Energi Terbarukan Sebagai Strategi Green Economic Recovery Pasca-COVID19



Akselerasi pembangunan energi terbarukan sebagai strategi green economic recovery pasca-COVID19

Pandemi virus corona menciptakan krisis global yang belum pernah terjadi pada generasi abad ini. Ketika tulisan ini dibuat, terdapat 3,308 juta orang yang terkena wabah ini, dengan kematian mencapai 234 ribu lebih di seluruh dunia. Hingga akhir Maret lalu terdapat lebih dari 100 negara yang menerapkan lockdown atau partial lockdown, yang berdampak pada kehidupan milyaran orang.

Aktivitas ekonomi di berbagai tingkatan lokal, nasional, global melambat drastic bahkan terhenti. Disrupsi logistik terjadi di berbagai negara, jaringan rantai pasok terkoyak, aktivitas produksi dan konsumsi mengalami stagnasi, permintaan energi anjlok, dan sebagai akibatnya kesempatan kerja pun semakin pupus dan tingkat pengangguran meningkat, demikian juga kemiskinan meningkat. 

The coronavirus lockdown is saving lives but destroying livelihoods,” kata Tim Harford, dalam artikelnya di Financial Times, 2 April 2020. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi global akan anjlok minus 3% tahun ini.

Indonesia juga terkena dampak sosial dan ekonomi dari wabah virus corona. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan jauh lebih rendah dari target yang dicanangkan tahun lalu. Kementerian Keuangan memprediksi ekonomi kita menghadapi ketidakpastian dan kemungkinan hanya tumbuh minus 0,4% – 2,3%. Sejumlah lembaga internasional memprediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh 1%-2,5%, tetapi berbagai prediksi tersebut tergantung pada faktor seberapa buruk dampak pandemi serta efektivitas respon pemerintah mengatasi perlambatan ekonomi dan besaran stimulus yang dialokasikan untuk memacu pemulihan ekonomi.  

Sejauh ini pemerintah merespon pandemi virus corona dengan tiga strategi: pertama, membatasi penyebaran virus corona lewat kebijakan PSBB; kedua, memperkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk menghadapi pandemi; ketiga, meredam dampak ekonomi yang diakibatkan karena aktivitas ekonomi yang melambat dengan memperkuat jaring pengaman sosial dan dukungan fiskal terhadap dunia usaha dan UMKM yang terdampak. Ketiga strategi ini terlihat dalam perubahan dan realokasi belanja dalam APBN 2020 yang mengalami penghematan anggaran K/L, realokasi belanja, dan perluasan pemanfaatan dana desa, serta tambahan anggaran untuk belanja penanganan COVID-19 yang diatur dalam Perpu No. 1/2020.

Jika diamati, respon pemerintah sejauh ini baru berorientasi pada penanganan krisis dan dampak krisis saat ini. Sejauh ini belum terlihat adanya strategi untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca-COVID-19. Dampak dari Pandemi COVID-19 memberikan tantangan yang lebih besar bagi pemerintah untuk mencapai target pembangunan nasional, antara lain: menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkualitas, menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia.

Kapasitas fiskal untuk pemerintah juga berkurang dengan menurunnya sumber-sumber penerimaan dari pajak dan pendapatan non-pajak. Pulihnya sumber penerimaan negara ditentukan oleh pulihnya ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia yang masih tidak menentu. Oleh karena itu pilihan strategi pemulihan menjadi sangat instrumental dalam rangka optimalisasi sumber daya dan dana yang terbatas untuk menghadapi krisis multi-dimensi tersebut, sekaligus berupaya mencapai target-target pembangunan yang telah direncanakan.

Tantangan yang dihadapi tidak saja berkaitan dengan dampak yang dihasilkan oleh pandemi. Dunia, termasuk Indonesia pada saat yang bersamaan menghadapi ancaman perubahan iklim dan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan. Ancaman-ancaman tersebut, jika tidak diatasi, dapat menjadi penghambat tercapainya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam jangka panjang, serta dapat memperbesar risiko dan biaya yang harus dikeluarkan dalam menghadapi krisis serupa dengan pandemi COVID-19, bahkan yang lebih besar, di masa depan. Oleh karena itu otoritas kebijakan perlu mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya dan kapasitas fiskal secara optimal untuk menghadapi krisis dan tantangan multidimensi dalam merumuskan strategi pemulihan ekonomi.

Di sisi lain pandemi COVID-19 menciptakan peluang bagi Indonesia masuk ke dalam jalur pertumbuhan ekonomi rendah karbon (low carbon economy) yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi 5,6% sampai 2024 dan selanjutnya rata-rata 6% sampai 2045. Jalur ini memberikan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pendekatan business as usual seperti saat ini. Walaupun demikian pertumbuhan tinggi dapat terjadi dengan syarat jika aktivitas pembangunan mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 41% pada 2030, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan energi terbarukan mencapai 23% bauran energi primer hingga 2030 (Bappenas, 2019).

Untuk itu dalam menyusun paket stimulus pemulihan ekonomi pasca-pandemi, Presiden Joko Widodo harus mengintegrasikan transisi energi menuju sistem energi yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, akselerasi pengembangan energi terbarukan, penciptaan lapangan kerja dalam jangka pendek, dan penguatan industri energi terbarukan nasional, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan pengintegrasian ini, diharapkan stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah dapat menciptakan dampak pada ekonomi dalam waktu singkat dan meletakan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

Strategi ini sejalan dengan rekomendasi Managing Director International Monetery Fund (IMF), Kristalina Georgieva yang disampaikan di Petersberg Climate Dialogue, yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah untuk menghadapi virus corona perlu diharmonisasikan dengan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dan memastikan pemulihan (ekonomi) yang berkelanjutan secara lingkungan. 

Untuk itu IESR mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan green economic recovery pasca-COVID19 melalui Program Surya Nusantara. Ini adalah program untuk memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebesar 1 GWp yang dilakukan di 500-600 ribu rumah tangga miskin penerima subsidi listrik masing-masing sebesar 1,5 kWp – 2 kWp yang on grid. Program dimulai persiapannya di 2020 dan dilaksanakan di 2021 dan dapat dilanjutkan hingga 2025 untuk mendukung tercapainya target 6,5 GW dari energi surya sebagaimana target Perpres No. 22/2017 tentang RUEN.

Program Surya Nusantara membutuhkan stimulus anggaran sebesar 15 triliun di tahun pertama, dapat semakin berkurang dari tahun ke tahun seiring dengan penurunan harga modul surya. Sumber anggarannya berasal dari APBN dan selanjutnya dapat diperluas ke APBD. Sebagian besar dari dana ini akan dinikmati oleh industri dan pelaku usaha serta pekerja domestik, yang akan berputar di dalam ekonomi Indonesia.

Program ini diperkirakan dapat menyerap 30 ribu pekerja secara langsung dan tidak langsung selama setahun penuh. Untuk eksekusinya, diperlukan tenaga kerja terampil sebagai installater dan untuk melakukan O&M. Penyiapan tenaga kerja terampil dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan yang tersertifikasi. Pelatihan ini dapat diintegrasikan dengan Program Prakerja. Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja, BUMN dan perusahaan EPC yang akan menampung tenaga kerja untuk melaksanakan program ini.

Program Surya Nusantara dapat memberikan berbagai manfaat bagi ekonomi Indonesia, antara lain: pertama, penyerapan tenaga kerja hingga 30 ribu yang akan mengurangi tekanan pengangguran; kedua, penghematan subsidi listrik Rp. 1,3 triliun per tahun dan akan semakin bertambah jika program ini diperluas dan dilakukan sampai 2025. Dengan penurunan subsidi dari program tahun pertama, secara kasar investasi yang dikeluarkan pemerintah akan kembali dalam waktu 10-12 tahun; ketiga, adanya potensi mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 1,05 juta ton/tahun yang dapat berkontribusi pada target penurunan 29% emisi GRK dalam nationally determined contribution (NDC); keempat, merangsang tumbuhnya industri photovoltaic nasional dan terbukanya pasar dan investasi untuk industri pendukung PLTS; dan kelima, terbukanya pasar PLTS Atap.  IESR memperkirakan potensi PLTS Atap untuk rumah tangga di Jawa-Bali saja mencapai 12 GW. Pemanfaatan PLTS Atap oleh rumah tangga. bangunan komersial dan industri akan mengurangi tekanan terhadap PLN untuk berinvestasi menambah kapasitas pembangkit.

Program Surya Nusantara, jika dilakukan dapat menjadi contoh nyata green economic recovery in action, yang menunjukan kepemimpinan Indonesia merespon krisis di kawasan Asia Tenggara dan di tingkat dunia. 

 

[*] Penulis adalah Direktur Eksekutif IESR, Email: fabby@iesr.or.id

Diskusi Media: Dampak Pandemi COVID19 pada Sektor Kelistrikan Energi Terbarukan di Indonesia

Pada tanggal 21 April 2020, IESR menyelenggarakan diskusi media daring (online) guna membahas dampak pandemi COVID19 terhadap pengembangan energi terbarikan di Indonesia; dengan narasumber diskusi: Hariyanto, Direktur Konservasi Energi, DJEBTKE, Kementerian ESDM, Sujarwanto Dwiatmoko, Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Hariyanto menyebutkan bahwa pemerintah tetap akan menjaga ketersediaan energi di Indonesia dan mempertahankan target pengembangan energi terbarukan tahun 2020, dengan proses evaluasi yang sedang dilakukan Kementerian ESDM. Meski demikian, Kementerian ESDM juga memperkirakan beberapa proyek pembangkit listrik energi terbarukan (PLT ET) akan terhambat dan akan selesai di 2021 alih-alih 2020; yang sudah teridentifikasi di antaranya 3 PLTP yang rencananya akan COD tahun ini bila kondisi business-as-usual. Hariyanto juga menggarisbawahi penundaan pembayaran dari perbankan pada proyek ET, yang kemungkinan akan menurunkan target investasi ET tahun ini.

Proyek PLTS Atap Kementerian ESDM menggunakan APBN yang menargetkan 800 titik dengan anggaran Rp 175 miliar tahun 2020 juga sedang dievaluasi. Kendala yang muncul adalah pengiriman dan logistik, mengingat banyak daerah yang memberlakukan pembatasan dan moda pengiriman yang terbatas. Mengingat secara administrasi proyek ini harus selesai di Desember 2020, Hariyanto mengatakan kementerian masih mencoba merealokasi anggaran untuk proyek lain.

Sujarwanto Dwiatmoko dari Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyatakan beberapa proyek pemerintah daerah terkait ET akan mengalami penundaaan, karena anggaran daerah difokuskan untuk meredam dampak pandemi pada sektor-sektor yang mendasar (essential). Pembangunan infrastruktur ET yang menggunakan dana APBD dan APBN sementara akan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, beberapa perusahaan PLTS Atap yang hendak melakukan ekspansi bisnis ke Jawa Tengah masih menunggu waktu yang lebih kondusif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga fokus untuk menjaga keamanan suplai energi dan menerapkan prosedur kesehatan yang ketat untuk pelaksanaan operasional lokasi-lokasi pembangkitan dan distribusi energi.

Fabby Tumiwa menggarisbawahi tren pengembangan energi surya yang diperkirakan turun di tahun 2020 dibandingkan perkembangan pesat di 2019. Sepanjang 2019 dan hingga awal tahun 2020, perkembangan PLTS skala besar dan PLTS Atap menunjukkan tren positif. Empat PLTS skala besar juga telah memasuki tahap komisioning di tahun 2019, hingga total kapasitas terpasang PLTS mencapai 152 MW. Pertumbuhan ini juga mendorong turunnya harga listrik energi surya, tender untuk proyek PLTS di Bali Barat dan Bali Timur berkapasitas 2×25 MW telah mencapai < US$ 0,059 per kWh. PLTS skala besar sudah mulai kompetitif dengan pembangkit berbahan bakar fosil, dengan penurunan harga hingga 40% lebih rendah dibanding proyek-proyek PLTS sebelumnya.

Penggunaan PLTS dalam skala kecil (PLTS Atap) juga mencatat pertumbuhan yang eksponensial, hingga Desemvber 2019, jumlah pelanggan PLN yang menggunakan PLTS Atap sudah mencapai 1.580. Prospek awal tahun 2020 menurut analisa IESR juga baik, terutama di segmen pelanggan komersial dan industri yang termotivasi menggunakan energi terbarukan dan karena adanya kemudahan setelah revisi Permen ESDM No. 49/2018 menurunkan biaya kapasitas dari 40 jam menjadi 5 jam.

Dengan kondisi pandemi, prospek ini akan meredup, terutama karena pelemahan ekonomi, menurunnya pertumbuhan permintaan listrik, dan pergeseran prioritas pengguna. Selain itu, nilai tukar rupiah yang melemah juga menyebabkan harga unit PLTS Atap pun naik sekitar 15%-20%. Berdasarkan survei awal IESR terhadap perusahaan EPC (Engineering, Procurement, Construction) PLTS Atap, permintaan dari pelanggan rumah tangga pada Maret-April mengalami penurunan hingga 50%-100%. Sementara itu, untuk segmen pelanggan komersial dan industri mengalami penurunan di rentang 50%-70%. Fabby memperkirakan outlook  dalam 6 bulan ke depan akan negatif, tidak ada permintaan baru. Kelompok pelanggan komersial dan industri juga lebih memilih menahan investasi sebagai dampak dari cash flow yang terganggu. Kenaikan harga unit PLTS Atap juga akan memperpanjang waktu pengembalian investasi hingga 1 – 2 tahun lebih lama dibandingkan dengan harga sebelumnya.

Fabby mengusulkan Program Surya Nusantara sebagai alternatif program pemulihan ekonomi pasca-COVID19. Dengan menjadikan pengembangan PLTS Atap sebagai program nasional dan menyasar rumah tangga PLN bersubsidi, target tahunan 1 GWp akan mampu mendorong tumbuhnya industri dalam negeri, menyerap tenaga kerja hingga 30 ribu orang per tahun, mengurangi subsidi listrik dalam jumlah signifikan, dan berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Program ini dapat diintegrasikan dalam Program Kartu Prakerja untuk penyiapan tenaga kerja perancang, pemasang, dan teknisi tersertifikasi dan dapat dipersiapkan di tahun 2020 untuk bisa diterapkan segera pada 2021.

Rekaman diskusi dapat diakses di: