Indonesia Perlu Manfaatkan Kepemimpinan G20 untuk Kejar Pengembangan PLTS

Jakarta, 20 April 2022 – Mengusung transisi energi sebagai topik utama kepresidenan Indonesia di G20, Indonesia perlu menunjukkan kepemimpinannya dalam mengejar kapasitas energi terbarukan yang lebih masif, khususnya energi surya. Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman negara-negara G20 dalam mendorong pertumbuhan energi surya dan mempercepat penyebaran energi surya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Institute of Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan BloombergNEF dan International Solar Alliance ( ISA) mengadakan lokakarya untuk mengambil pelajaran dari negara-negara G20 dalam mendorong penerapan tenaga surya yang relevan dengan negara berkembang. Lokakarya ini juga tidak terbatas pada kerangka kebijakan, instrumen fiskal dan keuangan, kesiapan pasar, dan pengembangan sumber daya manusia.

 Ali Izadi – Najafabadi, Kepala Riset APAC, BloombergNEF menyatakan optimismenya bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mempercepat transisi energi.

“Beberapa analis mengatakan Indonesia tertinggal dari negara-negara G20 lainnya dalam energi terbarukan, terutama PLTS, tapi saya yakin Indonesia bisa mengejar. Ada banyak peluang bagi Indonesia untuk mereformasi kebijakan atau langkah-langkah regulasi khusus dengan fokus pada peningkatan ekonomi energi dan lingkungan,” kata Ali.

Senada dengan Ali, Rohit Garde, Senior Associate untuk Pembiayaan Energi Surya di BloombergNEF, mengatakan bahwa BloombergNEF mengukur kebijakan negara di sektor listrik dan kebijakan karbon. Jerman dan Inggris dengan skor masing-masing 84% dan 83% yang mengindikasikan bahwa kedua negara mempunyai kebijakan yang baik untuk PLTS. Sementara itu, Levelized Cost of Electricity (LCOE) PLTS di India, China, UEA, dan Chili adalah yang terendah karena tingkat radiasi surya yang tinggi dan pengembangan PLTS skala besar. Sedangkan LCOE PLTS di Indonesia termasuk yang tertinggi karena skalanya yang kecil dan biaya modal yang tinggi.

“Indonesia harus meningkatkan ambisinya dengan merevisi regulasi dan menghilangkan hambatan pembangunan,” tambah Rohit Garde.

Salah satu isu penting dalam kepemimpinan Indonesia di G20 adalah transisi energi.  Yudo Dwinanda Priadi, Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan rencana pembangunan pembangkit tersebut sudah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. RUPTL yang lebih hijau merupakan landasan untuk mencapai nol karbon pada tahun 2060.

“Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) memiliki optimasi terbesar di Indonesia, dan akan mencapai 4.680 MW pada tahun 2030. Energi surya memiliki potensi paling melimpah. Selain itu, biayanya terus menurun, dan perkembangan teknologi PLTS yang pesat menjadikan pembangkit listrik tenaga surya sebagai prioritas. Pengembangan PLTS atap juga mencakup implementasi dan insentif yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin memasang PLTS atap. Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No.26/2021, dan peta jalan PLTS atap sedang dalam proses sebagai Program Strategis Nasional (PSN),” kata Yudo .

Di sisi lain, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dan Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mengatakan perkembangan energi surya di Indonesia cukup lambat dengan beberapa kendala.

“Pada tahun 2021, potensi teknisnya hanya 0,001 persen yang terimplementasi. Namun, pembangkit listrik tenaga surya atap terus meningkat dalam tiga tahun terakhir dan itu karena adanya dukungan dari peraturan pemerintah. RUPTL 2021 merupakan sinyal untuk menambah lima kali lipat menjadi 4,7 MW, dan ada juga proyek lain seperti ekspor ke Singapura, Kepulauan Riau, dan Batam. Proyek ini memiliki potensi untuk pengembangan energi surya secara besar-besaran,” kata Fabby Tumiwa.

Fabby juga menambahkan beberapa alasan kendala transisi energi di Indonesia seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Permasalahan dalam pengembangan proyek seperti pertanahan dan peraturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); proyek-proyek yang ada membutuhkan perangkat modul surya dari 40% hingga 60%, dan ini belum dipenuhi oleh industri di Indonesia dan belum mendapat bantuan dana dari negara; negosiasinya cukup panjang sementara negara lain cenderung lebih cepat. Pemerintah Vietnam memiliki kemauan dan komitmen politik yang kuat, regulasi, implementasi, dan insentif untuk kebijakan tarif terkait net metering. Yang juga penting adalah kepastian kebijakan dan transmisi Perusahaan Listrik Negara (PLN),” ungkap Fabby.

Kanaka Arifcandang Winoto, Senior Business Developer dari Mainstream Renewable Power, memaparkan bagaimana Indonesia perlu berakselerasi untuk memenuhi target bauran energi terbarukan 2025 sebesar 23%.

“Indonesia adalah konsumen energi terbesar di ASEAN, terhitung hampir 40 persen dari total penggunaan energi ASEAN. Dengan potensi sumber daya surya, panas bumi, angin, dan tenaga air yang signifikan, Indonesia berada di posisi yang tepat untuk berkembang dalam sistem energi rendah karbon,” tandasnya.

Menurut Kanaka, Indonesia adalah pemain kunci dalam mencapai 1.50C sehingga diperlukan  kerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peta jalan nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan keamanan iklim.

Dyah Roro Esti, Anggota DPR, Komisi VII menjelaskan pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat terutama pada kebijakan energi terbarukan yang tengah dibahas di DPR RI.

 “Data dari DEN, Indonesia harus mengoptimalkan 2,5 GW, dan setiap daerah memiliki potensi, baik matahari maupun angin. Oleh karena itu, perlu adanya motivasi dan kemauan politik untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan merealisasikan potensi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang mengerjakan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) dan akan terbuka untuk saran. Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT masih dalam pembahasan,” urai Dyah Roro. .

Di sisi lain, menyangkut kebijakan di tingkat daerah, Ngurah Pasek, Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Daerah, Bappedalitbang Provinsi Bali, menambahkan bahwa Bali telah  menerapkan Perda 29 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang turunannya adalah Pergub 45 Tahun 2019 tentang Bali Clean Energy.

“Instalasi hingga kabupaten dan kota di Provinsi Bali yang saat ini sudah mencapai 8,5 MW. Target Pemprov Bali mengenai refocusing anggaran adalah bagaimana pemasangan PLTS atap (solar rooftop) di perkantoran atau perusahaan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

Pengembangan PLTS atap juga terjadi di Jawa Tengah.  Nathan Setyawan, Sub-Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjelaskan beberapa kemajuan dalam dukungan energi terbarukan di daerahnya.

“Jawa Tengah adalah satu-satunya provinsi yang telah mengembangkan dan mengintegrasikan pemulihan ekonomi dan penggunaan energi terbarukan. Pada 2021, kami akan mendorong tidak hanya pemerintah provinsi tetapi juga bupati dan walikota dan sektor swasta untuk penerapan PLTS atap.”

Ia menegaskan peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan Kementerian ESDM akan mendorong pemanfaatan PLTS komunal di daerah terpencil. Selain itu Nathan berharap ketersediaan teknologi pendukung energi bersih yang terjangkau akan membantu pembangunan industri energi terbarukan lokal.

“Harapannya akan ada lembah silikon mini untuk mengembangkan industri berorientasi energi baru terbarukan,” imbuhnya.***

Melanjutkan Kebijakan Biofuel

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar mendorong penggunaan bahan bakar nabati sebagai salah satu alternatif utama bahan bakar minyak. Namun, banyak kendala dan dampak dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan muncul dalam program penggunaan biofuel ini.

Produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia, akan melanjutkan program biodiesel yang ambisius bahkan ketika harga minyak tropis melonjak, yang dapat meningkatkan biaya produksi biofuel. Program B30 menetapkan bahan bakar fosil harus dicampur dengan 30% minyak sawit. Mandat tersebut ditujukan untuk menyerap pasokan yang melimpah di di perkebunan besar papan atas. Namun harga crude palm oil (CPO) melambung melebihi  minyak gas bahkan hingga ke tingkat rekor, didorong oleh invasi Rusia ke Ukraina yang telah memperketat pasokan minyak goreng global.

“Kami belum membahas evaluasi program B30 karena masih berjalan sesuai rencana,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR). Namun, dia mengatakan bahwa pemerintah dapat memantau harga minyak sawit dan minyak mentah dengan cermat dan akan menyiapkan opsi untuk mengantisipasi perkembangan apa pun.

Masalah muncul karena adanya mandat terkait B40 yang tertunda berkali-kali, rumor pinjaman B40, dan lainnya skeptis jika mungkin untuk meluncurkan mandat B40 dalam situasi saat ini. Namun strategi biofuel harus tetap berjalan karena itu juga bagian dari strategi energi Indonesia.

Upaya Indonesia untuk meningkatkan kandungan sawit dalam biofuel menjadi 40% pada tahun 2021 tertunda karena biaya bahan bakar yang lebih murah dan harga sawit yang mencapai rekor tinggi. Selain itu, menaikkan blending rate akan mengharuskan pemerintah memberikan insentif yang signifikan melalui uang yang dikumpulkannya dari pungutan ekspor kelapa sawit. Akibatnya, uji jalan untuk kendaraan yang ditenagai oleh 40% biofuel sawit mungkin tertunda, tetapi diskusi tentang B40 akan terus dilakukan.

“Indonesia memiliki beberapa kendala dalam meluncurkan B40 karena era pandemi. Pertama, pada 2020, permintaan minyak menurun. Akibatnya, CPO turun, berdampak signifikan terhadap krisis keuangan. Pada 2021, ada ketidakpastian harga, dan pemerintah tidak mau memberikan subsidi. Masalah kedua adalah infrastruktur. Sebagai contoh, bagian dari strategi peningkatan biofuel adalah kilang yang disiapkan Pertamina di Kilang Balongan, dan masih dalam pengembangan. Tetapi jika masalah ini diselesaikan, semua elemen penting untuk memulai B40 pada tahun ini masuk akal, ” kata Fabby.

 

Rencana B40 kembali tertunda karena harga CPO yang tinggi, namun Indonesia optimis tahun 2023 bisa terlaksana

Keraguan muncul atas rencana Indonesia untuk meluncurkan biofuel tipe B40 awal tahun ini karena tingginya harga CPO membuat bahan bakar tersebut tidak ekonomis. Akibatnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan penundaan penerapan kebijakan mandatori biodiesel berbasis minyak sawit (B40) 40 persen untuk “mengutamakan stabilitas” di tengah kenaikan harga CPO.

Berdasarkan artikel The Jakarta Post1 pada 29 Maret 2022, Menteri Energi Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan kebijakan B30 – 30% biodiesel berbasis minyak sawit – pada tahun 2022 dan mencari solusi untuk menjaga kesenjangan harga antara CPO dan harga biofuel. Ia mengatakan secara teknis B40 sudah siap diimplementasikan dan masih mengkaji apakah Indonesia siap memproduksi CPO lebih banyak.

“Seperti yang kita ketahui bahwa program B40 direncanakan untuk dilaksanakan pada Juli 2021 menyusul keberhasilan program B30 pada tahun 2019, tetapi tertunda selama satu tahun karena harga CPO yang tinggi membuat bahan bakar tidak ekonomis juga karena kondisi pandemi, tetapi Pemerintah telah merencanakan untuk melakukan uji coba B40 pada tahun ini, dan kami optimis akan dilaksanakan pada 2023,” kata Fabby.

Fabby mengatakan pemerintah masih berkomitmen untuk meningkatkan kebijakan biofuel dan mengembangkan rencana pembangunan. Per 28 Maret 2022, harga CPO telah naik 27,5% Year To Date (YTD). Pemerintah berharap peningkatan proporsi CPO olahan dalam biofuel akan membantu membatasi impor minyak bumi. Indonesia telah lama menjadi salah satu importir minyak mentah dan bahan bakar bensin terbesar di dunia.

Pada tahun 2021, program B30 mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 25 juta ton, dan pemerintah mempelajari aspek teknologi, ekonomi, regulasi, dan industri pendukung penerapan B40. Fabby menyarankan agar pemerintah mulai menerapkan kebijakan mandatori B40 pada 2023.

 

Masa Depan Strategi Biofuel

Penggunaan bahan bakar nabati terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan produksi bahan bakar nabati (BBN) dalam negeri. Dengan kebijakan ini, diharapkan pada tahun 2027 Indonesia tidak lagi mengimpor BBM untuk menghemat devisa dan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit melalui program mandatori biofuel.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa implementasi biofuel telah berhasil selama 15 tahun. Namun, bahkan pada biofuel dengan blending rate 30 persen, beberapa waktu lalu bioavtur diujicobakan pada penerbangan dari Bandung menuju Jakarta dan sebaliknya. Ternyata hasilnya sangat memuaskan, sehingga bisa terus ditingkatkan.

Biofuel akan berperan sebagai pengganti utama bahan bakar minyak bumi, terutama di sektor transportasi. Namun, berdasarkan kajian IESR, potensi masa depan sangat tidak pasti karena pesatnya perkembangan teknologi alternatif, terutama kendaraan listrik. Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengembangkan rencana jangka panjang untuk biofuel dan meletakkannya di bawah rencana transisi energi yang lebih luas. Meningkatkan mandat biofuel terlalu agresif dapat berisiko infrastruktur menjadi aset terlantar.

Strategi energi mencoba mengintegrasikan perencanaan biofuel dengan adopsi kendaraan listrik dan pengembangan kilang minyak. Selain itu, untuk mengurangi risiko aset yang terlantar, investasi biofuel dapat diarahkan pada perkuatan pabrik yang ada untuk pemrosesan bersama atau pengembangan kilang biofuel yang lebih fleksibel dalam portofolio produk dan dapat diubah menjadi produk lain.

 

Sumber:

  1. Rencana biodiesel B40 tertunda lagi karena harga CPO tinggi, 29 Maret 2022
  2. Tinjauan Kritis Kebijakan Pengembangan Biofuel di Indonesia
  3. Wawancara Energi dengan Fabby Tumiwa

 

 

Kepemimpinan Kepala Daerah Menentukan Cepatnya Langkah Transisi Energi di Indonesia

Jakarta, 9 Maret 2022 – Kementerian ESDM mencatat adanya peningkatan sebesar 217 MW pada pertengahan tahun 2021. Hal ini membuat total kapasitas pembangkit energi terbarukan pada September 2021 sebesar 10.807 MW. Secara nasional, bauran energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil mencapai 85%. Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mempercepat penetrasi energi terbarukan pada bauran energi salah satunya melalui dokumen RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021 – 2030. Dalam dokumen ini pemerintah menargetkan penambahan listrik dari pembangkit energi terbarukan sebesar 51,6% atau 20.923 MW. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi penting dilakukan untuk mencapai target RUPTL dan akselerasi transisi energi di Indonesia. Fokus pemerintah Indonesia untuk menambah kapasitas terpasang energi terbarukan salah satunya dengan memasukkan PLTS atap pada program strategi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, dalam sambutannya pada Forum Gubernur untuk Transisi Energi, sebagai bagian pra-acara Indonesia Solar Summit 2022, yang diselenggarakan pada 9 Maret 2022 oleh Dewan Energi Nasional bekerja sama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) menekankan peran pemerintah daerah dalam transisi energi Indonesia.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan mendukung upaya penghematan energi. Dukungan dapat dilihat dari  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD yang berorientasi transisi energi dan akselerasi ekonomi berbasis energi hijau akan menjadi faktor kunci keberhasilan transisi energi di daerah. Rencana Umum Energi Daerah (RUED) juga akan menjadi acuan melakukan transisi energi di daerah.”

Sebanyak 22 provinsi telah memiliki Perda RUED hingga bulan Maret 2022. Salah satu diantaranya adalah provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Surat Himbauan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Pembangunan Instalasi PLTS Atap.

“Pemerintah Sulawesi Tenggara sudah melakukan upaya mendorong investasi dan pengembangan energi baru terbarukan melalui PLTS dan pembangkit listrik panas bumi (PLTP), semoga menjadi role model di seluruh Indonesia,” ungkap Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.

Selain itu, beberapa daerah memiliki target energi terbarukan yang cukup tinggi seperti Sumatera Barat sebesar 51,7% pada tahun 2025. Audy Joinaldy, Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam kesempatan yang sama menyatakan pihaknya tengah mengupayakan diversifikasi sumber energi dan salah satu yang menjadi prioritas adalah pemasangan PLTS atap

“Tiap tahunnya kami memasang PLTS khususnya untuk rumah tangga yang belum mendapat listrik PLN. Pemasangan PLTS juga dilakukan di gedung-gedung pemerintahan, juga PLTS terapung di danau Singkarak,” jelasnya.

Audy menambahkan, salah satu kendala besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan energi terbarukan adalah akses pendanaan yang terbatas. Maka perlu asistensi dari pemerintah pusat untuk akses finansial. 

Menanggapi hal tersebut, Musri, anggota Dewan Energi Nasional, menyebutkan pemerintah telah mengeluarkan aturan pendukung seperti Peraturan Menteri ESDM 26/2021 yang diharapkan dapat menarik konsumen untuk menggunakan energi terbarukan seperti PLTS atap, namun ada permasalahan berikutnya yang menyangkut teknis seperti jaringan PLN.

“Jika kita berbicara tentang bauran energi, tentu saja hal ini bukan dari sektor ketenagalistrikan saja, sektor lain seperti transportasi juga ikut andil. Untuk mendorong transisi energi di Indonesia, kearifan lokal harus didorong supaya langkah-langkah yang diambil sesuai potensi dan konteks sosial setempat,” Musri menjelaskan.

Provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, Nusa Tenggara Barat, menargetkan 25% energi terbarukan pada bauran energinya di tahun 2025. Zainal Abe, Kepala Dinas ESDM Nusa Tenggara Barat, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun Peraturan Gubernur tentang energi hijau. 

“Harapan kedepannya, atap kantor-kantor pemerintahan, terutama Dinas ESDM dapat menggunakan PLTS atap,” tutur Zainal.

Beyond 100%: What Does Universal Energy Access Mean?

The term “energy access”, while widely used to underline modern development, has no single global definition. In global level, the definitions often cover 4 important aspects: connections (or at least for lighting), access to clean cooking energy, energy for productive uses, and energy for public services. The importance of energy access for modern development has been integrated in The UN’s Sustainable Development Goals, i.e. SDG 7, and is being tracked regularly every year. With the importance of defining energy access, IESR held a public webinar on 4 September 2020.

In May 2020, The World Bank (with several agencies) issued a report on global energy access status Tracking SDG 7: The Energy Progress report 2020. In this report, highlights for Indonesia include significant developments on three main targets: availability of electricity (based on electrification ratio) and clean energy for cooking, utilization of renewable energy, and energy efficiency. However, based on IESR’s analysis, this good development should be considered with several notes.

Energy access in Indonesia is often narrowly interpreted only as a connection to the grid, access to LPG distribution networks, or the availability of basic lighting. However, as essential services, energy access should be able to contribute to poverty alleviation, economic growth, and general development agenda. Beyond the basic needs for daily activities, that often tend to be consumptive in nature, the provision of energy is a driving force for productive activities; whether on a household scale, in the case of small and medium enterprises, and on a large scale. Access to energy is also important for education and health services. With better education and health, more windows of opportunity are opened, including opportunities to get a job or to an entrepreneurship.

In Indonesian context, “quality energy access” has yet to enter mainstream energy discourse, for both electricity and clean cooking. With government’s plan to achieve 100% electrification this year, it is then necessary and timely to introduce access beyond connections – as to influence future planning related to energy access. Lessons learned from other countries on integrated energy planning are needed, specifically to answer the gaps in considering quality and community context to energy provision.

Dr. Sarah Wykes from CAFOD explained the importance of an inclusive and integrated energy planning as to answer the needs for energy and its intended impacts. Building Energy Delivery Model (EDM) with IIED, Sarah elaborated on interventions on energy should cover maximum impact, sustainability, as well as scalability. From her experience, planning in national level was not always delivered seamlessly into sub-national level; thus EDM could fit the “translation” process – as it allows community and the government to work together in identifying needs and solution. EDM is currently being piloted in Indonesia and also being used for Kenya County Energy Planning. The 6-steps toolkit of EDM is useful to map energy needs, prioritization, available resources, as well as potential collaborators to implement the solutions – Kitui County in Kenya was applying this to develop their mid-term energy planning.

Fabby Tumiwa of IESR told the story of EDM pilot in Indonesia. Boafeo, a village in Ende (East Nusa Tenggara) was chosen based on multi-criteria assessment. Upon energy needs assessment, Boafeo community identified 3 priorities: increased income from coffee production, better energy for household, and education outcome improvement. These choices showed that “energy access” is not confined under lighting need or simply connection – but on how the energy would play a part in the whole ecosystem. In the case of Boafeo, education is seen as important, and with the multiple appearance of stunting, improving education quality could be made possible with audiovisual learning process – requiring electricity. Solar panels has now been installed in Boafeo School, along with complementary teachers training on interactive learning and creative class.

Rachmat Mardiana from Bappenas agreed that comprehensive energy planning is needed, also with the redefinition of energy access. Bappenas is now developing a platform for energy planning with the aid from development agencies to obtain renewables-based least-cost electrification in eastern Indonesia. The platform embeds multi-tier framework adoption, covering quality energy access beyond connection. Faridz Yazi from Ministry of Village also elaborated on “village development” as seen from promoting local economic potential, and energy access is much needed to boost the process. With the availability of Village Fund and programs from Ministry of Village, local renewable development and integrated energy planning is possible – in collaboration with relevant stakeholders and with capacity buildings for village government and community.

Wahid Pinto Nugroho from Ministry of Energy and Mineral Resources took the time to show MEMR’s planning in establishing more accurate database and mapping for energy needs, using GIS-based platform. The challenges in energy planning include data validation and other socio-economic indicators, thus the platform will serve as comprehensive database for future program. For short-term measure, MEMR is currently rolling “power tube” – a portable rechargeable tube to provide basic energy access for remote areas. He mentioned that in the long term, more sustainable energy sources tailored to people’s needs will be arranged.

From the private sector, Jaya Wahono of Clean Power Indonesia shared his story in promoting renewable energy access for community. In his opinion, Indonesia needs “fit for purpose” energy solution: using local renewable energy with minimum damage to the environment, dispatchable and scalable, also reliable and sustainable. His company has worked with community to provide biomass for local electricity generation, and this scheme could be replicated in Indonesia with several prerequisite, including funding and financing scheme, technology readiness, and local employment benefits.

Recording of the webinar is available here and the slide decks are available in this link.

 

 

Beyond 100% – What Does Universal Energy Access Mean?

In May 2020, The World Bank (with several agencies) issued a report on global energy access status Tracking SDG 7: The Energy Progress report 2020. In this report, highlights for Indonesia include significant developments on three main targets: availability of electricity (based on electrification ratio) and clean energy for cooking, utilization of renewable energy, and energy efficiency. Based on IESR’s analysis, this good development should be considered with several notes. Energy access is often narrowly interpreted as a connection to the grid, access to LPG distribution networks, or the availability of basic lighting. However, regarding energy as essential services, it should be able to contribute to poverty alleviation, economic growth, and general development agenda. Beyond the basic needs for daily activities, that often tend to be consumptive in nature, the provision of energy is a driving force for productive activities; whether on a household scale, in the case of small and medium enterprises, and on a large scale. Access to energy is also important for education and health services. With better education and health, more windows of opportunity are opened, including opportunities to get a job or to entrepreneurship.

In the Indonesian context, “quality energy access” has yet to enter mainstream energy discourse, for both electricity and clean cooking. With the government’s plan to achieve 100% electrification this year, it is then necessary and timely to introduce access beyond connections – as to influence future planning related to energy access. This webinar will discuss lessons learned from the international landscape on integrated energy planning that are needed, specifically to answer the gaps in considering the quality and community context to energy provision.

 

Speakers

Dr. Sarah Wykes, Lead Analyst Climate Change & Energy, CAFOD

Fabby Tumiwa, Executive Director, IESR

Hosted by: Marlistya Citraningrum, Program Manager Sustainable Energy Access, IESR

Presentation materials

Presentation materials:

Dr. Sarah Wykes

IESR Energy Access Webinar_04 Sep 2020_CAFOD

Unduh

 

Fabby Tumiwa

IESR Energy Access Webinar_04 Sep 2020_IESR

Unduh

 

Rachmat Mardiana

Presentasi - Listrik Perdesaan - Energy Delivery Model - 04092020

Unduh

 

Drs. Samsul Widodo, MA

IESR Energy Access Webinar_04 Sep 2020_Kemendesa

Unduh

 

Jaya Wahono

IESR Energy Access Webinar_04 Sep 2020_CPI

Unduh

Kementerian ESDM

200902- Electricity Access Development

Unduh

 

Beyond 100%: Mendorong Penyediaan Akses Energi Berkelanjutan dan Berkualitas di Indonesia

Energi merupakan kebutuhan mendasar manusia modern, dan akses energi yang berkualitas berkontribusi pada pembangunan manusia. Paradigma penyediaan akses energi Indonesia saat ini masih terfokus pada ketersambungan dan tidak memiliki definisi yang terstandar dengan indikator kualitas; sehingga pemerataan akses energi belum mampu menjawab bagaimana akses energi akan berdampak pada kegiatan produktif masyarakat dan layanan umum. Untuk membahas penyediaan akses energi ini, Institute for Essential Services Reform menyelenggarakan diskusi publik daring dengan tema “Beyond 100%: Mendorong Penyediaan Akses Energi Berkelanjutan dan Berkualitas di Indonesia” dan mengundang perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ESDM, dan Yayasan Dian Desa.

Menurut Fabby Tumiwa (Direktur Eksekutif IESR), Indonesia masih bicara soal target listrik dalam bentuk angka dan persen, sedangkan dimensi penyediaan energi lainnya belum menjadi perhatian serius. Kesejahteraan masyarakat bisa dicapai bila energi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, dan karenanya energi harus tersedia dengan kualitas yang baik dan terjangkau.  Dalam konteks pembangunan, akses energi tidak bisa dimaknai secara biner dan harus mencakup kualitas, kehandalan, kecukupan, keterjangkauan, penerimaan masyarakat, kelayakan lingkungan,  dan manfaat sosial-ekonomi berganda.

Cakupan dimensi akses energi ini sering disebutkan dalam kebijakan, namun hilang saat diturunkan dalam aktivitas. Contohnya, saat pemerintah berbicara mengenai elektrifikasi dan ingin mendorong elektrifikasi 100%, pemerintah mengeluarkan program LTSHE (lampu tenaga surya hemat energi) – yang hanya menyediakan penerangan tanpa listrik untuk kegiatan produktif lainnya. Keluarga yang menerima LTSHE dihitung sebagai keluarga berlistrik, padahal kualitas yang diterima tidak sama dengan mereka yang tersambung ke jaringan PLN.

Menurut laporan Tracking SDG7,  Indonesia mencatat pertumbuhan yang cukup baik untuk akses listrik dibanding dengan negara lain sekawasan – hampir mencapai 100% dalam 10 tahun terakhir. Namun angka ini tidak mengukur kualitas dan dimensi lainnya. Pada 2014, Bank Dunia mengembangkan multi-tier framework (MTF), model pengukuran akses energi yang memasukkan dimensi menyeluruh dan dibagi dalam klasifikasi tier. Tier 0-5 mendefinisikan ketersediaan listrik dilihat dari durasi listrik tersedia di siang dan malam hari, kapasitas alat elektronik yang dapat digunakan, hingga keterjangkauan harga. Dengan memasukkan dimensi ini, dapat dilihat bagaimana kecukupan akses energi dan apakah energi tersebut dapat menjawab kebutuhan energi untuk membangun manusia dan masyarakat.

Studi empirik IESR di NTT dan NTB menunjukkan ketersediaan listrik tidak mencerminkan kualitas dan tidak tersedia 24/7, akses listrik sudah sampai ke daerah terpencil namun tidak semua keluarga mendapat kualitas yang sama. Sebagian besar masyarakat berada di tier 2 dan tier 1, sedangkan Jawa dan kota besar umumnya menikmati listrik di tier 5. Secara historis, terdapat kesenjangan rasio elektrifikasi juga antara Indonesia barat dan timur. Perluasan akses listrik dengan program yang ada saat ini, termasuk pendekatan off-grid, perlu memasukkan aspek kualitas dan kebutuhan setempat masyarakat.  Untuk daerah 3T, diperlukan perencanaan yang matang, skema kerja sama dengan swasta, model bisnis untuk off-grid, dan pilihan teknologi dengan pembiayaan yang lebih efektif.

Untuk akses pada bahan bakar memasak yang bersih, masih terdapat ketimpangan antara desa dan kota. Mayoritas penduduk di perkotaan sudah menggunakan bahan bakar modern seperti LPG dan jaringan gas, sedangkan di desa masyarakat umumnya menggunakan bahan bakar padat yang memiliki tingkat polusi dalam ruangan cukup tinggi. Saat ini pemerintah belum memiliki fokus penyediaan energi bersih memasak selain gas, dan karenanya perlu memetakan potensi energi terbarukan lainnya, misalnya biogas atau kompor biomassa bersih.

Rachmat Mardiana, Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika (Kementerian PPN/Bappenas) menyampaikan bahwa perencanaan penyediaan energi Indonesia sudah dilihat sebagai penyediaan layanan dasar, sama seperti akses pada air minum dan papan (perumahan). Fokus pemerintah untuk penyediaan listrik energi terbarukan diturunkan dalam target pembangunan pembangkit energi terbarukan, misalnya PLTS atap, floating PV, hingga pembangkit dari sampah kota. Rachmat mengakui bahwa prioritas pemerintah saat ini masih pada ketersambungan listrik dulu, dan kemudian setelah semua terlistriki maka peningkatan kualitas yang akan dilakukan. Menurutnya, pemerintah juga akan memetakan kegiatan ekonomi desa sehingga bisa menumbuhkan permintaan energi, serta meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pengelolaan energi di desa. Begitu pula dengan pemberian subsidi energi yang diharapkan bisa lebih terarah.

Budianto Hari Purnomo, Kasubdit Pengembangan Listrik Perdesaan (DJK, KESDM), memaparkan prinsip penyediaan listrik yang selama ini dilakukan pemerintah yaitu 5K (Kecukupan, Keandalan, Keberlanjutan, Keterjangkauan dan Keadilan). Target pemerintah untuk tahun 2020 adalah akses listrik universal (100%) dengan beberapa program: perluasan jaringan PLN, LTSHE, listrik off-grid, dan tabung listrik (talis). Konsumsi listrik per kapita nasional juga menunjukkan perkembangan, saat ini berada di angka 1.093 kWh dari target 1.142 kWh. Pemerintah pada tahun 2020 berencana untuk melistriki 43 desa dengan melalui jaringan PLN untuk yang terjangkau dan talis untuk desa yang kondisi geografinya sulit. Talis akan diberikan pada pelanggan yang masuk kategori penerima subsidi listrik. Meski tidak ditujukan untuk jangka panjang, menurut Hari, talis diperlukan untuk memberikan listrik sementara karena jaringan PLN baru bisa masuk bertahun-tahun kemudian.

Wahid, Kepala Seksi Penyiapan Lisdes DJK (Kementerian ESDM) juga menambahkan bahwa kesulitan peningkatan kualitas listrik disebabkan karena beberapa faktor: data masyarakat yang sulit divalidasi, kurang rincinya data lokasi geografis dan potensi energi setempat,  dan kebutuhan anggaran yang cukup besar. Untuk pemetaan yang lebih rinci, Kementerian ESDM saat ini sedang mengembangkan aplikasi MELISA – pemetaan geospasial untuk memvalidasi data kelistrikan Indonesia sehingga perencanaan listrik desa dapat dilakukan secara lebih rinci dan terintegrasi.

Prianti Utami dari Yayasan Dian Desa yang selama ini fokus pada penyediaan teknologi memasak bersih di perdesaan memaparkan mengenai status sumber energi memasak di Indonesia. Masih banyak penduduk yang menggunakan biomassa tradisional dan masih terdapat ketimpangan desa dan kota. Yayasan Dian Desa sendiri telah mengembangkan inisiatif tungku bersih (clean stove initiative) bersama Kementerian ESDM untuk penyediaan tungku bersih bersubsidi. Tingkat subsidi yang diberikan pada produsen disesuaikan dengan kinerja tungku dan jumlah pemasarannya, sedangkan Yayasan Dian Desa berperan untuk mengkaji standar, penentuan protokol pengujian tungku, dan pengembangan pusat pengujian. Inisiatif ini memiliki rencana yang cukup komprehensif, termasuk penentuan SNI dan pembuatan, namun tidak lagi menjadi prioritas pemerintah setelah asistensi dari Bank Dunia selesai pada 2016. Prianti mendorong pemerintah untuk menyelesaikan draft peta jalan, laboratorium pengujian, dan finalisasi SNI; sehingga masyarakat dapat memiliki alternatif alat masak yang bersih.

Perubahan paradigma penyediaan akses energi di Indonesia perlu terus didorong untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas energi, memastikan akses tersebut berdampak luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan manusia yang berkelanjutan.


Materi dapat diunduh di sini dan rekaman diskusi dapat diakses di:

Green Economic Recovery: Pemulihan Ekonomi Pasca-COVID-19 dengan Energi Surya

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak ekonomi bagi banyak negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Untuk menggali dan merumuskan strategi pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, IESR berkolaborasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (Kementerian Keuangan) dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Kementerian ESDM) dalam diskusi bertema ‘Green Economic Recovery: Akselerasi Pengembangan Energi Surya Sebagai Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca-COVID-19’ pada 19 Mei 2020 lalu. 

Diskusi dibuka oleh  Dr. Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, yang menegaskan bahwa ketahanan energi menjadi hal yang penting bagi Indonesia dan telah dicanangkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). Menurutnya, target capaian energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 harus benar-benar bisa mendorong tumbuh kembangnya lapangan kerja dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Untuk mencapai hal ini maka pemerintah pusat tidak bisa sendirian, diperlukan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah tidak perlu khawatir karena Kementerian Keuangan telah memiliki budget tagging untuk mendukung pendanaan perubahan iklim termasuk di dalamnya adalah transisi energi. Menurut laporan yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), kebutuhan dana terkait perubahan iklim ini mencapai kurang lebih Rp 3.400 triliun sampai dengan tahun 2030.

Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, memberikan paparan singkat terkait dampak pandemi di Jawa Tengah dan upaya Jawa Tengah untuk menjadi solar province (provinsi surya).

“Pandemi COVID-19 ini memang memberikan potret ekonomi yang buram namun ini juga momentum yang sangat baik untuk kita menyiapkan masa depan Indonesia, khususnya untuk sektor energi. Momentum  pandemi ini harus digunakan untuk membalikkan cara berpikir kita agar dapat mengambil kebijakan politik yang tidak biasa, ” ungkap Ganjar Pranowo optimis. 

Terkait penggunaan energi terbarukan, Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai laboratorium energi surya untuk percepatan pembangunan. Kesiapan Provinsi Jawa Tengah ini salah satunya ditunjukkan dengan adanya pemasangan penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya di sepanjang jalur Pantura.

Pandemi menyebabkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah bertambah dan pertumbuhan ekonomi yang mulanya menargetkan kenaikan sebesar 7%, kini berhenti di angka 5,6%. Pihak yang paling merasakan dampak ekonomi adalah usaha kecil dan menengah seperti pertanian, perikanan dan pariwisata. Karenanya, Ganjar Pranowo berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat agar pihak UMKM bisa mendapat suplai energi yang murah. 

Selaras dengan Ganjar Pranowo, Dr. Sujarwanto Dwiatmoko selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Jawa Tengah juga menegaskan bahwa sektor energi menjadi perhatian penting dalam kebijakan pemulihan ekonomi karena energi merupakan infrastruktur dan faktor produksi bagi berjalannya sektor industri pada semua skala.  Selain itu ada gagasan yakni dengan adanya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bisa memberikan lapangan pekerjaan baru, baik sebagai tenaga teknis pemasang atau pelaku pemeliharaan PLTS di daerah, termasuk menjadi usahawan vendor-vendor PLTS. 

Menurut pemaparan Hariyanto yang mewakili Ir. F.X. Sutijastoto, M.A dari Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), capaian EBT di Indonesia pada tahun 2019 kurang lebih sebesar 10,3 GW. Sampai dengan tahun 2018, pembangkit EBT di Indonesia didominasi oleh pembangkit air, panas bumi dan biomassa. Untuk energi surya, terutama PLTS atap, ada penambahan yang cukup baik sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 49/2018. Strategi pengembangan PLTS yang dilakukan pemerintah di antaranya sebagai berikut:

  1. Pengembangan PLTS secara besar-besaran untuk menurunkan biaya pokok pembangkitan (BPP) listrik, termasuk PLTS pada lokasi bekas lahan tambang atau tambang yang lahan konsesinya sudah kembali ke pemerintah daerah.
  2. Pengadaan PLTS atap secara masif di daerah-daerah melalui sinergi dengan pemerintah provinsi atau pun kabupaten.
  3. Pengadaan PLTS terapung yang ada di beberapa daerah dengan potensi cukup besar. 
  4. Pengadaan PLTS di daerah terluar  3T dan program hybrid di pulau-pulau terkecil di Indonesia. 

Fabby Tumiwa dari IESR berbicara tentang rekomendasi Program Surya Nusantara, program usulan skala nasional untuk memasang PLTS atap dengan pendanaan dari APBN dan APBD sebagai bentuk stimulus ekonomi pasca-COVID-19 dengan sasaran kelompok masyarakat miskin dan rentan. PLTS atap dipilih karena sifatnya yang modular sehingga dapat dengan mudah dan cepat dipasang dalam beragam skala, juga harga sel dan modul surya sudah mulai turun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, tenaga kerja yang dibutuhkan cukup di level terampil, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK. Kabar baiknya juga telah ada industri sel dan modul surya dengan kapasitas terbatas serta sudah ada BUMN yang mampu memproduksi inverter di dalam negeri. 

Kelompok yang bisa menjadi sasaran dari program ini adalah provinsi dengan jumlah pelanggan PLN bersubsidi terbanyak, provinsi dengan biaya pokok pembangkitan listrik (BPP) tinggi, target mandatori RUEN seperti di atas bangunan pemerintah dan fasilitas publik, dan program sejuta rumah yang dilakukan Kementerian PUPR dan program perumahan lainnya. 

Program Surya Nusantara dapat menimbulkan dampak berganda, yaitu mengalihkan subsidi listrik hingga Rp 1,3 T/tahun dan menghilangkan subsidi listrik dalam jangka panjang, mengurangi biaya listrik pelanggan, menghemat biaya produksi listrik PLN, menciptakan lapangan kerja baru hingga 30.000/tahun, mendorong tumbuhnya industri surya dalam negeri, termasuk industri jasa penunjangnya, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dalam pelaksanannya, IESR mengusulkan agar PLN menjadi jangkar program, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan EPC. Diperlukan juga identifikasi sasaran dan persetujuan dari pemilik rumah untuk penggunaan atap yang akan bermanfaat pada tagihan listriknya, termasuk kriteria teknis. Program ini perlu disiapkan dengan melibatkan pemerintah daerah di lokasi sasaran, PLN, dan industri penunjang; juga pelatihan dan sertifikasi untuk teknisi lokal dan dapat terintegrasi dengan program Kartu Prakerja dan lembaga yang sudah ada (BLK, BUMN, Kementerian ESDM, perusahaan EPC dan universitas).

Badan Kebijakan Fiskal melalui Dr. Joko Tri Haryanto berharap akan banyak daerah selain Jawa Tengah yang siap untuk melakukan pengembangan EBT, seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta  dengan InGub No. 66/2019. Salah satu isi InGub ini adalah mengembangkan EBT untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga fosil dengan pembangunan PLTS atap untuk semua sekolah, gedung pemerintah, dan fasilitas kesehatan pemerintah daerah. 

Iwan Prijanto selaku Ketua Green Building Council Indonesia mengapresiasi strategi pemerintah dalam mempromosikan PLTS atap. Namun Iwan Prijanto memberikan saran bahwa kebijakan PLTS atap akan lebih bermanfaat dan terasa hasilnya apabila diintegrasikan dengan kebijakan net-zero carbon. Perlu adanya efisiensi energi sebelum penggunaan energi yang terbarukan, sehingga permintaan energi juga bisa dikelola dengan baik. Dr. Andhika Prastawa sebagai Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia menyambut baik Program Surya Nusantara. Program ini dianggap menjadi kabar gembira bagi AESI yang selama tiga sampai empat tahun ini mendorong agar tenaga surya menjadi salah satu pilar untuk mencapai bauran energi nasional dengan Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap. Di sisi lain, perlu adanya perbaikan regulasi untuk mendorong masuknya investasi energi terbarukan di Indonesia.

Dr. Esther Sri Astuti, Direktur Program INDEF, mendukung penerapan Program Surya Nusantara sebagai bagian dari green economic recovery dan agar emisi gas rumah kaca yang dihasilkan Indonesia berkurang, sesuai target pemerintah. Menurutnya, program prioritas nasional untuk ketahanan energi akan sangat berguna bagi masyarakat dan tepat sasaran jika pemerintah bisa mengeluarkan stimulus fiskal terkait PLTS atap. Karena pemasangan PLTS atap ini membutuhkan biaya yang cukup mahal, maka INDEF menyarankan adanya skema cicilan lunak atau stimulus fiskal yang mendukung masyarakat untuk berpindah ke listrik yang menggunakan energi terbarukan. 

Dengan dampak lintas sektoral dari pandemi, terdapat peluang untuk mendorong pemulihan ekonomi hijau yang tidak business-as-usual dengan pemanfaatan energi terbarukan. Selain memberikan stimulus ekonomi pada yang membutuhkan, strategi green economic recovery juga seperti Program Surya Nusantara juga bisa mendorong penyerapan tenaga kerja, mendorong industri dalam negeri, hingga berkontribusi pada pencapaian target iklim. Diperlukan sinergi dan persiapan yang optimal, juga komitmen politik yang tinggi untuk mengubah arah pemulihan ekonomi di Indonesia ke green economic recovery. 


Materi presentasi dapat diunduh di sini dan rekaman dapat diakses di:

Energi untuk Memasak Selama #dirumahaja: Tetap Nyaman dengan Energi Bersih Terbarukan 

PT Pertamina baru – baru ini merilis catatan adanya peningkatan konsumsi LPG nonsubsidi rumah tangga di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten secara signifikan (MOR III) dengan adanya penerapan kebijakan dan imbauan physical distancing oleh pemerintah demi mencegah penyebaran dan penularan #Covid19 lebih luas. Aktivitas di rumah, termasuk memasak, meningkat karena anjuran tersebut. Menurut catatan Pertamina, terjadi peningkatan rata-rata konsumsi hingga 23% untuk produk LPG non subsidi Bright Gas 5,5 kg, dan 12 kg di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Menyikapi hal ini, pemerintah dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa pasokan LPG dipastikan tetap terjaga untuk mengantisipasi kenaikan permintaan dari masyarakat. 

Selain LPG, adakah sumber energi lain yang bisa kita gunakan untuk keperluan memasak di rumah?

Ada alternatif bahan bakar #cleancooking yang selain bersih, juga bisa memanfaatkan sumber energi terbarukan di sekitar kita, yaitu:

Biogas

Biogas bisa didapatkan dengan memanfaatkan limbah dari kotoran ternak dan sampah/limbah organik yang kemudian difermentasi dan menghasilkan gas untuk menyalakan api pada kompor gas maupun kebutuhan penerangan. 

Mama Seni dari Sumba menggunakan biogas dari kotoran ternak dan bertani dengan slurry (produk sampingan dari biogas), beliau kini telah menjadi petani dan pengusaha perempuan yang sukses di desanya. Di Semarang, Ibu Suwanti menggunakan limbah tahu untuk usaha makanan rumahannya, yang selain menghemat biaya bahan bakar, juga membuat tetangganya senang karena tak lagi mencium bau limbah tahu yang kurang sedap. Dengan menggunakan biogas, kedua perempuan ini mampu menjadi pengusaha yang sukses dan menjadi panutan untuk masyarakat 

Jika ingin mengembangkan biogas mini rumahan yang cocok untuk Anda yang ingin punya biogas tapi tidak memiliki ternak, Yayasan Rumah Energi memberikan contoh penggunaan biogas rumah dalam skala kecil.

Tungku Sehat Hemat Energi (TSHE)

TSHE merupakan teknologi tungku bersih yang menyasar 40% rumah tangga di Indonesia yang masih menggunakan biomassa tradisional untuk memasak (misalnya kayu). Dengan menggunakan kayu cacah, pelet kayu, atau pelet serbuk gergaji; TSHE didesain untuk menghasilkan asap dan partikulat yang lebih sedikit, sehingga polusi dalam ruangan dapat berkurang. Kondisi memasak yang lebih bersih berdampak positif pada perempuan dan anggota keluarga lain, yang selama ini banyak mengalami gangguan kesehatan terkait pernapasan. TSHE juga memanfaatkan bahan organik buangan dari sekitar rumah, misalnya tempurung kelapa, sehingga dapat menghemat biaya energi rumah tangga. 

Sejak 2019, mitra IESR yang tergabung dalam Strategic Partnership Green and Inclusive Energy, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, juga telah melakukan program peningkatan kesadaran masyarakat tentang energi bersih di Jawa Tengah, termasuk salah satunya melatih dan memberdayakan rumah tangga lokal untuk memproduksi TSHE.  

Kompor Surya (Solar Cooker)

Solar cooker merupakan inovasi #cleancooking yang dikembangkan terutama untuk masyarakat di perdesaan yang kesulitan mengakses gas atau listrik, juga untuk mengurangi deforestasi atau penggunaan kayu bakar secara berlebihan. Dengan desain kompor yg memusatkan panas dari matahari, pengguna dapat memasak atau menghangatkan makanan di dalamnya. 

Kompor Listrik dan Kompor Induksi

Kedua jenis kompor ini juga merupakan salah satu pilihan #cleancooking, keduanya menggunakan listrik sebagai sumber energi. Yang perlu diperhatikan adalah daya dan kualitas listrik yang kita miliki, juga keamanan jaringan listrik di rumah; karena daya yang diperlukan kompor ini cukup besar (~1000 Watt).

Nah, lebih bagus lagi jika sumber energi listrik rumah kita berasal dari PLTS atap, agar sumber listrik untuk memasaknya juga bersih dan sekaligus hemat! Baca-baca dulu soal PLTS atap di sini ya:

Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas)

Jargas merupakan jaringan pipa yang dibangun dan dioperasikan untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi bagi rumah tangga. Jargas disalurkan ke rumah tangga dari sumber gas terdekat, sehingga meminimalkan distribusi. Selain itu, penggunaan jargas juga dapat mengurangi impor gas untuk LPG. Memang tidak setiap daerah dapat menjadi sasaran jargas. Informasi lebih lanjut bisa merujuk ke akun media sosial PT Pertamina dan PGN, yang mengoperasikan jargas di Indonesia.

Jangan lupa tetap berhemat energi di rumah ya! 

 

Salam hangat,

Institute for Essential Services Reform

 

JawaPos | IESR Dorong Pemanfaatan Batu Bara untuk Kebutuhan Domestik

20 Januari 2020, 18:23:46 WIB

JawaPos.com – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyebutkan bahwa saat ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk memanfaatkan cadangan batu bara. Pasalnya, saat ini sedang terjadi transisi dari pemanfaatan energi fosil menjadi energi terbarukan.

“Ada transisi dari fosil fuel ke renewable (atau) energi terbarukan. Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kita beberapa juga punya batu bara, seperti Tiongkok dan India. Negara-negara tersebut juga ingin memanfaatkan batu bara mereka karena mereka tahu waktu pemanfaatan batu bara itu tinggal sedikit,” jelasnya di Balai Kartini, Jakarta, Senin (20/1).

Ia menyebutkan bahwa saat ini, dua negara tersebut tengah melakukan pembatasan ekspor. Tentu mereka ingin memanfaatkan batu bara sebagai energi alternatif di luar gas ataupun liquid natural gas (LNG).

“Jadi, mereka mencoba memodifikasi sumber daya alam, makanya sekarang Tiongkok atau India mengurangi ekspornya. Ini akan menjadi tren baru menurut saya,” tuturnya.

Indonesia diketahui sebagai salah satu pemain batu bara terbesar di dunia. Pada 2019 lalu produksi yang dihasilkan lebih dari 400 juta ton. Padahal, produksi untuk batu bara telah dibatasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Paling tidak kita bisa melihat dan regulasi itu tidak konsisten, seperti rencana energi nasional itu dengan tegas mengatakan membatasi produksi batu bara 400 juta ton di 2019. Kenapa perlu dibatasi? karena dampak pertambangan itu sangat dahsyat,” terangnya.

Di sisi lain, ada negara-negara yang terus menggenjot ekspor batu bara. “Rusia yang melakukan ekspor di sejumlah bagian di Asia Selatan. Afrika Selatan dan Kolombia juga masuk ke pasar Asia. Artinya produk batu bara Indonesia menghadapi saingan di pasar-pasar yang didominasi oleh Indonesia,” katanya.

Artikel asli