Penyederhanaan golongan pelanggan listrik memberikan kesempatan masyarakat meningkatkan daya listrik tanpa dikenakan biaya.

JAKARTA-DUNIA ENERGI. Kebijakan penyederhanaan golongan tarif listrik berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. Hal ini harus diantisipasi pemerintah dan PT PLN (Persero) dengan tetap melakukan sosialisasi menyeluruh terhadap rencana tersebut.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan rencana penyederhanaan golongan tarif listrik pada intinya tidak menyulitkan masyarakat jika diimplementasikan sesuai janji pemerintah dengan tidak diikuti kenaikan tarif. Namun jika persiapannya tidak baik berjalan baik bisa menimbulkan keresahan baru.

“Pengalaman sebelumnya menunjukkan publik tidak terlalu paham, sehingga muncul resistensi dan spekulasi. Informasi yang disampaikan Kementerian ESDM dan PLN tidak sinkron,” kata Fabby kepada Dunia Energi, Senin (15/1).

PLN sebelumnya telah menegaskan bahwa penyederhanaan golongan tarif adalah langkah untuk meningkatkan daya listrik sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Perlu kejelasan pesan, koordinasi antara PLN dan Kementerian ESDM dalam penyampaian informasi, lakukan diseminasi informasi secara luas, dan jangan ada paksaan atas implementasi program ini” ungkap Fabby.

Penyederhanaan golongan pelanggan listrik dilakukan pada pelanggan golongan 900 VA (non subsidi), 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, 4400 VA hingga 12.600 VA.

Para pelanggan golongan 900 VA nantinya akan ditingkatkan ke 1.300 VA dan pelanggan dengan daya listrik 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA akan menjadi golongan 5.500 VA. Dan bagi pelanggan listrik di atas 5.500 VA akan mendapatkan daya baru sebesar 13.200 VA ke atas.

PLN menargetkan proses peningkatan daya listrik tersebut bisa dimulai di Pulau Jawa pada Maret mendatang.

Sofyan Basir, Direktur Utama PLN, mengatakan proses tersebut tidak memakan waktu singkat karena dibutuhkan pemeriksaan terkait kesiapan fasilitas dan infrastruktur dalam mengakomodir peningkatan daya. Untuk seluruh Jawa misalnya, jika ingin merampungkan seluruhnya maka dibutuhkan waktu paling tidak satu tahun.

PLN yakin resistensi yang sempat terjadi saat awal pencetusan program tidak akan terjadi lagi karena berdasarkan laporan di lapangan justru banyak masyarakat yang menagih implementasi program tersebut.

“Respon masyarakat positif, malah mereka nanya kapan bisa tambah daya. Mereka merasa tidak ada biaya kan,” tandas Sofyan.(RI)