Menurut kajian Institute of Essential Services Reform (IESR), Indonesia perlu berupaya lebih keras untuk mewujudkan puncak emisi di sektor kelistrikan sebelum tahun 2030. Karenanya, perlu peningkatan 14 kali lipat dari jumlah kapasitas energi terbarukan di tahun 2020, dimana sekitar 117 GW berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Baca selengkapnya di Kumparan

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam lokakarya ”Indonesia Solar Summit 2022”, Rabu (20/4/2022), mengatakan, untuk mencapai orde gigawatt, pengembangan energi surya perlu dilakukan dalam skala besar. Baca selengkapnya di Kompas

"Saat ini kapasitas terpasang energi surya baru mencapai 200,1 megawatt, sehingga ini merupakan salah satu alternatif yang terus didorong dan memberikan hasil positif terutama untuk mendiversifikasi energi," ungkap Menko Airlangga dalam acara Indonesia Solar Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), Selasa (19/04). Baca…

Melalui acara Indonesia Solar Summit 2022 yang diinisiasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Institute for Essential Services Reform (IESR), diharapkan adanya komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna listrik, pihak pengembang swasta, dan BUMN. Baca selengkapnya di Asia Today

Target tersebut tertuang dalam deklarasi di acara “Indonesia Solar Summit 2022” yang diselenggarakan secara hibrida, Selasa (19/4/2022), oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Institute for Essential Services Reform (IESR). Baca selengkapnya di Kompas

Di lokasi yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan, dalam pelaksanaan PLTS atap, PLN belum melaksanaan Permen ESDM 26 tahun 2021. Dia menyebut PLN masih menggunakan aturan lama sebagai acuan pemasangan PLTS atap. Baca selengkapnya di Katadata

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebutkan pencapian target bauran energi hijau sebesar 23 persen pada tahun 2025 memerlukan tambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan sekitar 4 gigawatt di luar proyek PLN. Baca selengkapnya di Antara

Untuk memobilisasi potensi investasi ini, IESR menilai diperlukan ekosistem yang menarik dan mendukung, termasuk kebijakan dan regulasi yang baik, implementasi komprehensif peraturan yang sudah ada, dan dukungan untuk mendorong pengembangan rantai pasok industri PLTS di Indonesia. Baca selengkapnya di CNBC

Dalam mendukung proses transisi, Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia (CASE) di Indonesia mencoba mengidentifikasi dua jenis instrumen yang berfungsi sebagai alat yang relevan untuk mengatasi masalah pengembangan energi terbarukan, yaitu instrumen de-risking kebijakan, dan instrumen de-risking keuangan. Baca selengkapnya di Medcom

Namun jika itu terjadi, Project Manager Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia-Institute for Essential Service Reform (CASE-IESR), Agus Tampubolon mengatakan sangat mungkin terjadi peralihan konsumsi dari migas menjadi batu bara di sejumlah negara UE. Baca selengkapnya di Katadata

“Ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim,” kata Project Manager CASE – IESR Agus P Tampubolon, dalam diskusi IESR: Akses, Teknologi, dan Pendanaan Transisi Energi di Hotel Aone, Jakarta, pekan lalu (14/4). Baca selengkapnya di Katadata