Lokakarya Nasional tentang Transisi yang Berkeadilan: Membangun Kapasitas untuk Transisi Batubara yang Berkelanjutan di Indonesia
Tayangan Tunda
Latar Belakang
Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya batubara, berada di titik penting dalam perjalanan transisi energinya. Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan karena ketergantungannya yang tinggi terhadap batubara, termasuk degradasi lingkungan, masalah kesehatan masyarakat, dan ketidakseimbangan ekonomi. Menyadari kebutuhan mendesak akan peralihan transformatif menuju sumber energi berkelanjutan, pemerintah Indonesia secara aktif terlibat dalam konsep “Transisi Berkeadilan”. Kerangka kerja transisi ini menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi, memastikan bahwa tidak ada masyarakat atau pekerja yang tertinggal ketika negara ini beralih dari industri yang bergantung pada batubara.
Industri batubara, meskipun memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar tambang batubara dan pembangkit listrik. Pelepasan gas rumah kaca, penggundulan hutan, dan polusi air merupakan masalah lingkungan yang mendesak. Selain itu, kesehatan masyarakat setempat terancam karena polusi udara dan air, yang menyebabkan peningkatan penyakit pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, stabilitas ekonomi di wilayah yang sangat bergantung pada batubara juga rentan, sehingga perlu dilakukan diversifikasi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Keharusan untuk beralih dari bahan bakar fosil disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa peralihan ini tidak hanya berkelanjutan dari segi lingkungan, tetapi juga adil secara sosial dan ekonomi.
Inti dari keberhasilan transformasi yang kompleks ini adalah hubungan penting antara konsep Transisi Berkeadilan dan pembangunan kapasitas kelembagaan di dalam negara. Kapasitas kelembagaan mencakup pengetahuan, keterampilan, kebijakan, dan sumber daya kolektif yang dimiliki oleh badan-badan dan organisasi pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau inisiatif pembangunan berkelanjutan secara efektif. Menjembatani prinsip-prinsip Transisi Berkeadilan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan hal yang mendasar untuk menghadapi tantangan rumit yang dihadirkan oleh perubahan monumental ini.
Sinergi ini menuntut pendekatan terpadu, yang memadukan aspirasi Transisi Berkeadilan – memastikan perlakuan yang adil bagi para pekerja, mendorong keterlibatan masyarakat, mendorong kesetaraan sosial, dan melestarikan lingkungan – dengan keterampilan dan sumber daya nyata yang diperlukan untuk menerjemahkan aspirasi ini menjadi kenyataan. Transisi yang Adil membutuhkan perubahan transformatif dalam cara kerja lembaga-lembaga yang tidak hanya berfokus pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada implementasi yang efektif, pelibatan pemangku kepentingan, dan pembelajaran yang berkesinambungan.
Stockholm Environment Institute (SEI) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) melakukan studi bersama tentang transisi yang adil di Indonesia, di bidang penilaian kapasitas kelembagaan dalam menangani isu transisi yang adil. Studi ini merupakan bagian dari penelitian komparatif tentang transisi yang adil dari bahan bakar fosil di tiga negara penghasil batubara, yaitu Kolombia, Afrika Selatan, dan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya membandingkan berbagai pengalaman, sejarah, dan politik produksi batubara serta upaya-upaya awal menuju transisi berkeadilan untuk memberikan wawasan tentang dinamika kekuasaan dan politik distribusi yang membentuk penolakan terhadap penghapusan ekonomi bahan bakar fosil, dan peluang untuk perubahan. Untuk melakukannya, laporan ini mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode, termasuk tinjauan literatur, wawancara, dan lokakarya.
Tujuan
Tujuan umum dari lokakarya ini adalah untuk berbagi dan melakukan validasi silang atas temuan-temuan studi yang dilakukan oleh SEI dan IESR mengenai transisi yang adil di provinsi-provinsi penghasil batubara di Indonesia, serta mengkatalisasi aksi-aksi kebijakan kolaboratif untuk memajukan tujuan-tujuan transisi tersebut. Secara khusus, lokakarya ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:
- Menyampaikan analisis awal dari studi tentang kapasitas lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk Transisi Berkeadilan di Indonesia kepada publik;
- Memperoleh masukan tentang hasil studi kapasitas lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk Transisi yang Adil di Indonesia dari para pemangku kepentingan utama;
- Mengidentifikasi titik masuk untuk melakukan aksi kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan agenda-agenda transisi yang berkeadilan di Indonesia.
Materi Presentasi
Just Coal Transitions in Indonesia – Stefan Bößner
Just-Coal-Transitions-in-Indonesia-Stefan-BosnerJust Transitions form Thermal Coal in Colombia – Elisa Arond
Just-Transitions-form-Thermal-Coal-in-Colombia-Elisa-ArondNational and local government institutions’ capacity for just transition planning around coal in Indonesia – Martha Mendrofa
National-and-local-government-institutions-capacity-for-just-transition-planning-around-coal-in-Indonesia-Martha-Mendrofa_Speakers
-
Dr. Ing. Tri Winarno-Director of Mineral and Coal Program Development-Directorate General of Mineral and Coal Ministry of Energy and Mineral Resources
-
Dr. Nizhar Marizi-Director of Energy Mineral and Mining Resources-Deputy for Maritime Affairs and Natural Resources- Ministry of National Development Planning/Bappenas
-
Edo Mahendra-Head of Indonesia JETP Secretariat Representative
-
Bhima Yudhistira*-Director-Center of Economics and Law Studies (Celios)
-
Stefan Bößner-Research Fellow- Stockholm Environment Institute
-
Julius Christian- Research Manager- Institute for Essential Services Reform
-
Martha Jesica- Sosial and Economics Analyst- Institute for Essential Services Reform