Kebijakan Soal Mobil Listrik Ditunggu

IESR Dalam Berita3 April 2018328Views0Likes0Comments
JAKARTA, KOMPAS–Pengembangan kendaraan listrik kian mendesak di tengah situasi harga minyak yang terus menanjak. Sampai sekarang, rencana penerbitan peraturan presiden mengenai pemanfaatan tenaga listrik untuk transportasi belum ada titik terang. Padahal, selain lebih ramah lingkungan, kendaraan listrik juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Wiebe Wakker (31) warga negara Belanda duduk di mobil listriknya ketika singgah di…

Read More

Pemerintah Disarankan Bangun Jaringan Gas di Pemukiman Baru dan Hunian Vertikal

IESR Dalam Berita3 April 2018251Views0Likes0Comments
Jakarta-ANTARA News - Pengamat energi Fabby Tumiwa menyarankan untuk memprioritaskan pembangunan jaringan gas di kawasan permukiman baru dan komplek hunian vertikal. "Membangun jaringan gas kota terkendala dengan persetujuan warga, pembangunan infrastruktur gas utama, dan stabiltas pasokan gas. Idealnya jaringan gas dibangun di kawasan permukiman baru dan kompleks hunian vertikal," kata Fabby kepada Antara di Jakarta, Senin. Fabby…

Read More

90 Regulasi Penghambat Investasi Dicabut, Menteri ESDM: Kita Harus Business Friendly, Investment Friendly

IESR Dalam Berita1 April 2018647Views0Likes0Comments
Jakarta-Industry.co.id - Jakarta, Sejumlah aturan yang ada di sektor migas, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) dianulir oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Aturan-aturan tersebut dinilai telah menghambat masuknya investasi di sejumlah sektor tersebut. Pemerintah terus mengupayakan pengembangan infrastruktur pembangkit listrik termasuk yang berbasis energi baru terbarukan (EBT), eksplorasi sektor minyak…

Read More

Rencana Penyediaan Tenaga Listrik 2018-2027, Energi Terbarukan Banyak Terpangkas daripada Batubara

IESR Dalam Berita21 Maret 2018422Views0Likes0Comments
Jakarta-MONGABAY INDONESIA. Pemerintah sudah mengeluarkan revisi rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027 yang disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 13 Maret lalu. Dalam RUPTL itu, pemerintah menurunkan total rencana pembangunan pembangkit dari 78.000 megawatt jadi 56.024 megawatt, dengan hanya 5.000 megawatt PLTU batubara di Jawa, terpangkas termasuk ekspansi PLTU Cilacap dan Indramayu. Sedangkan kapasitas…

Read More

Patokan Harga Berdampak

IESR Dalam Berita10 Maret 2018410Views0Likes0Comments
  JAKARTA, KOMPAS  — Keputusan pemerintah mematok harga batubara untuk pasokan dalam negeri memengaruhi pergerakan saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa. Keputusan pemerintah tersebut dilatarbelakangi harga batubara dunia yang tinggi, sementara tarif listrik diputuskan tidak naik. PT Bukit Asam Tbk, salah satu emiten tambang batubara dengan kode PTBA, mengakui dampak dari kebijakan pemerintah tersebut. Pada…

Read More

Inilah Hitungan Batasan Harga Jual Batubara Lokal

IESR Dalam Berita10 Maret 20183KViews0Likes0Comments
PLN bisa mendapat harga US$ 44-US$ 58 per ton jika HBA batubara dipatok US$ 70 per ton JAKARTA-KONTAN.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batubara acuan (HBA) untuk penjualan lokal alias domestic market obligation (DMO) membuat harga batubara kalori rendah otomatis akan turun. Maklum, selama ini Menteri ESDM mematok HBA per bulan hanya untuk batubara…

Read More

Tarif Listrik dan BBM Tak Naik, Ini Dampaknya

IESR Dalam Berita8 Maret 2018388Views0Likes0Comments
Jakarta-RILIS.ID. Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kelima atas PP Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan adanya penetapan itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berjanji tidak akan menaikkan tarif listrik hingga 2019 mendatang. Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, penetapan…

Read More

Harga Batubara Acuan Untungkan Politisi DPR

IESR Dalam Berita8 Maret 2018354Views0Likes0Comments
Jakarta-RILIS.ID. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, penetapan harga batubara acuan (HBA) untuk pembangkit listrik (PLN) akan menguntungkan posisi politisi di DPR, termasuk partai-partai oposisi atau propemerintah. "Penetapan tarif listrik itu menguntungkan posisi DPR yang pro-pemerintah maupun oposisi," katana saat dikonfirmasi rilis.id Jakarta, Rabu (7/3/2018). Pengamat Energi itu melihat, kenaikan tarif listrik memang dihindarkan…

Read More

IESR Desak PLN Tak Pangkas Porsi Bauran Energi Terbarukan

IESR Dalam Berita24 Februari 2018299Views0Likes0Comments
Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi independen Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mempertimbangkan ulang kebijakan memangkas porsi energi terbarukan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2018-2027. Dalam rancangan RUPTL, porsi bauran energi terbarukan ditetapkan menjadi hanya 14 ribu Megawatt (MW)…

Read More

Siaran Pers: IESR Sesalkan Pemangkasan Bauran Energi Terbarukan dalam Rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2018-2027

Siaran Pers23 Februari 2018341Views0Likes0Comments
Merasionalisasi PLTU batubara dan meningkatkan bauran energi terbarukan justru mengurangi risiko keuangan PLN dalam jangka panjang. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyesalkan berkurangnya porsi bauran energi terbarukan dari 21 ribu MW menjadi 14 ribu MW dalam Rancangan RUPTL 2018-2027. Menurut IESR, pengurangan bauran energi terbarukan dengan alasan terjadinya penurunan proyeksi permintaan listrik dinilai tidak tepat. Sebaliknya,…

Read More

Perusahaan Batu Bara Milik Negara Tak Bisa Protes

IESR Dalam Berita20 Februari 2018488Views0Likes0Comments
Tambang batubara Jakarta-Republika Online. Skema Domestic Market Ob­ligation (DMO) dalam membeli batu bara sebentar lagi akan berlaku bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero). Perusahaan batu bara tidak terke­cuali perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mesti siap menjalankan skema tersebut. Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin mengaku tidak keberatan soal aturan ini. Dia menegaskan siap mematuhi kebijakan yang dianggap bisa mengurangi be­ban…

Read More