Jakarta, 20 Juni 2024 – Pertumbuhan ekonomi Indonesia disokong oleh beberapa sektor salah satunya industri. Pada industri pengolahan non migas, terdapat peningkatan kontribusi pada PDB Indonesia, dari sebesar 16% pada triwulan 1 tahun 2023 menjadi 17% pada triwulan 2024. Kontribusi ekonomi yang signifikan ini juga membawa dampak ikutan lain yakni naiknya emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri yang juga semakin tinggi. Dalam workshop Peningkatan Kapasitas bagi Industri, Akademisi, Pemerintah Menuju Industri Hijau dan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Kementerian Perindustrian, Apit Pria Nugraha, Kepala Pusat Industri Hijau menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia menyadari  dengan situasi dunia saat ini untuk menekan emisi GRK, salah satunya dengan dekarbonisasi industri. 

“Fokus Pemerintah Indonesia saat ini adalah memenuhi target penurunan emisi pada dokumen enhanced NDC. (Beban) Pengurangan emisi ini bukan tanggung jawab satu pihak saja. Penting untuk industri, akademisi, dan pemerintah untuk memahami pentingnya pengurangan karbon,” katanya.

Apit menambahkan, di sisi industri salah satu upaya untuk pengurangan industri ialah dengan penerapan nilai ekonomi karbon. Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya  menyiapkan sejumlah aturan yaitu: (1) peta jalan perdagangan karbon untuk industri, (2) Peraturan Menteri Perindustrian tentang perdagangan karbon di sektor industri, (3) batas atas perdagangan karbon, (4) tata laksana perdagangan karbon, dan (5) sistem informasi terintegrasi perdagangan karbon.

Penurunan emisi secara umum mendesak untuk segera dilakukan. Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan saat ini bumi telah mengalami kenaikan suhu sebesar 1,36 derajat Celcius sejak masa pra-industrial, waktu maupun batas toleransi kenaikan suhu bumi semakin sempit.

“Peningkatan suhu ini sudah dirasakan kondisi kita sekarang seperti cuaca panas dan ekstrimnya cuaca, dan seterusnya. Hal ini perlu menjadi concern (perhatian-red) ketika kita melewati kenaikan suhu 1,5 – 2 derajat Celcius, dapat berimplikasi terhadap perekonomian seperti kepastian rantai pasok bahan baku dan kenaikan biaya dari manufaktur industri serta perdagangan,” kata Deon.

Priyanto Rohmattullah, Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas mengungkapkan keterkaitan yang erat antara pembangunan berkelanjutan dan menekan risiko ekonomi akibat krisis iklim. Ia menjelaskan bahwa Bappenas meluncurkan inisiatif untuk pembangunan ketahanan iklim yang diperkuat dengan instruksi presiden (Low Carbon Development Indonesia-LCDI). Hasil studi ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan pembangunan rendah karbon Indonesia dapat menekan kerugian hingga 300 triliun rupiah.

“Untuk melaksanakan implementasi dari studi ini diperlukan political will yang kuat dan konsisten,” kata Priyanto.

Industri dapat pula meraup manfaat dari dekarbonisasi sektor industri, di antaranya penghematan biaya operasional dari penerapan efisiensi energi. Dhifan Nabighdazweda,  Analis Energi IESR, memaparkan efisiensi energi dan efisiensi bahan bakar merupakan pilar pertama dekarbonisasi industri dan saat ini belum banyak dilakukan meskipun berpotensi mengurangi biaya produksi hingga 10-20 persen.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi, namun komitmen ini perlu ditingkatkan. Tidak ada solusi silver bullet yang dapat digunakan oleh seluruh sektor industri. Perlu kajian khusus di masing-masing tipe industri dengan mempertimbangkan karakteristik industri,” kata Dhifan. 

Sri Gadis Pari Bekti, Pembina industri, Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian menjelaskan salah satu strategi dekarbonisasi industri yakni dengan membangun industri hijau di Indonesia. 

“Kami melihat beberapa urgensi penerapan industri hijau di antaranya kerentanan pasokan bahan baku dan energi, kontribusi terhadap komitmen Persetujuan Paris dan menggeliatnya pasar karbon dan pasar modal yang mengadopsi aspek berkelanjutan,” katanya.

Urgensi untuk mentransformasikan industri menuju industri hijau juga disadari oleh Schneider International. Devina Raditya Environmental and Sustainability Director., Schneider Electric Global Supply Chain menjelaskan bahwa kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon dioksida menuntut aksi konkret segera dan membutuhkan kerjasama banyak pihak.

“Sustainability (keberlanjutan-red) dan carbon footprint (jejak karbon-red) itu jika tidak bersama-sama memberantas dan menguranginya kita akan lambat sekali dalam mengatasi permasalahan karbon,” ujar Devina.

Secara global, sejumlah entitas bisnis dan industri menghimpun diri dalam kelompok RE100 untuk mengakselerasi perubahan kebijakan untuk semakin banyaknya energi terbarukan di dalam jaringan (grid). Kelompok ini terus mendorong terjadinya dekarbonisasi sekaligus mendesak pemerintah untuk membuat kerangka kebijakan yang semakin mendukung tumbuhnya ekosistem keberlanjutan seperti energi terbarukan. 

Laura Thomas, Senior Policy Officer RE100, menjelaskan kondisi di Indonesia saat ini mayoritas anggota RE100 di Indonesia membeli energi terbarukan melalui mekanisme Renewable Energy Certificate (REC). 

“Harus ada perbaikan mekanisme pengadaan energi terbarukan pada jaringan (grid), perbaikan ini bukan hanya untuk penambahan kapasitas namun juga akan menarik investor untuk ikut membiayai proyek energi terbarukan,” jelas Laura.