RAN GRK : Rencana, Implementasi dan Sistem MRV untuk Mencapai Penurunan Emisi GRK 26% (atau 41%) Pada 2020

Liputan Kegiatan12 September 2011815Views0Likes0Comments
IESR menyelenggarakan diskusi ahli mengenai Rencana Aksi Nasional untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) (Jakarta, IESR) Pada tanggal 12 September 2011, IESR mengadakan sebuah diskusi ahli mengenai rencana kebijakan Rencana Aksi Nasional untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) di Jakarta. Diskusi ini ditujukan untuk mengetahui perkembangan dan status serta penjelasan mengenai…

Read More

KTT RIO + 20 dan Peran Strategis Organisasi Masyarakat Sipil

Blog8 September 2011724Views0Likes0Comments
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (UN Conference on Sustainable Development/UNCSD) melalui resolusi sidang Majelis Umum PBB No. 64/236. Konferensi tersebut rencananya akan dilangsungkan di Brasil 4-6 Juni 2012, sekaligus merayakan peringatan 20 tahun Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UN Conference on Environmen and…

Read More

Tarif Listrik Memang Harus Naik?

IESR Dalam Berita18 Agustus 2011676Views0Likes0Comments
JAKARTA, KOMPAS.com - Tarif dasar listrik sudah sepatutnya dinaikkan. Ini mengingat anggaran subsidi listrik, termasuk subsidi bahan bakar minyak, terlampau besar sehingga mengurangi jatah anggaran belanja modal untuk pembangunan. "Seperti ini (kalau) subsidi dibatasi, ya konsekuensinya tarif (listrik) yang ada dinaikkan. Tarif yang ada tidak bisa menutupi biaya pokok produksi," kata Executive Director Institute for Essential…

Read More

Tarif Listrik Harusnya Naik 20 Persen?

IESR Dalam Berita18 Agustus 2011510Views0Likes0Comments
JAKARTA, KOMPAS.com - Persentase kenaikan tarif tenaga listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan golongan tarif 450 VA ke atas seharusnya bisa mencapai 20 persen. Kenaikan tersebut tidak akan berpengaruh besar pada rumah tangga tersebut. Hal ini disampaikan oleh Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa kepada Kompas.com, Rabu (17/8/2011). "Dari sisi tarif sendiri,…

Read More

Blok Montara Percayalah, kami sedang bekerja keras

Liputan Kegiatan17 Agustus 2011363Views0Likes0Comments
Pemerintah Indonesia optimis jika PTTEP Australasia akan memenuhi tuntuntan ganti rugi kebakaran kilang minyak di Blok Montara. Namun di tengah alotnya perundingan, empat anak perusahaan PTTEP di Indonesia mendapatkan konsensi pengelolaan ekplorasi minyak di Sulawesi. Jakarta (IESR) JIka tak ada halangan, tanggal 29 Agustus 2011 nanti Pemerintah Indonesia bersama PTTEP Australasia akan menandatangani Memorandum of Understanding…

Read More

Indonesia Introduces EITI Principles for Securing Energy and Improving Investment Climate in ASEAN

Liputan Kegiatan16 Agustus 2011385Views0Likes0Comments
Jakarta (IESR). On 9-10 August 2011 Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Foreign Affairs were hosting the Regional Workshop: Securing ASEAN Energy Supply: Learning from Best Practice and Global Standards to Improve Investment Climate. The Workshop was held at Hotel Borobudur, Jakarta attended by 30 participants from…

Read More

Indonesia mengenalkan prinsip EITI bagi Keamanan Energi dan Peningkatan Iklim Investasi di ASEAN

IESR Dalam Berita13 Agustus 2011458Views0Likes0Comments
11 Agustus 2011 . Jakarta (IESR). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah pelaksanaan Regional Workshop Securing ASEAN Energy Supply: Learning from Best Practice Policy Framework and Global Standard to Improve Investment Climate. Workshop yang berlangsung tanggal 9-10 Agustus 2011 di Hotel Borobudur, Jakarta, dihadiri oleh…

Read More

Transparansi SDA Disiapkan

IESR Dalam Berita10 Agustus 2011405Views0Likes0Comments
JAKARTA– Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI) mendorong Pemerintah Indonesia dan negaranegara kaya sumber daya alam (SDA) di kawasan Asia Tenggara untuk menerapkan standar pelaporan pengelolaan SDA yang lebih transparan. Pengelolaan SDA membutuhkan standar internasional terkait pelaporan bagi perusahaan atas pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah dan bagi hasil pemerintah atas penerimaan pendapatan. Sejauh ini belum ada transparansi…

Read More