COP 18 – Minggu 2 : Strong Political Decisions Are Highly Needed!

COP 18 merupakan salah satu COP yang paling penting di dalam sejarah dimulainya negosiasi mengenai perubahan iklim. Protokol Kyoto menghadapi akhir dari periode pertamanya, dengan kelanjutan periode yang kedua dimana negara-negara yang seharusnya meletakkan komitmen penurunan emisinya, satu per satu berguguran. Jepang yang mengedepankan masalah ketahanan energi mereka semenjak peristiwa Fukushima menyatakan tidak sanggup untuk…

Read More

COP 18 : Papersmart COP, is it really ‘Smart’?

Salah satu keunikan dari Papersmart COP adalah penerapan layanan ‘Papersmart’. Artinya adalah seluruh publikasi yang ada akan diperbarui di melalui smartphone apps, dan juga banyak tersedia laptop di koridor-koridor yang menghubungkan antara blue zone dan green zone dari Qatar Convention Center. Namun tentu saja, bagi banyak pihak, hal ini sama sekali tidak ‘smart’. Beberapa publikasi mengenai…

Read More

NGO Participations : Is it Still Around?

Partisipasi NGO di dalam pertemuan-pertemuan negosiasi perubahan iklim telah menjadi isu sejak lama. Berkaca dari Daily Programme yang dikeluarkan oleh sekretariat UNFCCC, terlihat bahwa akses NGO untuk dapat mengikuti proses negosiasi semakin lama semakin rendah. Hal ini terlihat dari jumlah pertemuan yang ‘Open’ atau ‘Open to observers’ yang tertera di Daily Programme semakin sedikit. Bahkan ada…

Read More

COP 18 – Minggu 2 : Strong Political Decisions Are Highly Needed!

COP 18 merupakan salah satu COP yang paling penting di dalam sejarah dimulainya negosiasi mengenai perubahan iklim. Protokol Kyoto menghadapi akhir dari periode pertamanya, dengan kelanjutan periode yang kedua dimana negara-negara yang seharusnya meletakkan komitmen penurunan emisinya, satu per satu berguguran. Jepang yang mengedepankan masalah ketahanan energi mereka semenjak peristiwa Fukushima menyatakan tidak sanggup untuk…

Read More

TTL Naik 15%, PLN Harus Transparan Soal Struktur Biaya

Transparansi struktur biaya TTL PLN dipertanyakan. JAKARTA, Jaringnews.com – Rencana Pemerintah menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) sebesar 15% pada tahun 2013 secara bertahap untuk golongan pelanggan diatas 900 VA harus dibarengi dengan transparansi struktur biaya TTL PLN. “Subsidi diberikan kepada rakyat miskin dan daerah tertinggal,” kata Direktur Eksekutif Institute For Essential Services Reform (IERS) Fabby Tumiwa dalam Diskusi Publik  Rasionalisasi…

Read More

Salah Satu Penyebab Inefisiensi di PLN Menurut Dahlan

Mantan Dirut PLN yang kini menjabat Meneg BUMN, Dahlan Iskan, saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2012). RDP yang juga dihadiri Ketua BP Migas, R Priyono, Menteri ESDM, Jero Wacik, dan Dirut PLN, Nur Pamudji, meninta penjelasan dan verifikasi kepada mantan Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, atas audit Badan Pemeriksa Keuangan, terkait temuan inefisiensi PLN sebesar Rp37 triliun. TRIBUN/DANY PERMANA
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Dahlan Iskan, selaku mantan Direktur Utama PLN mengungkapkan terlambatnya proyek pembangkit listrik 10.000 Megawatt (MW) tahap pertama juga menjadi akar terjadinya inefisiensi sebesar Rp37,6 triliun di tubuh PLN pada masa kepemimpinannya seperti ditemukan BPK.

Read More

Pengusaha Pilih Kenaikan BBM Ketimbang Tarif Listrik

JAKARTA (IFT) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun depan lebih penting dilakukan daripada kenaikan harga tarif tenaga listrik. Sofyan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, menyatakan hal itu disebabkan dampak penghematan subsidi dari kenaikan harga BBM bersubsidi jauh lebih besar dibandingkan kenaikan tarif listrik.

Read More

Pemerintah Kaji Perubahan Skema Subsidi Listrik

JAKARTA (IFT) – Pemerintah tengah mengkaji perubahan skema pendistribusian subsidi listrik berdasarkan kuota pemakaian listrik agar lebih tepat sasaran. Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menuturkan penetapan subsidi berdasarkan kuota pemakaian listrik akan menyederhanakan golongan tarif yang selama ini dipakai untuk mengatur pemberian subsidi.

Read More