Salah satu kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) pada Juni 2021 juga menyebutkan bahwa perluasan lahan yang dipicu oleh program biodiesel dapat menimbulkan konsekuensi lingkungan dan sosial. Risikonya akan lebih kecil jika ada kebijakan pengurangan ekspor CPO untuk keperluan dalam negeri. Namun jumlah ekspor terus meningkat, namun laju produksi hanya naik sekitar 0,34 persen per tahun.

Baca selengkapnya Katadata

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai bahwa pengembangan infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik harus digenjot untuk mengakselerasi pemanfaatan kendaraan listrik di Indonesia.

Baca selengkapnya di Bisnis

Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) bulan lalu juga menyoroti potensi ekspansi lahan dengan program biodiesel yang akan berdampak pada lingkungan dan sosial.

Selengkapnya Mongabay

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan bahwa biaya investasi ini tergantung oleh banyak faktor. Seperti pemilihan teknologi yang akan digunakan yakni saluran transmisi tegangan tinggi arus bolak-balik (high voltage alternating current/HVAC), atau arus searah (HVDC). Kemudian jarak yang akan tersambung, besar daya yang ditransmisikan, hingga kondisi lingkungan.

Baca selengkapnya di Katadata

JAKARTA, Indonesia, 8 Juli 2021 /PV Magazine/ — Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan China yang selama ini menjadi pendukung utama investasi batu bara Indonesia telah memutuskan untuk membatasi investasi langsungnya. “Ini bisa menimbulkan masalah keuangan bagi PLN di masa depan”, kata Fabby Tumiwa, direktur pelaksana Essential Services Reform Agency (IESR). Menutup 50 GW pembangkit listrik tenaga batu bara masih belum cukup untuk menjamin kelancaran Indonesia menuju target nol emisi.

Baca selengkapnya di PV Magazine dalam Bahasa Inggris (8 Juli 2021)

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services and Reform (IESR), lembaga think-tank di bidang energi dan lingkungan, mengungkapkan bahwa terdapat dua alasan mengapa pemerintah masih bergantung pada PLTU. “Alasan praktis dari PLN dan [Kementerian] ESDM adalah bahwa biaya PLTU itu paling murah dibanding yang lainnya. Yang kedua, pembiayaan PLTU kebanyakan pembiayaan subsidi lewat dukungan public finance. Ini membuat investasi batu bara itu berbiaya rendah karena pakai uang publik, tidak pasar saham, di mana suku bunganya juga rendah dan tenor pengembaliannya lama,” jelasnya.

Selengkapnya Tirto.id

JAKARTA – Lembaga pemikir bidang energi dan lingkungan Institute fo Essential Services Reform (IESR) memandang pembiayaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap mampu menciptakan peluang bisnis bagi koperasi.

Baca selengkapanya di Okezone