Menyerap Aspirasi Masyarakat Setempat dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) di Muara Laboh

Listrik memang telah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Namun siapkah masyarakat jika sebuah pembangkit listrik dibangun di desa mereka. Apa saja keuntungan yang akan mereka dapatkan, dan bagaimana dengan dampak serta resiko yang akan mereka hadapi? Sebuah konsultasi publik bisa menjadi media bagi perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengurangi resiko dari pembangunan sebuah proyek…

Read More

Indonesia dan Ratifikasi Paris Agreement: Di Manakah Kita?

Paris Agreement atau Kesepakatan Paris yang diadopsidi Conference of Party (COP) 21, dinilai sebagai keberhasilan diplomasi perubahan iklim global. Paris Agreement merupakan angin segar bagi diplomasi multilateral perubahan iklim setelah kegagalan COP 15 di Copenhagen tahun 2009 dalam menyepakati rejim iklim global. Paris Agreement yang bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global dibawah 2°C dan disepakati oleh…

Read More

Pertamina Diminta Selidiki Kasus Impor Minyak yang Tak Sesuai Komposisi

JAKARTA (Pos Kota) – Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Febby Tumiwa meminta manajemen Pertamina bertindak profesional dan objektif untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus impor minyak yang tak sesuai komposisi. Bahkan, pemerintah-pun diharapkan turun tangan karena imbas kegagalan impor berpotensi pada layanan kebutuhan masyarakat. “Kesalahan komposisi ini apakah disengaja atau tidak, itu yang perlu diselidilki,…

Read More

Ini Tiga Model Pengelolaan Pembangkit Listrik di Desa-desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan listrik semakin mendesak untuk desa-desa di Indonesia. Pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan pun menjadi cara untuk memenuhi hal tersebut. Namun seringkali dalam pengelolaannya justru sering terabaikan lantaran kontraktor atau donor yang membangun melepasnya begitu saja setelah pembangkit listrik itu dibuat. Institute for Essential Services Reform (IESR), sebuah lembaga yang fokus pada kebijakan…

Read More

Perusahaan Energi Asing Dituduh Suap Pejabat RI

Maxpower membangun pembangkit listrik tenaga gas di Tarahan, Provinsi Lampung, dan Tarakan, Kalimantan Timur, pada 2015 lalu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah menyelidiki perusahaan perbankan Standard Chartered atas tuduhan sebuah perusahaan energi yang berada di bawah naungannya melakukan praktik suap untuk mendapat proyek listrik di Indonesia. Penyelidikan ini bermula dari audit internal yang dilakukan MaxPower Group, sebuah…

Read More

Tender PLTGU Jawa Diminta Pertimbangkan Ketersediaan Lahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat energi Fabby Tumiwa meminta PT PLN (Persero) mempertimbangkan faktor ketersediaan lahan dalam menentukan pemenang tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1 berkapasitas 1.600 megawatt (MW) senilai Rp 30 triliun. "Ketersediaan lahan ini penting karena terkait kemampuan peserta tender menyelesaikan proyek PLTGU secara tepat waktu dan sekaligus juga biaya…

Read More

Seri Diskusi : Transformasi Sistem Energi

Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama European Climate Foundation (ECF) menyelenggarakan seri diskusi mengenai Transformasi Sistem Energi. Topik kali membahas tentang Integrasi Pembangkit Energi Terbarukan dalam Jaringan Kelistrikan. Jakarta-Tercapainya kesepakatan global mengenai target penurunan suhu bumi dan upaya mitigasinya, telah mendorong sejumlah negara untuk menyusun kebijakan energi yang lebih ramah lingkungan. Kesepakatan ini juga mempengaruhi…

Read More

Kriteria Menteri ESDM, Pengamat: Harus Orang Indonesia

Jakarta -Jabatan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) hingga saat ini masih dijabat rangkap oleh Menteri Koordinator bidan Kemaritiman lantaran ditinggal pejabat sebelumnya Arcandra Tahar yang dicopot karena memiliki dua kewarganegaraan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tengah menyeleksi beberapa nama untuk mengisi kekosongan kursi Menteri ESDM tersebut. Calon Menteri ESDM yang akan diajukan namanya oleh Jokowi…

Read More

Publik Mau Menteri ESDM Bebas Konflik Kepentingan

JAKARTA. Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum juga menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru sejak Archandra Tahar dicopot dari jabatannya karena masalah kewarganegaraan. Selama dua minggu terakhir, jabatan pelaksana tugas Menteri ESDM pun dipegang oleh Menteri Kordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Institute for Essential Services Reform (IESR) melakukan survei mengenai kriteria…

Read More

Program Energiewende di Jerman : Pembelajaran untuk Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

Sejak terjadinya musibah tsunami yang merusak pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima, Jepang, tahun 2011 lalu, muncul trend di negara-negara Eropa untuk meninggalkan energi nuklir dan bahan bakar fosil dan beralih pada penggunaan energi baru dan terbarukan. Pemerintah Perancis misalnya, pada Maret 2015 telah mengeluarkan undang-undang energi yang mengurangi penggunaan energi nuklir sebesar 80% pada saat…

Read More

Survei IESR: 10 Nama Calon Menteri ESDM Pilihan Publik

Rabu, 31 Agustus 2016, Jakarta, HanTer - Survei Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan publik menginginkan Menteri ESDM yang baru, memiliki integritas, bebas konflik kepentingan, kompeten, dan berpengalaman. "Sebanyak 1.013 dari 1.874 responden menginginkan Menteri ESDM yang berintegritas, bebas konflik kepentingan, memiliki kompetensi, dan pengalaman," kata Direktur IESR Fabby Tumiwa di Jakarta, Selasa (30/8/2016). Menurut dia, integritas…

Read More

Siaran Pers : Hasil Survei Menteri ESDM: Publik Menginginkan Menteri ESDM yang Berintegritas, Bebas Konflik Kepentingan, Kompeten dan Berpengalaman

Survei yang dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) mengenai kriteria dan calon menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) semakin menegaskan keinginan publik akan sosok menteri yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan di sektor yang dikelola oleh kementerian ini. Survei ini juga menghasilkan sejumlah calon yang dianggap publik pantas dipilih sebagai Menteri…

Read More