Skip to content

Workshop LCA : Menyamakan Persepsi Mengenai Equitable Access to Sustainable Development (EASD)

Author :

Authors

Semenjak awal dibentuknya UNFCCC, terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam mengarahkan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Beberapa yang seringkali digunakan adalah CBDR (Common but Differentiated Responsibilities), RC (Respective Capacity) serta Equity, sebagaimana tercantum dalam Konvensi artikel 3.1. Semenjak COP 16 di Cancun, Equity kemudian kembali disebut-sebut sebagai sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam setiap negosiasi, serta tertulis di dalam teks negosiasi. Tahun 2011 yang lalu, menjelang Konferensi Para Pihak ke-17 di Durban (COP 17), negara-negara BASIC (Brazil, South Africa, India, dan China) memformulasikan sebuah prinsip ‘baru’ yang disebut sebagai ‘Equitable Access to Sustainable Development’, yang kemudian menjadi salah satu istilah yang digunakan di Durban. Sebagai kelanjutannya, pertemuan negosiasi perubahan iklim di Bonn mengagendakan workshop mengenai Equitable Access to Sustainable Development, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antar Pihak mengenai Equitable Access to Sustainable Development.  

Sebenarnya, prinsip ini sudah lama diadopsi dalam negosiasi perubahan iklim. Bahkan, apabila merunut dari pembuatan konvensi, prinsip ‘Equity’ telah ada selama 20 tahun; semenjak lahirnya konvensi di konferensi tingkat tinggi bumi Rio de Janeiro. Hanya saja, konvensi memang tidak menjabarkan definisi yang jelas mengenai ‘Equity’. Prinsip yang lebih jelas dibahas adalah prinsip CBDR atau Common But Diffferentiated Responsibilities.

Dalam workshop yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 di bawah kegiatan AWG-LCA, workshop Equitable Access to Sustainable Development memberikan beberapa gambaran dari para Pihak dan juga beberapa kelompok masyarakat sipil. Dari pemaparan yang diberikan, muncullah beberapa pendapat, diantaranya:

  1. Isu ‘Equity’ dalam konteksnya dengan perubahan iklim berhubungan dengan ‘fairness’ dan ‘ethical conduct’. Itu sebabnya, setiap proses negosiasi yang sedang dan akan berlangsung, seharusnya menjadi fair dan ethical.
  2. Equity’ belum memiliki definisi yang jelas; setidaknya, definisi ‘Equity’ tidak tercantum dalam konvensi. ‘Equity’ seharusnya disesuaikan dengan kondisi negara tertentu (national circumstances).
  3. Isu ‘Equity’ tidak seharusnya diberlakukan untuk kegiatan mitigasi saja, namun juga harus diterapkan di kegiatan adaptasi dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya, seperti: pendanaan/finance, transfer teknologi, dan capacity building
  4. Isu ‘Equity’ tidak seharusnya menjadi ‘milik’ LCA saja, namun juga harus ada di seluruh aspek negosiasi perubahan iklim; ADP, KP, SBI, SBSTA, atau komponen lain
  5. Harus ada rencana kerja mengenai bagaimana implementasi dari ‘Equity’ dapat dijalankan

Yang disebutkan di atas adalah beberapa hal yang baru tercetus pada workshop. Seluruh ide di atas, dapat berkembang menjadi suatu fondasi negosiasi menjelang COP 18 di Qatar mendatang. Terlepas dari apa yang menjadi definisi dari ‘Equity’, hal yang paling jelas adalah apabila ambisi penurunan emisi tidak setinggi mungkin, maka ketidakadilan akan terjadi; jelas negara-negara yang paling miskin yang akan merasakan penderitaannya.

Mengutip cerita Martin Khor, dari South Centre, salah satu tendensi dari keluarga atau negara miskin adalah berapa pun bantuan yang akan diberikan, akan didedikasikan untuk keluarga atau negara tersebut bertahan hidup. Mustahil rasanya untuk memberikan dana para keluarga atau negara yang miskin, untuk menggunakan uang yang diberikan dengan mengganti teknologi memasak dengan kompor tiga batu dengan kompor gas; atau mengganti lampu cempor berbahan bakar minyak tanah dengan lampu neon. Justru masyarakat miskin akan menggunakan uang bantuannya, dengan membayarkan anak mereka berobat di kala sakit, memperbaiki atap rumah yang bocor, atau kegiatan lainnya. Hal ini juga didukung oleh Mesir, yang mengatakan bahwa, “Semakin sedikit kebutuhan suatu negara beradaptasi, maka semakin banyak dana yang dapat digunakan, untuk mengurangi emisi. Namun, semakin banyak kebutuhan negara untuk beradaptasi, maka akan semakin sedikit dana yang dapat digunakan untuk melakukan mitigasi.”

Beberapa istilah di sini dibiarkan berbahasa inggris dan sengaja tidak diterjemahkan, untuk menghindari adanya perbedaan persepsi dari yang dikatakan di dalam pernyataan

Share on :

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Article

Indonesia Menuju Era Hidrogen Hijau

Bogor, 6 Februari 2024 – Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak, satu di antara langkah krusial yang harus diambil adalah mempercepat investasi dalam

Selengkapnya >
IESR-Secondary-logo

Dengan mengirimkan formulir ini, Anda telah setuju untuk menerima komunikasi elektronik tentang berita, acara, dan informasi terkini dari IESR. Anda dapat mencabut persetujuan dan berhenti berlangganan buletin ini kapan saja dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang disertakan di email dari kami. 

Newsletter