Menu
IESR
Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10 persen pada 2013, karena industri masih terpukul dengan kenaikan harga gas sebesar 50 persen.
"Jika Pemerintah menaikkan TDL 10 persen pada tahun 2013, hal itu akan sangat memberatkan industri dalam negeri," kata Wakil Sekretaris Jenderal Apindo, Franky Sibarani, di Jakarta,…
Jakarta, IESR 28 Mei 2012. Jika tak ada halangan, rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan gerakan hemat energi pada hari Senin (28/05) di istana negara.
Gerakan ini merupakan satu dari sekian banyak kebijakan yang sudah diwacanakan pemerintah untuk mengatasi masalah energi yang terjadi di Indonesia.
Menanggapai rencana ini, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR),…
JAKARTA: Sebanyak 23 perusahaan industri ekstraktif di Indonesia dinilai masih tertutup soal pendapatan maupun pembayaran pajak dalam kerangka Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) padahal tenggat waktu pelaporan mengenai hal tersebut adalah 31 Maret 2012.
Perundingan di Bonn telah berakhir. Banyak negara yang menyatakan kekecewaannya, lantaran di pertemuan pertama ADP, perdebatan prosedural mendominasi. Padahal sesi interssional berikutnya, yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir Agustus di Bangkok nanti, belum tentu dapat dilakukan karena keterbatasan dana. Walau demikian, setidaknya permasalahan prosedural tersebut telah selesai; ADP telah memiliki 2 co-chair yang akan memimpin…
Sampai dengan akhir dari minggu pertama negosiasi perubahan iklim di Bonn, Jerman, pertemuan pertama dari Ad hoc Working Group on Durban Platform on Enhanced Action (ADP) masih belum juga menyepakati agenda pembahasan. Begitu banyak perdebatan berlanjut dari hari sebelumnya (Jum’at, 18 Mei 2012) yang masih dibawa ke pertemuan hari ini (Sabtu, 19 Mei 2012).
Melalui perdebatan…
Salah satu keputusan dari Konferensi Para Pihak ke-17 di Durban akhir tahun 2011 lalu adalah dibentuknya sebuah working group yang disebut sebagai Ad hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP). ADP merupakan sebuah badan yang dibentuk berdasarkan Decision 1/CP 17 yang dimandatkan untuk mengembangkan sebuah protokol, sebuah instrumen legal lainnya atau…
Partisipasi lembaga-lembaga pengamat, atau biasa disebut dengan Observers, dalam negosiasi perubahan iklim, sebenarnya tercantum di dalam Konvensi Artikel 7 paragraf 6. Observers merupakan organisasi-organisasi non pemerintah yang terlibat aktif, dan terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh UNFCCC.
Menariknya lagi, di Subsidiary Body on Implementation, keterlibatan Observers memiliki isu sendiri dan selalu dibahas di setiap pertemuan.…
Ad hoc Working Group on Long term Cooperation Actions dibuka pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2012, yang dipimpin oleh Mr. Aysar Ahmed Al Tayeb, sebagaimana diputuskan pada COP 17 lalu di Durban. Dalam pembukaannya, Mr. Al Tayeb mengibaratkan bahwa negosiasi perubahan iklim (terutama di sisi LCA), ibaratnya seperti membangun sebuah rumah.
Perumpamaan yang ia…
Semenjak awal dibentuknya UNFCCC, terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam mengarahkan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Beberapa yang seringkali digunakan adalah CBDR (Common but Differentiated Responsibilities), RC (Respective Capacity) serta Equity, sebagaimana tercantum dalam Konvensi artikel 3.1. Semenjak COP 16 di Cancun, Equity kemudian kembali disebut-sebut sebagai sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam setiap negosiasi, serta tertulis…
Akses pada energi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan oleh semua orang. Laporan IEA (International Energy Agency) menyatakan bahwa untuk dapat memberikan akses pada energi bagi semua orang secara universal, setengah dari jumlah masyarakat yang belum menerima layanan listrik di dunia ini, harus mendapatkan akses pada energi secara off-grid.
Itu sebabnya, beberapa kelompok masyarakat sipil…