Indonesia tengah memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga sebagai produk ekspor energi terbarukan. Baca selengkapnya di Kompas.com
Communications IESR
Sebanyak empat instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tiga desa, dengan total kapasitas 15,37 kWp diresmikan di Desa Banjarasem, Kabupaten Buleleng, Bali, pada Rabu 27 Agustus 2025.
Baca selengkapnya di Tribun Bali.
Peluncuran PLTS atap di tiga desa ini sebagai upaya untuk mendorong percepatan Bali Net Zero Emission 2045.
Baca selengkapnya di Merdeka.
Dengan perusahaan-perusahaan China menghindari birokrasi yang rumit dalam proyek-proyek transisi energi yang didanai oleh Barat, para ahli mendesak penerapan perlindungan lingkungan yang lebih ketat. Baca selengkapnya di Dialogue Earth.
Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Pemerintah Provinsi Bali meresmikan empat instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tiga desa di Pulau Dewata, Rabu (27/8). Total kapasitasnya mencapai 15,37 kWp.Baca selengkapnya di Media Indonesia.
Kemenperin optimistis peta jalan industri hijau dorong daya saing dan investasi baru. Baca selengkapnya di Republika.
Pemerintah dianggap belum serius membangun industri tenaga surya. Padal Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkannya. Baca selengkapnya di Tempo.
Skema Power Wheeling yang saat ini tengah dibahas oleh pemerintah dalam RUU EBET, dinilai akan mempercepat produksi sumber listrik dari energi baru terbarukan. Baca selengkapnya di IDX Channel.
Sebagai negara kepulaian, ditambah betang alam yang beragam mulai dari pegunungan hingga pesisir, penyediaan energi di Indonesia menghadapi tantangan. Baca selengkapnya di Kompas.com.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan dari kacamata konsumen, penggunaan energi baru terbarukan (EBET) sangat penting. Baca selengkapnya di Kontan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh batubara sekitar 60 sampai 70 persen. Ketergantungan Indonesia terhadap batu bara didukung oleh sejumlah kebijakan pemerintah. Baca selengkapnya di Kata Data.
Pemerintah kembali mendorong skema Power Wheeling untuk masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Baca selengkapnya di Fortune.