Kendaraan Listrik Bisa Jadi Solusi Reduksi Emisi Karbon di Sektor Transportasi

Jakarta, 7 Juni 2024 –  Pemerintah perlu semakin serius untuk mendorong reduksi emisi karbon pada sektor transportasi darat. Pasalnya, transportasi menjadi salah satu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di Indonesia. Hal ini diungkapkan Faris Adnan Padhilah, Koordinator Riset Bagian Manajemen Permintaan Energi, Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam acara Edutalk on Green Mobility and Transportation yang diselenggarakan oleh Universitas Bakrie pada Kamis (6/6/2024).

Mengutip studi IESR berjudul Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2024, sektor transportasi telah menghasilkan emisi sebesar 150 juta ton CO2e pada tahun 2022, menjadikannya kontributor ketiga terbesar setelah sektor energi dan industri. Dari jumlah tersebut, sekitar 135 juta ton CO2e atau 90 persen berasal dari transportasi darat, di mana kendaraan penumpang berkontribusi sekitar 106 juta ton CO2e atau 78 persen.

“Peningkatan jumlah kendaraan penumpang setiap tahunnya juga berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), yang sebagian besar masih diimpor. Setidaknya sekitar 52 persen dari total konsumsi BBM di Indonesia merupakan BBM impor sejak tahun 2015 hingga 2020. Pada periode yang sama, pemerintah rata-rata mengeluarkan subsidi BBM sebesar Rp64 triliun per tahun atau sekitar Rp175 miliar per hari. Ketergantungan yang tinggi pada BBM impor ini tidak hanya berdampak pada anggaran negara tetapi juga mengancam keamanan energi nasional,” ujar Faris.

Faris menilai, ketergantungan BBM impor ini tak lepas dari perkembangan kendaraan terjual setiap tahunnya. Setidaknya ada 6 juta motor dan 750 ribu mobil terjual setiap tahunnya di Indonesia berdasarkan data Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

“Dengan kondisi tersebut, upaya reduksi emisi GRK di bidang transportasi perlu digalakkan, seiring dengan komitmen net zero pada 2050  sesuai Persetujuan Paris, atau mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 sesuai target Pemerintah Indonesia,” kata Faris.  

Faris mengatakan, terdapat skenario net zero untuk menurunkan 48 persen emisi GRK sektor transportasi pada 2050 berdasarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Beberapa langkah yang dirancang, di antaranya pemanfaatan hidrogen dan bioenergy yang berkontribusi pada sepertiga kebutuhan energi transportasi, mendorong elektrifikasi transportasi darat, peningkatan efisiensi bensin dan perpindahan moda. 

Upaya mendorong elektrifikasi transportasi darat, kata Faris, salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik. Mengutip studi IETO 2024, biaya total kepemilikan kendaraan listrik lebih murah sekitar 7 persen untuk kendaraan roda dua dan 14 persen untuk kendaraan roda empat meskipun kendaraan listrik memiliki harga jual yang lebih mahal. Penghematan ini berasal dari biaya operasional yang lebih murah dan memiliki lebih sedikit komponen yang memerlukan perawatan, serta harga baterai yang diprediksi akan terus menjadi lebih murah akan membuat harga jual kendaraan listrik lebih terjangkau.

“Penggunaan kendaraan listrik berdampak signifikan dalam mengurangi polusi akan tetapi kondisi saat ini tidak ideal dikarenakan listrik yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan listrik masih berasal dari PLTU yang berpolusi tinggi. Oleh karenanya, transisi menggunakan energi yang lebih bersih perlu dilakukan oleh kendaraan dengan kendaraan listrik dan disaat yang bersamaan juga mengganti PLTU ke energi baru terbarukan. Penggunaan kendaraan listrik tanpa dibarengi dengan transisi pasokan energi akan mengurangi karbon dioksida (CO2) akan tetapi tidak mengurangi NOx dan bahkan menambah sulfur dioksida (SO2) dan partikulat matter (PM),” imbuh Faris. 

Faris menegaskan, untuk itu, dekarbonisasi jaringan listrik juga diperlukan agar semakin memperkecil emisi kendaraan. Pada tahun 2023, emisi jaringan listrik sekitar 0,873 gram CO2/kWh dan akan turun menjadi 0,754 gram CO2/kWh pada 2030. Kemudian,  emisi kendaraan listrik per km lebih rendah sebesar 18% untuk roda dua dan 25% untuk roda empat jika dibandingkan kendaraan konvensional, angka ini akan menjadi 24% untuk roda dua dan 33% untuk roda empat. Jika listrik yang digunakan untuk mengisi daya motor listrik tidak menghasilkan emisi karbon sama sekali, emisi kendaraan per km lebih rendah sebesar 48 persen  untuk kendaraan roda dua dan 80 persen untuk kendaraan roda empat.

“Saat ini adopsi kendaraan listrik terhambat oleh harga performa, infrastruktur dan harga purna jual. Pemerintah juga telah memberikan skema bantuan dan insentif fiskal untuk meningkatkan adopsi kendaraan listrik. Namun demikian, rata-rata kendaraan mobil listrik yang tersedia di 2023 masih lebih mahal dibanding rata-rata harga jual mobil konvensional. Sementara untuk motor listrik,  adanya keterbatasan performa terutama dalam hal jarak tempuh menjadi salah satu penghambat adopsinya,” imbuh Faris. 

Faris menilai, motor listrik yang ada di pasaran didominasi oleh motor yang memiliki performa lebih rendah dalam hal jarak tempuh, top speed, max power dengan harga tidak jauh berbeda dengan motor listrik di India. Sedangkan, motor listrik di India memiliki jarak tempuh yang lebih jauh.

“Selain itu, rendahnya tingkat penggunaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) memperlambat titik impas investasi bisnis. Analisis IESR menemukan, pada tahun 2023, rasio SPKLU terhadap mobil listrik sebesar 1:25. Akan tetapi berdasarkan data dari Jakarta dan Jawa barat, rata rata penggunaan SPKLU hanya 1,24 dan 0,26 transaksi per hari. Faris menilai,  tingkat penggunaan yang rendah ini menyebabkan bisnis SPKLU masih sangat sulit untuk mencapai balik modal (break even point, BEP),” tutur Faris.  

Menurut Faris, untuk lebih mendorong dekarbonisasi di sektor transportasi darat, terdapat strategi  avoid, shift, and improve. Strategi avoid berkaitan dengan mengurangi permintaan pergerakan atau jarak tempuh manusia. Salah satu kebijakan yang terkenal dalam strategi ini yakni kebijakan bekerja dari rumah (work from home), atau kebijakan kota terintegrasi (compact city), di mana individu cukup berjalan sekitar 15 menit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

“Selanjutnya, strategi shift yang berarti berpindah menggunakan kendaraan transportasi massal yang bisa mengurangi emisi secara kumulatif. Yang terakhir, strategi improve, yang artinya meningkatkan efisiensi energi dari kendaraan yang digunakan,” papar Faris. 

Melihat Potensi Kendaraan Listrik dalam Dekarbonisasi Sektor Transportasi Darat di Indonesia

Pada tahun 2018, sektor transportasi di Indonesia mengkonsumsi 45% dari total energi final, dimana 94% berasal dari bahan bakar minyak. Dengan begitu, sektor ini menyumbang hampir sepertiga dari total emisi sektor energi. Angka ini diprediksi akan terus meningkat oleh beberapa ahli. Bahkan, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) memprediksi bahwa emisi dari sektor ini akan meningkat 53% pada tahun 2030 dan hampir dua kali lipat pada tahun 2050 jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2015. Dalam memenuhi tekanan pembatasan kenaikan suhu secara global, upaya dekarbonisasi atau pengurangan emisi di sektor transportasi memegang peranan penting, terutama mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kontributor emisi keenam di dunia.

Di antara moda transportasi angkutan, moda transportasi di darat merupakan kontributor emisi terbesar. Banyak studi menunjukkan bahwa kendaraan listrik merupakan satu opsi penting untuk melakukan dekarbonisasi di transportasi darat. Sayangnya, rencana mitigasi perubahan iklim di sektor ini masih terbatas pada penggunaan bahan bakar nabati. Untuk melihat seberapa besar potensi kendaraan listrik dalam dekarbonisasi sektor transportasi darat di Indonesia maka IESR melakukan diskusi sekaligus meluncurkan laporan terbarunya secara daring pada Hari Minggu, 29 Maret 2020, yang disiarkan di kanal Youtube IESR Indonesia.

Bertujuan untuk meluncurkan laporan terbarunya, tajuk dari diskusi ini menggunakan tajuk yang sama dengan tajuk laporannya, yaitu The Role of Electric Vehicles in Decarbonizing Indonesia’s Road Transport Sector. Dipandu oleh Erina Mursanti, Manajer Program Ekonomi Hijau IESR, diskusi ini menghadirkan Julius C. Adiatma, Peneliti Bahan Bakar Bersih IESR, yang merupakan penulis dari laporan ini. Di samping itu, Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto, Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi BPPT, dan Damantoro, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia untuk wilayah Jakarta, turut hadir dalam diskusi ini untuk memberikan tanggapan atas laporan yang diluncurkan dalam diskusi ini.

Diskusi ini diawali dengan pemaparan presentasi oleh Julius C. Adiatma terkait kajian mengenai dekarbonisasi sektor transportasi untuk mendorong ambisi iklim negara dalam mencapai target pembatasan kenaikan suhu yang ada di dalam Kesepakatan Paris. Bahkan, menurut laporan spesial IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), pembatasan kenaikan suhu diusahakan mencapai 1,5 derajat C untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar.

Salah satu kajian yang dikeluarkan oleh Climate Action Tracker menjabarkan skenario yang kompatibel bagi Indonesia untuk dapat berkontribusi dalam mencapai target pembatasan kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat C. Salah satu caranya adalah elektrifikasi kendaraan penumpang darat seperti bis, motor, dan mobil secara 100% pada tahun 2050.

Kendaraan listrik dinilai bisa menjadi alternatif penurunan emisi karena memiliki tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Selain itu listrik bisa diproduksi tanpa menimbulkan emisi apabila menggunakan energi yang terbarukan. Belajar dari beberapa negara, kendaraan listrik akan tumbuh apabila ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dapat menstimulasi supply dan demand dari pasar kendaraan listrik.

Menurut Nanto, sapaan akrab dari Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto, kajian yang dilakukan oleh Julius menjawab pertanyaan besar BPPT terkait potensi kendaraan listrik dalam dekarbonisasi sektor transportasi darat di Indonesia. BPPT sendiri telah mengembangkan platform-platform kendaraan listrik pada tahun 2018 sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden No. 55 tahun 2019 terkait industri dalam negeri. Namun, sekarang BPPT lebih fokus kepada charging station atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Indonesia termasuk terlambat dalam menerapkan penggunaan kendaraan listrik bila dibandingkan dengan negara maju. Industri lokal terkait kendaraan listrik perlu untuk didorong dan hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Berbicara tentang industri kendaraan listrik maka bisa dilihat berbagai lembaga pengembangan kendaraan listrik baru berfokus pada research and development (R&D) dan manufaktur. Padahal kedua hal tersebut belum cukup. Kendaraan listrik adalah teknologi baru, dimana teknologi baru ini tidak akan berjalan dengan baik kalau hanya berkutat pada area R&D. Dengan demikian, Nanto menekankan bahwa aspek bisnis dari sisi manufaktur dan sisi infrastruktur pengisian baterai perlu diperhatikan.

Di samping itu, kendaraan listrik akan jauh bermanfaat dalam dekarbonisasi apabila Indonesia turut fokus mengembangkan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan. Lebih jauh lagi, ekosistem kendaraan listrik harus mulai dikembangkan untuk mempercepat masa transisi kendaraan listrik, dimana ekosistem kendaraan listrik tersebut terdiri dari lima komponen yaitu: (a) research and development; (b) design and innovation; (c) fabrication/manufacture; (d) business; (e) implementation. Kelima komponen ini saling terkait dimana apabila implementation tidak jelas, maka tidak akan ada business sehingga  tidak ada research and development untuk melakukan design and innovation dalam fabrication/manufacture.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia untuk wilayah Jakarta, mengapresiasi kajian terbaru dari IESR yang menyatakan bahwa adanya kendaraan listrik tidak akan mempengaruhi APBN apabila ada insentif-insentif fiskal. Torri, sapaan akrab dari Damantoro, berharap skenario yang dilaporkan oleh IESR berjalan sukses sehingga bisa terlihat market size dari kendaraan listrik. Market size tersebutlah yang mampu mengundang investor untuk berinvestasi pada manufaktur kendaraan listrik.

Torri mengingatkan bahwa ada proyeksi yang menyatakan bahwa sekitar 60% penduduk Indonesia akan tinggal di daerah urban pada tahun 2030 ke atas, dimana ini berdampak pada kegiatan mobilisasi yang sangat tinggi. Dari perspektif sistem transportasi, akan sangat bagus apabila pemerintah dapat melakukan sinkronisasi antara sistem tata ruang dan transportasi maka kegiatan mobilisasi bisa dilayani dengan memuaskan. Tetapi selama tidak ada integrasi tata ruang dan transportasi maka masih akan mempertinggi penggunaan kendaraan pribadi. Di samping itu, jenis kebijakan yang diprioritaskan pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan kendaraan listrik sebaiknya dapat dibedakan berdasarkan jenis kendaraan, dimana kebijakan insentif fiskal untuk meningkatkan kepemilikan kendaraan roda empat listrik sedangkan penyediaan stasiun pengisian baterai untuk kendaraan roda dua listrik.

Terkait dengan emisi yang dihasilkan, Julius kembali menekankan bahwa sektor transportasi dan ketenagalistrikan saling berkaitan satu sama lain. Apabila kendaraan listrik akan dikembangkan maka perlu juga untuk mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan.

Pada akhirnya kendaraan listrik dan industrinya bisa berkembang apabila ada dukungan dari semua pihak. Di berbagai negara juga demikian, keberhasilan kendaraan listrik menembus pasar bukan hanya keberhasilan satu pihak namun karena dukungan berbagai pihak utamanya adalah pemerintah. Perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal penciptaan pasar dan kebijakan supply and demand.

Materi presentasi

The Role of EV

 

Unduh laporan lengkap
Unduh ringkasan untuk para pembuat kebijakan
Unduh infografis