IESR, Author at IESR - Laman 26 dari 72

Rencana Penyediaan Tenaga Listrik 2018-2027, Energi Terbarukan Banyak Terpangkas daripada Batubara

IESR Dalam Berita21 Maret 201817Views 0Likes 0Comments

Jakarta-MONGABAY INDONESIA. Pemerintah sudah mengeluarkan revisi rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027 yang disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 13 Maret lalu. Dalam RUPTL itu, pemerintah menurunkan total rencana pembangunan pembangkit dari 78.000 megawatt jadi 56.024 megawatt, dengan hanya 5.000 megawatt PLTU batubara di Jawa, terpangkas termasuk ekspansi PLTU Cilacap dan Indramayu. Sedangkan kapasitas…

Patokan Harga Berdampak

IESR Dalam Berita10 Maret 201816Views 0Likes 0Comments

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan pemerintah mematok harga batubara untuk pasokan dalam negeri memengaruhi pergerakan saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa. Keputusan pemerintah tersebut dilatarbelakangi harga batubara dunia yang tinggi, sementara tarif listrik diputuskan tidak naik. PT Bukit Asam Tbk, salah satu emiten tambang batubara dengan kode PTBA, mengakui dampak dari kebijakan pemerintah tersebut. Pada…

Inilah Hitungan Batasan Harga Jual Batubara Lokal

IESR Dalam Berita10 Maret 201836Views 0Likes 0Comments

PLN bisa mendapat harga US$ 44-US$ 58 per ton jika HBA batubara dipatok US$ 70 per ton JAKARTA-KONTAN.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batubara acuan (HBA) untuk penjualan lokal alias domestic market obligation (DMO) membuat harga batubara kalori rendah otomatis akan turun. Maklum, selama ini Menteri ESDM mematok HBA per bulan hanya untuk batubara…

Tarif Listrik dan BBM Tak Naik, Ini Dampaknya

IESR Dalam Berita8 Maret 201813Views 0Likes 0Comments

Jakarta-RILIS.ID. Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kelima atas PP Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan adanya penetapan itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berjanji tidak akan menaikkan tarif listrik hingga 2019 mendatang. Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, penetapan…

Harga Batubara Acuan Untungkan Politisi DPR

IESR Dalam Berita8 Maret 201811Views 0Likes 0Comments

Jakarta-RILIS.ID. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, penetapan harga batubara acuan (HBA) untuk pembangkit listrik (PLN) akan menguntungkan posisi politisi di DPR, termasuk partai-partai oposisi atau propemerintah. "Penetapan tarif listrik itu menguntungkan posisi DPR yang pro-pemerintah maupun oposisi," katana saat dikonfirmasi rilis.id Jakarta, Rabu (7/3/2018). Pengamat Energi itu melihat, kenaikan tarif listrik memang dihindarkan…

Pojok Energi 7: Menyoal Tarif Listrik Murah

Liputan Kegiatan6 Maret 201814Views 0Likes 0Comments

IESR Desak PLN Tak Pangkas Porsi Bauran Energi Terbarukan

IESR Dalam Berita24 Februari 201815Views 0Likes 0Comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi independen Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mempertimbangkan ulang kebijakan memangkas porsi energi terbarukan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2018-2027. Dalam rancangan RUPTL, porsi bauran energi terbarukan ditetapkan menjadi hanya 14 ribu Megawatt (MW)…

Siaran Pers: IESR Sesalkan Pemangkasan Bauran Energi Terbarukan dalam Rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2018-2027

Siaran Pers23 Februari 201814Views 0Likes 0Comments

Merasionalisasi PLTU batubara dan meningkatkan bauran energi terbarukan justru mengurangi risiko keuangan PLN dalam jangka panjang. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyesalkan berkurangnya porsi bauran energi terbarukan dari 21 ribu MW menjadi 14 ribu MW dalam Rancangan RUPTL 2018-2027. Menurut IESR, pengurangan bauran energi terbarukan dengan alasan terjadinya penurunan proyeksi permintaan listrik dinilai tidak tepat. Sebaliknya,…

Perusahaan Batu Bara Milik Negara Tak Bisa Protes

IESR Dalam Berita20 Februari 201811Views 0Likes 0Comments

Tambang batubara Jakarta-Republika Online. Skema Domestic Market Obligation (DMO) dalam membeli batu bara sebentar lagi akan berlaku bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero). Perusahaan batu bara tidak terkecuali perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mesti siap menjalankan skema tersebut. Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin mengaku tidak keberatan soal aturan ini. Dia menegaskan siap mematuhi kebijakan yang dianggap bisa mengurangi beban…

Pemerintah dan PLN Ingin Populerkan Kompor Listrik, Ini Kendalanya

IESR Dalam Berita12 Februari 201815Views 0Likes 0Comments

Lomba masak dengan kompor induksi PT PLN. (Foto: Selfy Sandra/kumparan) Jakarta-Kumparan. Pemerintah dan PLN mulai berupaya mendorong masyarakat untuk beralih dari kompor gas ke kompor listrik. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan menekan subsidi yang terus membengkak. Namun, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Saat ini sebagian rumah tangga di Indonesia adalah pelanggan…

Fabby Tumiwa: Pajak Progresif Perusahan Batu Bara Untuk Subsidi PLN

IESR Dalam Berita10 Februari 201810Views 0Likes 0Comments

Jakarta- JawaPos.com - Harga batubara melesat, semakin mengikis keuangan PT PLN (Persero) sebagai pengguna batubara energi primer sebesar 60 persen. Sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik untuk negara, PLN tidak bisa memutuskan sendiri kenaikan tarif listrik. Berdasarkan Undang-undang keputusan penaikkan tarif listrik merupakan kewenangan Pemerintah dengan persetujuan DPR. Bagaimana opsi penyelamatan keuangan PLN supaya tidak bangkrut dan tarif…

Holding BUMN Migas Harus Bikin Harga Gas Murah

IESR Dalam Berita9 Februari 201812Views 0Likes 0Comments

Jakarta- VIVA – Arah strategis pembentukan induk usaha atau holding BUMN migas dinilai belum jelas. Selama ini alasan yang dikemukakan pemerintah melalui Kementerian BUMN masih bersifat normatif. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan, pada dasarnya holding BUMN migas bisa dilakukan. Ia menilai, alasan Kementerian BUMN untuk membentuk holding cukup rasional, yang antara lain peningkatan suplai gas domestik, efektivitas dan efisiensi distribusi gas,…