Workshop LCA : Menyamakan Persepsi Mengenai Equitable Access to Sustainable Development (EASD)

Semenjak awal dibentuknya UNFCCC, terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam mengarahkan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Beberapa yang seringkali digunakan adalah CBDR (Common but Differentiated Responsibilities), RC (Respective Capacity) serta Equity, sebagaimana tercantum dalam Konvensi artikel 3.1. Semenjak COP 16 di Cancun, Equity kemudian kembali disebut-sebut sebagai sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam setiap negosiasi, serta tertulis…

Read More

Kelompok Masyarakat Sipil Meminta Bank Dunia untuk Mengalokasikan Dana bagi Akses pada Energi

Akses pada energi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan oleh semua orang. Laporan IEA (International Energy Agency) menyatakan bahwa untuk dapat memberikan akses pada energi bagi semua orang secara universal, setengah dari jumlah masyarakat yang belum menerima layanan listrik di dunia ini, harus mendapatkan akses pada energi secara off-grid. Itu sebabnya, beberapa kelompok masyarakat sipil…

Read More

Belanja Gas PLN Naik 63,4%

JAKARTA (IFT) - PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor kelistrikan, mengalokasikan dana sebesar US$ 2,01 miliar atau setara Rp 18,49 triliun untuk membeli gas sepanjang tahun ini, atau naik 63,4% dari tahun lalu US$ 1,23 miliar. Suryadi Mardjoeki, Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak dan Gas PLN, mengatakan kenaikan itu dipicu oleh peningkatan harga beli dan…

Read More

Pembatasan BBM Pemerintah Tidak Tegas Hemat Energi

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah tidak tegas dalam melakukan program penghematan energi nasional. Bahkan berbagai sektor yang mengalami pemborosan energi tidak pernah mendapat disinsentif. Karena itu, program hemat energi yang dicanangkan pemerintah terkesan sekadar pepesan kosong. Karena itu pula, beban anggaran negara untuk subsidi energi makin membengkak. Meski penghematan energi sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun…

Read More

Divestasi Saham Newmont. Perlu, Bentuk Konsorsium Nasional

Jakarta, Kompas - Jumat,27 April 2012 Pihak Indonesia, pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan swasta nasional, perlu membentuk konsorsium nasional untuk menguasai 51 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Untuk itu, renegosiasi kontrak perusahaan tambang itu harus dituntaskan serta kepentingan daerah perlu diakomodasi di bawah koordinasi pemerintah pusat. Pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)…

Read More

Pembatasan BBM Bersubsidi Tidak Efektif

Pengisian bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum 34.144.16, Pluit, Jakarta Utara, Rabu (25/4/2012). Pemerintah berencana membatasi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan 1500 cc ke atas mulai 1 Mei mendatang. Rencananya pembatasan tersebut diperuntukkan mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium untuk mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas dinilai tidak akan efektif. Alasannya, skenario pembatasan itu diperkirakan tidak akan menimbulkan penghematan volume BBM bersubsidi secara signifikan.

Read More

PIP Sebaiknya Miliki Newmont

Sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait pembelian tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh pemerintah di Mahkamah Konstitusi (MK).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menilai Pusat Investasi Pemerintah (PIP) layak untuk membeli tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

Read More

Pemerintah Impor Listrik dari Malaysia

JAKARTA– Pemerintah akan mengimpor listrik hingga 50 megawatt (MW) dari Serawak, Malaysia, untuk menekan biaya produksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai 2014 mendatang. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menjelaskan, impor listrik berjangka waktu lima tahun tersebut untuk mengganti pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang biaya pokok produksinya…

Read More

Indonesia Berencana Impor Listrik Dari Malaysia

Pemerintah Indonesia berencana membeli listrik dari Malaysia. Sementara di tahun 2014 Indonesia menargetkan ekspor sebagian energi listrik ke sejumlah negara tetangga. Kebijakan ini merupakan bagian dari kerjasama kawasan dalam memperkuat jaringan pasokan listrik antar negara ASEAN. Menurut pengamat, tanpa regulasi yang ketat, kerjasama ini berpotensi merugikan. Pemerintah melalui PT PLN saat ini tengah memproses pembelian listrik…

Read More

Hidupkan Kembali Gerakan Hemat Listrik 17-22

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa mengatakan ada sejumlah hal yang bisa disiasati PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemerintah untuk mengendalikan pembengkakan subsidi bahan bakar minyak bersubsidi. Fabby mengatakan pemerintah dan PLN harus mengendalikan sisi permintaan. "Gerakan penghematan listrik pada jam puncak dengan program 17-22 harus dihidupkan lagi," kata Fabby, Selasa, 10 April 2012. Dia mengatakan penggunaan…

Read More