacceptable because neighboring countries in the region only charged between 5 cents and 6 cents per kWh for electricity.

“”The increase in charges will only burden the people,”” said Fabby Tumiwa, an official at WG-PSR.

The WG-PSR is a coalition of NGOs which includes high profile NGOs such as the Indonesia Corruption Watch (ICW), the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) and the International NGO Forum for Indonesian Development (Infid).

The coalition has consistently waged a public campaign to reject the power pricing policy.

The government increased electricity charges earlier this month as the first quarterly increase for the year. The increase in electricity charges coincides with the rise in fuel prices and telephone charges, prompting protests in several cities in the country.

Currently, the Indonesian people must pay between 5 cents and 6 cents per kWh.

Fabby challenged PLN to provide a rationale for the policy.

“”The 7 U.S. cents benchmark has raised some eyebrows. Where does this price come from? PLN has always failed to provide a credible explanation for the public,”” said Fabby.

Fabby demanded the government and PLN establish an independent team to find a more fair electricity rate.

PLN president Eddie Widiono could not be reached for comment.

On previous occasions, the PLN management has said that the company could not make a profit with the current price level.

The company said that since the economic crisis hit the country in late 1997, PLN had been selling its power at a loss as the value of the rupiah had fallen against the U.S. dollar. PLN sells the power at a rupiah price, while its expenses are mostly in dollars. If the current price level is maintained, PLN would fall into bankruptcy in no time, it claimed.

The profit will also be used by PLN to cover its financial obligations to independent power producers (IPPs).

But critics have said that PLN’s financial mess is a result of massive corruption in the past including the power purchase deals with a number of IPPs, and this burden should not be passed on to the public.

Source: http://www.thejakartapost.com.

NGOs demand government renegotiate IPP contracts

The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 07/12/2002 7:06 AM | Business

A’an Suryana, The Jakarta Post, Jakarta

A group of non-governmental organizations (NGOs) said that the cost of seven power projects that were recently relaunched by President Megawati Soekarnoputri was still too expensive, and demanded that the government renegotiate the deals with the independent power producers (IPPs).

The NGOs, grouped in the Working Group on Power Sector Restructuring*, pointed out as an example that the power purchase price agreed recently between the government and PT Paiton Energy was still considered too high.

Under the deal, state-owned electricity company PLN will purchase power from the Paiton I project at 4.93 U.S. cents per kilowatt hour (kWh).

The government has been trying to renegotiate the power purchase agreements (PPAs) with a number of IPPs over the past couple of years. It has clinched a new deal with seven IPPs. The agreement with Paiton was reached a day before Megawati relaunched 13 megaprojects last week. The seven power projects are part of these megaprojects.

But Fabby Tumiwa, a member of the working group, told a press conference on Thursday that the 4.93 cent per kWh price deal with Paiton was still expensive, because in reality PLN would have to pay Paiton more.

He explained that under the deal, PLN was also obliged to cover the restructuring costs and had to purchase the Paiton electricity at higher volumes than it actually needed.

Citing a study made by energy expert I Nengah Sudja, he said that in reality PLN would have to pay Paiton 6.62 cents per kWh.

“”This is because in addition to paying the power price, PLN is also obliged to pay arrears (restructuring costs) amounting to US$4 million … and other payments including the raising of the capacity factor from 83 percent to 85 percent,”” said Fabby.

Meanwhile, Nengah Sudja also said that the Paiton I power purchase price was much higher compared to the price for similar projects in neighboring countries.

He pointed out that in Malaysia and Vietnam, the tariffs were cheaper at 3.2 cents per kWh and 2.0 cents per kWh respectively.

“”We should also learn from domestic experience such as the Suralaya gas-fired power project case, where PLN was able to get them down to 3.7 cents per kWh,”” Nengah Sudja said.

Based on these considerations, say the NGOs, the government should renegotiate the power purchase price to between 3.64 cents and 4.09 cents per kWh.

Nengah Sudja believed that the government could have succeeded in reducing the power purchase price to more reasonable levels should the government negotiators have had the courage to stand their ground.

He said that reducing the power price to the 4 cents per kWh level would help avoid the state suffering some $238 million in financial losses per year just from the Paiton I project.

“”This is only from Paiton I, and the savings could be bigger if we could achieve success with the other six IPPs,”” he said.

“”Renegotiating the contracts is important so that the public will not have to bear a greater financial burden,”” said Tulus Abadi from the YLKI consumer organization.

Another NGO grouping called the Defense Committee for Indonesia’s Economic Recovery had also earlier demanded that the government seek a lower power purchase price from the IPPs.

The group questioned the obligation of PLN to purchase more power than it actually needed.

It said that based on the Paiton I contract, the capacity factor was 85 percent, while the NGO grouping said that the realistic capacity factor should be set at only 75 percent.

Because of the higher capacity factor, PLN would be effectively paying Paiton at 6.03 cents per kWh, according to the group.

In response to the committee, Paiton president Ronald P. Landry told The Jakarta Post: “”Additional information that the committee will not publish is the fact that PLN needs so much power that PLN is dispatching Paiton Energy at levels above the 85 percent contracted factor and Paiton Energy is satisfying PLN’s requests.

“”There’s a totally separate payment made by PLN to Paiton Energy for the amount PLN contractually owes to Paiton for arrears. This payment settles the total amount owed by PLN to Paiton Energy for the period from May 1999 through December 2001 in which PLN did not pay Paiton Energy in accordance with the contract. This payment has absolutely nothing to do with electricity produced and delivered today, and this payment is not included in the tariff,”” he said in an e-mail.

Source: http://www.thejakartapost.com.

* Note: The Institute for Essential Services Reforms (IESR) emerged from this organisation