Integrasi Energi Terbarukan Archives

Jakarta, 13 September 2023 – Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan kembali menyelenggarakan Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 pada 18-20 September 2023 dengan tema “Memampukan Percepatan Transformasi Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia”. Baik ICEF maupun IESR sepakat bahwa transisi energi di Indonesia adalah sebuah keniscayaan, menimbang Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi secara global terhadap pengurangan emisi melalui ratifikasi Persetujuan Paris pada UU No. 16/2016.

Direktur Eksekutif ICEF dan IESR, Fabby Tumiwa dalam Media Briefing “Mempersiapkan Transisi Energi Indonesia dan Antisipasi Implikasinya serta Peluncuran Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023” mengatakan bahwa tema IETD 2023 berfokus pada sektor ketenagalistrikan yang merupakan sektor strategis untuk bertransformasi menuju energi terbarukan. Ia menyebut, saat ini transisi energi di sektor ketenagalistrikan telah didukung dengan ketersediaan teknologi, adanya potensi pendanaan internasional seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), serta kerangka kebijakan pendukung seperti Perpres No. 112/2022.

Menurutnya, transisi energi merupakan proses yang kompleks dan mempunyai implikasinya yang besar sehingga memerlukan dialog multi-stakeholder agar dapat mengantisipasi dan memitigasi dampak transisi energi di Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan IETD 2023 tersebut.

“Pemerintah Indonesia sedang meninjau draft dokumen dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif dari Just Energy Transition Partnership (JETP) di mana ada sejumlah target yang disepakati, seperti puncak emisi kelistrikan 290 juta ton CO2 dan 34% bauran energi terbarukan pada 2030, serta mencapai nol emisi karbon (net zero emission/NZE) sektor kelistrikan pada 2050. Untuk itu, kita perlu memastikan semua rencana dan target ini tercapai dengan proses yang adil serta mendapat dukungan seluruh pihak,” jelas Fabby Tumiwa.

Gigih Udi Atmo, Direktur Konservasi, Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoroti salah satu upaya bertransisi energi yakni dengan pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, integrasi energi terbarukan membutuhkan ekspansi jaringan yang dapat mengakomodasi energi terbarukan tersebut.

“Konektivitas melalui ekspansi jaringan (grid) menghubungkan pusat beban dengan sumber energi terbarukan akan sangat strategis ke depan. Yang paling bisa dilaksanakan pada waktu dekat adalah interkoneksi antara Pulau Sumatera dan dan Pulau Jawa untuk memampukan evakuasi dari energi terbarukan berbasis surya, air, panas bumi yang ada di Sumatera, bisa melistriki permintaan (demand) yang ada, di Jawa. Pasokan listrik di Jawa juga bisa digunakan sebagian melistriki sumber demand yang ada di Sumatera. Jadi, pertukaran daya, keseimbangan energi antara dua jaringan paling besar di Indonesia ini bisa dioptimalkan,” ujar Gigih.

Gigih menambahkan untuk mencapai target nol emisi karbon (net zero emission/NZE), jika ada dukungan internasional maka pengakhiran operasional PLTU batubara dapat dipercepat. Tipe dukungan internasional seperti jenis pembiayaan berupa hibah atau pinjaman lunak menjadi penentu proses pengakhiran operasional PLTU batubara dengan memanfaatkan pembiayaan yang murah untuk mengakselerasi pemulihan investasi sehingga aset PLTU batubara bisa berhenti operasi lebih awal tanpa melanggar kontrak kerjasama yang sudah ada

Manajer Program Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo menuturkan, rencana dan strategi transisi energi yang telah disusun pemerintah perlu didukung dan dikritisi agar prosesnya berjalan lebih cepat dan lebih mulus dengan strategi dan program yang lebih baik. Terlebih, dekarbonisasi sektor kelistrikan akan menjadi penggerak bagi dekarbonisasi sektor lainnya.

“Dalam melakukan proses transisi energi yang terpenting juga perlu memberikan ruang bagi semua aktor untuk berkontribusi secara nyata mengembangkan energi terbarukan. Artinya bukan hanya industri besar, tetapi juga pemerintah daerah, pelaku bisnis kecil menengah dan komunitas perlu berperan serta. Dalam hal ini juga, strategi akses penyediaan energi terbarukan juga patut diperhatikan dan menjadi bagian transisi berkeadilan,” kata Deon.

Dalam Forum Diskusi Media: Transisi Energi Indonesia, IESR dan ICEF juga mengumumkan peluncuran The-6th Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) yang akan diselenggarakan pada 18 – 20 September mendatang. Acara ini menjadi platform penting untuk berdiskusi, berbagi ide, dan menghasilkan solusi nyata dalam mendukung transisi energi di Indonesia. IETD 2023 juga akan menyatukan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum, untuk membahas tantangan dan peluang dalam perubahan menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Siaran Tunda

Pendahuluan

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16/2016. Sebagai hasilnya, Indonesia terikat secara hukum untuk berkontribusi dalam perjuangan global perubahan iklim melalui upaya dan tindakan yang ambisius dalam memitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan membatasi peningkatan suhu global rata-rata di bawah 1,5 derajat C. Dalam salah satu hasil model iklim IPCC untuk jalur yang kompatibel dengan 1,5 derajat C, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global harus turun 45% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2010 dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Saat ini, Indonesia termasuk dalam 10 besar penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) dan masih diproyeksikan untuk meningkatkan emisinya, dengan sektor energi sebagai penyumbang GRK tertinggi pada tahun 2030.

Dengan pangsa pembangkit listrik sebesar 66% pada tahun 2021, pembangkit listrik tenaga batubara telah menjadi penyumbang utama emisi sektor energi (sekitar 40%), dan bahkan 90% dari emisi sektor listrik. RUPTL PLN terbaru (RUPTL hijau) masih mempertimbangkan penambahan 13,8 GW PLTU Batubara dalam satu dekade ke depan. Porsi energi terbarukan hanya akan meningkat menjadi sekitar 24% pada tahun 2030 menurut rencana yang sama, yang mengakibatkan peningkatan emisi sektor listrik (dan sektor energi) secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini jelas bertentangan dengan mandat Perjanjian Paris.

Menurut studi Institute for Essential Services Reform (IESR), secara teknis dan ekonomis, emisi sektor energi di Indonesia layak secara teknis dan ekonomis agar sesuai dengan Persetujuan Paris dan mencapai emisi nol pada tahun 2050. Salah satu tonggak penting adalah bahwa pangsa energi terbarukan dalam pembangkit listrik harus mencapai hampir setengahnya pada tahun 2030. Pada saat yang sama, elektrifikasi sektor transportasi dan industri juga akan meningkatkan pertumbuhan permintaan listrik total dan menciptakan ruang serta fleksibilitas yang diperlukan untuk integrasi energi terbarukan (variabel) yang tinggi. Dengan pertumbuhan permintaan listrik yang tinggi, kapasitas energi terbarukan dan pengembangan jaringan serta interkoneksi harus dikerahkan dalam kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai 140 GW pada tahun 2030 (peningkatan empat belas kali lipat dari kapasitas saat ini).

Namun, integrasi energi terbarukan yang tinggi dalam sistem jaringan listrik berbasis kepulauan di Indonesia dianggap menantang. Perencanaan sistem tenaga listrik saat ini masih melihat sebagian kecil energi terbarukan, terutama energi terbarukan variabel (surya dan angin), yang akan beroperasi dalam sepuluh tahun ke depan. Selain itu, PLN sebagai operator jaringan listrik memiliki pengalaman yang terbatas dalam mengoperasikan jaringan listrik dengan porsi energi terbarukan yang tinggi. Studi dan pemodelan yang menunjukkan analisis tekno-ekonomi yang terperinci tentang pengoperasian energi terbarukan dengan porsi yang tinggi dalam sistem jaringan listrik nasional juga masih terbatas.

Masih banyak tantangan lain yang perlu dihadapi. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis komparatif perencanaan sistem tenaga listrik saat ini dengan perencanaan yang selaras dengan jalur 1,5 derajat C. Memahami perbedaan dalam hal biaya, tantangan teknis, pengurangan emisi, dan kelayakan dapat memperluas pilihan dalam perencanaan sistem tenaga listrik di masa depan di negara ini. Lebih jauh lagi, sebagaimana studi IESR Dekarbonisasi Mendalam Sistem Energi Indonesia menunjukkan, Indonesia dapat memperoleh manfaat tambahan seperti harga yang lebih kompetitif serta manfaat sosial-ekonomi lainnya (pekerjaan ramah lingkungan), sambil mengatasi krisis iklim secara bersamaan.

Dengan latar belakang ini, IESR telah menyelesaikan analisis perencanaan sistem tenaga listrik, rencana perluasan kapasitas, dan uji keandalan sistem tenaga listrik dengan menggunakan PLEXOS dan DIgSILENT yang bertujuan untuk mengintegrasikan energi terbarukan untuk mengurangi emisi GRK secara keseluruhan dari sektor ini. IESR akan mengadakan webinar untuk meluncurkan laporan tersebut berjudul “Enabling high share of renewable energy in Indonesia’s power system by 2030: Alternative electricity development plan compatible with the Paris Agreement”, dan mengundang para pemangku kepentingan terkait untuk berdiskusi dan menyusun rekomendasi untuk dekarbonisasi sistem tenaga listrik.

Tujuan

Tujuan dari peluncuran laporan dan webinar diskusi adalah sebagai berikut:

Untuk memberikan alternatif perencanaan sistem tenaga listrik berbasis penelitian yang dapat mendorong kemajuan Indonesia dalam upaya pengurangan emisi sektor energi kepada pemangku kepentingan yang lebih luas.
Untuk memberikan masukan bagi perencanaan sistem tenaga listrik yang diperbarui (RUPTL 2023-2032), yang diharapkan akan berjalan pada awal tahun 2023
Untuk mendiskusikan potensi tantangan dan peluang untuk mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan pangsa energi terbarukan yang tinggi dalam sistem tenaga listrik.