IESR Turut Meramaikan Puncak Kegiatan Peringatan Hari Bumi Tahun 2023

IESR turut meramaikan perayaan Hari Bumi tahun 2023

Cilacap, 12 Mei 2023 –  Dalam rangka peringatan Hari Bumi yang jatuh setiap tanggal 22 April, Institute for Essential Services Reform (IESR) turut serta meramaikan puncak kegiatan peringatan Hari Bumi tahun 2023 di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap pada Jumat (12/5/2023). Kegiatan tersebut mengusung tema “Invest in Our Planet Through Sustainable Mining”. 

Selama acara berlangsung, tim IESR memberikan edukasi tentang bagaimana kontribusi pemanfaatan energi ramah lingkungan khususnya dalam skala rumah tangga (PLTS atap) dan mengimplementasikan potensi energi terbarukan di sekitar mereka. Publikasi dan kajian-kajian IESR yang relevan di Jawa Tengah turut dibagikan kepada para pengunjung yang hadir dalam kegiatan tersebut. Pengunjung juga diajak untuk meramaikan photobooth dengan mengusung tema #InvestInOurPlanet.

Dalam sambutan pembukaan acara tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan pentingnya melestarikan sumber daya alam sehingga terus bermanfaat bagi manusia.

“Sumber daya alam adalah kunci roda perekonomian berjalan, segala sesuatu yang berada di alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan, dan sebagai manusia kita wajib menjaga dan melestarikannya,” terang Ganjar Pranowo. 

Sementara itu, Boedyo Dharmawan, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, menjelaskan beberapa rangkaian kegiatan lainnya selama puncak kegiatan  peringatan Hari Bumi tahun 2023. Boedyo menjelaskan, rangkaian acara tersebut bertujuan untuk melindungi bumi dari kepunahan, terutama sumber daya alam yang telah dimanfaatkan. 

 “Di momen rangkaian hari bumi ini ada beberapa poin penting kegiatan yang kita lakukan, pengukuhan Paguyuban Penambang Slamet Selatan, bantuan 4000 bibit pohon, penghargaan terhadap pelaku tambang skala kecil hingga besar yang memenuhi kaidah-kaidah Good Mining Practice (GMP), kaidah teknis dan lingkungan. Selain itu juga dilakukan penganugerahaan Desa Mandiri Energi (DME); dan Gerakan Hemat Energi dan Air (HEA). Semoga pengelolaan bumi berkelanjutan bisa dilakukan demi generasi masa depan,” ucapnya. 

Staf Program Regional Akses Energi Berkelanjutan IESR, Riina Syivarulli berharap para peserta dan pengunjung kegiatan dapat semakin menyadari pentingnya kesadaran dan mengambil langkah nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan setelah mengunjungi booth IESR.

“Pada kesempatan ini, IESR mengenalkan platform Jejakkarbonku.id untuk mengetahui emisi karbon dari kegiatan kita sehari-hari. Selain itu, ada juga platform Solar Hub apabila ada pengunjung yang ingin mengetahui tentang PLTS atap. Banyak pengunjung yang mencoba kedua platform tersebut dan beberapa pengunjung mengatakan tertarik memasang PLTS atap. Semoga semakin banyak yang tertarik untuk memasang PLTS atap sebagai salah satu upaya mengurangi emisi dan memanfaatkan energi terbarukan dari rumah,” tutur Riina.

Pemerintah Daerah Pegang Peran Penting dalam Transisi Energi

press release

Bali, 30 Agustus 2022Pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan tetap fokus melakukan upaya mitigasi iklim yang ambisius melalui pembangunan rendah karbon merupakan langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah. Keberhasilan pembangunan rendah karbon juga tidak luput dari perencanaan transisi energi yang berkeadilan. Komitmen berbagai pihak termasuk di dalamnya pemerintah daerah dan komunitas dalam mendorong transisi energi menjadi krusial mengingat desentralisasi transisi energi akan memberikan dampak berganda.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebutkan pihaknya melalui Dinas ESDM Jawa Tengah, gencar mendorong upaya transisi energi di daerahnya. Instrumen kebijakan transisi energi seperti surat edaran gubernur, surat sekretaris daerah, serta ragam inisiatif seperti deklarasi Jawa Tengah menjadi provinsi surya pada 2019, menjadi cara untuk menarik swasta dan masyarakat memanfaatkan energi terbarukan melalui adopsi PLTS atap. Hingga Q2 2022, jumlah kapasitas PLTS terpasang di Provinsi Jawa Tengah mencapai 22 MWp. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendukung pemanfaatan energi terbarukan lainnya yang tersedia melimpah, misalnya biogas kotoran ternak dan PLTMH, dengan program pemerintah atau pun mendorong kolaborasi masyarakat.

“Asimetris desentralisasi dengan cara inklusi dengan (perlakuan-red) yang tidak sama di setiap lokasi. Dengan kesadaran kolektif, potensi energi terbarukan di daerah dicek dan distimulasi,” kata Ganjar. Hal ini, menurut Ganjar,  akan mendorong transformasi yang lebih cepat.

Komitmen iklim Jawa Tengah ditunjukkan pula dengan dimulainya penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah provinsi.

Togap Simangunsong, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi praktik baik yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia menyebutkan pihaknya dan Kementerian ESDM sedang menyusun rancangan Perpres yang menguatkan wewenang pemerintah daerah/provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral sub bidang energi baru terbarukan

“Melalui penguatan ini diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam upaya pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sehingga terjalin komitmen pemerintah daerah dalam upaya akselerasi energi berkeadilan sesuai dengan kewenangannya,” ungkap Togap mewakili Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam webinar berjudul “Desentralisasi Transisi Energi: Tingkatkan peran komunitas dan pemerintah daerah” yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, Chrisnawan Anditya, Kepala Biro Perencanaan, Kementerian ESDM mengatakan pemanfaatan potensi energi terbarukan akan membuka peluang dalam membangun ekonomi nasional yang hijau dan sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi sesuai dengan tema Presidensi G20, “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa”.

“Setiap daerah memiliki potensi energi baru terbarukan khusus yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Perbedaan potensi energi baru terbarukan antar daerah merupakan tantangan teknis, sekaligus peluang besar bagi sistem energi kita. Kondisi ini memungkinkan pembagian energi berbasis energi baru terbarukan, ketika daerah mengalami kelimpahan atau kelangkaan energi. Agar hal tersebut dapat terjadi, maka diperlukan sistem tenaga listrik yang terintegrasi (smart grid dan super grid),” jelas Chrisnawan dalam kesempatan yang sama.

Tidak hanya itu, kepemimpinan yang kuat di tingkat daerah akan mampu memobilisasi masyarakat untuk melakukan transisi energi gotong royong. Hal ini diungkapkan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR. Menurutnya, inisiatif dan kepemimpinan pemerintah daerah akan mampu menjawab permasalahan akses dan keamanan pasokan energi dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang melimpah di daerahnya. 

“Transisi energi Indonesia membutuhkan pembangunan ratusan bahkan ribuan gigawatt, pembangkit energi terbarukan, infrastruktur transmisi dan distribusi serta sistem penyimpanan energi. Tapi dengan mulai membaginya menjadi unit-unit kecil, persoalan yang besar tadi dapat lebih mudah dipecahkan dan dilakukan oleh lebih banyak pihak,” ungkap Fabby.

Menurutnya, berdasarkan kajian IESR, dekarbonisasi sistem energi di Indonesia  membutuhkan biaya USD 1,3 triliun hingga 2050 mendatang, dengan rata-rata kebutuhan investasi USD 30-50 miliar per tahun. Jumlah ini 150%-200% dari total investasi seluruh sektor energi saat ini. 

“Kebutuhan investasi ini tidak sedikit dan tidak mungkin hanya ditanggung oleh pemerintah dan BUMN semata. Tapi investasi yang besar ini dapat dipenuhi jika kita memperhitungkan potensi dari kontribusi dan daya inovasi masyarakat serta kemampuan pemerintah daerah. Kontribusi dan inovasi warga dapat memobilisasi pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta pendanaan dari swasta dan lembaga-lembaga non-pemerintah,” tambahnya.

Provinsi Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki peraturan gubernur khusus untuk energi bersih dan kendaraan listrik. Dalam Peraturan Gubernur tentang Bali Energi Bersih, Gubernur Bali mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk berbagai sektor, terutama dengan pemanfaatan PLTS atap. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan rendah karbon di Bali dan langkah nyata untuk pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).

“Akibat pandemi, pariwisata Bali  terseok-seok, setelah pandemi, Bali sudah mulai bangkit. Beberapa kiat-kiat sudah dilakukan, seperti pergub dan surat edaran tentang adopsi PLTS atap. Sebenarnya sasaran utamanya adalah pariwisata, namun terlebih dahulu melakukan percontohan di pemerintahan,” tegas Ida Ayu, Staf Ahli Gubernur Bali.

Rencana dan langkah pencapaian target energi terbarukan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan pihak pusat dan swasta untuk mengembangkan transisi energi daerah karena sumber daya yang dimiliki sudah sangat cukup tinggal pemanfaatan dan mentransformasi sumberdaya alam menjadi energi yang bisa dinikmati masyarakat terkhususnya masyarakat Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah menjalin kerjasama dengan IESR untuk implementasi RUED dan upaya konservasi energi di lingkup pemerintah daerah. Saat ini, Gubernur Jambi sedang berproses untuk mengeluarkan peraturan gubernur untuk pemanfaatan PLTS sebagai pengganti subsidi energi.