TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mega proyek listrik 35.000 Megawatt (MW) memasuki babak baru. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap meneken perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) dengan independent power produce (IPP). Dari 23 perusahaan yang diundang ikut proyek listrik tersebut, hingga kemarin (12/2), baru ada lima perusahaan yang siap mencuatkan proyek listrik 35.000 MW…

KOMPAS.com - Indonesia perlu segera menyusun pesan yang kuat dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC) menjelang pertemuan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan digelar pada November 2015 di Paris. INDC akan menjadi dasar Indonesia dalam perundingan dunia yang bakal membentuk kesepakatan antar-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mencegah kenaikan suhu…

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung dan Jepara, Jawa Tengah. PLTN ini masing-masing berkapasitas 1.000 Megawatt (MW). Batan ingin menggandeng investasi asing maupun lokal karena butuh investasi Rp 25 triliun–Rp 50 triliun.

Menghadiri COP20 di Lima to some extend memberikan saya rasa excited tapi juga khawatir. Excited, karena pada akhirnya saya bisa tahu apa yang menjadi kelanjutan dari seluruh rangkaian diskusi di ADP yang sudah dimulai dari semenjak COP17 di Durban tahun 2011. Mengapa saya khawatir, karena terus terang saja, COP tidak pernah mendekati kata 'senang-senang', COP…

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai harus mematok tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke harga keekonomiannya. Harga baru BBM khusus dhuafa itu masih belum mencapai harga keekonomiannya. Pengamat Energi Fabby Tumiwa berpendapat, pemerintah memiliki tugas besar untuk menekan biaya produksi BBM domestik semurah mungkin. ''Melalui regulasi yang baik, transparansi cost recovery, dan transparansi biaya produksi BBM…

  Jakarta, CNN Indonesia --Sejumlah pihak menilai Pemerintah terlampau optimistis menyoal program pasokan listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang digulirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. Mengacu pada molornya proyek pembangkit listrik berkapasitas total 27 ribu MW atau fast track program (FTP) I dan II zaman SBY, program yang ditargetkan bisa rampung pada 2019 itu…

Rudyard Kipling said only mad dogs and Englishmen go out in the midday sun, but Hemant Chanrai has other ideas. As the 27-year-old Indian entrepreneur strides, toolbox in hand, down a narrow Kebayoran Lama street in the oppressive heat of Indonesia’s capital, Jakarta, it’s already clear he’s a man with a vision. Or rather, a solar…

Raras Cahyafitri, The Jakarta Post - The second phase of the country’s ambitious 10,000 megawatt (MW) electricity procurement fast-track program (FTP-2) is progressing slowly due to financing and environmental considerations, raising concerns as the country’s demand for power is on the rise. The FTP-2 — which follows on from the first stage FTP-1 that is due…

Naypyidaw, 16 Oktober 2014. Dewan Internasional EITI (Extractive Industry Transparency Initiative) secara resmi memutuskan status Indonesia sebagai “Negara Patuh” atau Compliant Country tanggal15 Oktober 2014 di Naypyidaw, Myanmar. Dengan adanya keputusan ini, Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang mendapatkan status ini, dan yang kedua di Asia Tenggara setelah Timur Leste. Keputusan hari ini mengakhir status…

Metrotvnews.com, Naypyitaw: Dewan Internasional Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) memberikan status "Compliant Country" pada Indonesia atas pelaksanaan ketentuan aturan EITI. Keputusan dibuat dalam Rapat Dewan Internasional EITI ke-28 di Naypyitaw, Myanmar, Rabu (15/10/2014). Indonesia menjadi negara ASEAN pertama penyandang status tersebut. Selain Indonesia, EITI juga dilaksanakan di Filipina and Myanmar, namun kedua negara itu baru status…

Jogja (Antara Jogja) - Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi dengan menaikkan tarif dasar listrik secara bertahap sudah tepat dan perlu dilanjutkan, kata pengamat kelistrikan dari Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa. "Kebijakan pemerintah dengan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) secara bertahap untuk enam golongan memang harus dilakukan agar subsidi bisa dialihkan bagi pengembangan sumber energi lainnya,"…

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini karena memang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Pertamina kurang tepat.  Sampai kapan kelangkaan BBM bakal terjadi dan bagaimana pemecahannya, berikut penuturan Fabby kepada  Liputan6.com: