IESR Nilai Tak Perlu Tunggu 2020 untuk Penyesuaian Tarif Listrik

Jun, 28 2019

Penulis :

Oleh: Vincent Fabian Thomas – 28 Juni 2019 | Tirto.id

Direktur IESR mengatakan berdasarkan Pasal 6a Permen ESDM No. 41 Tahun 2017 memungkinkan Menteri ESDM untuk menentukan waktu pemberlakuan penyesuaian tarif listrik.

tirto.id – Direktur Eksekutif Institute for Services and Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai pemerintah dapat segera memberlakukan penyesuaian tarif listrik atau adjustment. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 6a Permen ESDM No. 41 Tahun 2017 memungkinkan Menteri ESDM untuk menentukan waktu pemberlakuan penyesuaian tarif ini. Sehingga ia berkesimpulan bahwa penyesuaian tarif ini dapat dilakukan dalam waktu dekat ini, tanpa tidak harus menunggu 2020 sebagaimana yang saat ini diwacanakan oleh Kementerian ESDM. “Kalau mau diterapkan Juli asalkan Menteri ESDM mau menetapkan enggak apa. Permen ESDM-nya kan masih berlaku. Jadi tarif adjustment enggak harus nunggu 2020. Sekarang pun boleh,” ucap Fabby saat dihubungi reporter Tirto pada Kamis (27/6/2019). Kabar untuk memberlakukan kembali mekanisme penyesuaian tarif listrik ini mencuat menyusul adanya wacana Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk memangkas kompensasi dari selisih harga jual listrik yang lebih rendah dari harga keekonomian. Sebab, bila benar kompensasi dikurangi, maka PLN akan menanggung sendiri kekurangan itu tanpa bantuan pemerintah. Padahal harga listrik sendiri dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. Di saat yang sama, besaran tarif memang perlu disesuaikan untuk mengimbangi fluktuasi biaya penyediaan listrik yang bergantung gejolak komoditas dunia dan valuta asing. Fabby menjelaskan bahwa pencabutan kompensasi ini cukup direspons dengan mengembalikan mekanisme penyesuaian tarif listrik yang sudah lama diberlakukan sebelum dimoratorium oleh Menteri ESDM pada 2017. Sebab akibat dari moratorium itu, PLN sempat mengalami kehilangan potensi pendapatan seperti kerugian Rp18 triliun yang muncul pada kuartal III 2018. “Pada 2018 Menteri ESDM memoratorium tarif adjustment. PLN jadi kehilangan potensi pendapatan. Dalam konteks BKF ya boleh-boleh sah memangkas tapi konsekuensinya tarif harus disesuaikan lagi,” ucap Fabby.

Baca selengkapnya di Tirto.id dengan judul “IESR Nilai Tak Perlu Tunggu 2020 untuk Penyesuaian Tarif Listrik”, https://tirto.id/iesr-nilai-tak-perlu-tunggu-2020-untuk-penyesuaian-tarif-listrik-ede9.

Follow kami di Instagram: tirtoid | Twitter: tirto.id

Artikel Terkait
Nov, 1 2012

JAKARTA – Wakil ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon  meminta KPK untuk mengusut dugaan korupsi di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan-3 di Desa

Sep, 24 2015

Jakarta,EnergiToday— Hingga kini sumber minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air sudah semakin menipis, untuk itu Pemerintah diminta tidak lagi mengandalkan sektor migas sebagai

May, 26 2017

Pemerintah tengah mempertimbangkan sebuah  skema yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna dan pengembang energi bersih untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dari bunga

Mar, 8 2015

[SEMARANG] Rencana pemerintah melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) membangun PLTN terus mendapat respon kritis para aktivis dan pengamat lingkungan. BATAN sendiri telah merencanakan untuk

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+