Invasi Rusia Dapat Mempengaruhi Transisi Energi di ASEAN

Jakarta, 5 April 2022 – Invasi Rusia ke Ukraina selama sebulan terakhir memicu beragam reaksi global, terutama pada masalah keamanan energi. Rusia dikenal sebagai eksportir minyak dan gas global, dengan invasi yang terjadi, para pemimpin global mengambil sikap untuk memberikan sanksi untuk tidak membeli gas dari Rusia. Apakah ini baik atau buruk? Mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat dampaknya, namun satu hal yang pasti, sanksi Rusia menjadi salah satu pemicu bagi negara-negara Uni Eropa (UE) untuk mempercepat transisi energinya dan memastikan energy security serta mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan bahwa tindakan UE untuk memastikan keamanan energi mereka mempercepat transisi.

“Negara-negara UE mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada bahan bakar fosil dengan mengembangkan teknologi seperti hidrogen hijau untuk memastikan keamanan energi mereka. Ini adalah kabar baik bagi kawasan UE namun memiliki efek domino karena negara-negara seperti Jerman berkomitmen untuk mendukung transisi energi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Situasi saat ini dapat mempengaruhi kecepatan dan pendanaan untuk transisi energi di negara-negara berkembang,” jelasnya.

Pendanaan yang cukup sangat penting untuk dekarbonisasi seluruh sistem energi. Pendanaan yang cukup berarti pemerintah akan mampu membangun infrastruktur energi rendah karbon yang modern. Karena sebagian besar negara berkembang terletak di kawasan Asia Tenggara, daerah ini telah menjadi hotspot untuk dekarbonisasi. Sebagai salah satu wilayah terpadat, permintaan energi di Asia Tenggara terus meningkat. Memastikan kawasan memiliki pendanaan yang cukup untuk mengubah sistem energinya menjadi sistem yang lebih bersih akan menjadi salah satu faktor penentu dekarbonisasi global.

Terdiri dari sepuluh negara, ASEAN memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengembangkan mekanisme transisi energi berdasarkan prioritas nasional masing-masing negara. Berbagai situasi tersebut menciptakan peluang yang berbeda, satu kesamaannya adalah sumber energi terbarukan, terutama surya, tersedia melimpah. Fabby menambahkan, energi surya dalam waktu dekat akan menjadi komoditas seperti minyak dan gas saat ini.

“Oleh karena itu, penting bagi ASEAN untuk memiliki fasilitas manufaktur (untuk panel surya). Untuk memastikan transfer teknologi operasional bagi fasilitas manufaktur dari produsen utama adalah suatu keharusan, ”kata Fabby.

Sara Jane Ahmed, Founder, Financial Futures Center Advisor, Vulnerable 20 Group of Finance Ministers, menambahkan bahwa kemitraan akan menjadi kunci bagi negara-negara ASEAN dalam mempercepat transisi energi.

“Saat ini, Cina sebenarnya dapat berperan lebih besar dengan menyediakan dana dan mentransfer teknologinya ke negara-negara ASEAN,” ujarnya.

Kepemimpinan Kepala Daerah Menentukan Cepatnya Langkah Transisi Energi di Indonesia

Jakarta, 9 Maret 2022 – Kementerian ESDM mencatat adanya peningkatan sebesar 217 MW pada pertengahan tahun 2021. Hal ini membuat total kapasitas pembangkit energi terbarukan pada September 2021 sebesar 10.807 MW. Secara nasional, bauran energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil mencapai 85%. Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mempercepat penetrasi energi terbarukan pada bauran energi salah satunya melalui dokumen RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021 – 2030. Dalam dokumen ini pemerintah menargetkan penambahan listrik dari pembangkit energi terbarukan sebesar 51,6% atau 20.923 MW. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi penting dilakukan untuk mencapai target RUPTL dan akselerasi transisi energi di Indonesia. Fokus pemerintah Indonesia untuk menambah kapasitas terpasang energi terbarukan salah satunya dengan memasukkan PLTS atap pada program strategi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, dalam sambutannya pada Forum Gubernur untuk Transisi Energi, sebagai bagian pra-acara Indonesia Solar Summit 2022, yang diselenggarakan pada 9 Maret 2022 oleh Dewan Energi Nasional bekerja sama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) menekankan peran pemerintah daerah dalam transisi energi Indonesia.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan mendukung upaya penghematan energi. Dukungan dapat dilihat dari  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD yang berorientasi transisi energi dan akselerasi ekonomi berbasis energi hijau akan menjadi faktor kunci keberhasilan transisi energi di daerah. Rencana Umum Energi Daerah (RUED) juga akan menjadi acuan melakukan transisi energi di daerah.”

Sebanyak 22 provinsi telah memiliki Perda RUED hingga bulan Maret 2022. Salah satu diantaranya adalah provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Surat Himbauan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Pembangunan Instalasi PLTS Atap.

“Pemerintah Sulawesi Tenggara sudah melakukan upaya mendorong investasi dan pengembangan energi baru terbarukan melalui PLTS dan pembangkit listrik panas bumi (PLTP), semoga menjadi role model di seluruh Indonesia,” ungkap Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.

Selain itu, beberapa daerah memiliki target energi terbarukan yang cukup tinggi seperti Sumatera Barat sebesar 51,7% pada tahun 2025. Audy Joinaldy, Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam kesempatan yang sama menyatakan pihaknya tengah mengupayakan diversifikasi sumber energi dan salah satu yang menjadi prioritas adalah pemasangan PLTS atap

“Tiap tahunnya kami memasang PLTS khususnya untuk rumah tangga yang belum mendapat listrik PLN. Pemasangan PLTS juga dilakukan di gedung-gedung pemerintahan, juga PLTS terapung di danau Singkarak,” jelasnya.

Audy menambahkan, salah satu kendala besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan energi terbarukan adalah akses pendanaan yang terbatas. Maka perlu asistensi dari pemerintah pusat untuk akses finansial. 

Menanggapi hal tersebut, Musri, anggota Dewan Energi Nasional, menyebutkan pemerintah telah mengeluarkan aturan pendukung seperti Peraturan Menteri ESDM 26/2021 yang diharapkan dapat menarik konsumen untuk menggunakan energi terbarukan seperti PLTS atap, namun ada permasalahan berikutnya yang menyangkut teknis seperti jaringan PLN.

“Jika kita berbicara tentang bauran energi, tentu saja hal ini bukan dari sektor ketenagalistrikan saja, sektor lain seperti transportasi juga ikut andil. Untuk mendorong transisi energi di Indonesia, kearifan lokal harus didorong supaya langkah-langkah yang diambil sesuai potensi dan konteks sosial setempat,” Musri menjelaskan.

Provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, Nusa Tenggara Barat, menargetkan 25% energi terbarukan pada bauran energinya di tahun 2025. Zainal Abe, Kepala Dinas ESDM Nusa Tenggara Barat, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun Peraturan Gubernur tentang energi hijau. 

“Harapan kedepannya, atap kantor-kantor pemerintahan, terutama Dinas ESDM dapat menggunakan PLTS atap,” tutur Zainal.

Kompas | Daya Beli Masyarakat Turun, Insentif Tarif Listrik Diusulkan

IESR mengusulkan pemberian insentif bagi pelanggan listrik rumah tangga golongan 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu. Insentif tersebut berupa penggratisan tarif listrik untuk pemakaian 50 kWh pertama.

Oleh ARIS PRASETYO
·4 menit baca | Kompas


JAKARTA, KOMPAS — Penurunan tarif listrik maupun subsidi tarif untuk pelanggan rumah tangga miskin diusulkan sebagai insentif di tengah wabah Covid-19. Usulan ini disampaikan menyusul kian melemahnya daya beli masyarakat akibat terhentinya aktivitas ekonomi selama siaga Covid-19.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, wabah Covid-19 di Indonesia menyebabkan penghasilan kelompok masyarakat tertentu merosot. Kelompok itu adalah yang pendapatannya berbasis harian. Di situasi seperti ini, daya beli mereka kian melemah.

”Kami mengusulkan tarif listrik diturunkan, khususnya golongan 900 volt ampere. Bahkan, kalau perlu juga golongan 1.300 volt ampere. Usulan kami besaran penurunan sedikitnya Rp 100 per kilowatt jam selama tiga sampai enam bulan ke depan bergantung pada lamanya wabah,” ujar Tulus, Senin (30/3/2020), di Jakarta.

Penurunan tarif tersebut dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat yang rentan terdampak wabah Covid-19.

Menurut Tulus, penurunan tarif itu dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat yang rentan terdampak wabah Covid-19. Penurunan tarif di tengah merosotnya harga minyak mentah dunia diyakini tidak akan mengganggu biaya pokok penyediaan listrik.

Harga minyak mentah dunia adalah salah satu faktor penentu tarif listrik di Indonesia, selain harga batubara, kurs rupiah terhadap dollar AS, dan inflasi.

Grafis tarif listrik di Indonesia. Empat faktor penentu tarif listrik adalah harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap dollar AS, harga batubara, dan inflasi.

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, IESR sudah mengusulkan pemberian insentif bagi pelanggan listrik rumah tangga golongan 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu. Insentif tersebut berupa penggratisan tarif listrik untuk pemakaian 50 kWh pertama.

”Mengapa batasannya 50 kWh? Dari berbagai penelitian, konsumsi listrik dalam kewajaran bagi rumah tangga miskin atau tidak mampu sebesar 40 kWh sampai 60 kWh per bulan. Jadi, negara harus menjamin hak energi kelompok tersebut,” kata Fabby.

Menurut Fabby, masyarakat golongan tersebut adalah salah satu golongan yang terdampak wabah Covid-19. Sebagian besar dari mereka bukan pekerja tetap yang mendapat upah rutin setiap bulan. Wabah Covid-19 yang sudah melemahkan aktivitas ekonomi global menyebabkan penghasilan harian mereka terganggu dan berpotensi kesulitan membayar tagihan listrik.

”Kami menghitung, kalau pembebasan tarif untuk pemakaian 50 kWh pertama per rumah tangga, dengan hitungan tarif listrik sekarang, diperlukan penambahan subsidi atau kompensasi kepada PLN sebesar Rp 2,2 triliun hingga Rp 2,3 triliun per bulan,” ucap Fabby.

Kalau pembebasan tarif untuk pemakaian 50 kWh pertama per rumah tangga, dengan hitungan tarif listrik sekarang, diperlukan penambahan subsidi atau kompensasi kepada PLN sebesar Rp 2,2 triliun hingga Rp 2,3 triliun per bulan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa di sela-sela acara peluncuran Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Kamis (15/11/2018), di Jakarta. ICEF adalah sebuah forum gagasan untuk mendorong transformasi menuju pemanfaatan energi rendah karbon.

 

Pada 4 Maret 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2020 tidak berubah. Alasan pemerintah, selain untuk menjaga daya beli masyarakat, hampir seluruh harga energi menurun di tengah wabah Covid-19 yang melanda dunia.

Dengan demikian, tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA sebesar Rp 1.467 per kWh. Sementara tarif untuk rumah tangga mampu dengan daya 900 VA sebesar Rp 1.352 per kWh.

”Sampai Juni nanti tidak ada penyesuaian tarif. Ini sudah ditetapkan dengan pertimbangan kondisi keekonomian. Adanya wabah Covid-19, suka atau tidak, menyebabkan ekonomi tertekan,” ucap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Data PLN hingga 2019, jumlah pelanggan listrik PLN mencapai 74,92 juta pelanggan. Dari 38 golongan tarif pelanggan PLN, sebanyak 25 golongan adalah penerima subsidi listrik. Golongan terbesar penerima subsidi listrik adalah rumah tangga 450 VA sebanyak 27,95 juta pelanggan. Berikutnya, rumah tangga 900 VA tak mampu sebanyak 8,04 juta pelanggan.

Dalam delapan tahun terakhir, pemerintah berhasil menekan angka subsidi listrik lewat verifikasi data pelanggan. Selama kurun 2011-2014, angka subsidi listrik berkisar Rp 93 triliun hingga Rp 103 triliun. Sejak 2015 hingga 2018, anggaran subsidi berhasil ditekan menjadi Rp 45 triliun hingga Rp 56 triliun.

Transformasi Perekonomian Indonesia menuju Net-zero Emission Economy

Brown to Green Report 2019: 

Strategi Transformasi Perekonomian Indonesia menuju Net-zero Emission Economy dalam Menangani Perubahan Iklim sebagai Upaya Pencapaian Paris Agreement

Jakarta, 19 November 2019 — IESR. Emisi karbon dari negara-negara G20 terus meningkat sebagai akibat dari tingginya penggunaan bahan bakar fosil dalam penyediaan energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan, tidak satupun dari mereka memiliki rencana penurunan emisi karbon yang selaras dengan pembatasan kenaikan suhu bumi sebesar 1.5°C. Meskipun mereka memiliki kemampuan teknis dalam meningkatkan upaya pencegahan perubahan iklim dalam mencapai target Paris Agreement, rencana aksi mitigasi yang ada di dalam dokumen NDC negara-negara G20 tidak ada yang menempatkan mereka berada di jalur 1.5°C.

Apabila negara-negara G20 tidak melakukan peningkatan ambisi iklimnya dan melakukan transformasi perekonomian, dan dengan dokumen NDC yang ada saat ini, suhu bumi akan meningkat lebih dari 3°C. Pembatasan kenaikan suhu bumi sebesar 1,5°C diindikasi akan mengurangi dampak negatif di berbagai sektor di negara G20 lebih dari 70%. Kerugian yang saat ini dilanda oleh negara G20 akibat perubahan cuaca yang ekstrim yakni kematian sebanyak 16.000 jiwa dan kerugian ekonomi sebesar US$ 142 triliun setiap tahunnya. 

Semua negara anggota G20, termasuk Indonesia, dapat meningkatkan ambisi iklimnya dalam upaya penurunan emisi karbon dan mencapai net-zero emission economy untuk mencapai Paris Agreement, dengan langkah yang taktis dan komitmen serta kemauan politik yang kuat. Hal ini merupakan salah satu pesan kunci dari Brown to Green Report 2019: The G20 Transition Towards a Net-Zero Emissions Economy yang diluncurkan oleh Institute for Essential Services Reform di Jakarta pada 19 November 2019. Peluncuran laporan yang diikuti dengan diskusi panel ini dihadiri sedikitnya 140 peserta yang berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, pelaku bisnis, asosiasi, akademisi, dan masyarakat umum, serta rekan-rekan jurnalis.

Laporan Brown to Green 2019 merupakan sebuah laporan tahunan yang disusun oleh Climate Transparency dengan didukung oleh Federal Ministry of Environment Nature Conservation and Nuclear Safety. Dengan menggunakan 80 indikator penilaian terkait adaptasi, mitigasi dan pembiayaan perubahan iklim untuk dapat mencapai target 1,5°C, laporan ini mengukur aksi iklim dari negara-negara G20 dan bagaimana proses transisi mereka menuju net-zero emissions economy. Sebagai anggota dari kemitraan Climate Transparency, IESR mengukur kinerja Indonesia dalam upaya mengatasi perubahan iklim serta bagaimana Indonesia dapat melakukan transisi perekonomiannya, dibandingkan dengan negara anggota G20 lain.

Membuka acara ini, Fabby Tumiwa (Direktur Eksekutif IESR) menyampaikan bahwa laporan ini memperlihatkan Indonesia masih cukup tertinggal dalam upaya mencapai Paris Agreement. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pembangunan dan investasi untuk mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih hijau, khususnya investasi di pembangkit listrik, transportasi, dan industri manufaktur. Di samping itu, Indonesia membutuhkan strategi untuk membuat ekonomi Indonesia lebih resilient terhadap dampak perubahan iklim yang saat ini sudah dirasakan. 

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR

Ditegaskan dalam pidato pembukaan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Jend. TNI. (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan, bahwa Indonesia berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030 dan juga peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi di 2025. “Indonesia berkomitmen untuk menempatkan energi baru dan terbarukan dalam kebijakan negara. Penentu kebijakan harus membuat kebijakan yang tidak mencederai anak cucu” pernyataan Luhut dalam pidatonya.

Ia pun menjelaskan beberapa strategi investasi dan bisnis yang akan diterapkan Indonesia dalam mendorong perekonomian hijau, yakni teknologi yang masuk ke Indonesia harus yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan; harus ada transfer teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk mentah yang menjadi komoditas ekspor Indonesia; serta investor harus mengembangkan pelatihan bagi tenaga kerja lokal. Secara khusus, ada beberapa program yang disiapkan pemerintah untuk mendorong perekonomian hijau yaitu biodiesel dan green fuel untuk non listrik, kendaraan listrik, pembangkit listrik energi terbarukan, mendekatkan industri dengan sumber energi, dan pelibatan pihak swasta dalam proyek carbon credit.

Prof. Emil Salim, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang juga turut hadir dalam peluncuran ini, memberikan Keynote Speech kedua setelah Menteri Kemenko Maritim dan Investasi. Prof Emil turut menekankan bahwa Laporan Brown to Green ini mencerminkan kenyataan yang ada mengingat kebijakan energi Indonesia sudah dicanangkan hingga ke 2050 tapi tidak ada yang menunjukkan bagaimana dampak dari emisi karbon dapat diatasi. 

Prof. Emil Salim, Guru Besar FE UI

“Persoalan climate change adalah persoalan nasional yang sedang sama-sama kita hadapi. Namun, sayangnya faktor lingkungan tidak menjadi pertimbangan penting dalam Rencana Umum Energi Nasional, tapi justru menumpukan pembangunan pada energi konvensional. Jadi pola struktur energi kita didominasi minyak bumi, batu bara dan energi terbarukan hanya kurang dari separuh. Padahal potensinya tinggi. Jika kita merasa Rencana Umum Energi Nasional tersebut tidak tepat maka keinginan saya adalah, bagaimana komposisi energi terbarukan bisa dapat tingkatkan.” ujar Prof. Emil Salim.

Senior ekonom Indonesia ini pun menyoroti peran PLN sebagai BUMN yang menilai bahwa pihak swasta tidak dapat mengembangkan sumber energinya dengan alasan perizinan yang hanya dimiliki oleh PLN, sehingga teknologi pembangkit listrik surya atap masih terhambat hingga saat ini.Beliau menekankan bahwa laporan IESR ini harus dijadikan sebagai lampu kuning bagi seluruh pemangku kebijakan tak sekedar dokumen untuk dibaca. Indonesia tertinggal dalam urusan yang terkait dengan climate change, kebijakan energi sebagai alternatif harus segera dibuat, imbuhnya. 

Erina Mursanti, Program Manager IESR – Green Economy

Beberapa poin penting dalam paparan kedua keynote speech tersebut, selaras dengan isi dari laporan Brown to Green yang dipaparkan langsung oleh Manajer Program, Green Economy, IESR, Erina Mursanti. Laporan ini memperlihatkan posisi Indonesia untuk menuju 1,5°C berdasarkan compatible fair share emission ranges yang merupakan analisa adaptasi dari metodologi Climate Action Tracker yang juga merupakan mitra internasional dari Climate Transparency. Metodologi ini tidak memasukkan LULUCF emission karena tidak semua negara G20 memiliki emisi dari LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry) atau penggunaan lahan dan hutan. 

“Sekalipun semua kegiatan mitigasi yang ada di dalam dokumen NDC Indonesia dilaksanakan, negara ini tetap berada pada jalur suhu bumi 3°C atau bahkan 4°C, jadi bisa disimpulkan kita masih berada jauh dari jalur 1,5°C.” terang Erina, memaparkan salah satu hasil laporan ini. Laporan ini menunjukkan, selama tahun 2019, ada dua kemajuan Indonesia dalam melakukan transformasi perekonomian yakni adanya peraturan presiden mengenai kendaraan listrik serta pembentukan badan pengelola dana lingkungan hidup terkait upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Meskipun demikian, sayangnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2019-2028 menunjukkan bahwa kontribusi dari batubara dalam pembangkit listrik naik sebesar 0,2% dibandingkan dengan rencana tahun lalu. 

Terkait rencana pembangunan jangka panjang, laporan ini menemukan bahwa Indonesia belum memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dengan rencana penurunan jumlah emisi gas rumah kaca. Indonesia telah mengeluarkan studi low carbon development initiative namun studi ini belum didokumentasikan secara resmi sebagai dokumen pembangunan pemerintah Indonesia. 

Dilaporkan bahwa Indonesia sudah memiliki target kontribusi energi terbarukan dalam sektor ketenagalistrikan, namun implementasi upaya pencapaian target tidak koheren dengan beberapa kebijakan yang sudah ada. Namun Indonesia belum memiliki target atau kebijakan terkait penghapusan batubara secara bertahap, padahal indikator ini merupakan faktor penting demi menanggulangi perubahan iklim. 

Dalam sektor transportasi, hanya satu hal yang cukup bagus dimiliki oleh Indonesia yaitu adanya beberapa instrumen yang mendukung pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. 

Indonesia belum mempunyai instrumen pembiayaan perubahan iklim yang cukup memuaskan. Catatan penting dari temuan ini adalah Indonesia masih memberikan subsidi kepada bahan bakar fosil yang sangat besar. Demi tercapainya suhu bumi pada 1,5°C Indonesia harus mulai menghapus subsidi tersebut dan memperkenalkan skema pajak karbon. Dana APBN juga semestinya sudah tidak digunakan lagi untuk membiayai proyek – proyek berbahan bakar fosil. Strategi pembangunan jangka panjang Indonesia harus diperjelas agar dapat mengakomodasi pembiayaan jangka panjang untuk perubahan iklim. 

Sebelum menutup paparannya, Erina Mursanti mengingatkan bahwa demi meningkatkan Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia dan untuk berada di jalur 1,5°C, ada tiga hal yang dapat dilakukan negara yaitu: (a) Mengurangi jumlah Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan menaikkan kontribusi energi terbarukan tiga kali lipat pada sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030. Hal ini sangat penting menurut Erina, karena: merupakan solusi yang layak (mungkin dilakukan) secara teknis tanpa mengurangi keandalan jaringan transmisi (jika daya energi terbarukan sangat besar). Komitmen dan kemauan politik (political will) dalam hal ini sangat dibutuhkan. (b) Meningkatkan tingkat efisiensi dari peralatan rumah tangga & industri termasuk penerangan karena hal ini berkontribusi sekitar 25 GW pada tahun 2030. (c) Indonesia harus melakukan moratorium pembebasan lahan hutan secara permanen termasuk untuk hutan primer, sekunder dan restorasi hutan gambut. 

 

(dari Kiri ke Kanan) Dr. Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi, CSIS, Erina Mursanti, Program Manager Green Economy, IESR, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kemenko Marves, Dr. Saleh Abdurrahman, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, KESDM, Kuki H. Soejachmoen.

Galeri acara Peluncuran Brown to Green 2019:

Diskusi Panel: Strategi Indonesia menuju Perekonomian Nir Emisi pada 2050

Menindaklanjuti hasil laporan ini, diskusi panel pun dilakukan dengan mengusung topik Strategi Indonesia Menuju Perekonomian Nir Emisi pada 2050 dan menghadirkan para panelis yang terdiri dari: Kepala Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies (CSIS) – Yose Rizal Damuri; Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Emma Rachmawati; Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang – Saleh Abdurrahman; dan Direktur Eksekutif, IESR – Fabby Tumiwa.

Yose Rizal Damuri, dalam hal ini mengaitkan political will dengan dinamika sosial politik Indonesia yang tidak banyak terafiliasi dengan isu lingkungan. Survei CSIS yang dilakukan di awal tahun mengenai persepsi sosial dan politik terhadap isu emisi menemukan bahwa hanya 1,68% dari 2.000 responden Indonesia yang menjawab bahwa isu lingkungan merupakan salah satu prioritas pembangunan. Yose melanjutkan, di ranah politik, sayang sekali hanya satu partai yang memasukkan kata lingkungan dari visi misi mereka namun sayangnya partai ini tidak masuk ke dalam DPR. Sangat disayangkan politisi – politisi belum banyak berperan di seputar isu lingkungan, padahal mereka punya peran penting dalam memberikan legalitas demi dukungan pendanaan.

Mengamini pernyataan Prof. Emil Salim di keynote speechnya, Yose juga menilai bahwa PLN masih menjadi salah satu penghalang utama untuk pengembangan teknologi energi terbarukan yang berhubungan dengan kelistrikan, karena semestinya menurut Yose, PLN seharusnya bertindak sebagai penyedia jasa bukan sebagai regulator. Political will pun sangat dibutuhkan dalam memecahkan kendala regulasi yang menghambat pengembangan energi terbarukan seperti solar rooftop atau kendaraan listrik.

Menurut pandangan KLHK yang disampaikan oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Emma Rachmawati, kemampuan ekonomi yang dimiliki negara-negara G20 berbeda dari satu dengan yang lainnya. “Kenapa negara berkembang seperti Indonesia kemudian dituntut untuk increase ambition? Indonesia juga mempertanyakan, negara maju penuhi dulu kewajiban nya, jangan lalu dibagi rata menjadi beban negara berkembang.”

“KLK saat ini sedang dalam proses penyusunan roadmap implementasi NDC, dimana NDC dirinci dalam kegiatan di sub-sektor untuk masing-masing sektor. Kita sudah pilah mana yang kemudian bisa dikontribusikan oleh Provinsi dan Kabupaten/ Kota, kemudian oleh swasta, sudah ada dalam road map tersebut. Kemudian juga kemarin kita sudah diskusi mengenai carbon pricing dan bagaimana peran swasta untuk pasar karbon.” imbuh Emma Rachmawati.

Di kesempatan yang sama, Saleh Abdurrahman, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, merespon wajar jika Indonesia belum mencapai target NDC karena, menurutnya, pertumbuhan GDP Indonesia masih rendah; sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia harus didahulukan dengan terus menumbuhkan sektor manufaktur. Untuk mencapai kesejahteraan Indonesia itu harus bisa menjamin kesejahteraan sosial, maka sektor manufaktur harus terus tumbuh. Sektor manufaktur mendapatkan nilai tambah yang tinggi dan bisa menjangkau pekerja baru sampai 200-300 ribu orang. 

Saleh pun menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat melihat kebijakan dalam kurun waktu tahunan (yearly basis), karena kebijakan energi pada khususnya menyangkut sektor riil, dan harus mempertimbangkan faktor ekonomi. Strategi sektor energi dalam menuju nir emisi dapat dilakukan dengan: (i) mencari sumber energi yang memiliki big impact seperti biofuel, (ii) mengoptimalkan energy efficiency, (iii) memaksimalkan PLTS, PLTP, PLTA karena bisa mendorong ekonomi lokal.

Fabby Tumiwa, dalam sesi diskusi panel menyatakan Indonesia sebagai anggota negara G20 tentunya memiliki kondisi ekonomi yang berbeda dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, trajectory yang ada dalam NDC menunjukkan jika kita belum di jalur 1,5°, namun ada di jalur 3° – 4°C dikarenakan Indonesia meningkatkan pembangkit dari minyak bumi cukup masif, dimana sebagian besar dari pembangkit ini baru mulai beroperasi setelah 2023 – 2030 dengan berkekuatan 35.000 MW, meski Indonesia sudah memiliki aset pembangkit energi terbarukan namun tidak on-track sesuai target. Long-term decarbonisation menjadi catatan penting untuk pemerintah Indonesia khususnya BAPPENAS, KLHK dan sektor lain untuk membahas bagaimana target 2050

“Tidak hanya target-target mau turun berapa, tetapi kapan emisi akan peak dan kapan kita bisa mencapai net-zero emission. Ini penting karena bisa melihat apakah kita compatible dengan Paris Agreement.” imbuh Fabby. 


Brown to Green Report 2019 diluncurkan di Jakarta, Hotel Pullman Thamrin 19 Desember 2019.

Materi paparan dari kegiatan ini dapat di unduh di laman agenda 

Anda juga dapat mengunduh: 

Laporan Lengkap Brown to Green 2019 (Bahasa Inggris)

Ringkasan Eksekutif dan Profil Indonesia (Bahasa Inggris)

Laporan Brown to Green 2019 Profil Indonesia (Bahasa Indonesia)

Virtual Reality, hadirkan dunia energi yang lebih ‘hidup’

Kontributor: Agus Tampubolon, Researcher

Virtual Reality: Inovasi perusahaan utilitas listrik untuk mengedukasi dan melibatkan diri dengan masyarakat


Perusahaan utilitas listrik di Indonesia hanya ada satu, yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang menguasai mayoritas pembangkitan listrik dan memiliki monopoli atas seluruh jaringan transmisi serta distribusi. Namun beda halnya dengan negara Jerman.

Jerman memiliki ribuan perusahaan pembangkit listrik, mulai dari skala besar hingga kecil, ratusan perusahaan distribusi, dan empat perusahaan transmisi. Salah satu dari perusahaan transmisi ini bernama TenneT yang memiliki dan mengendalikan jaringan transmisi tegangan tinggi sepanjang 23.000 km guna memastikan pasokan listrik yang handal untuk 41 juta konsumernya[1].

Energy Management Specialist, IESR – Agus Tampubolon, dalam lawatannya pada program Fellowship yang dikelola oleh Agora Energiewende dan Renewable Academy (renac) Jerman, berkesempatan berkunjung dan mengalami langsung teknologi pada perusahaan yang menawarkan inovasi ini.

TenneT memiliki kantor pusat di Bayreuth, Bayern dan memiliki kantor perwakilan di Berlin. Dan di kantor Berlin inilah terdapat salah satu inovasi TenneT terbaru yang diberi nama TenneT Virtual Vision.

Gambar 1 Papan permainan terintegrasi proyeksi visual untuk belajar tantangan-tantangan proyek-proyek infrastruktur listrik skala besar

TenneT Virtual Vision adalah konsep komunikasi interaktif menggunakan multimedia, seperti Augmented Reality dan Virtual Reality, guna menghadirkan dunia energi yang lebih hidup bagi para pengunjungnya dengan maksud tidak hanya sebagai sarana edukasi, namun juga berperan penting untuk menginspirasi khalayak umum.

TenneT Virtual Vision mengajak pengunjungnya untuk berpartisipasi aktif dan mencoba banyak hal. Selain itu ia juga memperkenalkan dunia operator sistem transmisi, yang pada umumnya terletak di lokasi laut lepas (misalnya di Laut Utara) ataupun di situs-situs yang sulit diakses masyarakat umum. TenneT Virtual Vision juga menyoroti aspek-aspek utama dari transisi energi Jerman serta pandangan-pandangan masyarakat terhadap topik itu. Dan dengan menggunakan proyeksi visual yang terintegrasi dengan papan permainan (board game), kesulitan-kesulitan yang dihadapi dari proses perencanaan proyek-proyek infrastruktur listrik besar dapat dijelaskan dengan cara yang menyenangkan dan interaktif.

Gambar 2 Sistem monitoring pembangkit-pembangkit yang terhubung ke jaringan TenneT

 

Gambar 3 Pemanfaatan teknologi Augmented Reality untuk menunjukkan proses pembangunan jaringan transmisi DC dari Utara ke Selatan Jerman

Gambar 4 Teknologi Virtual Reality yang membawa pengunjungnya ke salah satu pusat operasi PLTB lepas pantai TenneT di Laut Utara Jerman

Untuk mengetahui lebih lanjut atau ingin berkunjung langsung, silahkan kunjungi laman https://www.tennet.eu/

[1] https://www.tennet.eu/de/unternehmen/profil/ueber-tennet/

Realisasi investasi EBTKE hanya US$ 1,60 miliar atau 79,60% dari target

 

Dirjen EBTKE, Rida Mulyana –PLTS Nunukan Terangi Wilayah Perbatasan

JAKARTA-KONTAN.CO.ID. Realisasi investasi di subsektor Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tak memenuhi target. Sepanjang tahun 2018, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya mencatatkan realisasi investasi sebesar US$ 1,60 miliar atau 79,60% dari target yang dipatok diangka US$ 2.01 miliar.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana beralasan, target tersebut terlalu ambisius sehingga sulit tercapai. Sebab, Rida menjelaskan bahwa target investasi di EBTKE sangat tergantung dengan porsi pembangkitan listrik yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), sedangkan target investasi sebesar US$ 2,01 miliar dipatok dengan asumsi akan ada percepatan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2018.

“Investasi (EBTKE) yang ditargetkan itu berdasarkan RUPTL. Target US$ 2,01 miliar itu sifatnya ada percepatan pembangunan, berarti kan ditarik ke sini (2018), nah itu tidak terealisasi,” kata Rida dalam pemaparan capaian EBTKE tahun 2018 di Kantor Ditjen EBTKE, Selasa (8/1).

Rida menekankan, investasi di subsektor EBTKE dinilai menarik oleh investor. Buktinya, kata Rida, realisasi investasi tahun ini masih lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2017 yang hanay mencapai US$ 1,3 miliar.

Investasi di subsektor EBTKE pun ikut berkontribusi dalam menarik aliran modal dari investor luar negeri ke dalam negeri. Namun, Rida kembali menegaskan, berbeda dengan subsektor mineral dan batubara (minerba) serta minyak dan gas (migas) yang realisasi investasinya sangat dipengaruhi oleh harga komoditas, di EBTKE ini, patokannya adalah pembangkitan dalam RUPTL.

“Investor banyak yang tunggu, Alhamdulillah lebih besar dari tahun sebelumnya. Jadi kita tidak mandeg, banyak masuk juga dari luar negeri, aliran (dana) masuk ke dalam negeri, tapi itu berdasarkan rencana, RUPTL” ujar Rida.

Selain itu, Rida menambahkan karakteristik investasi di EBTKE pun memiliki perbedaan dari segi jangka waktu, dimana masa perencanaan proyek EBTKE bisa memakan waktu 2-3 tahun. “Apalagi panas bumi malah 6-7 tahun, listrik baru bisa dirasakan,” imbuhnya.

Adapun, pada tahun 2019 ini, Kementerian ESDM mematok target investasi di subsektor EBTKE lebih kecil dibanding tahun lalu. Yakni sebesar US$ 1,79 miliar dengan rincian investasi di panas bumi sebesar US$ 1,23 miliar, bio energi US$ 0.051 miliar, aneka energi EBT US$ 0,511 miliar, dan konservasi energi US$ 0,007 miliar.

Rida berdalih, penurunan besaran investasi itu tidka terkait dengan realisasi tahun 2018 yang tidak mencapai target, melainkan mengikuti panduan dalam RUPTL. “Bukan diturunkan, mengikuti RUPTL-nya aja. Kita berbasis rencana,” katanya.

Di sisi lain, Rida tak menampik bahwa banyak pihak yang menilai Peraturan Menteri (Permen) Nomor 50 Tahun 2017 menjadi penghambat investasi. Terutama terkait dengan skema penyerahan aset ketika kontrak berakhir atau build, own, operate, and transfer (BOOT).

Rida mengatakan sudah banyak yang memberikan masukan terkait dengan Permen dan skema BOOT tersebut. Ia pun mengaku bahwa pihaknya bersikap terbuka dan alergi dengan perubahan regulasi.

Namun, pada akhirnya perubahan Permen itu tergantung pada pertimbangan dan keputusan dari Menteri ESDM Ignatius Jonan. “Pak Menteri sudah menerima masukan. Jadi karena itu Permen, kita tunggu arahan dari Pak Menteri. Yang jelas kita tidak alergi dengan perubahan,” tutur Rida.

Kendati demikian, pada kesempatan yang sama, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Harris, meyakinkan bahwa Permen 50 Tahun 2017 dan skema BOOT bukan menjadi kendala utama yang menghambat investasi. Harris memberikan gambaran bagaimanan investasi dalam pembangunan pembangkit listrik EBT terus berjalan.

Berdasar data terkini yang dipaparkannya, dari 70 proyek pembangkit EBT yang sudah menandatangani kontrak jua beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), sudah ada empat proyek yang telah Commercial Operation Date (COD) dengan kapasitas total 27 Megawatt (MW) dan nilai investasi sebesar Rp. 718,9 miliar.

Sedangkan 29 proyek lainnya sedang dalam masa konstruksi dengan total kapasitas 282 MW dan nilai investasi Rp. 21,1 triliun. Sisanya, sebanyak 37 proyek masih dalam proses untuk mendapatkan kepastian pendanaan (financial close/FC) dengan total kapasitas 404 MW dan nilai investasi yang diperlukan sebesar Rp. 13,3 triliun.

Per pagi tadi, kata Harris, pihaknya baru mendapatkan kabar dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bahwa ada tambahan 10 proyek yang sudah tanda tangan dan masuk tahap konstruksi. Namun, Harris mengaku belum mendapatkan laporan detailnya.

“Konstruksi itu yang saya catat tadi pagi masih 29. Tapi karena ada tambahan dari PLN, berati ini jadi 39. 10 tambahan itu saya belum dapat datanya. Jadi total 27 (yang masih menuju FC),” ujarnya.

Adapun, selama tahun 2018, Harris mengatakan, ada lima proyek yang PPA. Yakni satu telah COD, satu sedang konstruksi dan tiga masih mencari pendanaan. Sehingga, Harris meyakini bahwa Permen Nomor 50 tahun 2017 dan skema BOOT tidak menjadi penghambat investasi. Tapi, Harris mengungkapkan bahwa yang bisa menghambat investasi adalah persoalan teknis dalam feasibility studies (FS) dan pengajuan proposal dalam pengajuan pendanaan.

Jadi, menurut Harris, para pengembang harus mampu untuk menunjukkan keberlanjutan proyek serta perhitungan resiko dan keekonomian yang jelas. “Bukan BOOT-nya, tadi dari aspek teknis proposal, kaitannya dengan sustainability project. Kalau salah hitung kan resikonya besar, itu yang harus dibenahi, selama in banyak bermasalah” jelasnya.

Namun, menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Pengembang Listrik Tenaga Air (APPLTA) Riza Husni, Permen Nomor 50 tahun 2017 khususnya skema BOOT yang ada di dalamnya, sangat tidak ideal bagi investasi. Terutama untuk proyek pembangkit kecil di bawah 10 MW, karena tidak menarik bagi perbankan.

Riza pun meminta supaya pengembang dalam negeri diberikan insentif, sebab proyek pembangkitan listrik mini ini rentan diakuisisi oleh perusahaan asing. “Sangat tidak ideal. Yang di bawah 10 MW, karena aturannya tidak bankable akhirnya ada beberapa yang jalan karena diakuisisi perusahaan asing. Investor China suka yang skala kecil,” kata Riza kepada KONTAN, Selasa (8/1).

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Menurutnya, Permen No.50/2017 dan skema BOOT masih menjadi tantangan untuk investasi kelistrikan EBT.

“Tergantung pada pengembang, tapi Permen itu masih menjadi hambatan untuk mendapatkan pembiayaan secara umum. Selain itu kapasitas pengembang dan kemampuan finansial juga masih jadi tantangan pengembangan energi terbarukan,” terangnya.

Fabby pun memproyeksikan, investasi dan pengembangan EBT pada tahun ini akan stagnan. Ia memperkirakan, potensi investasi pembangkit EBT yaang sudah PPA dengan PLN pada tahun lalu dan telah FC, akan di bawah 200 MW.

Menurut Fabby, mayoritas investor akan wait and see di tahun ini, meningat ada resiko politik dan kualitas regulasi yang menjadi pertimbangan. Sehingga, ia memprediksikan bahwa realisasi investasi di tahun ini hanya berkisar di angka US$ 1,4 miliar. “Itu estimasi saya, dari proyek-proyek yang potensi masuk di 2019. Saya kira target (investasi EVT 2019 yang dipatok pemerintah) itu juga moderat,” katanya.

Adapun, pada ahun 2019 ini, Ditjen EBTKE menargetkan akan ada lima Wilayah Kerja Panas Bumi yang akan dilelang. Sedangkan kapasitas terpasang sepanjang tahun ini ditargetkan bisa mencapai: 2.128,50 MW untuk panas bumi, 1.881,90 MW untuk bio energi, 318,07 MW untuk pembangkit tenaga air, 15 MW untuk tenaga surya, dan 60 MW untuk tenaga angin.

Sumber: kontan.co.id.