Masih banyak daerah yang belum mendapat aliran listrik Oleh : Daurina Lestari, Arie Dwi Budiawati VIVA.co.id - Pemerintah telah meluncurkan kapal energi Marine Vessel Power Plant (MVPP), berkapasitas 120 megawatt (MW), untuk melistriki daerah-daerah Indonesia Timur. Pengamat menilai langkah pemerintah meluncurkan pembangkit listrik terapung ini bisa menjadi solusi jangka pendek untuk menekan defisit listrik di daerah. "Saya melihat…

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pandangan Indonesia tentang penanganan perubahan iklim dalam sesi Leaders Event pada Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP) ke-21 di Paris, Perancis pada Senin (30/11/2015)sore waktu setempat atau Senin malam WIB. Sesi Leaders Event merupakan sesi penyampaian pandangan masing-masing negara anggota United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)…

Pekerja Pertamina Geothermal Energy melakukan kegiatan uji produksi sumur KRH-4/1 (Majalah Investor) Jakarta - PT Pertamina Geothermal Energy, anak usaha PT Pertamina (Perseroan) masih mempunyai proven reserve (cadangan terbukti) sebesar 1.000 megawatt (MW) dari wilayah kerja panas bumi yang belum dioptimalkan. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) menilai, dengan sinergitas antar badan usaha milik negara (BUMN), dukungan pendanaan…

Kasus Petral Ingin Dibawa ke Jalur Hukum, Pertamina Harus Berbekal Bukti Kuat JAKARTA, - PT Pertamina (Persero) perlu memberikan bukti-bukti yang kuat secara hukum, jika ingin membawa kasus pengadaan minyak oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke jalur hukum. "Untuk membawa ini ke pro justitia diperlukan bukti hukum bahwa tindakan para pihak ketiga tersebut melanggar hukum Indonesia…

SKANDAL PETRAL: Pemerintah Diminta Agresif Usut Kasus Petral TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit lebih lanjut hasil audit forensik Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2012-2014. Anggota Komisi Energi, Harry Poernomo, menyarankan pemerintah lebih agresif mengungkap dugaan pencurian duit oleh mafia minyak dan gas di Petral. Harry mengaku…

Presiden Jokowi berencana menurunkan harga BBM pada Senin (5/10). REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendesak Pertamina dan Menteri ESDM, Sudirman Said membuka hasil audit forensik Petral ke publik. Sebab, menurut dia, jika memang ada kerugian negara, selain Pertamina yang paling terdampak, juga masyarakat yang tidak mendapatkan harga BBM…

Jangan sampai orang yang tidak tepat masih dapat subsidi. VIVA.co.id - Rencana pemerintah membenahi subsidi listrik khususnya penguna rumah tangga tahun depan, mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Kajian yang dilakukan pemerintah semakin jelas arahnya. Subsidi yang saat ini diberikan kepada rumah tangga yang menggunakan daya listrik sebesar 900 Volt Ampere (VA) kemungkinan akan dicabut. Sedangkan pengguna daya 450…

Presiden Jokowi meresmikan proyek listrik 35 ribu MW REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penundaan pengucuran penyertaan modal negara (PMN) kepada 23 badan usaha milik negara (BUMN) dinilai akan menghambat program listrik 35 ribu megawatt (MW). Hal ini karena, BUMN yang rencananya mendapat PMN terbesar adalah PT PLN (persero) dengan nilai Rp 10 triliun. Pengamat Energi Fabby Tumiwa menilai, nilai PMN…

PLN membutuhkan anggaran hingga Rp 130 triliun per tahun. JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda penyertaan modal negara (PMN) terhadap 23 BUMN, termasuk ke PT PLN (Persero) dalam postur APBN 2016. Penundaan PMN itu dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja PLN, khususnya dalam upaya membangun pembangkit dan transmisi listrik baru dalam upaya meningkatkan produksi listrik nasional. Pasalnya,…

Meteran listrik prabayar. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) Lebih dari 20 juta orang dianggap tak berhak dapat subsidi. VIVA.co.id - Pemerintah memutuskan mulai 1 Januari 2016, hanya orang miskin yang boleh menikmati subsidi listrik. Pemerintah pun memangkas anggaran subsidi listrik tahun depan, dari sebelumnya Rp66 triliun menjadi Rp37,31 triliun dengan kebijakan pemberian subsidi bagi 24,7 juta rumah tangga miskin dan…

  Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menghapus subsidi listrik yang salah sasaran kepada 23 juta pelanggan PLN per 1 Januari 2016. Kebijakan penghapusan ini dinilai baik karena alokasi subsidi itu bisa digunakan untuk menyediakan listrik kepada sembilan juta rumah tangga yang belum menikmati listrik. Pengamat Energi Fabby Tumiwa mengatakan, pencabutan…