Latar Belakang

Setelah berkesempatan menjadi tuan rumah G20 tahun lalu, kali ini Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Ketua ASEAN di tahun 2023, yang sebelumnya dipegang oleh Kamboja. Ini merupakan kali keempat bagi Indonesia untuk menjadi ketua ASEAN, dengan tema utama “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Dalam tema tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyebutkan bahwa akan ada dua hal yang disoroti oleh pemerintah Indonesia selama masa kepemimpinannya, yaitu peningkatan relevansi ASEAN baik di dalam maupun di luar kawasan, serta mentransformasi ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global (Kementerian Perdagangan, 2023). Menlu Retno juga menekankan bahwa isu Myanmar-yang telah menjadi duri dalam daging selama putaran negosiasi ASEAN-tidak boleh “menyandera proses pembangunan masyarakat ASEAN” dan Indonesia akan menjalankan peran kepemimpinannya dengan optimisme dan pandangan yang positif (Kementerian Luar Negeri, 2023).

Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 juga akan melanjutkan beberapa prioritas dari G20 tahun lalu, seperti transformasi digital, energi berkelanjutan, dan pemulihan ekonomi global. Beberapa prioritas isu di bidang energi yang dirumuskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkaitan erat dengan rencana ASEAN Power Grid, sebuah proyek interkonektivitas listrik regional sebagai upaya untuk menjaga kestabilan pasokan energi di ASEAN (ESDM, 2023). Terkait dengan isu perubahan iklim, Indonesia telah ditunjuk sebagai ketua Kelompok Kerja ASEAN untuk Bahan Kimia dan Limbah untuk tahun 2022-2024. Dalam kerangka kerja kelompok kerja ini, terdapat Rencana Kerja Kerja Sama ASEAN Plus Three yang mencakup isu-isu sampah laut, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan kota berkelanjutan (Media Indonesia, 2022).

Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat ASEAN sebagai sebuah institusi saat ini sedang berada di bawah sorotan baik dari dalam maupun luar kawasan. Menurut survei yang dilakukan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute (2022), sekitar 82,6% warga negara ASEAN menganggap ASEAN mulai tidak relevan dan tidak efisien dalam menjalankan perannya sebagai organisasi regional. Survei yang sama juga melaporkan bahwa 73% warga ASEAN merasa bahwa ASEAN saat ini menjadi ajang perebutan pengaruh negara-negara besar. Dikhawatirkan bahwa negara-negara anggota ASEAN akan menjadi proksi kekuatan besar. Oleh karena itu, diperlukan usaha kolaboratif untuk memperkuat kapasitas kelembagaan ASEAN. Dengan keberhasilan Indonesia menjadi ketua G20 tahun lalu, diharapkan keketuaan Indonesia akan menghasilkan ASEAN yang lebih mudah beradaptasi dengan isu-isu penting abad ini, termasuk transisi energi dan perubahan iklim.

Dalam rangka memajukan keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Institute of Essential Services Reform akan menyelenggarakan diskusi publik yang ditujukan bagi organisasi masyarakat sipil di seluruh negara anggota ASEAN, khususnya di sektor iklim dan energi. Diskusi publik ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkenalkan isu-isu prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dan proses pengambilan keputusan di ASEAN sebagai sebuah institusi. Oleh karena itu, diharapkan acara ini dapat menjadi wadah bagi organisasi masyarakat sipil untuk secara aktif menyuarakan aspirasinya kepada ASEAN dan juga kesempatan untuk memperkuat jaringan organisasi masyarakat sipil di ASEAN.

Tujuan

1. Pengenalan agenda-agenda keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, khususnya terkait isu transisi energi dan perubahan iklim.
2. Penjelasan mengenai struktur pengambilan keputusan di ASEAN dan bagaimana masyarakat sipil dapat mengambil bagian dalam proses tersebut.
3. Menggali aspirasi dan persepsi organisasi masyarakat sipil di negara-negara anggota ASEAN terhadap agenda Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.