Cadangan Terbukti Panas Bumi Pertamina 1.000 MW

Pekerja Pertamina Geothermal Energy melakukan kegiatan uji produksi sumur KRH-4/1 (Majalah Investor) Jakarta - PT Pertamina Geothermal Energy, anak usaha PT Pertamina (Perseroan) masih mempunyai proven reserve (cadangan terbukti) sebesar 1.000 megawatt (MW) dari wilayah kerja panas bumi yang belum dioptimalkan. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) menilai, dengan sinergitas antar badan usaha milik negara (BUMN), dukungan pendanaan…

Read More

Pengamat : Jangan Alihkan Kasus Setya Novanto dengan Membentuk Pansus Freeport

Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa terkait kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR Setya Novanto di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (30/11/2015). Aksi tersebut menuntut Ketua DPR Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya serta menuntut untuk segera kocok ulang jabatan Pimpinan DPR. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform…

Read More

Siaran Pers : “COP 21 : Indonesia Harus dapat Berperan Aktif untuk Membatasi Kenaikan Temperatur Global tidak Melebihi 2oC”

Indonesia Climate Action Network (ICAN) mendesak delegasi negara-negara yang akan hadir dalam perundingan COP 21 di Paris untuk mencapai kesepakatan kolektif untuk membatasi kenaikan temperatur global tidak melebihi 2°C. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kenaikan temperatur diatas 2°C akan dapat menimbulkan dampak besar terhadap ekosistem dan gangguan terhadap ekonomi. ICAN menilai COP 21 menjadi…

Read More

Ini Aturan DPR yang Perbolehkan Menteri ESDM Melapor ke MKD

Ketua DPR Setya Novanto dan Menteri ESDM Sudirman Said TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai legal standing pelapor yakni Sudirman Said tidak perlu dipersoalkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasalnya, Fabby mengutip Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015 tentang tata beracara MKD. Tepatnya pada pasal 1 butir 10,…

Read More

Kasus Petral Ingin Dibawa ke Jalur Hukum, Pertamina Harus Berbekal Bukti Kuat

Kasus Petral Ingin Dibawa ke Jalur Hukum, Pertamina Harus Berbekal Bukti Kuat JAKARTA, - PT Pertamina (Persero) perlu memberikan bukti-bukti yang kuat secara hukum, jika ingin membawa kasus pengadaan minyak oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke jalur hukum. "Untuk membawa ini ke pro justitia diperlukan bukti hukum bahwa tindakan para pihak ketiga tersebut melanggar hukum Indonesia…

Read More

Dipuji, Upaya Menteri ESDM Ungkap Politisi yang Catut Nama Jokowi dan JK ke Freeport

menteri esdm TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms (IESR), Fabby Tumiwa, percaya fakta seperti disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Menteri ESDM menyebut ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Freeport. "Saya percaya bahwa itulah yang terjadi. Banyak…

Read More

Proyek Listrik 35 Ribu MW Terancam tak Selesai

Presiden Jokowi meresmikan proyek listrik 35 ribu MW REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penundaan pengucuran penyertaan modal negara (PMN) kepada 23 badan usaha milik negara (BUMN) dinilai akan menghambat program listrik 35 ribu megawatt (MW). Hal ini karena, BUMN yang rencananya mendapat PMN terbesar adalah PT PLN (persero) dengan nilai Rp 10 triliun. Pengamat Energi Fabby Tumiwa menilai, nilai PMN…

Read More

Jangan Buru-buru Cabut Subsidi Listrik

Jangan sampai orang yang tidak tepat masih dapat subsidi. VIVA.co.id - Rencana pemerintah membenahi subsidi listrik khususnya penguna rumah tangga tahun depan, mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Kajian yang dilakukan pemerintah semakin jelas arahnya. Subsidi yang saat ini diberikan kepada rumah tangga yang menggunakan daya listrik sebesar 900 Volt Ampere (VA) kemungkinan akan dicabut. Sedangkan pengguna daya 450…

Read More

Siaran Pers : “Kontribusi Global Menurunkan Emisi GRK Paska-2020 Mengindikasikan Aksi Kolektif yang Menjanjikan Tetapi tidak Cukup Mengurangi Resiko Bencana Iklim Global”

Jakarta, 30 Oktober 2015 - Hasil kompilasi sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) terhadap submisi Intented Nationally Determined Contribution (INDC) yang diajukan oleh 146 negara sebelum 1 Oktober memberikan sinyal adanya urgensi dan penguatan upaya global (enhanced global action) untuk mengatasi perubahan iklim. Hasil kompilasi yang dilakukan oleh Sekretariat UNFCCC menunjukkan penurunan emisi…

Read More

Subsidi Listrik yang Tidak Tepat Sasaran

Meteran listrik prabayar. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) Lebih dari 20 juta orang dianggap tak berhak dapat subsidi. VIVA.co.id - Pemerintah memutuskan mulai 1 Januari 2016, hanya orang miskin yang boleh menikmati subsidi listrik. Pemerintah pun memangkas anggaran subsidi listrik tahun depan, dari sebelumnya Rp66 triliun menjadi Rp37,31 triliun dengan kebijakan pemberian subsidi bagi 24,7 juta rumah tangga miskin dan…

Read More

Subsidi Listrik Bisa Dialokasikan untuk 9 Juta Rumah Tangga

  Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menghapus subsidi listrik yang salah sasaran kepada 23 juta pelanggan PLN per 1 Januari 2016. Kebijakan penghapusan ini dinilai baik karena alokasi subsidi itu bisa digunakan untuk menyediakan listrik kepada sembilan juta rumah tangga yang belum menikmati listrik. Pengamat Energi Fabby Tumiwa mengatakan, pencabutan…

Read More

Dipertanyakan, Cara PLN Data Warga Miskin

Meteran listrik prabayar. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) Ini terkait rencana PLN cabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA. VIVA.co.id - Perusahaan Listrik Negara berencana mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA dan subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang lebih layak. Namun, kalangan pengamat mempertanyakan cara memangkas subsidi listrik pada puluhan juta pelanggan listrik yang tak layak menerima…

Read More