Transformasi ke energi baru dan terbarukan (EBT) yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo adalah langkah tepat yang perlu didukung dengan implementasi di lapangan. Fabby menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih itu bisa didapatkan jika dilakukan dengan menerapkan sistem berkelanjutan. Selengkapnya di AntaraNews

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, usul penggunaan PLTS atap sebagai salah satu mesin pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Selengkapnya di Mongabay

Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha berpendapat, penentuan harga karbon sebaiknya menunggu peraturan presiden yang membahas nilai keekonomian karbon. Di sisi lain Satya melihat biaya teknologi CCUS masih mahal karena berada di tahap riset dan pengujian secara komersial. Menanggapi hal itu, menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, biaya untuk…

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, kendala yang kerap ditemukan pengembang EBT adalah jumlah proyek yang bankable terbatas. Pada beberapa kasus, Fabby menjelaskan bahwa kemampuan finansial swasta domestik relatif terbatas, modalnya tidak kuat, dengan ketentuan bank lokal menuntut tingkat ekuitas yang cukup tinggi (30 persen-40 persen). Baca selengkapnya Kompas

Institute for Essential Services Reform (IESR) sebelumnya menyebut revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan membantu pemerintah dalam mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% pada 2025. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan perbaikan regulasi ini dapat membantu pemulihan ekonomi Indonesia dari Covid-19 dan memenuhi…

Fabby Tumiwa memprediksi produksi minyak di Blok Rokan naik menjadi lebih dari 200 ribu-300 ribu barel per hari dalam beberapa tahun ke depan. Secara bertahap, naik menjadi 400 ribu barel per hari pada 2030-2035 mendatang sesuai target SKK Migas. Selengkapnya di CNN

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai, kendala yang kerap ditemukan pengembang EBT adalah jumlah proyek yang bankable terbatas. Hal ini yang menyebabkan lembaga keuangan khususnya bank sangat berhati-hati mengucurkan pendanaan karena resiko proyek EBT yang cukup tinggi Baca selengkapnya di Kontan

Kontan.co.id - Jakarta, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, saat ini pendanaan energi terbarukan tersedia dari berbagai sumber, baik di dalam dan luar negeri. Fabby menegaskan, penurunan emisi karbon di sektor energi dilakukan melalui peningkatan energi terbarukan. Untuk itu lembaga keuangan saat ini seharusnya melihat pembiayaan energi terbarukan sebagai bisnis…

Medcom.id - Jakarta, Laporan International Energy Agency (IEA) tahun lalu menyebutkan pengembangan PLTS tumbuh pesat dalam 10 tahun terakhir. PLTS akan menjadi raja baru dalam penyediaan tenaga listrik. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa juga mendorong pengembangan PLTS terapung. Menurut Fabby PLTS terapung tidak memerlukan lahan yang selama ini menjadi kendala…

CNN Indonesia - Jakarta, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan PHR harus bekerja keras untuk mengembalikan produksi Rokan pada puncaknya yang sempat menyentuh 300 ribu-400 ribu barel per hari. Setelah dieksploitasi selama 97 tahun oleh Chevron, ia menyebut Pertamina perlu memaksimalkan berbagai reservoir berkualitas rendah yang selama ini tak disentuh…

CNN Indonesia - Jakarta, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menyebutkan bahwa draf RUU EBT memiliki sejumlah poin kebijakan yang positif untuk mendukung perkembangan energi terbarukan. Baca selengkapnya di CNN

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, AS di era Biden menetapkan target penurunan emisi CO2 yang ambisius yaitu pengurangan 50-52 persen emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2030 di seluruh sektor ekonomi. Selengkapnya di Koran Jakarta