"Keuntungan dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dari sektor tambang batu bara bisa dialihkan sebagian untuk mendorong transisi energi dengan bertahap mengurangi ketergantungan sistem kelistrikan pada PLTU dan mendorong pengembangan energi terbarukan," kata Manajer Program Tranformasi Energi IESR Deon Arinaldo dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat. Baca selengkapnya di Antara

“Nanti apabila terjadi sesuatu yang signifikan lalu ada beberapa pertimbangan tambahan (produksi), mungkin ini bisa dijadikan diskusi dilakukan pembahasan di Kementerian ESDM,” kata Tri dalam webinar bertajuk Tren Komoditas Batubara dan Implikasi Pada Transisi Indonesia yang digelar IESR, Kamis (30/6). Baca selengkapnya di Kontan

Di sisi lain, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR Marlistya Citraningrum mengatakan, RDF bisa menjadi alternatif solusi sampah perkotaan dan lebih efisien, termasuk dari segi biaya, untuk langsung digunakan menjadi bahan bakar dibandingkan membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Baca selengkapnya di Kompas

Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan, Institute for Essential Services Reform (IESR), Marlistya Citraningrum mengungkapkan, teknologi RDF ini bisa menjadi alternatif solusi sampah perkotaan dan relatif lebih efisien. Baca selengkapnya di Katadata

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan proyek-proyek PLTU di Indonesia selama ini umumnya didanai Jepang, Korea Selatan, dan China. Sayangnya, beberapa tahun belakangan pendanaan dari ketiga negara tersebut kian sulit. Baca selengkapnya di Kontan

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa yang mengatakan pengalihan subsidi LPG 3 kg ke kompor listrik merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi beban subsidi energi secara keseluruhan. Baca selengkapnya di CNN

"Saya pikir ini saatnya kita dorong program seperti ini untuk menjadi kurikulum wajib di perguruan tinggi," ungkapnya saat membuka kegiatan Satset Gerilya Series yang merupakan kolaborasi Kementerian ESDM dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Sabtu (18/6/2022). Baca selengkapnya di Antara

Dalam kajiannya IESR, modifikasi operasi PLTU yang fleksibel dapat difokuskan pada pengurangan beban minimum PLTU dari 50 persen menjadi 30 persen, peningkatan kemampuan PLTU untuk menanggung loncatan beban secara cepat sebanyak dua kali lipat dari biasanya, serta mempercepat waktu menghasilkan uap (startup) dari 2-10 jam menjadi 1,3-6 jam. Baca selengkapnya di Koran Jakarta

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan modifikasi akan menggeser peran PLTU yang semula berfungsi murni sebagai pembangkit beban dasar atau baseload menjadi dapat menyesuaikan keluaran pembangkitnya mengikuti intermitensi energi terbarukan, sehingga membantu kestabilan jaringan listrik. Baca selengkapnya di Antara

Institute for Essential Services Reform (IESR), mengungkapkan bahwa PLTU yang awalnya berfungsi sebagai pembangkit utama dapat dioperasikan secara fleksibel. PLTU dapat menyesuaikan keluaran pembangkitnya mengikuti intermitensi atau produksi listrik energi terbarukan sehingga membantu kestabilan jaringan listrik. Baca selengkapnya di IDN Times

Institute for Essential Services Reform (IESR) merilis laporan mengenai operasi PLTU secara fleksibel. Dalam laporan tersebut, IESR menilai PLTU yang dioperasikan secara fleksibel bisa mendukung program transisi energi menuju karbon netral di tahun 2060 atau lebih cepat. Baca selengkapnya di Kumparan

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa pada Senin lalu mengatakan penggunaan PLTS atap "dapat mengurangi dampak dari kenaikan harga listrik sedikit demi sedikit." Baca selengkapnya di Katadata