Upaya Wujudkan Pembangkit Listrik 35 Ribu Megawatt JAKARTA – Target Presiden Joko Widodo merealisasikan pembangkit listrik 35 ribu megawatt dinilai bakal sulit tercapai. Sebab, jika merujuk pengalaman sebelumnya maka banyak proses birokrasi yang harus dipangkas habis. "Kalau berkaca tahun lalu, mungkin tak realistis. Karena selama lima tahun (pemerintah SBY) target 18 ribu megawatt tidak tercapai. Malah lima…

JawaPos.com – Target Presiden Joko Widodo mewujudkan pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW) dinilai sulit. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Reform (IESR) Fabby Tumiwa program mega proyek sulit terealisasi selama lima tahun ini, jika merujuk pada pengalaman sebelumnya. Di era Presiden SBY, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sulit menyelesaikan proyek 10 ribu MW. Dari…

JAKARTA - Masyarakat disebut bakal kecewa jika pemerintah tidak merealisasikan rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (mw). Pasalnya, pemadaman listrik saat ini masih sering terjadi di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun daerah pelosok Indonesia. Pemadaman tersebut, kata Fabby, lebih dikarekanan masih adanya sistem kelistrikan milik PT PLN (Persero) yang mengalami defisit listrik cukup…

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendesak pemerintah segera memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat. Pihaknya khawatir krisis listrik yang berujung pada pemadaman seperti di Sumatera Utara dalam waktu dekat bakal meluas. Target listrik 35.000 mega watt (MW) diharapkan cepat dikerjakan dan selesai tepat waktu. Maka dari itu, proyek ini merupakan…

Ruangan Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM, Jakarta, yang menjadi sasaran tembak pada Kamis (10/9). REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Kasus penembakan yang dilakukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) merupakan bentuk teror bagi penyelenggara negara. Untuk itu, aparat penegak hukum harus segera menyelidiki kasus ini dengan cermat. "Ini ancaman serius. Tidak hanya polisi, bahkan Bandan…

Merdeka.com - Megaproyek pembangkit 35.000 MW terus menjadi polemik. Tak sedikit kalangan meragukan realisasi proyek ambisius Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms, Fabby Tumiwa. Dia menilai Presiden Joko Widodo terlalu ambisius ketika mencetuskan megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW dalam lima tahun.…

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli bakal menurunkan target pembangunan proyek listrik 35 ribu megawatt (MW) menjadi 16 ribu MW sampai dengan 2019. Pasalnya, jika megaproyek 35 ribu MW direalisasikan dalam waktu lima tahun, maka PLN akan mengalami kelebihan kapasitas (idle) 21.331 MW dengan beban puncak mencapai 74 ribu MW di 2019. Menanggapi…

  JAKARTA - Pemerintah menerapkan Sistem Informasi Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan guna membatasi tenaga kerja asing (TKA) yang ingin masuk di megaproyek 35.000 megawatt (MW). Sistem tersebut guna menyaring dan mendata setiap TKA yang ingin bekerja di sektor ketenagalistrikan sesuai dengan kompetensi masing-masing calon pekerja. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan, apabila…

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) berbincang dengan Duta Besar Amerika Serikat Robert O Blake (kedua kanan), Direktur Utama PLN Sofyan Basir (kiri), Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kanan), dan Commercial Counselor Foreign Commercial Service US Embassy, Rosemary (kedua kiri), usai penandatanganan nota kesepahaman mengenai Power Working Group antara Indonesia-Amerika Serikat di kantor PLN Pusat, Jakarta, Rabu (2/9).…

harga-pertamax-naik TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Migas dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi harga jual bahan bakar minyak (BBM) bukan untuk Oktober mendatang. Apalagi sesuai Permen ESDM No. 4/2015, perubahan harga jual BBM subsidi ditetapkan menteri setiap bulan dengan menggunakan harga rata-rata indeks pasar dan nilai tukar rupiah…