IESR Tunjukkan Indonesia Mampu Mencapai Emisi Nol pada 2050, Pemerintah Diminta Berkomitmen Penuh Wujudkan Transisi Energi
Jakarta, 28 Mei 2021 – Institute for Essential Services Reform (IESR) sebuah lembaga think-tank yang fokus pada isu energi terbarukan
4 Juni 2021
IESR rilis peta jalan menuju nol emisi pada tahun 2050
Peta jalan menuju nol emisi pada tahun 2050: Mampu Secara Teknologi dan Ekonomi, Indonesia Hanya Butuh Kemauan Politik yang
27 Mei 2021
Deep decarbonization of Indonesia’s energy system
Untuk meningkatkan ambisi iklim Indonesia dan mengatasi potensi negara untuk mendekarbonisasi seluruh sistem energinya dengan lebih baik, IESR bekerja sama
19 Mei 2021
Pengembangan Biofuel di Indonesia Perlu Terintegrasi Dalam Strategi Jangka Panjang Transisi Energi
Jakarta, 4 Mei 2021– Sejak awal 2000-an, produksi minyak Indonesia terus menurun dan untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri, pemerintah
7 Mei 2021
Critical Review on the Biofuel Development Policy in Indonesia
Beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin gencar mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) sebagai salah satu alternatif utama terhadap bahan bakar
4 Mei 2021
Krisis Iklim Makin Serius, Transisi Energi Mesti Dipercepat
Jakarta, 27 April 2021 – Indonesia dapat menjaga bumi dari emisi karbon dengan mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan. Desakan agar
2 Mei 2021
Critical Review on the Biofuel Development Policy in Indonesia
Progres dan perkembangan terkait biofuel di Indonesia secara khusus dikaji Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui laporan yang berjudul
19 April 2021
Menghadiri Musrembang Kabupaten Paser, IESR Beri Paparan Bertransisi Menuju Pembangunan Ekonomi Hijau
Jakarta, 1 April 2021, Institute for Essential Services Reform (IESR) secara daring memberikan pemaparan tentang Transisi Menuju Pembangunan Ekonomi Hijau
15 April 2021
LTS-LCCR KLHK – IESR: Indonesia Mampu Capai Netral Karbon Sebelum 2060
Jakarta, 25 Maret 2021 — Sebagai upaya memenuhi mandat Persetujuan Paris, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
24 Maret 2021
