RUU Migas Harus Segera Dibahas

May, 30 2016

Penulis :

RUU migrasJAKARTA–Pembahasan rancangan Undang Undang Migas harus segera dilakukan untuk menuntaskan berbagai persoalan di sektor energi, khususnya masalah tata kelola industri minyak dan gas bumi.

Ketua Badan Pengarah Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Fabby Tumiwa mendesak DPR khususnya Komisi VII untuk segera membahas RUU Migas. Menurutnya, sampai hari ini tidak ada perkembangan apa pun yang signifikan dari pembahasan RUU Migas tersebut.

Fabby yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) menyatakan akar berbagai persoalan di sektor migas adalah payung hukum yang masih memiliki banyak celah, baik dari sisi perencanaan, pengelolaan, pembinaan maupun pengawasan.

“Setidaknya ada beberapa isu kunci yang harus dimasukkan ke dalam pembahasan RUU Migas, yaitu perencanaan pengelolaan migas, model kelembagaan hulu migas yang memungkinkan adanya proses check and balances badan pengawas, BUMN pengelola, Petroleum Fund, DMO, dana cadangan, cost recovery, participating interest, perlindungan atas dampak kegiatan migas, serta reformasi sistem informasi dan partisipasi,” katanya melalui keterangan resmi, Minggu (29/5/2016).

Adapun RUU Migas ditetapkan sebagai salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016.

Sumber: http://industri.bisnis.com.

Artikel Terkait
Sep, 19 2012

Jakarta, Kompas – Pembangunan tak perlu jargon-jargon perubahan iklim karena jargon-jargon itu berbeda dengan bahasa pembangunan. Saat ini, kapasitas membangun belum dimaknai sesuai substansinya. ”Jargon

Feb, 24 2012

Kamis, 23 Februari 2012 | 14:59 WIB JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, bilang, kenaikan harga bahan bakar

Jun, 29 2018

Jakarta- Tempo.Co. Asosiasi Pengusaha Listrik Swasta Indonesia menolak rencana pemerintah mengetatkan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Juru Bicara Asosiasi Rizal Calvary menganggap revisi

Nov, 9 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penundaan pengucuran penyertaan modal negara (PMN) kepada 23 badan usaha milik negara (BUMN) dinilai akan menghambat program listrik 35 ribu megawatt (MW). Hal

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+