Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November 2022 menyisakan harapan tinggi bagi program transisi energi di Indonesia seiring diumumkannya komitmen pendanaan 20 miliar dollar AS dalam program Just Energy Transition Partnership atau JETP. Namun, 1,5 tahun berlalu, belum juga tampak tanda-tanda realisasi pembiayaan. Padahal, selain teknologi, pendanaan juga krusial dalam rencana jangka panjang dekarbonisasi…

Analisis Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan bahwa sektor industri dapat tumbuh dan berkembang dengan melakukan lima pilar dekarbonisasi. Industri dapat menghemat biaya produksi hingga 30 persen dengan penerapan efisiensi energi dan efisiensi sumber daya. Baca selengkapnya di Kata Data.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyatakan Indonesia mempunyai sumber energi fosil yang bisa diolah jadi hidrogen dan ammonia. Baca selengkapnya di Koran Jakarta.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyikapi positif capaian keberlanjutan Pertamina pada 2023. Baca selengkapnya di Media Indonesia.

Lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi dirilisnya kuota pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Baca selengkapnya di Kompas.com

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa memaparkan, pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh batu bara sekitar 60 sampai 70 persen. Adanya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk menjaga biaya listrik agar tetap terjangkau, menciptakan ketergantungan dan menyulitkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Baca selengkapnya di Media Indonesia.

Blackout atau pemadaman listrik besar-besaran dengan durasi cukup lama masih saja terjadi di negeri dengan pasokan energi melimpah ini. Baca selengkapnya di Bisnis.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh batubara sekitar 60 sampai 70 persen. Ketergantungan Indonesia terhadap batu bara didukung oleh sejumlah kebijakan pemerintah. Baca selengkapnya di Kata Data.

Pemanfaatan energi batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi di Tanah Air kiranya masih cukup tinggi. Jika melihat cadangan batu bara Indonesia saja, kita berada di peringkat ketujuh dunia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2021 jumlah cadangan batu bara RI berada di kisaran 36,28 miliar ton. Baca selengkapnya di Tirto.

Transisi energi yang berkeadilan sejatinya tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah, melainkan butuh partisipasi dari semua pihak dan semua lapisan masyarakat. Meski begitu, membumikan isu lingkungan dan transisi energi ke masyarakat awam memiliki tantangannya tersendiri. Di sinilah pentingnya peran para kreator konten digital dalam mengadvokasikan isu transisi energi agar lebih menarik, mudah dicerna, dan menjangkau…

Pemerintah didesak lebih serius mengimplementasikan kebijakan net zero emission (NZE) dengan mempercepat transisi ke energi baru terbarukan (EBT), penghematan energi dan kerja sama global melalui perencanaan transisi energi yang berkeadilan. Baca selengkapnya di Koran Jakarta.

Pemerintah tengah menyiapkan target penurunan emisi gas rumah kaca dalam dokumen Penurunan Emisi Nasional Kedua atau SNDC yang akan disinkronkan dengan pembaruan Kebijakan Energi Nasional. Namun, kalangan pengamat menilai tak cukup sinkronisasi, dokumen-dokumen yang berkait dengan energi berkelanjutan mesti implementatif. Baca selengkapnya di Kompas.