Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, pemerintah perlu memperjelas tata kelola pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 tahun 2023. Baca selengkapnya di ANTARA.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan, pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara membutuhkan campur tangan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Baca selengkapnya di Kompas.com.
Kesepakatan penutupan awal pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon-1 yang berkapasitas 660 megawatt dan dioperasikan dengan batu bara ini tampaknya masih menemui jalan berliku. Pemerintah di Jakarta khawatir biaya untuk mengganti pembangkit ini dengan energi terbarukan dapat mencapai $1,3 miliar. Baca selengkapnya di Tempo .
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pinjaman yang diberikan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk transisi energi Indonesia sebesar 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,55 triliun (kurs Rp15.117 per dolar AS) akan digunakan untuk berbagai program, salah satunya memensiunkan dini PLTU. Baca selengkapnya di Neraca .
Penguatan kerja sama antara Indonesia dan China di sektor energi dapat menjadikan RI sebagai hub manufaktur energi terbarukan. Baca selengkapnya di Kompas.com.
Euforia kendaraan listrik (electric vehicle/EV) saat ini semakin sulit dibendung. Klaim bahwa EV lebih ramah lingkungan hingga memiliki keunggulan ekonomis dibanding kendaraan konvensional menjadi daya tarik dan magnet bagi pelanggan. Baca selengkapnya di Kata Data.
Harga panel surya turun 66% dalam lima tahun terakhir mendorong adopsi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN tersebut mulai bergeliat membangun industri hijau. Baca selengkapnya di Kata Data.
Asia Tenggara diprediksi menjadi kawasan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050. Proyeksi meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini akan seiring dengan naiknya permintaan energi. Baca selengkapnya di Kontan.
Pelibatan masyarakat, termasuk kelompok rentan, perlu menjadi aspek utama dalam pelaksanaan transisi berkeadilan. Untuk memobilisasi dukungan dan partisipasi masyarakat, maka perlu diiringi dengan pembangunan pemahaman yang tepat mengenai transisi berkeadilan. Baca selengkapnya di Metro TV.
Direktur Eksekutif Institute Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyatakan bahwa terdapat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di luar sektor ketenagalistrikan dan memaksa untuk menumpang transmisi milik PT PLN (Persero) melalui skema power wheeling. Baca selengkapnya di Warta Ekonomi.