Dua Setengah Tahun MOU Dana 10.000 MW RI-China Belum Cair Juga

IESR Dalam Berita27 Maret 2009108Views0Likes0Comments
By: Reynald Sori - REVIEW (27/3), Sudah dua setengah tahun berjalan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat nota kesepahaman (MOU) kerja sama energi antara Indonesia dan China namun tindak lanjut komitmen tersebut belumlah terlihat. Beberapa hambatan yang cukup pelik baru mulai disadari oleh Pemerintah Indonesia sejak awal 2007, dan hingga kini masih kerap muncul masalah…

Read More

Teknologi Mengantisipasi Perubahan Iklim

IESR Dalam Berita16 Januari 2009134Views0Likes0Comments
Eri Kartiadi - Indonesia belum juga memiliki kajian kebutuhan teknologi untuk program adaptasi dan mitigasi. Tanpa kajian tersebut, sulit menentukan orientasi teknologi yang tepat bagi Indonesia, untuk menunjang upaya antisipasi perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan oleh Fabby Tumiwa dari Institute for Essentials Services Reform (IESR), saat berdiskusi dengan Green Radio. GR (Green Radio): Apa pentingnya alih teknologi…

Read More

Pelanggan Listrik Rumah Tangga Perlu Diatur

IESR Dalam Berita15 Juli 2008116Views0Likes0Comments
JAKARTA, SELASA - Tulus Abadi, anggota Tim Peningkatan Efisiensi Ketenagalistrikan, berpendapat, kebijakan pemerintah yang mengatur penggunaan listrik bagi pelanggan industri kurang tepat. Sebab, pelanggan listrik industri hanya sekitar 40 persen. "Seharusnya, program serupa juga diterapkan untuk pelanggan listrik rumah tangga. Konsumsi listrik pelanggan rumah tangga lebih tinggi," kata tulus di Jakarta, Selasa (15/7). Hal senada juga diungkapkan…

Read More

Hike in electricity charges unfair, NGO coalition says

IESR Dalam Berita7 Januari 2003861Views0Likes0Comments
The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 01/07/2003 7:29 AM | Business A'an Suryana, The Jakarta Post, Jakarta A coalition of non-governmental organizations (NGOs) has strongly rejected the government's electricity pricing policy, saying it as unfair. Under the policy, state-owned electricity company PLN has been allowed to increase its charges by an average of 6 percent per quarter since…

Read More

NGOs demand government renegotiate IPP contracts

IESR Dalam Berita12 Juli 2002113Views0Likes0Comments
The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 07/12/2002 7:06 AM | Business A'an Suryana, The Jakarta Post, Jakarta A group of non-governmental organizations (NGOs) said that the cost of seven power projects that were recently relaunched by President Megawati Soekarnoputri was still too expensive, and demanded that the government renegotiate the deals with the independent power producers (IPPs). The…

Read More