Miris, PLN pilih impor listrik dari Malaysia

JAKARTA. PT PLN siap merealisasikan rencana impor listrik dari Serawak, Malaysia. Dalam waktu dekat, perusahaan pelat merah tersebut akan memulai konstruksi jaringan transmisi yang akan tersambung dengan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 86 kilometer. Nur Pamudji, Direktur Utama PT PLN mengatakan, pihaknya telah melakukan penandatangan kerjasama pembangunan interkoneksi jaringan listrik Kalimantan Barat-Serawak bersama Serawak Energy Berhad…

Read More

Lebih Menguntungkan, PLN Pilih Impor Listrik dari Malaysia

JAKARTA, PT PLN siap merealisasikan rencana impor listrik dari Serawak, Malaysia. Dalam waktu dekat, perusahaan pelat merah tersebut akan memulai konstruksi jaringan transmisi yang akan tersambung dengan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 86 kilometer. Nur Pamudji, Direktur Utama PT PLN, mengatakan, pihaknya telah melakukan penandatanganan kerja sama pembangunan interkoneksi jaringan listrik Kalimantan Barat-Serawak bersama Serawak Energy Berhad…

Read More

Indonesia Terancam Lepas Dari Keanggotaan EITI

JAKARTA, Perwakilan Masyarakat Sipil Indonesia untuk Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) Internasional, Fabby Tumiwa, menyebutkan bahwa Indonesia bisa lepas dari keanggotaan EITI jika Indonesia tidak berkomitmen untuk menyampaikan laporan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan. Fabby mengatakan, EITI sendiri sebuah standar Internasional yang mengatur mengenai bagaimana pelaporan penerimaaan negara…

Read More

PLN Harus Kendalikan Pertumbuhan Konsumsi Listrik

BISNIS.COM, JAKARTA---PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus mengendalikan pertumbuhan konsumsi listrik untuk mengantisipasi meningkatnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) mengatakan PLN harus melakukan pembatasan terhadap konsumsi listrik pelanggan golongan rumah tangga. Alasannya, konsumsi dari sektor tersebut melonjak paling tinggi diantara sektor lain, sementara rumah…

Read More

INVESTASI KILANG Tuntut Insentif Fiskal

BISNIS.COM, JAKARTA-- Pemerintah diminta segera memberikan fasilitas fiskal kepada perusahaan yang berniat membangun kilang pengolahan, karena pembangunannya memerlukan investasi yang tinggi dengan keuntungan yang sedikit. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan besarnya investasi yang diperlukan untuk membangun kilang pengolahan menyebabkan pengusaha meminta insentif fiskal. Karenanya, pemerintah harus segera memutuskan apakah akan…

Read More

HILIRISASI MINERAL : Cepat Atau Lambat Pembanguan Smelter Dilakukan

BISNIS.COM,JAKARTA - Pembangunan smelter (pemurnian mineral) untuk proses hilirisasi mineral cepat atau lambat tetap dilakukan. Pemerintah menetapkan tenggat waktu pembangunan smelter pada awal 2014. Namun, proses pembangunan tempat pemurnian mineral itu sebaiknya fleksibel, sesuai dengan industri mineral yang bersangkutan. Direktur Eksekutif Insititute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan langkah pemerintah untuk menaati UU No.4/2009 itu sudah…

Read More

Klaim Asing Terhadap Tambang Tumpang Pitu Aneh

INILAH.COM, Jakarta - Klaim perusahaan Australia PT Intrepid Mines Limited atas 80% kepemilikan PT IMN (melalui klaim 80% economic interest) untuk mengelola tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi dinilai aneh. Pengamat Energi Fabby Tumiwa menilai konflik usaha di Tambang Emas Banyuwangi yang diangkat Intrepid berawal dari dugaan pelanggaran atas regulasi kebijakan pertambangan Indonesia. Pernyataan ini makin menguatkan…

Read More

IESR : Kebijakan Dua Harga BBM Lebih Bersifat Politis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan sistem dua harga lebih politis. Karenanya, dia tegaskan, kebijakan itu sendiri bukanlah solusi efektif untuk mengatasi polemik yang disampaikan pemerintah selama ini. "Menurut saya kebijakan tersebut lebih bersifat solusi politis dan tidak efektif karena membutuhkan…

Read More

INDUSTRI EKSTRAKTIF : Kebutuhan Transparansi Makin Mendesak

BISNIS.COM, JAKARTA -- Transparansi terhadap industri ekstraktif (minyak bumi, gas, mineral, dan batubara) di Asean semakin mendesak, khususnya untuk Indonesia. Inisiatif untuk menyosialisasikan transparansi industri ekstraktif merupakan bagian dari upaya kelompok masyarakat di Asia sebagai masukan untuk pemerintah di negara-negara Asean. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menjelaskan Asean merupakan wilayah strategis penghasil mineral…

Read More

1 April, Tarif Listrik Kembali Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN berencana menaikkan kembali tarif tenaga listrik sebesar 4,3 persen per 1 April 2013. Hal ini sebagai kelanjutan dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik secara bertahap sepanjang tahun ini demi menekan subsidi listrik. Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji menyampaikan hal itu seusai menghadiri seminar bertema ”Gas untuk Energi Masa Depan” yang…

Read More

Pemerintah Diminta Evaluasi Program Pengembangan Infrastruktur Listrik

JAKARTA – Rendahnya penyerapan dana yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk proyek infrastruktur kelistrikan selama 2012 dinilai akibat lemahnya sinergi pemerintah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ) dengan PT PLN (Persero). Fabby Tumiwa, Direktur Direktur Eksekutif Insitute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan pemerintah harus mengevaluasi program pembangunan infrastruktur listrik yang…

Read More