Peluncuran Laporan dan Diskusi : Jalur Transisi Tenaga Listrik Batubara yang Selaras dengan 1,5°C di Indonesia: Strategi Tambahan di Luar Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP)

Latarbelakang

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16/2016. Dengan demikian, Indonesia terikat secara hukum untuk berkontribusi pada perjuangan global dalam mitigasi krisis iklim melalui upaya dan tindakan ambisius dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5°C. Dalam salah satu hasil model iklim IPCC, yaitu 1.5°C compatible pathway, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global harus turun 45% pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2010 dan mencapai net zero emission pada tahun 2050. Saat ini, Indonesia termasuk dalam 10 besar penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) dan masih diproyeksikan akan terus meningkatkan emisinya, dengan sektor energi sebagai penyumbang GRK tertinggi pada tahun 2030.

Pada bulan November 2023, Pemerintah Indonesia menerbitkan versi pertama dari Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP), yang menguraikan peta jalan dan strategi pengurangan emisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Meskipun rencana tersebut diharapkan dapat merinci bagaimana target pengurangan emisi dan target energi terbarukan yang dicanangkan oleh JETP akan diwujudkan melalui investasi dan kebijakan, kami menemukan bahwa elemen-elemen penting dalam keberhasilan transisi energi batu bara masih belum ada dalam versi yang ada saat ini.

Menurut laporan CIPP, investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target 2030 yang diusulkan dalam rencana tersebut diperkirakan mencapai 97 milyar dolar AS. Sumber daya ini akan mencakup lebih dari 400 proyek prioritas, termasuk pengembangan jaringan listrik, penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara, dan penyebaran energi terbarukan. Secara keseluruhan, 50% dari sumber daya tersebut dialokasikan untuk investasi dalam teknologi bersih yang dapat disalurkan (dispatchable clean technologies) seperti panas bumi dan tenaga air, sementara 26% diperuntukkan bagi pembangkit listrik terbarukan yang dapat berubah-ubah, dan 20% untuk infrastruktur transmisi. Pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga batu bara hanya mewakili 2% dari keseluruhan rencana tersebut.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini mengembangkan sebuah jalur yang komprehensif dan berambisi tinggi untuk transisi energi batu bara di Indonesia dengan menggabungkan model penilaian terintegrasi global (GCAM), model pengiriman sistem tenaga listrik (PLEXOS), dan analisis dari bawah ke atas (bottom-up). Laporan ini memperluas versi CIPP yang sudah ada dalam beberapa dimensi, termasuk (1) menilai jalur yang selaras dengan target 1,5°C hingga tahun 2050, (2) mencakup pembangkit listrik on-grid dan pembangkit listrik off-grid, (3) menjajaki lebih banyak opsi transisi untuk pembangkit listrik batubara yang berbeda, dan (4) melakukan penilaian pembangkit per pembangkit untuk memahami lebih baik kesesuaian teknis dan ekonomi untuk masing-masing pembangkit, dengan menggunakan data yang terbaik yang tersedia.

Bergabunglah dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Center for Global Sustainability (CGS) di University of Maryland pada tanggal 4 Juni 2024 untuk mempelajari penelitian terbaru dalam mencapai transisi listrik tenaga batu bara yang sukses di Indonesia. Acara ini akan meluncurkan dua laporan baru, diikuti dengan sesi diskusi untuk menyebarluaskan temuan-temuan utama dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan di Indonesia.

  1. Untuk mengatasi kesenjangan investasi dan sumber daya yang ada, IESR dan CGS melakukan penilaian terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah ada dan yang sedang dalam proses pembangunan untuk menentukan prioritas penghentian dengan menggunakan kerangka kerja multikriteria di bawah jalur emisi yang sesuai dengan target emisi 1,5°C untuk Indonesia. Penelitian ini mengembangkan sebuah jalur yang komprehensif dan berambisi tinggi untuk transisi energi batu bara di Indonesia dengan menggabungkan model penilaian terpadu global (GCAM), model pengiriman sistem tenaga listrik (PLEXOS), dan analisis dari bawah ke atas (bottom-up). Laporan ini memperluas versi CIPP yang sudah ada dalam beberapa dimensi, termasuk (1) menilai jalur yang selaras dengan target 1,5°C hingga tahun 2050, (2) mencakup pembangkit listrik on-grid dan pembangkit listrik off-grid, (3) menjajaki lebih banyak opsi transisi untuk pembangkit listrik batubara yang berbeda, dan (4) melakukan penilaian pembangkit per pembangkit listrik untuk memahami lebih baik kesesuaian teknis dan ekonomi untuk masing-masing pembangkit listrik, dengan menggunakan data yang terbaik yang tersedia. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk menentukan biaya dan manfaat dari skenario penghentian penggunaan batu bara lebih awal dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, untuk pemangku kepentingan yang lebih luas.
  2. Laporan dan basis data baru Center for Global Sustainability, yang merupakan yang pertama dari jenisnya tentang kawasan industri, yang merupakan elemen penting dari inisiatif CIPP yang lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi regional. Peluncuran ini menyoroti pentingnya ketersediaan data yang lebih baik, yang sangat penting untuk memahami permintaan dan membuat keputusan yang tepat mengenai pengembangan batu bara. Peluncuran ini juga menekankan perlunya menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan pertumbuhan ekonomi dan mengeksplorasi potensi pengembangan sumber energi terbarukan di dalam kawasan industri.

Tujuan

Tujuan dari seminar dan lokakarya ini adalah:

  1. Menyebarluaskan studi IESR-UMD mengenai strategi transisi dan jalur yang selaras dengan target 1,5°C untuk pembangkit listrik on grid dan captive power
  2. Mendiskusikan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan strategi transisi dari batu bara ke energi terbarukan.
  3. Mengidentifikasi dan mengusulkan kerangka kerja holistik bagi Indonesia di luar JETP CIPP untuk menilai strategi transisi dan jalur yang selaras dengan target 1,5°C

Lokakarya dan Capacity Building untuk Media Tahap 1

Latarbelakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dihadapkan pada dua krisis besar: perubahan iklim dan krisis energi. Dampak perubahan iklim semakin terasa dengan meningkatnya frekuensi bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Di sisi lain, krisis energi ditandai dengan ketergantungan yang tinggi pada bahan bakar fosil yang kian menipis dan tidak ramah lingkungan.

Transisi energi menuju energi terbarukan atau energi bersih menjadi solusi untuk mengatasi kedua krisis tersebut. Energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim.

Civil Society Organizations (CSO) dan media memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah dalam  mencapai target energi bersih di Indonesia. CSO dan media dapat berperan sebagai agen advokasi, edukasi, dan mobilisasi masyarakat untuk mendukung energi bersih. Meskipun CSO dan media memiliki peran penting, masih terdapat kesenjangan kapasitas dalam memahami dan mengkomunikasikan isu transisi energi. Sedangkan media massa dapat berperan sebagai agen edukasi dan persuasi untuk mendukung energi bersih. Meskipun media massa memiliki peran penting, masih terdapat kesenjangan kapasitas dalam memahami dan mengkomunikasikan isu transisi energi, khususnya pada media massa lokal. Hal ini dikarenakan kompleksitas isu transisi energi yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Terlebih lagi, banyak perbedaan pendapat dan tantangan atas energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi atas sumber energi bersih di masa depan.

Untuk mencapai dampak desakan CSO dan media dalam kebijakan pemerintah yang sejalan dengan target Net Zero Emission (NZE) di 2060 atau lebih cepat, penting untuk meningkatkan kapasitas CSO sehingga advokasi dan penyebaran informasi lebih tepat sasaran. Demi tujuan itu, IESR membuat program capacity building yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas CSO dan media dalam memahami dan mengkomunikasikan isu transisi energi di Indonesia. 

Program capacity building ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi CSO dan media dalam meningkatkan kemampuan CSO dan media dalam mendorong transisi energi melalui advokasi, edukasi, dan mobilisasi masyarakat. Program capacity building ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas CSO dan media dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Dengan meningkatkan kapasitas CSO dan media, diharapkan transisi energi di Indonesia dapat terlaksana dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebelum dilakukan program capacity building, IESR telah melakukan analisis mendalam terkait kondisi pemberitaan media massa di Indonesia dan melakukan pemetaan media massa. Hasil ini digunakan dalam membuat konsep capacity building yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan yang IESR anggap cukup penting untuk ditindaklanjuti akan dipilih sebagai dasar konsep capacity building.

Program capacity building ini akan diadakan dua tahap di tahun 2024. Dalam lokakarya yang akan dilakukan di akhir bulan Mei 2024 (tahap 1), akan dipaparkan yaitu perubahan iklim, pendahuluan transisi energi, dan juga peta jalan transisi energi di Indonesia. Terkait perubahan iklim, akan dipaparkan bagaimana kondisi Indonesia dengan kebijakan pemerintah saat ini yang akan berdampak pada target NZE. Juga akan dipaparkan bagaimana kondisi lingkungan Indonesia dan pengaruhnya emisi karbon pada perubahan iklim yang terjadi. Pendahuluan transisi energi diberikan dengan materi yang sudah terstruktur dan relevan dengan kondisi saat ini. Masyarakat umum dapat mengaksesnya dengan bebas dan mengetahui tentang transisi energi dengan lebih mudah. Serta peta jalan transisi energi yang perlu komitmen bersama agar target NZE dapat dicapai. Tahap 2 akan dibahas lebih teknis seperti teknologi pembangkit listrik tenaga surya dan angin serta teknologi nuklir dan CCS. Tahap ini akan dilakukan pada akhir bulan Juni atau lebih cepat. 

Tentang Climate Action Tracker (CAT)

Climate Action Tracker (CAT) merupakan analisis ilmiah independen yang menilai tindakan iklim suatu negara dan mengukur kesesuaiannya terhadap Persetujuan Paris untuk mengejar upaya membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1,5oC.

CAT merupakan produk yang dihasilkan dari konsorsium dua organisasi yakni Climate Analytics dan New Climate Institute serta kolaborasi dengan beberapa institusi/lembaga lainnya. CAT telah menyediakan hasil analisis independennya kepada pembuat kebijakan sejak tahun 2009.

Di tahun 2022, Institute for Essential Services Reform (IESR) resmi bergabung sebagai kolaborator di CAT. IESR memberikan penilaian terhadap target, kebijakan, dan aksi mitigasi negara lain serta melakukan review terhadap penilaian Climate Analytics terhadap target, kebijakan, dan aksi mitigasi Indonesia

Tentang Akademi Transisi Energi

Akademi Transisi Energi by transisienergi.id merupakan sebuah portal pembelajaran digital tentang transisi energi. Materi-materi yang diberikan dalam program ini menjadi sumber terpercaya dan up to date. Juga relevan dengan kondisi Indonesia pada saat ini.

Akademi Transisi Energi merupakan solusi edukasi bagi mahasiswa, civil society organisation, jurnalis untuk memperdalam pemahaman tentang transformasi energi yang ada di Indonesia dan dunia. Selain itu Akademi Transisi Energi juga menyasar dan mengembangkan skill building, sehingga generasi muda bisa berkontribusi dan aktif dalam proses transisi energi. 

Tujuan

  1. Memberikan pengetahuan terkait isu transisi energi dan energi terbarukan di Indonesia
  2. Memahami kompleksitas isu transisi energi yang terjadi
  3. Dapat mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan transisi energi
  4. Mengembangkan strategi advokasi dan komunikasi yang efektif
  5. Membangun persepsi bersama antar media massa di bidang perubahan iklim atau energi terbarukan dalam mendorong transisi energi
  6. Membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak

Lokakarya dan Capacity Building untuk Civil Society Organizations (CSO) Tahap 1

Latarbelakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dihadapkan pada dua krisis besar: perubahan iklim dan krisis energi. Dampak perubahan iklim semakin terasa dengan meningkatnya frekuensi bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Di sisi lain, krisis energi ditandai dengan ketergantungan yang tinggi pada bahan bakar fosil yang kian menipis dan tidak ramah lingkungan.

Transisi energi menuju energi terbarukan atau energi bersih menjadi solusi untuk mengatasi kedua krisis tersebut. Energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim.

Civil Society Organizations (CSO) dan media memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah dalam  mencapai target energi bersih di Indonesia. CSO dapat berperan sebagai agen advokasi, edukasi, dan mobilisasi masyarakat untuk mendukung energi bersih. Meskipun CSO memiliki peran penting, masih terdapat kesenjangan kapasitas dalam memahami dan mengkomunikasikan isu transisi energi. Sedangkan media massa dapat berperan sebagai agen edukasi dan persuasi untuk mendukung energi bersih. Meskipun media massa memiliki peran penting, masih terdapat kesenjangan kapasitas dalam memahami dan mengkomunikasikan isu transisi energi, khususnya pada media massa lokal. Hal ini dikarenakan kompleksitas isu transisi energi yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Terlebih lagi, banyak perbedaan pendapat dan tantangan atas energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi atas sumber energi bersih di masa depan.

Untuk mencapai dampak desakan CSO dalam kebijakan pemerintah yang sejalan dengan target Net Zero Emission (NZE) di 2060 atau lebih cepat, penting untuk meningkatkan kapasitas CSO sehingga advokasi dan penyebaran informasi lebih tepat sasaran. Demi tujuan itu, IESR membuat program capacity building yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas CSO dalam memahami dan mengkomunikasikan isu transisi energi di Indonesia. 

Program capacity building ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi CSO dalam meningkatkan kemampuan CSO dalam mendorong transisi energi melalui advokasi, edukasi, dan mobilisasi masyarakat. Program capacity building ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas CSO dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Dengan meningkatkan kapasitas CSO, diharapkan transisi energi di Indonesia dapat terlaksana dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebelum dilakukan program capacity building, IESR telah melakukan analisis mendalam terkait kondisi pemberitaan media massa di Indonesia dan melakukan pemetaan media massa. Hasil ini digunakan dalam membuat konsep capacity building yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan yang IESR anggap cukup penting untuk ditindaklanjuti akan dipilih sebagai dasar konsep capacity building.

Program capacity building ini akan diadakan dua tahap di tahun 2024. Dalam lokakarya yang akan dilakukan di akhir bulan Mei 2024 (tahap 1), akan dipaparkan yaitu perubahan iklim, pendahuluan transisi energi, dan juga peta jalan transisi energi di Indonesia. Terkait perubahan iklim, akan dipaparkan bagaimana kondisi Indonesia dengan kebijakan pemerintah saat ini yang akan berdampak pada target NZE. Juga akan dipaparkan bagaimana kondisi lingkungan Indonesia dan pengaruhnya emisi karbon pada perubahan iklim yang terjadi. Pendahuluan transisi energi diberikan dengan materi yang sudah terstruktur dan relevan dengan kondisi saat ini. Masyarakat umum dapat mengaksesnya dengan bebas dan mengetahui tentang transisi energi dengan lebih mudah. Serta peta jalan transisi energi yang perlu komitmen bersama agar target NZE dapat dicapai. Tahap 2 akan dibahas lebih teknis seperti teknologi pembangkit listrik tenaga surya dan angin serta teknologi nuklir dan CCS. Tahap ini akan dilakukan pada akhir bulan Juni atau lebih cepat. 

Tentang Climate Action Tracker (CAT)

Climate Action Tracker (CAT) merupakan analisis ilmiah independen yang menilai tindakan iklim suatu negara dan mengukur kesesuaiannya terhadap Persetujuan Paris untuk mengejar upaya membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1,5oC.

CAT merupakan produk yang dihasilkan dari konsorsium dua organisasi yakni Climate Analytics dan New Climate Institute serta kolaborasi dengan beberapa institusi/lembaga lainnya. CAT telah menyediakan hasil analisis independennya kepada pembuat kebijakan sejak tahun 2009.

Di tahun 2022, Institute for Essential Services Reform (IESR) resmi bergabung sebagai kolaborator di CAT. IESR memberikan penilaian terhadap target, kebijakan, dan aksi mitigasi negara lain serta melakukan review terhadap penilaian Climate Analytics terhadap target, kebijakan, dan aksi mitigasi Indonesia

Tentang Akademi Transisi Energi

Akademi Transisi Energi by transisienergi.id merupakan sebuah portal pembelajaran digital tentang transisi energi. Materi-materi yang diberikan dalam program ini menjadi sumber terpercaya dan up to date. Juga relevan dengan kondisi Indonesia pada saat ini.

Akademi Transisi Energi merupakan solusi edukasi bagi mahasiswa, civil society organisation, jurnalis untuk memperdalam pemahaman tentang transformasi energi yang ada di Indonesia dan dunia. Selain itu Akademi Transisi Energi juga menyasar dan mengembangkan skill building, sehingga generasi muda bisa berkontribusi dan aktif dalam proses transisi energi. 

Tujuan

  1. Memberikan pengetahuan terkait isu transisi energi dan energi terbarukan di Indonesia
  2. Memahami kompleksitas isu transisi energi yang terjadi
  3. Dapat mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan transisi energi
  4. Mengembangkan strategi advokasi dan komunikasi yang efektif
  5. Membangun persepsi bersama antar media massa di bidang perubahan iklim atau energi terbarukan dalam mendorong transisi energi
  6. Membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak

Cermat Merancang Kerangka Kebijakan Energi Indonesia

Jakarta, 28 Maret 2024 – Dewan Energi Nasional (DEN) berencana untuk melakukan penyesuaian target bauran energi terbarukan. Saat ini dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN), DEN berencana untuk menurunkan target bauran energi terbarukan nasional menjadi 17-19 persen pada tahun 2025. Sebelumnya target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai langkah ini merupakan suatu langkah mundur dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mengawal transisi energi.

Raditya Wiranegara, Manajer Riset IESR, dalam audiensi dengan Dewan Energi Nasional menyampaikan keresahannya di balik penetapan target bauran energi terbarukan. 

“Sebelumnya IESR telah melakukan pemodelan yang sudah dipublikasikan di dalam laporan tahunan kami, Indonesia Energy Transition Outlook (IETO). Hasil pemodelan kami menunjukkan adanya perbedaan dengan hasil pemodelan yang menjadi landasan perumusan RPP KEN. Hal ini terutama terlihat di dalam pertumbuhan energi final, di mana di dalam pemodelan untuk IETO kami menggunakan asumsi pertumbuhan GDP-nya Bappenas untuk Indonesia Emas 2045,” kata Radit.

Hal ini diklarifikasi oleh Retno Gumilang Dewi, tim modeling ITB, yang membantu DEN dalam membuat modeling, bahwa angka yang saat ini beredar merupakan angka penyesuaian.

“Model yang kita hasilkan dapat dikatakan model ideal. Modeling itu kemudian dibawa untuk FGD (focussed group discussion) dan menerima berbagai masukan, sehingga disesuaikan,” kata Retno Gumilang.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa dalam menyusun perencanaan energi suatu negara, penting untuk memastikan pilihan teknologi yang paling relevan dan teruji dengan perkembangan teknologi terkini.

“Langkah ini penting dan krusial untuk menghindari kita berada pada situasi lock-in oleh teknologi-teknologi yang tinggi karbon,” kata Fabby.

Fabby menambahkan jika terlanjur terjebak pada pilihan teknologi tinggi karbon, dibutuhkan investasi yang lebih besar lagi untuk keluar dari teknologi tinggi karbon tersebut. IESR juga mendorong tercapainya target-target energi terbarukan yang telah ditetapkan dalam RUPTL maupun proyek strategis nasional sebagai pendorong tumbuhnya industri energi terbarukan di dalam negeri. 

Webinar Peluang Dekarbonisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia dan Pembelajaran dari Pengalaman Global


Tayangan Tunda


Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan terus mengalami pertumbuhan. Di antara kegiatan ekonomi lainnya, sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian juga diharapkan dapat terus tumbuh untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, pertumbuhan sektor industri yang diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap total emisi gas rumah kaca Indonesia yang pada tahun 2021 telah mencapai sekitar 420 MtCO2 dan diperkirakan akan meningkat dua kali lipat jika tidak dilakukan langkah-langkah yang diperlukan. Oleh karena itu, komitmen untuk bertransisi menuju praktik bisnis dan industri yang lebih berkelanjutan menjadi keharusan untuk mengendalikan dan membatasi emisi hingga 31,89-43,2% lebih rendah dari tingkat business-as-usual di tahun 2030, sekaligus memastikan daya saing global industri Indonesia.

Usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dan merupakan bagian terbesar dari industri manufaktur di Indonesia. Menurut Bank Pembangunan Asia, pada tahun 2019, UKM menyumbang sekitar 99% dari bisnis formal dan hampir 97% dari lapangan kerja di Indonesia. Di tingkat lokal, UKM juga mendorong pembangunan dan pemerataan sosial, berkontribusi pada pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Terlepas dari perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi secara lokal dan nasional, manajemen keuangan dan kapasitas teknis UKM seringkali tertinggal dibandingkan dengan bisnis besar. Selain itu, dengan adanya peraturan yang lebih longgar terhadap pelaku UKM, emisi dari sektor ini seringkali terabaikan dan dapat menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri yang lebih besar. Berdasarkan studi terbaru IESR, ditemukan bahwa estimasi emisi terkait energi dari UKM mencapai 216 MtCO2 pada tahun 2023, setara dengan emisi yang dihasilkan dari sektor industri secara nasional.

Webinar ini diselenggarakan untuk menyebarluaskan temuan studi terbaru dari IESR dan LBNL yang berfokus pada eksplorasi peluang dekarbonisasi yang sesuai untuk UKM di Indonesia. Wawasan utama bagi para pelaku UKM, pembuat kebijakan, dan lembaga keuangan akan dibuka untuk membuka potensi efisiensi energi dan dekarbonisasi yang belum dimanfaatkan oleh UKM sekaligus meningkatkan daya saing bisnis mereka dalam menghadapi perubahan pasar saat ini. Selain itu, pengalaman global dalam dekarbonisasi UKM akan dibagikan untuk menunjukkan praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara ekonomi penting lainnya di dunia, sehingga dapat menjadi referensi terbaik dalam melakukan retrofit untuk lanskap UKM di Indonesia. Webinar ini akan diselenggarakan secara daring melalui Zoom dan disiarkan melalui kanal YouTube IESR. Diharapkan webinar ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan memicu inisiatif inovatif di antara para pemangku kepentingan di Indonesia untuk memulai perjalanan dekarbonisasi bagi UKM.

Tujuan Acara 

Ada beberapa tujuan dari lokakarya ini:

  1. Menyebarluaskan dan berbagi informasi mengenai lanskap Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia dalam hal ekonomi, energi, dan pengelolaan limbah,
  2. Menerima umpan balik dari rekomendasi dekarbonisasi UKM dari para pemangku kepentingan utama yang relevan,
  3. Mendiskusikan langkah-langkah penting dan dapat ditindaklanjuti yang diperlukan untuk mengimplementasikan inisiatif dekarbonisasi bagi UKM Indonesia, dan
  4. Mendiskusikan tantangan dan peluang, serta menginisiasi kolaborasi untuk mendorong dekarbonisasi dan pertumbuhan berkelanjutan pada UKM terpilih di Indonesia.

 


Presentation

Exploring Decarbonization Opportunities in Indonesia’s Small-to-Medium Enterprises (SMEs) – Abyan Hilmy Yafi

Exploring-Decarbonization-Opportunities-in-Indonesias-Small-to-Medium-Enterprises-SMEs-Abyan-Hilmy-Yafi

Download

Unlocking Energy Efficiency – Decarbonization Potentials in SMEs – Bo Shen

Unlocking-Energy-Efficiency-Decarbonization-Potentials-in-SMEs-Bo-Shen

Download

Decarbonization of Small and Medium Industries (SMIs) in Indonesia – Achmad Taufik

DECARBONIZATION-OF-SMALL-AND-MEDIUM-INDUSTRIES-SMIs-IN-INDONESIA-Achmad-Taufik

Download

Jelajah Energi Sumatera Selatan: Promosikan Energi Terbarukan di Bumi Sriwijaya

Palembang, 26 Februari 2024 – Sumatera Selatan yang juga dijuluki “Bumi Sriwijaya” merupakan salah satu provinsi yang mencapai target bauran energi terbarukan daerah yang lebih besar daripada target nasional. Pada 2022, bauran energi terbarukan di Sumatera Selatan mencapai 23,85 persen, lebih tinggi dari target bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025. Untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang lebih besar dan mempromosikan energi terbarukan di tingkat daerah, Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui Akademi Transisi Energi bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Jelajah Energi Sumatera Selatan pada 26 Februari –  2 Maret 2024.

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Sumatera Selatan, potensi energi terbarukan di daerah ini sekitar 21.032 MW, yang terdiri dari energi surya sebesar 17.233 MWp, hidro sebesar 448 MW, angin sebesar 301 MW, bioenergi sebesar 2.132 MW dan panas bumi (geothermal) sekitar 918 MW. Namun, saat ini baru sekitar 4,70% dari potensi tersebut yang telah dimanfaatkan, dengan kapasitas terpasang energi terbarukan sekitar 989,12 MW.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Gufran menuturkan, untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan, pihaknya melakukan beberapa implementasi strategi pengelolaan energi daerah di Sumatera Selatan. Misalnya,  melakukan kajian potensi energi terbarukan di Sumatera Selatan. Kemudian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan dengan penerbitan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, serta mendorong pihak swasta untuk ikut serta mengembangkan energi terbarukan baik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan maupun untuk tanggung jawab sosial (corporate social responsibility)

“Dalam rangka pelaksanaan transisi energi, kami akan terus berkontribusi dalam pengembangan sektor energi terbarukan untuk mendapatkan energi bersih yang ramah lingkungan. Ke depannya, kami berharap pemanfaatan energi bersih dapat lebih berkembang ke seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ahmad Gufan. 

Koordinator Sub-Nasional, Program Akses Energi Berkelanjutan, IESR, Rizqi M Prasetyo memaparkan, Sumatera Selatan dikenal sebagai lumbung energi, terutama energi terbarukan seperti energi surya. Menurutnya, Sumatera Selatan mempunyai potensi surya yang paling besar di antara potensi teknis energi terbarukan lainnya. Namun pemanfaatannya justru kecil yaitu hanya 7,75 MWp saja pada periode 2012-2022. Untuk itu, IESR menilai Sumatera Selatan dapat mendorong penggunaan PLTS yang terpasang di darat maupun PLTS atap dengan menyiapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung, melakukan sosialisasi tentang PLTS di masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam adopsi PLTS atap yang disertai dengan insentif yang menarik. Rizqi memandang kolaborasi apik antara  pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan.

“Berdasarkan praktik pemanfaatan energi terbarukan di Sumatera Selatan dari pihak swasta pada  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Tanjung Raja, Muara Enim, Sumatera Selatan, telah berguna untuk irigasi lahan pertanian petadi di desa tersebut. PLTS ini berkapasitas sekitar 16,5 Kilowatt peak (kWp), dengan sekitar 525 petani memperoleh manfaat dari PLTS irigasi tersebut dan memungkinkan panen lebih dari 3 kali setahun. Pemerintah perlu mendorong inisatif dari berbagai sektor untuk mendulang manfaat dari  potensi besar energi terbarukan seperti energi surya, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan dampaknya baik secara lingkungan, maupun ekonomi,” ujar Rizqi.

Rizqi menuturkan, IESR menyadari bahwa akses pengetahuan terhadap energi terbarukan dan manfaatnya cenderung terbatas. Sementara, pemahaman yang tepat diperlukan untuk memobilisasi dukungan terhadap pengembangan energi terbarukan di daerah. Mengatasi kesenjangan pengetahuan terhadap energi terbarukan tersebut, IESR telah menyediakan platform belajar transisi energi bernama Akademi Transisi Energi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.  

“IESR, melalui platform akademi.transisienergi.id telah menyediakan bermacam kelas transisi energi yang disusun secara menarik dan mudah dipahami. Tidak hanya pembelajaran transisi energi, IESR juga punya kanal khusus bagi setiap orang yang ingin tahu tentang adopsi PLTS atap dengan mengunjungi solarhub.id,” papar Rizqi.

Dalam Jelajah Energi Sumatera Selatan, para peserta akan diajak untuk melihat secara langsung berbagai proyek energi terbarukan yang sudah berjalan di berbagai lokasi di provinsi ini, di antaranya PLTS PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PLTS Irigasi Desa Tanjung Raja, dan PLTMH PT. Green Lahat. Selain itu, terdapat forum diskusi dan pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait, untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis dalam mengakselerasi penerapan energi terbarukan di Sumatera Selatan.

 

Tentang Institute for Essential Services Reform

Institute for Essential Service Reform (IESR) adalah organisasi think tank yang secara aktif mempromosikan dan memperjuangkan pemenuhan kebutuhan energi Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian ekologis. IESR terlibat dalam kegiatan seperti melakukan analisis dan penelitian, mengadvokasi kebijakan publik, meluncurkan kampanye tentang topik tertentu, dan berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan institusi.

Penguatan Komitmen Pemerintah dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Jakarta, 15 Desember 2023 – Pemerintah Indonesia terus berbenah dalam hal penguatan komitmen mitigasi perubahan iklim. Sejak mulai gencar komitmen mitigasi iklim pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia terus melakukan tindak lanjut melalui berbagai penjajakan komitmen pendanaan dan pembuatan peta jalan dekarbonisasi di setiap sektor.

Nurcahyanto, Analis Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menuturkan dalam peluncuran laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2024 yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform bahwa salah satu upaya yang saat ini sedang dilakukan pemerintah melalui Kementerian ESDM adalah dengan melakukan revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN). Diharapkan hasil revisi KEN akan lebih relevan dengan upaya Indonesia saat ini untuk melakukan dekarbonisasi secara menyeluruh utamanya pada sektor ketenagalistrikan.

“Revisi target (KEN) hanya sebuah cara dari angka namun dari sisi implementasi harus didukung regulasi dan perlu kita optimalkan. Misalnya dalam melakukan pensiun dini PLTU, perlu disiapkan peta jalan, serta konsolidasi dengan K/L terkait,” katanya.

Terbitnya Perpres 112/2022 menjadi salah satu dokumen pedoman dekarbonisasi Indonesia sektor ketenagalistrikan, dengan poin utama percepatan penghentian PLTU batubara.

August Axel Zacharie, Head of Energy Cooperation, Kedutaan Denmark mengungkapkan bahwa dalam konteks global, posisi Indonesia sebagai negara berkembang (emerging economies) menjadi daya tarik investasi tersendiri, namun Indonesia perlu menyiapkan ekosistem yang suportif. 

“Kebutuhan investasi untuk transisi energi yang mencapai kira-kira 1 triliun USD hingga 2050, harus dipandang bukan sekedar membangun infrastruktur namun dalam kebutuhan biaya ini terdapat aspek komunitas, transisi pekerjaan, kualitas hidup, dan aspek non-fisik lainnya,” tambah August. 

Masih terkait dengan kebutuhan investasi energi terbarukan yang tinggi, dan kewajiban pemerintah untuk menjamin ketahanan energi, Pemerintah Indonesia menggelontorkan subsidi energi. Namun kebijakan ini bukanlah kebijakan yang berkelanjutan.

Evita Herawati Legowo, Senior Fellow PYC, menyatakan bahwa perlu dipikirkan metode yang lebih tepat sasaran untuk pemberian subsidi energi ini. 

“Perlu keterlibatan seluruh pihak dalam hal ini, bukan hanya kolaborasi namun pembagian tugas yang jelas siapa melakukan apa, mulai dari industri, penelitian, energi, juga investor,” kata Evita.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melakukan dekarbonisasi menjadi suatu panduan mengikat. Disampaikan oleh Unggul Priyanto, Perekayasa Ahli Utama, BRIN utamanya setelah tahun 2060, seluruh sumber energi harus berasal dari sumber energi bersih.

“(Penggunaan-red) LNG, atau gas alam merupakan salah satu opsi selama transisi. Namun setelah 2060 mau nggak mau harus diganti dengan (sumber energi-red) yang benar-benar bersih,” katanya.

Tukar Wawasan Pengembangan Manufaktur Industri Surya Lokal di Indonesia dan Vietnam

Ha Noi, 14 Desember 2023 – Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vietnam menyelenggarakan acara tahunan: Forum Teknologi dan Energi 2023, bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan proyek Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia di Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, tren transisi energi di Vietnam mengalami perkembangan yang besar, terutama pada PLTB dan PLTS. Pada akhir tahun 2022, total kapasitas dari PLTB dan PLTS mencapai 20.165 MW, yang berkontribusi 25,4% dari total kapasitas daya dalam sistem.

Namun, terlepas dari kemajuan tersebut, 90% peralatan untuk proyek energi terbarukan di Vietnam diimpor dari negara-negara seperti Cina, Jerman, India, dan Amerika Serikat. Ketergantungan ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan negara untuk melakukan tugas-tugas spesifik selama fase penilaian dan pengembangan proyek dan ketergantungan yang tinggi pada teknologi impor. Faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini, di antaranya kapasitas teknologi lokal yang tidak memadai, tingkat produksi yang tidak memenuhi persyaratan, dan kurangnya dukungan dari kebijakan dan mekanisme industri untuk mendorong listrik terbarukan.

Akibatnya, perusahaan-perusahaan Vietnam dan rantai pasokan lokal mengalami partisipasi yang terbatas. Demikian pula, Indonesia menghadapi tantangan yang sama dalam pengadaan energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Meskipun kedua negara ini memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar, pasar domestik mereka belum siap untuk manufaktur tenaga surya. Kekurangan ini berasal dari ketidakpastian dalam permintaan lokal dan kurangnya daya saing dalam rantai pasokan lokal.

Fabby menjelaskan mengenai regulasi konten lokal yang dapat meminimalisir ketergantungan pada produk impor.

“Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah pasar domestik, produk-produk lokal ini menghadapi kesulitan untuk masuk ke pasar. Kurangnya jalur pengembangan yang kredibel membatasi kelayakan finansial untuk fasilitas manufaktur modul surya baru. Untuk PLTS atap, PLN membatasi kapasitas instalasi hingga 15%. Peraturan ini semakin menghambat pasar modul surya dalam negeri,” kata Fabby.

Fabby kemudian menyoroti beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari penerapan Tingkat Kemampuan Dalam Negeri di Indonesia (TKDN), yang berpotensi mempercepat pengembangan konten lokal energi surya Vietnam. Pertama, terlepas dari proyeksi pertumbuhan tenaga surya, tersedianya jalur distribusi modul surya yang jelas akan mengirimkan sinyal pasar yang cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan industri modul surya. Kedua, ketidakkonsistenan dalam kebijakan di seluruh badan pemerintah dapat menghambat investasi di pasar tenaga surya karena meningkatnya ketidakpastian. Ketiga, dukungan untuk industri modul surya dalam negeri harus mencakup industri bahan baku hilir untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan daya saing produk akhir. Terakhir, pemerintah harus memberikan insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, untuk mendorong pengembangan fasilitas manufaktur modul surya. Fabby menekankan bahwa TKDN, tanpa iklim investasi yang kondusif untuk industri, mungkin akan menghambat, bukannya mendorong pengembangan tenaga surya.