Soal Tarif Uap dan Listrik, PLN dan PGE Harus Renegosiasi Harga

Dec, 18 2015

Penulis :

Petugas memeriksa instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit 5 yang berkapasitas 1 x 35 MW di Garut, Jawa Barat, 5 Juli 2015 (Antara/M Agung Rajasa)

Petugas memeriksa instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit 5 yang berkapasitas 1 x 35 MW di Garut, Jawa Barat, 5 Juli 2015 (Antara/M Agung Rajasa)

Jakarta- Pemerintah harus menjembatani ketidaksepakatan soal revisi harga jual uap/tarif listrik panas bumi dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) ke PT PLN (Persero).

Pengamat listrik Fabby Tumiwa, mengatakan dari sisi harga sekarang ini sudah ada dua mekanisme, yakni secara bisnis (B to B) danceiling prices. “Sekarang tinggal bagaimana PGE melakukan negosiasi dengan PLN untuk menentukan harga,” kata dia.

PGE dan PLN sebelumnya meneken interim agreement yang akan berakhir pada 31 Desember 2015. Interim agreement meliputi perjanjian jual beli uap (PJBU) dan perjanjian jual beli listrik (PJBL) delapan unit pembangkit yang dikelola PGE, yaitu tujuh PJBU unit di Kamojang, Jawa Barat dan Lahendong, Sulawesi Utara dan satu PJBL di Kamojang.

Berdasarkan PJBU/PJBL, untuk Kamojang interim agreement US$ 6,2 sen per kilowatthour (kwh). Sedangkan usulan PGE US$ 7,43 sen per kwh dan usulan PLN US$ 3,3 sen per kwh. Sedangkan untuk pembangkit PGE di Kamojang, interim agreement US$ 9,7 sen per kwh. Adapun usulan PGE US$ 10,11 sen per KWH dan PLN US$ 5,82 sen per kwh. Sementara itu untuk Lahendong, interim agreement sebesar US$ 6,2 sen per kwh dengan usulan PGE US$ 11,11 sen per kwh dan permintaan PLN bergerak mulai dari level US$ 2,69 sen hingga US$ 5,34 sen per kwh.

Menurut dia, yang paling utama adalah harga tersebut masuk dalam kategori harga ekonomis dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pengembalian investasi dan margin bagi perusahaan. “Jika terpenuhi, sebenarnya tidak lagi menjadi masalah. PLN dan PGE silakan secara terbuka melakukan renegosiasi harga sehingga tidak saling merugikan,” katanya.

Direktur Panas Bumi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saifulhak, sebelumnya menyatakan proses revisi harga panas bumi bagi PGE berlangsung terlalu lama. Revisi tidak bisa dengan mudah dilakukan lantaran ada beberapa pihak yang khawatir untuk mengambil keputusan.

Whisnu Bagus Prasetyo/WBP

Sumber: beritasatu.com.

Artikel Terkait
Nov, 29 2018

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan harga listrik hasil Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) wajar

Apr, 27 2010

Selasa, 27 April 2010 | 04:27 WIB Jakarta, Kompas – Pembangkit listrik tenaga nuklir bukan solusi energi nasional. Sementara, pemanfaatan maupun produksi energi terbarukan belum

Sep, 23 2015

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian cukup besar lantaran penjualan premium. Tercatat kerugian Pertamina sudah mencapai Rp15,2 triliun. Eksekutif Institute for Essential Reform (IESR)

May, 6 2010

Submitted by rinda on Thu, 06/05/2010 – 20:54 SatuDunia, Bank Dunia selama ini telah memerankan peran yang sangat penting dalam sektor energi secara global. Sebagai

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+