Indonesia Energy Transition Outlook 2024: Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia: The Trend and Transformation in Achieving Indonesia Net Zero Ambition

Latar Belakang 

Pada tahun 2023, melalui keputusan presiden mencabut situasi pandemi Covid-19, menjadi stimulus pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional menjadi lebih cepat. Hingga triwulan II tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tercatat pada angka 5,17% (yoy) dan menunjukan terjadinya penguatan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia. Sementara itu, Indonesia diproyeksikan mengalami peningkatan penduduk sebesar 0,9% pada tahun 2023. Hal ini tentunya akan mendorong tingkat permintaan energi dalam negeri. Disisi lain, faktor eksternal ketahanan energi diakibatkan konflik di Rusia dan Ukraina serta kestabilan kawasan Timur Tengah, yang akan dapat mempengaruhi pasar komoditas energi dunia. Indonesia juga merupakan negara yang merasakan dampak tersebut. 

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui UU no 16/2016, telah menegaskan posisinya untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal. Komitmen tersebut dipertegas dengan peningkatan target kontribusi nasional atau Enhance-NDC sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional. Sejalan dengan hal tersebut,  melalui komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) antara Pemerintah Indonesia dengan negara donor yang tergabung dalam International Partner Group, Indonesia menargetkan capaian 44% bauran energi terbarukan pada tahun 2030 dan memensiunkan PLTU sebesar 1,7 GW dari operasional PLTU dalam Jaringan. Namun target JETP tersebut dirasa kurang ambisius untuk upaya mencapai target pengendalian kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan tidak masuknya intervensi PLTU captive yang mempunyai peran besar dalam kontribusi emisi di Indonesia. 

Selain dari sektor kelistrikan, transisi energi Indonesia juga perlu didorong dan diakselerasi di berbagai sektor energi lainnya seperti transportasi dan industri. Pada sisi permintaan kebutuhan energi nasional, sektor industri tercatat mempunyai permintaan sebesar 44,21% pada tahun 2022 yang mana 56,5% permintaan dipenuhi dengan batubara. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melalui aturan Domestic Market Obligation (DMO). Kebijakan ini dapat mendukung perkembangan industri dalam negeri yang menggunakan sumber daya alam nasional, tetapi disisi lain penggunaan batubara di sektor industri juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Sehingga perlu adanya kontrol emisi dan inovasi transformasi energi di sektor industri. Beberapa industri besar yang perlu mendapatkan perhatian adalah industri semen, iron & steel dan amonia. Di Sektor transportasi, melalui keputusan menteri no, 8 tahun 2023 telah ditetapkan 38 langkah aksi mitigasi yang fokus pada elektrifikasi kendaraan darat baik motor, mobil maupun kendaraan umum serta penggunaan bahan bakar rendah karbon pada transportasi laut dan udara.   

Berbagai perkembangan ini menunjukkan bahwa transisi energi Indonesia mulai memasuki fase take-off. Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah proses transisi energi saat ini telah sesuai dengan ambisi mitigasi krisis iklim maupun pembangunan berkelanjutan Indonesia? Jika belum, opsi apa saja yang dapat jadi fokus Indonesia dalam mengakselerasi transisi energi dalam waktu dekat?

Kemajuan dan perkembangan transisi energi di Indonesia secara khusus diulas dalam salah satu flagship laporan IESR yang diluncurkan setiap akhir tahun: Indonesia Energy Transition Outlook (IETO). IETO yang dipublikasikan sejak tahun 2017, sebelumnya berjudul Indonesia Clean Energy Outlook (ICEO) bertujuan untuk memantau perkembangan dan kemajuan transisi energi di Indonesia secara berkala, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang di tahun berikutnya. Laporan ini mencakup analisis dan tinjauan kebijakan, perkembangan status teknologi, dan ekosistem transisi energi. 

Selama bertahun-tahun, IESR berusaha meningkatkan cakupan dan ketelitian dalam analisis IESR di laporan ini. Edisi keenam dari IETO ini juga mengumpulkan berbagai perspektif dari pemangku kepentingan di sektor energi dan mengatasinya dengan studi mendalam untuk menyampaikan analisa strategis mengenai bagaimana transisi energi dan transformasi menuju sistem energi rendah karbon di tanah air. 

Melalui IETO, IESR bermaksud untuk menginformasikan kepada para pembuat kebijakan dan semua pemangku kepentingan di sektor energi mengenai efektivitas kebijakan dan perbaikan yang dibutuhkan untuk membantu percepatan pengembangan dan transisi energi bersih di tanah air.  Dengan melakukan ini, harapannya, Indonesia dapat memastikan ketahanan energi, ekonomi yang kompetitif, dan transisi menuju sistem energi berkelanjutan dalam waktu dekat. 

IETO 2024 akan diluncurkan dalam sebuah pertemuan khusus yang juga dimaksudkan untuk mendapatkan pandangan/persepsi dari para pemangku kebijakan dan pelaku atas kecenderungan yang akan terjadi pada tahun mendatang dalam transisi energi. Diskusi dalam pertemuan ini akan menyoroti proses transisi energi yang terjadi di berbagai sektor energi di Indonesia dan dilanjutkan dengan analisis mengenai kerangka kesiapan transisi energi di sektor ketenagalistrikan Indonesia serta berbagai pembelajaran di tahun 2023 untuk mengatasi tantangan dalam mendorong transisi energi pada tahun 2024. 

Tujuan 

Pertemuan peluncuran Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2024 dan diskusi ini diselenggarakan dengan maksud untuk: 

  1. Menginformasikan dan memperkenalkan flagship report IESR Indonesia Energy Transition Outlook (IETO). 
  2. Melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap perkembangan transisi energi (energi fosil, energi terbarukan, dan efisiensi energi) di Indonesia selama tahun 2023 dalam konteks dampak dari kebijakan dan regulasi pemerintah yang dikeluarkan terhadap pemangku kepentingan  terkait, serta tinjauannya tahun 2024. 
  3. Meninjau evaluasi dan kesiapan transisi energi (transition readiness framework) di sektor ketenagalistrikan Indonesia dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan
  4. Memberikan ruang dialog kebijakan bagi para pemangku kepentingan dengan pembuat kebijakan dan pelaku usaha serta organisasi masyarakat sipil dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan transisi energi yang lebih berkelanjutan. 

Transisi Energi yang Berkeadilan Membutuhkan Kebijakan Atraktif, Regulasi, dan Akses Pembiayaan

Jakarta, 29 Maret 2022 – Transisi energi yang berkeadilan menjadi salah satu isu prioritas Kepresidenan G20 Indonesia 2022. Mencermati isu transisi energi yang berkeadilan, Yudo Dwinanda Priaadi, ketua Energy Transition Working Group, menjelaskan ada tiga isu terkait transisi energi yang akan didorong yaitu akses energi, teknologi, dan pembiayaan.

Transisi energi adalah perubahan seluruh sistem energi dari yang berbasis bahan bakar fosil menjadi berbasis energi terbarukan. Hal ini melibatkan reformasi multi-sektor untuk sampai ke sana. Memastikan akses energi disediakan dengan biaya dan cara yang terjangkau adalah penting sebagaimana disebutkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 7 yaitu energi yang terjangkau dan bersih. Oleh karena itu penyediaan infrastruktur energi bersih sebagai langkah awal transisi energi menjadi sangat penting.

Dalam konteks Indonesia, semua teknologi energi bersih saat ini dikembangkan oleh negara lain. Untuk menghindari Indonesia hanya menjadi pasar bagi negara lain yang ‘menjual’ teknologinya, kita membutuhkan pengetahuan tentang teknologi dan bahkan harus mampu memproduksi teknologi itu sendiri.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menilai isu terpenting transisi energi saat ini adalah memastikan tersedianya pembiayaan yang cukup.

“Jika kita memiliki pembiayaan yang cukup, kita dapat mengakses teknologi dan membangun infrastruktur energi bersih. Pada saat yang sama kita juga akan menciptakan sistem ekonomi rendah karbon di dalam negeri,” ujarnya.

Luiz de Mello, Direktur Departemen Ekonomi OECD, menambahkan bahwa ada peluang untuk membuat kemajuan dalam ekonomi rendah karbon ketika dunia berusaha keluar dari situasi pandemi. Menurut dia, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah, antara lain memobilisasi investasi untuk infrastruktur rendah karbon, menetapkan regulasi dan standarisasi, serta mengelola investasi tenaga kerja termasuk pelatihan dan pelatihan ulang bagi mereka yang sebelumnya bekerja di industri fosil.

“Di tingkat internasional kita juga membutuhkan koordinasi kebijakan karena kita menangani masalah global, maka kita juga membutuhkan solusi global,” tambah Luiz.

Pemerintah juga harus menyediakan regulasi dan perencanaan yang dapat diprediksi untuk menarik investor berinvestasi dalam proyek energi terbarukan. Frank Jotzo, Head of Energy, Institute for Climate Energy and Disaster Solutions, Australia National University, menekankan pentingnya menyediakan instrumen pengurangan risiko (de-risking instrument) untuk mempercepat transisi energi.

“Kami menyadari bahwa investasi yang dibutuhkan (untuk transisi energi) sangat besar, namun ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencari cara membiayai transisi tersebut. Perlu dipahami bahwa, pembiayaan ini adalah investasi yang produktif di mana sebagian besar uang digunakan untuk biaya awal, dan nantinya kita dapat menikmati energi bersih tanpa terlalu banyak mengeluarkan biaya,” jelas Frank.

Sebagai Presiden G20, proses transisi energi Indonesia menjadi sorotan. Masyita Crystallin, Penasihat Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Makroekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia mengupayakan transisi energi yang berkeadilan.

“Tentu kita bertujuan untuk transisi energi yang berkeadilan, artinya aset yang terlantar harus dijaga dan pekerja yang dulu bekerja di industri fosil atau pertambangan terlindungi,” jelasnya.

Masyita juga menekankan bahwa mekanisme kebijakan global harus siap juga untuk mendukung transisi yang terjadi di tiap negara.

Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022

IETO 2022 akan diluncurkan dalam sebuah pertemuan khusus yang juga dimaksudkan untuk mendapatkan pandangan/persepsi dari para pemangku kebijakan dan pelaku atas kecenderungan yang akan terjadi pada tahun mendatang dalam transisi energi. Diskusi dalam pertemuan ini akan berfokus kepada kerangka kesiapan transisi energi di sektor ketenagalistrikan Indonesia serta berbagai pembelajaran di tahun 2021 untuk mengatasi tantangan dalam mendorong transisi energi pada tahun 2022.

Continue reading