Pemerintah masih mematangkan peraturan pajak karbon, meski sudah meluncurkan bursa perdagangan karbon pada Selasa (26/9).
Baca selengkapnya di Kata Data.
Menu
Kurniawati Hasjanah
Pemerintah perlu mengaudit emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) karena polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dipicu oleh pembangkit listrik dari energi kotor. Jika langkah tegas tidak dilakukan, dampak buruk dari pencemaran udara ini kian meluas.
Baca selengkapnya di Koran Jakarta.
Pada 29 Oktober 2021, dalam agenda mitigasi krisis lingkungan, Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 98/2021. Salah satu muatannya mengamanatkan penyerapan emisi karbon bersih pada 2030 dengan mengutamakan sektor kehutanan dan lahan, atau yang lebih dikenal sebagai FOLU Net Sink 2030.
Baca selengkapnya di Kompas.
Pemerintah memiliki cita-cita besar yakni mencapai kemandirian energi nasional. Namun, untuk merealisasikan itu butuh sejumlah strategi mengingat kebutuhan energi terus meningkat sementara pasokan energi semakin terbatas. Karenanya, pemerintah terus mengoptimalkan sumber daya energi yang ada, tidak hanya fosil juga energi baru terbarukan (EBT) yang sejalan dengan pencapaian Net Zero Emission pada 2060.
Baca selengkapnya di Investor.
Pemerintah sekali lagi mengungkapkan keraguan bahwa International Partners Group (IPG), koalisi negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, bersedia membantu pembiayaan pensiun pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia, yang akan menjadi kemunduran besar bagi negara ini dalam mencapai tujuan pengurangan emisinya.
Baca selengkapnya di Jakarta Post.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti implementasi power wheeling yang berisiko menambah beban fiskal negara karena Indonesia sudah oversupply listrik.
Baca selengkapnya di Medcom.id
Jakarta, 27 September 2023 - Permasalahan lingkungan semakin menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu isu yang semakin mendesak adalah permasalahan sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton pada 2022. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% (13,9 juta ton) dapat terkelola,…
Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan Indonesia mempunyai waktu 5-10 tahun untuk melakukan transformasi ekonomi di daerah-daerah penghasil batu bara. Hal ini sebagai dampak dari menurunnya produksi dan penggunaan batu bara.
Baca selengkapnya di Kompas.
Jakarta, 27 September 2023 - Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan transisi energi yang akan mempengaruhi konsumsi batubara domestik. Selain itu, Indonesia masih mengandalkan 75-80 persen produksi batubaranya untuk ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor batubara seperti Tiongkok, India, dan Vietnam yang juga telah menetapkan target penurunan konsumsi batubara agar selaras dengan target net zero…
Indonesia perlu mengantisipasi terhadap perubahan zaman dalam industri batu bara yang menunjukkan tren penurunan secara global. Dalam seminar bertajuk Sunset PLTU dan Industri Batubara, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menyampaikan bahwa batu bara saat ini mengalami penurunan signifikan.
Baca selengkapnya di Warta Ekonomi.
Cindy Silviana, 35 tahun, naik Bus TransJakarta setiap hari dari rumah ke kantornya. Dia telah melakukannya selama 20 tahun terakhir untuk menghindari kemacetan yang merepotkan dan polusi udara yang semakin memburuk di kota ini. Dia juga dulu suka berjalan pagi sebelum pergi bekerja, tetapi sekarang menghindari melakukannya karena kualitas udara yang buruk.
Baca selengkapnya di Fairplanet.
Institute for Essential Services Reform (IESR) memprediksi akan terjadi penurunan permintaan batu bara di Indonesia setelah 2030. Bahkan, penurunannya diperkirakan bisa mencapai 15-20 persen.
Baca selengkapnya di Tempo.