PIP Sebaiknya Miliki Newmont

Sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait pembelian tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh pemerintah di Mahkamah Konstitusi (MK).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menilai Pusat Investasi Pemerintah (PIP) layak untuk membeli tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

Read More

Pemerintah Impor Listrik dari Malaysia

JAKARTA– Pemerintah akan mengimpor listrik hingga 50 megawatt (MW) dari Serawak, Malaysia, untuk menekan biaya produksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai 2014 mendatang. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menjelaskan, impor listrik berjangka waktu lima tahun tersebut untuk mengganti pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang biaya pokok produksinya…

Read More

Indonesia Berencana Impor Listrik Dari Malaysia

Pemerintah Indonesia berencana membeli listrik dari Malaysia. Sementara di tahun 2014 Indonesia menargetkan ekspor sebagian energi listrik ke sejumlah negara tetangga. Kebijakan ini merupakan bagian dari kerjasama kawasan dalam memperkuat jaringan pasokan listrik antar negara ASEAN. Menurut pengamat, tanpa regulasi yang ketat, kerjasama ini berpotensi merugikan. Pemerintah melalui PT PLN saat ini tengah memproses pembelian listrik…

Read More

Hidupkan Kembali Gerakan Hemat Listrik 17-22

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa mengatakan ada sejumlah hal yang bisa disiasati PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemerintah untuk mengendalikan pembengkakan subsidi bahan bakar minyak bersubsidi. Fabby mengatakan pemerintah dan PLN harus mengendalikan sisi permintaan. "Gerakan penghematan listrik pada jam puncak dengan program 17-22 harus dihidupkan lagi," kata Fabby, Selasa, 10 April 2012. Dia mengatakan penggunaan…

Read More

Kebijakan Energi Alternatif Pemerintah Indonesia “Tidak Ada Kemajuan”

Simak wawancara Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dengan Radio Australia tentang perkembangan energi terbarukan di Indonesia pada tanggal 27 Maret 2012. Dalam wawancaranya, Fabby menyampaikan bahwa energi terbarukan berkembang secara lambat dalam 10-15 tahun terakhir. Hal ini bisa dilihat dari kegagalan pencapaian target energi terbarukan secara bertahap seperti yang dicanangkan pada Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Read More

CP 2012 Diperkirakan di Atas Asumsi

JAKARTA (IFT) - Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sepanjang tahun depan diproyeksikan akan melebihi asumsi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 sebesar US$ 90 per barel. Kurtubi, pengamat perminyakan dari Universitas Indonesia, menyatakan hal itu seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia yang ditopang pertumbuhan konsumsi minyak dunia. Menurut dia, meskipun…

Read More

PLN Masih Kesulitan Dapatkan Gas

JAKARTA -- Manajemen PT PLN (Persero) mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. Penggunaan batu bara terus digenjot hingga 44 persen dari total kebutuhan energi. Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan beberapa pembangkit PLN sampai kini belum mendapatkan pasokan gas. Misalnya, Pembangkit Belawan Medan membutuhkan pasokan 100 juta kaki kubik per hari, Semarang 150…

Read More

Konversi BBM ke BBG, Kebijakan Setengah Hati

Pemerintah mengaku kesulitan menyediakan konverter kit untuk transportasi, dalam program pengalihan penggunaan Bahan Bakar Minyak BBM ke Bahan Bakar Gas BBG. Dalam rapat dengan DPR Senin (30/1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Jero Wacik mengatakan penyediaan konverter kitdapat dilakukan sebanyak 250.000 sampai tahun 2014, dan tiap bulannya Kementrian Perindustrian hanya mampu menyediakan 2.500 buah konverter kit yang berasal dari…

Read More

Upaya Pemerintah Kurangi Konsumsi BBM

Kebijakan energi sektor transportasi harus menjadi rencana jangka panjang. Pemerintah akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi mulai 1 April mendatang, tetapi tiga bulan menjelang pelaksanaan, belum ada kepastian. Dalam rapat dengan DPR Senin (30/1) pemerintah disebutkan belum siap untuk menerapkan kebijakan tersebut. Sejumlah anggota DPR mengatakan rencana pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi dan meningkatkan pemakaian BBM…

Read More

Melepas Ketergantungan Terhadap BBM

Upaya untuk melepas ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak BBM seringkali disampaikan oleh pemerintah, tetapi nyatanya Indonesia masih bersandar pada bahan bakar fosil. Berbagai usaha untuk mengenalkan bahan bakar alternatif pernah dilakukan oleh pemerintah. Di jaman mantan presiden Soeharto, peralihan penggunaan BBM ke Bahan Bakar Gas BBG mulai disampaikan pada tahun 1986, kemudian di tahun 1995, tetapi jumlah…

Read More

Diusulkan Harga Premium Naik Bertahap

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah disarankan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi premium secara bertahap ketimbang memaksa masyarakat untuk membeli pertamax. Untuk itu, pemerintah diminta melobi DPR agar merevisi Undang-Undang No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Menurut ekonom senior Centre for Strategic and International Studies (Indef) Pande Radja Silalahi di Jakarta, Kamis (26/1), kenaikan…

Read More