Kaji Ulang Rencana Kenaikan TDL

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10 persen pada 2013, karena industri masih terpukul dengan kenaikan harga gas sebesar 50 persen. "Jika Pemerintah menaikkan TDL 10 persen pada tahun 2013, hal itu akan sangat memberatkan industri dalam negeri," kata Wakil Sekretaris Jenderal Apindo, Franky Sibarani, di Jakarta,…

Read More

Hemat Energi (Seharusnya) Bukan Basa Basi

Jakarta, IESR 28 Mei 2012. Jika tak ada halangan, rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan gerakan hemat energi pada hari Senin (28/05) di istana negara. Gerakan ini merupakan satu dari sekian banyak kebijakan yang sudah diwacanakan pemerintah untuk mengatasi masalah energi yang terjadi di Indonesia. Menanggapai rencana ini, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR),…

Read More

Pengamat Ragukan Rencana Pemerintah Hemat BBM

Ilustrasi : Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium ke mobil pelanggan di SPBU
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meragukan rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan energi. Ia berpendapat rencana yang dikabarkan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (28/5/2012) hanya sekadar imbauan saja.

Read More

Photo Blog : Bonn 2012 Moments

Perundingan di Bonn telah berakhir. Banyak negara yang menyatakan kekecewaannya, lantaran di pertemuan pertama ADP, perdebatan prosedural mendominasi. Padahal sesi interssional berikutnya, yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir Agustus di Bangkok nanti, belum tentu dapat dilakukan karena keterbatasan dana. Walau demikian, setidaknya permasalahan prosedural tersebut telah selesai; ADP telah memiliki 2 co-chair yang akan memimpin…

Read More

Pembukaan Ad hoc Working Group on Durban Platform on Enhanced Action : Menantikan Rencana Kerja yang Konkrit

Salah satu keputusan dari Konferensi Para Pihak ke-17 di Durban akhir tahun 2011 lalu adalah dibentuknya sebuah working group yang disebut sebagai Ad hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP). ADP merupakan sebuah badan yang dibentuk berdasarkan Decision 1/CP 17 yang dimandatkan untuk mengembangkan sebuah protokol, sebuah instrumen legal lainnya atau…

Read More

Bonn 2012 : Sejauh Manakah Partisipasi Organisasi Pengamat (Observers Organizations) dalam Proses Negosiasi Diakui?

Partisipasi lembaga-lembaga pengamat, atau biasa disebut dengan Observers, dalam negosiasi perubahan iklim, sebenarnya tercantum di dalam Konvensi Artikel 7 paragraf 6. Observers merupakan organisasi-organisasi non pemerintah yang terlibat aktif, dan terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh UNFCCC. Menariknya lagi, di Subsidiary Body on Implementation, keterlibatan Observers memiliki isu sendiri dan selalu dibahas di setiap pertemuan.…

Read More

Workshop LCA : Menyamakan Persepsi Mengenai Equitable Access to Sustainable Development (EASD)

Semenjak awal dibentuknya UNFCCC, terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam mengarahkan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Beberapa yang seringkali digunakan adalah CBDR (Common but Differentiated Responsibilities), RC (Respective Capacity) serta Equity, sebagaimana tercantum dalam Konvensi artikel 3.1. Semenjak COP 16 di Cancun, Equity kemudian kembali disebut-sebut sebagai sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam setiap negosiasi, serta tertulis…

Read More

Kelompok Masyarakat Sipil Meminta Bank Dunia untuk Mengalokasikan Dana bagi Akses pada Energi

Akses pada energi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan oleh semua orang. Laporan IEA (International Energy Agency) menyatakan bahwa untuk dapat memberikan akses pada energi bagi semua orang secara universal, setengah dari jumlah masyarakat yang belum menerima layanan listrik di dunia ini, harus mendapatkan akses pada energi secara off-grid. Itu sebabnya, beberapa kelompok masyarakat sipil…

Read More

Belanja Gas PLN Naik 63,4%

JAKARTA (IFT) - PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor kelistrikan, mengalokasikan dana sebesar US$ 2,01 miliar atau setara Rp 18,49 triliun untuk membeli gas sepanjang tahun ini, atau naik 63,4% dari tahun lalu US$ 1,23 miliar. Suryadi Mardjoeki, Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak dan Gas PLN, mengatakan kenaikan itu dipicu oleh peningkatan harga beli dan…

Read More