Berdasarkan kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), potensi teknis surya di Jawa Tengah berlimpah yakni mencapai 193–670 gigawatt peak (GWp). Melihat adanya potensi besar tenaga surya di Provinsi Jawa Tengah, menjadikan kawasan tersebut pemimpin dalam pengembangan potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia. Selengkapnya di IDXChannel

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang bahwa komitmen dan kebijakan Indonesia masih belum selaras dengan Persetujuan Paris. Melalui NDC 2021 terlihat bahwa Indonesia masih terlamat 10 tahun dari target Persetujuan Paris dan skenario mitigasi di sektor energi dalam dokumen tersebut masih sarat dengan energi fosil. IETD 2021, kerja sama IESR dan Indonesia Clean Energy…

Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) tahun ini kembali menggelar Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD). Acara tahunan tersebut bakal berfokus membahas pentingnya upaya dekarbonisasi sistem energi di Indonesia dan segera melakukan transisi energi dari energi fosil menuju pemanfaatan 100 persen energi terbarukan pada 2050. IETD 2021 akan membahas secara…

Direktur Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa mengungkapkan setidaknya cadangan bahan bakar fosil saat ini rata-rata berjumlah di atas 50 persen. Perubahan iklim saat ini sebagian besar disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dengan menyumbang sebanyak 75 persen emisi karbon pada atmosfer. Karena itu diperlukan pencegahan hingga penghentian penggunaan bahan bakar fosil agar temperatur…

Energi fosil akan menjadi penyumbang emisi terbesar pada 2030 hingga mencapai 58 persen berdasarkan dokumen Nationally Determined Contributions (NDC). Institute for Essential Service Reform menilai sistem energi terbarukan merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di masa mendatang. Baca selengkapnya di Bisnis

Pemerintah diimbau aktif membangun jalur komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada dunia industri dan pelaku usaha terkait rencana penerapan pajak karbon yang bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan pasar global. Banyaknya penolakan dari industri mengenai pajak karbon dikarenakan informasi yang masih kurang dan kebijakan yang belum jelas. Selengkapnya di Kumparan

Konsep daya saing sebuah negara di pasar global saat ini mengalami pergeseran, dimana daya saing tidak melulu ditentukan oleh kualitas atau harga dari barang dan jasa, tetapi sudah memperhitungkan biaya eksternalitas yang ditimbulkan dari jejak emisi karbon barang dan jasa tersebut. Secara hal tersebut mendorong pemerintah untuk merealisasikan pajak karbon di Indonesia Selengkapnya di Republika

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menyatakan bahwa Informasi dan penjelasan dari pemerintah mengenai mekanisme pajak karbon seperti sektor apa saja yang akan dikenakan pajak dan bagaimana cara perhitungan dasar pengenaan pajaknya memberikan ketidakpastian bagi dunia industri. Hal ini mengakibatkan banyak industri menolak kebijakan pajak karbon yang sejauh ini belum mendapat kepastian dari pemerintah. Selengkapnya baca di…

Direktur Eksekutif IESR menilai komunikasi pemangku kepentingan harus dilakukan mengingat rencana penerapan nilai ekonomi karbon dapat mendorong daya saing Indonesia di pasar global. mekanisme penerapan nilai ekonomi melalui kombinasi cap dan trade serta pengenaan pajak karbon merupakan cara yang ideal bagi Indonesia untuk mengakselerasi penerapan nilai ekonomi karbon yang sedang dibahas dalam draf Peraturan Presiden…

Posisi kedua ditempati oleh EBT yang sejak tahun 2019 hingga 2021 menunjukan tren pertumbuhan yang positif. Diprediksikan, tren positif tersebut tidak hanya bertahan, tetapi juga mengalami pertumbuhan yang signifikan ke depan ketika seluruh negara menunjukan komitmen pemanfaatan EBT secara serentak. Pamela menambahkan, meski investasi EBT global menunjukan gairah investasi yang mengalami pertumbuhan secara positif, hal…

Berdasarkan data BP Statistical Review of World Energy pada 2021, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menempati posisi kedua dalam penggunaan energi primer di dunia. Pamela, Koordinator Riset Institute for Essential Service Reform (IESR), menyayangkan Indonesia belum bisa masuk dalam 10 negara pengguna energi surya terbesar di dunia. Dengan kapasitas pemasangan sebesar 11.000 MW, menempatkan Indonesia…

Mahalnya harga penel surya di Indonesia, kata Pamela, disebabkan oleh masih minimnya produksi panel surya di Indonesia. Dengan faktor harga modul yang lebih mahal, selain berdasarkan aspek kualitas, juga belum terjamin, menyebabkan lembaga pembiayaan seperti bank merasa ragu untuk memberikan pinjaman proyek PLTS. Selengkapnya di Warta Ekonomi