Genjot Energi Panas Bumi, Pemerintah Perbaiki Regulasi

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong, Sulawesi Utara. PLTPB Lahendong merupakan lapangan panas bumi pertama di kawasan Indonesia Timur yang memproduksi listrik. Dari potensi hampir 30 GW, Indonesia baru memanfaatkan sebesar 5%! Foto : ebtke.esdm.go.id Potensi panas bumi di Indonesia cukup besar, dari sekitar 30 GigaWatt, baru dimanfaatkan 5%. Selama ini, investasi sektor ini dinilai berisiko…

Read More

PLN Harus Fokus Kembangkan Transmisi

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diimbau untuk fokus dalam mengembangkan transmisi dan distribusi sebagai bagian dari penguasaan negara dalam mengamankan energi nasional. Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Suryadarma mengatakan hal tersebut lantaran PLN berencana mengambil alih PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). "PLN sebaiknya fokus saja pada urusan transmisi. Jadi sudah sangat tepat apa yang disampaikan Menteri…

Read More

Diskusi Publik HMTL ITB: Kesiapan Sektor Energi atas Ratifikasi Paris Agreement

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement. Paris Agreement adalah dokumen legal yang menunjukkan komitmen dunia internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan ratifikasi Paris Agreement tersebut, Indonesia pun kini menargetkan untuk mengurangi gas rumah kaca mencapai 29%. Salah satu sektor pembangunan yang harus menjalankan komitmen ini adalah sektor energi. Untuk…

Read More

Mengevaluasi Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Pada 20 Oktober 2016, duet Jokowi-JK genap dua tahun lamanya dalam memimpin Republik Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil PWYP Indonesia menyoroti kinerja dari dua tahun pertama masa pemerintahan Jokowi-JK, khususnya dalam sektor energi dan sumberdaya mineral (ESDM). Dalam mensosialisasikan hasil evaluasi tersebut, PWYP Indonesia menyelenggarakan media briefing dengan menghadirkan Maryati Abdullah (Koordinator PWYP Indonesia), Fabby Tumiwa…

Read More

Kenaikan Tarif Listrik Bertahap Sudah Tepat

Keputusan pemerintah mencabut subsidi listrik secara bertahap yang berujung pada kenaikan tarif listrik untuk golongan pelanggan 900 Volt Amper (VA) yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) dinilai sudah tepat. Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa ‎mengatakan, dengan mencabut subsidi listrik bertahap maka akan mengurangi kejutan pada masyarakat. Alasannya, dengan pencabutan…

Read More

Ini Penyebab Lambatnya Pengembangan Energi Panas Bumi Indonesia

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, lambatnya pengembangan energi panas bumi di Indonesia karena faktor risiko eksplorasi. Selain itu, juga terkait masalah izin dan waktu pembangunan pembangkit listrik. "Kalau panas bumi ada faktor lain tapi masalahnya yang paling utama kenapa lambat, faktor risiko ini bisa diterjemahkan macam-macam. Kalau lebih spesifik lebih…

Read More

Energi untuk Semua: Strategic Partnership Empat Lembaga

Sesuai dengan kesepakatan global melalui Paris Agreement, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui sektor energi adalah peningkatan penggunaan energi bersih. Komitmen ini juga dituangkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan rencana pembangungan jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan target penggunaan energi terbarukan sebesar 23%…

Read More

Program Kelistrikan harus jadi Prioritas Jonan

JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menempatkan program hilirisasi mineral menjadi masalah utama yang mesti mereka selesaikan segera. Setelah itu, soal cost recovery serta bisnis hulu dan hilir migas. Sementara proyek kelistrikan ada di urutan buncit yang akan dibereskan. Pengamat Ketenagalistrikan Fabby Tumiwa menilai, persoalan utama…

Read More

‘Satu Harga BBM’ di Papua Bisa Jadi Beban Keuangan

Meski mendapat sambutan baik, kebijakan penyetaraan harga bahan bakar minyak di Papua dengan harga BBM di Jawa yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dinilai akan menjadi beban bagi pemerintah Indonesia dalam jangka panjang. “Presiden harus hati-hati betul untuk berhitung karena kalau pemerintah tidak bisa memenuhi kan dianggap ingkar janji,” Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksektutif Institute for…

Read More

Pengangkatan Jonan Diapresiasi, Tetapi Arcandra Tetap Bikin Resah

Baru saja Presiden RI Joko Widodo melantik Ignasius Jonan selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) definitif. Bersamaan dengan itu, Jokowi juga mengangkat Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Posisi ini sebelumnya telah ditiadakan. Mengomentari pengangkatan Jonan dan Arcandra, Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, sepertinya posisi menteri dan wamen…

Read More