Webinar Diseminasi Strategi Pengembangan PLTS 100 GW untuk Mendorong Desentralisasi Energi
Latar Belakang
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), telah meneribitkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) periode 2025-060. Dalam dokumen RUKN disebutkan bahwa untuk mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih awal, diperlukan tambahan pembangkit tenaga listrik rata-rata sekitar 9,6 GW/tahun untuk mencapai total kapasitas sebesar 443 GW yang terhubung pada sistem tenaga listrik nasional pada tahun 2060. Dari 443 GW, sekitar 41,5% akan berasal dari pembangkit variable renewable energy (VRE), dilengkapi dengan penyimpanan energi sebesar 34 GW, dan 58,5% pembangkit dispatchable (bukan VRE). Berdasarkan share dari pembangkit VRE, PLTS menjadi tulang punggung sistem tenaga listrik nasional pada tahun 2060 dengan total kapasitas sekitar 108,7 GW, diikuti dengan PLTB sebesar 73,5 GW dan PLTA sebesar 70,5 GW.
Sementara itu, RUPTL PLN untuk periode 2025-2034 menunjukkan perencanaan yang sejalan dengan RUKN 2025-2060. Adanya rencana penambahan kapasitas sebesar 42,6 GW dari energi terbarukan, dengan penambahan terbesar dari PLTS yaitu 17,1 GW. Untuk mewujudkan perencanaan dalam RUPTL, maka PLN harus berhasil melakukan pengadaan pembangkit energi terbarukan hingga berhasil sampai beroperasi secara komersial (COD), rata-rata setiap tahunnya sebesar 4,26 GW. Hal ini merupakan tantangan besar melihat pertambahan rata-rata kapasitas pembangkit energi terbarukan di jaringan PLN dalam 5 tahun terakhir hanya sebesar 0,7 GW (IESR, 2025).
Di sisi lain, untuk mewujudkan salah satu misi Astacita yaitu swasembada energi, Presiden Prabowo telah mengumumkan akan adanya pembangunan PLTS 100 GW dan sistem penyimpanan energi sebesar 320 GWh yang tersebar di 80 ribu desa di seluruh Indonesia (Kompas,2025). Kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan akses energi yang andal dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di pelosok desa perlu disambut dan didukung dengan strategi dan perencanaan yang komprehensif. Kebijakan ini tentunya akan dapat menjawab kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan elektrifikasi pada desa-desa yang belum mendapatkan aliran listrik dari PLN dengan jumlah sekitar 5.758 desa atau 1,2 juta rumah tangga (ESDM, 2025). Oleh karena itu, kolaborasi yang solid berbagai pemangku kebijakan lintas sektor dari berbagai tingkatan perlu dibentuk agar program pembangunan PLTS 100 GW dapat terlaksana dengan baik, memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, dan berkelanjutan.
IESR, sebagai lembaga think-tank di bidang energi dan lingkungan di Indonesia, mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 GW. Program ini dinilai strategis dan relevan dalam menjawab tantangan transisi energi yang dihadapi pemerintah Indonesia, sekaligus mendukung upaya pencapaian swasembada energi nasional. Sejalan dengan urgensi dan besarnya skala program tersebut, IESR telah menyiapkan laporan awal mengenai rencana implementasi program PLTS 100 GW. Laporan awal ini direncanakan akan diluncurkan secara resmi kepada publik dan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Webinar: Diseminasi Strategi Pengembangan PLTS 100 GW untuk Mendorong Desentralisasi Energi.
Tujuan
- Mendiseminasikan laporan awal IESR terkait usulan implementasi program PLTS 100 GW.
- Mendiskusikan rekomedasi untuk implementasi Program PLTS 100 GW.
Speakers
-
Fabby Tumiwa - Chief Executive Officer (CEO) - IESR
-
Alvin Sisdwinugraha - Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan - IESR
-
Elen Setiadi - Deputi Bidang IV (Energi dan Sumber Daya Mineral) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
-
Panel Barus - Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi - Kementerian Koperasi
-
Afriza Ni’matus Sa’adah - Analis Program Energi Terbarukan dan Penyimpanan Energi - IESR
-
Auzora Pratopo - Staf Bidang Transisi Sistem Ketenagalistrikan - IESR
