KTT RIO + 20 dan Peran Strategis Organisasi Masyarakat Sipil

Sep, 8 2011

Penulis :

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (UN Conference on Sustainable Development/UNCSD) melalui resolusi sidang Majelis Umum PBB No. 64/236.

Konferensi tersebut rencananya akan dilangsungkan di Brasil 4-6 Juni 2012, sekaligus merayakan peringatan 20 tahun Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UN Conference on Environmen and Development/UNCED) di Rio de Jeneiro tahun 1992, dan perayaan 10 tahun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development/WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002.

UNCSD bertujuan untuk mengamankan komitmen politik yang diperbaharui untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mengkaji kemajuan yang telah dicapai hingga saat ini dari implementasi hasil-hasil yang telah diputuskan dari berbagai pertemuan tingkat tinggi tentang pembangunan berkelanjutan.

Konferensi ini sendiri akan difokuskan pada dua hal utama: ekonomi hijau dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, dan kerangka kerja institusi untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut dan dokumen-dokumen tentang UNCSD/Rio+20 dapat mengunjungi situs: http://www.uncsd2012.org/rio20/

Sejak UNCED di Rio 1992, keterlibatan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari proses politik serta inklusifitas pengambilan keputusan. Agenda 21 memformulasikan berbagai kelompok dengan berbagai kepentingannya  dalam 9 Kelompok Utama (Major Groups) yang terdiri dari: bisnis dan industri; anak-anak dan kaum muda; petani; masyarakat adat; pemerintahan lokal/daerah; organisasi non-pemerintah (NGO); komunitas ilmuwan dan akademisi; perempuan; pekerja dan serikat pekerja. Kategorisasi ini masih tetap berlaku hingga hari ini.

Kelompok NGO memiliki peranan yang strategis dalam setiap pertemuan dunia tingkat tinggi. Ditengah pertarungan berbagai macam kepentingan yang sangat mempengaruhi hasil konferensi tingkat tinggi mendatang, NGO menjadi kelompok yang dapat memastikan bahwa hasil konferensi nanti tidak melenceng jauh dari realitas kehidupan sehari-hari.

Selain itu, keikutsertaan NGO dapat juga ditujukan untuk memastikan bahwa pilar-pilar dan implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sejatinya dapat mendukung keadilan sosial dan ekonomi, pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan serta peningkatan pembangunan manusia.

Bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, NGO menjadi kekuatan pengimbang untuk memastikan agar manfaat terbesar dari konferensi ini kelak diterima oleh masyarakat, khususnya kelompok-kelompok marginal yang selama ini lebih banyak menjadi korban “pembangunan,” yang mengandalkan pendekatan “business as usual” yang eksploitatif terhadap manusia maupun ekologi.

Aliansi NGO dan kelompok-kelompok utama seperti masyarakat adat, perempuan, anak dan kaum muda, buruh dan serikat pekerja serta masyarakat adat sesungguhnya dapat menjadi pengimbang kepentingan-kepenting korporasi dan pemilik modal. Dengan demikian pembahasan tentang “ekonomi hijau” (green economy) di Rio+20 dapat memberikan hasil yang dapat, diantaranya: melindungi hak-hak manusia generasi sekarang dan yang akan datang atas pembangunan dan daya dukung lingkungan yang cukup (sufficient), alih teknologi tepat guna yang dapat diproduksi secara massal dan murah oleh negara berkembang, serta  bantuan internasional (international aid) tidak secara serta merta digantikan dengan konsep “green investment” dimana bantuan internasional tetap dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan dan memangkas kesenjangan kemakmuran antara negara dan individu.

Investasi hijau (green investment) tetap dibutuhkan tetapi kiranya hal tersebut tidak mensubstitusi dan memupus komitmen bantuan dari negara-negara maju untuk negara miskin dan berkembang. Sebaliknya kedua instrumen ini harus berjalan seiring dan saling memperkuat untuk menghasilkan masa depan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kutipan Wawancara antara IPS dan Michael Renner dari World Watch Institute (click link) tentang peran kunci NGO dalam proses Rio+20 dapat memberikan gambaran lebih lanjut isu-isu kunci apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan dua tema utama dari UNCSD 2012.

IESR beserta sejumlah organisasi non-pemerintah lainnya tergabung dalam Asia Pacific CSO untuk Rio+20. Kelompok ini adalah koalisi lepas dari berbagai organisasi yang ingin berkontribusi terhadap proses di kawasan Asia Pacific dan Global.  IESR membuka diri untuk berbagai masukan yang berkaitan dengan isu kemiskinan energi, keadilan iklim, dan keadilan pengelolaan sumberdaya alam (FT)

Jakarta, 08-09-2011

Artikel Terkait
Nov, 11 2013

IESR, Warsawa (11/11). Mulai 11 sampai 22 November 2013, para utusan khusus, menteri, delegasi pemerintah, dan masyarakat sipil serta pelaku usaha akan berkumpul di ibu

Dec, 9 2011

Sebagaimana kita ketahui, salah satu perjuangan di negosiasi perubahan iklim UNFCCC adalah perihal Green Climate Fund. Walau demikian, Green Climate Fund  akan menjadi sia-sia apabila

Sep, 26 2019

Kontributor: Jannata Giwangkara, Erina Mursanti Merespon tiga langkah strategi transisi energi di Indonesia versi Menteri ESDM dalam Energy Action Forum “Accelerating the Energy Transition on

Mar, 27 2020

Ditengah tekanan pandemi #COVID-19 ada kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan strategi pembangunan rendah karbon, mendukung investasi energi terbarukan salah satunya. Apa yang bisa dilakukan:

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close