Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyebut perlu serangkaian kebijakan untuk mendorong transisi pasar kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik. Yang utama adalah pembuatan standar kendaraan listrik dan stasiun pengisian dayanya. Lalu, skema pemakaian mobil listrik untuk operasional pemerintah dan transportasi publik. Tidak hanya itu, untuk mendukung kendaraan listrik berbasis baterai,…

COP26 menghasilkan Pakta Iklim Glasgow namun belum memuaskan banyak pihak. Menurut Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) sektor energi masih tergantung pada batu bara. Ketergantungan ini ada di dua sisi, penambangan dan pemanfaatannya. Menurut Kementrian Energi, 80 persen energi listrik masih bergantung pada batu bara. Porsi ketergantungan pada batu bara ini…

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan sektor energi masih tergantung pada batu bara. menurut Kementrian Energi, 80% energi listrik masih bergantung pada batu bara. Fabby menambahkan batu bara berkontribusi 40% pada emisi global. Ketergantungan pada batu bara ini jelas perlu dikurangi. Indonesia perlu melakukan transisi energi dari energi kotor ke…

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai hasil Conference of Parties 26 (COP26) tidak ideal tapi menarik karena menekankan pentingnya untuk menjaga agar peningkatan suhu tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Pada akhirnya negara-negara pihak sepakat untuk menghentikan secara bertahap daripada menghapus batubara. Meskipun beberapa pihak kecewa, namun kesepakatan tersebut setidaknya…

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pendanaan tambahan diperlukan untuk memberikan kompensasi bagi pembangkit yang akan dipensiunkan lebih awal. Namun Fabby menilai untuk mempercepat pensiun PLTU dengan menggenjot penambahan energi terbarukan, maka pemerintah tidak perlu menunggu negara maju. Baca selengkapnya di Katadata

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan kepada Tirto di COP26 bahwa Indonesia harus memastikan ketersediaan pendanaan jika ingin memensiunkan PLTU lebih dini agar dapat mencapai ambisi Perjanjian Paris. Baca selengkapnya di Tirto

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, pasca-Glasgow pemerintah dan Dewan Energi Nasional (DEN) harus mengakselerasi penyusunan peta jalan dan strategi transisi energi di Indonesia secara komprehensif. Ketergantungan pada energi fosil tidak akan berakhir kalau tidak secara cepat meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Baca selengkapnya di Mongabay

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR mengatakan bahwa penghentian subsidi bahan bakar fosil akan menciptakan lapangan tanding usaha yang rata (level playing field) bagi energi terbarukan. Selain itu, dana subsidi energi fosil akan jauh lebih bermanfaat bila dialihkan pada masyarakat yang paling rentan, pembangunan pendidikan dan fasilitas kesehatan, pengembangan energi terbarukan serta mengakomodasi dampak transisi energi…

Lisa Wijayani, Manager Program Ekonomi Hijau IESR, menyebut subsidi energi fosil yang memperbesar dampak buruk dari emisi GRK akan menambah beban negara. Hal ini dikarenakan adanya kerugian ekonomi dan pengeluaran keuangan negara untuk mengatasi bencana akibat perubahan iklim. Baca selengkapnya di CNBC Indonesia

Potensi energi surya di Indonesia mencapai 207 gigawatt. Sementara kajian dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menghitung berdasarkan ketersediaan lahan potensi PLTS di Indonesia mencapai 20.000 GW. Baca selengkapnya di IDX Channel

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa kepada Tirto di Glasgow, Skotlandia, Jumat (5/11/2021), menyebut rencana penghapusan batu bara dan penandatanganan pernyataan baru ini merupakan “lompatan besar” bagi Indonesia. Ia juga menekankan komunikasi publik terkait rencana penghapusan batu bara. Menurutnya, informasi yang salah dapat menimbulkan persepsi “liar” dan opini yang justru kontraproduktif…

Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan patokan harga DMO untuk pembangkit listrik dan membuat rencana untuk mengakhiri kebijakan ini. Agar selaras dengan Persetujuan Paris, pembangkitan listrik dari batubara harus mencapai puncaknya pada tahun 2020 dan menghentikan batubara sepenuhnya pada tahun 2037. Berdasarkan kajian IESR, biaya untuk mentransformasi sistem energi di Indoneseia diperlukan dana USD 25 miliar…