Pemerintah Harus Desak Freeport Bangun Smelter di Papua

Feb, 16 2015

Penulis :

1

Menteri ESDM Sudirman Said bersalaman dengan Chairman Freeport-McMoran James R. Moffet, disaksikkan Presdir PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Jakarta, Minggu (25/1/2015). (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

VIVA.co.id – Pemerintah didesak untuk segera menuntaskan proses renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Mineral dan Batubara. Prosesnya harus secara transparan dan akuntabel.

“Pemerintah juga harus memperhatikan concern Pemerintah Daerah terkait keinginan agar pabrik smelter PT. Freeport dibangun di Papua,” kata Maryati Abdullah, Koordinator Publish What You Pay Indonesia, dalam keterangan persnya, Minggu 15 Februari 2015.

Mengenai kekurangan pasokan listrik, kata dia, Freeport disarankan membangun pembangkit listrik sendiri. Proyek ini bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk sekaligus memenuhi kebutuhan listrik wilayah Papua.

Sedangkan terkait kenaikan tarif royalti, sudah tepat Pemerintah menegosiasikan kenaikan tarif, karena tarif yang diberlakukan kepada Freeport selama ini terlalu kecil dan tidak sesuai dengan nilai keekonomian sektor tambang ini yang dimandatkan konstitusi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Namun, Pemerintah hendaknya segera menuangkan hasil-hasil renegosiasi tersebut ke dalam bentuk amandemen kontrak, agar kekuatan hukumnya lebih mengikat,” kata Maryati.

Data PWYP menyebutkan bahwa Freeport selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ditengarai tidak membayarkan dividennya kepada Pemerintah.

Fabby Tumiwa, ketua Dewan Pengarah PWYP Indonesia, menyampaikan bahwa berdasarkan peristiwa ini, Pemerintah harus melakukan audit terhadap seluruh laporan keuangan PT Freeport Indonesia untuk memastikan bahwa kontribusi PT Freeport Indonesia atas pengelolaan sumber daya alam kita benar-benar sesuai dengan ketentuan.

“Audit ini bisa dilakukan oleh BPK atau auditor independen yang sekaligus untuk membuktikan “klaim” PT Freepor Indonesia mengalami kerugian sehingga selama tiga tahun berturut-turut (2012, 2013 dan 2014) tidak membayarkan dividennya kepada Pemerintah,” katanya.

Data PWYP Indonesia yang bersumber dari Kementerian ESDM menggambarkan, dari total 34 KK (Kontrak Karya) dan 73 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang harus direnegosiasi, Pemerintah baru menandatangani 1 Amandemen KK, selebihnya ada yang telah sepakat dan baru menandatangani MOU (26 KK, 61 PKP2B) sedangkan sekitar 19 perusahaan lainnya masih menyepakati sebagian dari isi MOU.

“Batas waktu renegosiasi KK dan PKP2B menurut Undang-Undang telah lewat, jika Pemerintah tidak segera menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka negara berpotensi mengalami kerugian akibat tarif royalti yang masih rendah,” kata Aryanto Nugroho, Koordinator Advokasi PWYP Indonesia.

Kerugian lain, kata Aryanto, adalah  peningkatan nilai tambah ekonomi yang tertunda, serta manfaat-manfaat lain yang sejatinya dapat dioptimalkan oleh Pemerintah seperti divestasi dan pemenuhan penggunaan barang dan jasa dalam negeri. (ren)

Sumber: viva.co.id.

Artikel Terkait
Apr, 26 2012

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menilai Pusat Investasi Pemerintah (PIP) layak untuk membeli tujuh persen saham divestasi PT

Sep, 14 2015

JawaPos.com- Dukungan Presiden Joko Widodo kepada mega proyek pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW) menjadi angin segar bagi investor listrik. Dengan sendirinya, tak ada

Nov, 26 2017

Rangkaian konferensi para pihak (Conference of the Parties/COP-23) membahas perubahan iklim telah berakhir 17 November 2017 di Bonn, Jerman. Satu langkah besar terukir pada 16

Jul, 13 2017

Dalam pertemuan anggota negara-negara G20 di Jerman, Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali menegaskan mengenai komitmen Indonesia terhadap Kesepakatan Paris. Namun banyak upaya yang harus dilakukan

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close