Capai EITI Compliant Country, Indonesia Didorong Tata Tambang Lebih Transparan

Dec, 22 2015

Penulis :

Petugas menyaksikan bangunan yang dibakar warga saat operasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kampung Ciguha, Gunung Pongkor, Bogor, Jabar, Sabtu (19/9).

Petugas menyaksikan bangunan yang dibakar warga saat operasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kampung Ciguha, Gunung Pongkor, Bogor, Jabar, Sabtu (19/9).

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Publish What You Pay Indonesia (PWYP)  menyambut Indonesia yang mendapatkan status EITI Compliant Country dan didorong untuk membuat sektor pertambangan lebih transparan.

Dewan Internasional Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang berkedudukan di Oslo, Norwegia, menetapkan Indonesia kembali menyandang status EITI Compliant Country.

Indonesia dinilai telah memberikan informasi transparan soal penerimaan negara baik pajak dan nonpajak dari perusahaan migas dan tambang yang direkonsiliasi dengan instansi pemerintah, juga dilengkapi dengan gambaran tata kelola industri.

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, mengatakan keberhasilan Indonesia memberi harapan di tengah-tengah persoalan mafia migas, tambang dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, sambungnya, pihaknya mendorong adanya perbaikan tata kelola sektor ekstraktif.

“Status ini hanya bemakna apabila tujuan akhir EITI tercapai yaitu adanya perbaikan tata kelola sektor ekstraktif, khususnya migas dan tambang menjadi lebih transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Maryati dalam rilisnya yang dikutip Bisnis.com, Selasa (21/12/2015).

Fabby Tumiwa, anggota Dewan Internasional EITI, mengingatkan bahwa laporan EITI perlu lebih ditingkatkan di tingkat transparansi. Hal itu menyangkut pembukaan informasi koordinat wilayah pertambangan dan kadasterial, informasi peserta tender, informasi beneficial ownership serta kontrak migas dan pertambangan.

Sumber: bisnis.com.

Artikel Terkait
Sep, 6 2012

BY IGNASIUS LAYA & NURSEFFI DWI WAHYUNI JAKARTA (IFT) – PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, menyatakan proyek kabel listrik bawah laut

Jul, 21 2011

JAKARTA (Pos Kota) – Pengamat listrik Faby Tumiwa mengungkapkan hemat listrik dan bahan bakar minyak (BBM) sudah merupakan satu keharusan. “Apalagi bagi instansi atau lembaga

Mar, 8 2018

Jakarta-RILIS.ID. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, penetapan harga batubara acuan (HBA) untuk pembangkit listrik (PLN) akan menguntungkan posisi politisi

Mar, 20 2010

TEMPO/Dimas Aryo TEMPO Interaktif, Jakarta – Pengamat listrik independen, Fabby Tumiwa, mempertanyakan tindakan Dewan Energi Nasional (DEN) yang memberi rekomendasi menaikkan harga jual listrik dari

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close