Banjir Insentif, Tapi Megaproyek Listrik 35.000 MW Kurang Laku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mega proyek listrik 35.000 Megawatt (MW) memasuki babak baru. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap meneken perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) dengan independent power produce (IPP). Dari 23 perusahaan yang diundang ikut proyek listrik tersebut, hingga kemarin (12/2), baru ada lima perusahaan yang siap mencuatkan proyek listrik 35.000 MW…

Read More

Indonesia Perlu Persiapan Serius Jelang Pertemuan Perubahan Iklim di Paris

KOMPAS.com - Indonesia perlu segera menyusun pesan yang kuat dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC) menjelang pertemuan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan digelar pada November 2015 di Paris. INDC akan menjadi dasar Indonesia dalam perundingan dunia yang bakal membentuk kesepakatan antar-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mencegah kenaikan suhu…

Read More

Penutupan COP20

COP20 ditutup pada hari Minggu dini hari, setelah Presiden COP20, Manuel Pulgar-Vidal, Menteri Lingkungan Hidup Peru, mengeluarkan draf keputusan COP untuk Ad hoc Working Group on Durban Platform. Menteri Manuel mengerluarkan draf tersebut pada hari Sabtu 13 Desember 2014 pukul 23.00 dan memberikan waktu untuk para Negara Pihak untuk memberikan komentar mereka. Dibuka kembali pada…

Read More

COP20 : GCF Menuai 10 Milyar Dollar

Terlepas dari banyak kekecewaan yang dituai oleh Negara-negara Pihak sehubungan dengan hasil Lima, terutama untuk masalah pendanaan, namun, COP20 tetap memunculkan harapan baru terkait dengan pledges yang mengalir untuk mengisi pundi GCF. Total pledges yang terkumpul untuk GCF sebagaimana yang dilaporkan oleh Sekretariat GCF, termasuk di dalamnya, adalah biaya untuk administrasi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan…

Read More

COP20 Lima : Langkah Menuju Kesepakatan 2015

Koferensi Para Pihak (Conference of Parties) ke-20 tahun ini berlangsung di Lima, Peru. Bertempat di San Borja, konferensi ini digelar mulai tanggal 1 Desember 2014 lalu hingga (rencananya) 12 Desember 2014. Namun, sehari sebelum konferensi ini berakhir masih ada beberapa agenda yang belum diselesaikan, dan diputuskan untuk dibawa ke Presiden COP. Beberapa hal mendesak memang harus…

Read More

No Justice No Deal!

Kecewa karena teks yang dikeluarkan oleh co-chair ADP pada tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 2 dini hari waktu Lima di COP20, beberapa kelompok masyarakat sipil menyatakan ketidakpuasannya. Tagline yang mereka gunakan adalah “No Justice, No Deal”. Isu-isu seperti Loss and Damage dan pendanaan dinilai sangat lemah di teks yang dihasilkan oleh co-chair ADP (FCCC/ADP/2014/L5), memicu…

Read More

Terlambat 2 Hari, COP Belum Juga Ditutup

COP20 yang dijadwalkan untuk ditutup pada hari Jum’at, 12 Desember 2014, harus diperpanjang selama 2 hari, dikarenakan beberapa agenda yang tidak dapat diselesaikan. Terdapat 2 agenda yang memerlukan waktu tambahan oleh Negara Pihak untuk diselesaikan. Isu pendanaan di bawah Konvensi, yaitu Guidance for Green Climate Fund dan Pendanaan Jangka Panjang (Long-term Finance) merupakan 2 agenda…

Read More

Framework untuk Tata Kelola Industri Ekstraktif di ASEAN Resmi Diluncurkan

Ini merupakan kerangka kerja yang unik yang dapat membantu negara-negara ASEAN memenuhi panggilan untuk menyelaraskan kebijakan mineral dan memastikan bahwa sumber daya ekstratif akan memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan menguatkan integrasi ekonomi ASEAN. Jakarta, 3 Desember 2014. Institute for Essential Services Reform (IESR) secara resmi meluncurkan "Kerangka Kerja untuk Tata Kelola Industri Ekstraktif di ASEAN,…

Read More

IESR Luncurkan Kerangka Kerja Tata Kelola Industri Ekstraktif

JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) hari ini meluncurkan Regional Framework on Extractive Industries Governance (Kerangka Kerja Tata Kelola Industri Ekstraktif di Regional). Pengamat pertambangan dari IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, hal tersebut dalam rangka menyambut ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Menurutnya, kerangka kerja ini dibentuk untuk mengatur tata kelola industri ekstraktif di ASEAN. Kerangka kerja ini…

Read More

Kenaikan BBM Pemerintah Harus Sediakan BBM Khusus Dhuafa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai harus mematok tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke harga keekonomiannya. Harga baru BBM khusus dhuafa itu masih belum mencapai harga keekonomiannya. Pengamat Energi Fabby Tumiwa berpendapat, pemerintah memiliki tugas besar untuk menekan biaya produksi BBM domestik semurah mungkin. ''Melalui regulasi yang baik, transparansi cost recovery, dan transparansi biaya produksi BBM…

Read More